Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menggarisbawahi urgensi memajukan reformasi multilateral adalah supaya multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam pernyataannya pada sesi kedua Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS yang bertajuk “Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional, menurut keterangan Kemlu RI di Jakarta, Selasa.

Salah satu bentuk reformasi PBB yang didukung Indonesia adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, kata Menlu RI.

Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global yang dapat muncul di masa depan.

Untuk itu, Indonesia mendorong reformasi WHO supaya berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya, ucap dia.

Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," kata Sugiono.

Ia juga mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bentuk dukungan RI terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi Negara-negara Selatan (Global South).

Sementara itu, dalam sesi pertama FMM BRICS sebelumnya, Menlu RI menyoroti semakin pentingnya peran aktif dan konstruktif BRICS dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral di tengah tergerusnya kepercayaan global.

Di sela-sela FMM BRICS, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dan pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab dalam konteks bilateral maupun BRICS.

Agenda FMM BRICS yang diikuti Menlu RI di Rio de Janeiro, Brazil, pada 28-29 April 2025, menjadi agenda FMM BRICS pertama yang dihadiri Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota organisasi itu pada Januari lalu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menindaklanjuti kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Kami tengah melakukan penyelidikan," kata Anis kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

"Masih meminta keterangan sejumlah pihak," imbuhnya.

Komnas HAM, menurut Anis, telah berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (Suhakam). Dia mendorong Suhakam menyelidiki kasus ini.

"Kami mendorong Suhakam untuk melakukan penyelidikan. Kami akan koordinasikan dengan Suhakam," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia turut membicarakan soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo menyebutkan pembahasan kasus itu secara garis besar.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Prabowo mendorong kasus ini diinvestigasi. Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa melakukan penyelundupan.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI oleh Aparat Malaysia Diinvestigasi

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Keberangkatan Khasan Ashkabov (30) ke Dubai ditunda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penundaan dilakukan setelah Ashkabov ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (30/1/2025) pukul 19.00 Wita.

Ashkabov ditangkap lantaran telah menculik dan merampok warga negara (WN) Ukraina, Igor Iermakov pada 15 Desember 2024. Ashkabov dan delapan orang komplotannya menculik Iermakov dari Ubud ke Ungasan dan merampok uang senilai Rp 3,5 miliar.

"Kami melakukan penundaan keberangkatan terhadap seorang warga asing asal Rusia berinisial KA. Dia diduga terlibat dalam kasus perampokan terhadap warga asing asal Ukraina," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Anak Agung Bagus Narayana, dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Narayana mengatakan Ashkabov mendarat di Bali pada 25 Januari 2025. Dia datang ke Pulau Dewata berbekal visa kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 23 Februari 2025.

Menurut Narayana, itu adalah data keimigrasian terakhir yang tercatat di Imigrasi Ngurah Rai. Narayana enggan membeberkan waktu kedatangan Ashkabov ke Bali dan visa yang digunakan saat merampok Iermakov.

"Itu data terakhir yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena kami masih komunikasi dengan Polda Bali," terang Narayana.

Narayana menegaskan Imigrasi Ngurah Rai mendukung penuh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap Ashkabov. "Kami sedang tunggu perkembangan karena itu materi penyidikan dan penyelidikan polisi," imbuh Narayana.

Diberitakan sebelumnya, Ashkabov sempat akan kabur ke Dubai dengan penumpang maskapai Emirates. Namun, belum sempat terbang ke Dubai, polisi dan petugas imigrasi keburu menciduk Ashkabov.

Mantan atlet MMA itu akhirnya dikeler polisi ke Mapolda Bali untuk diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam aksi perampokan terhadap Iermakov.

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti kekhawatiran akan implikasi perluasan kewenangan Jaksa dalam Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Salah satu audiens, Aulia, menanyakan potensi konflik kewenangan antara Jaksa dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Aulia mempertanyakan dasar hukum perluasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi penyidikan kepada Jaksa, berbeda dengan RUU KUHAP Pasal 6 yang membuka peluang tersebut. 

"Pernyataan ini membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ungkap Aulia.

Pertanyaan kedua Aulia terkait potensi pelemahan sistem peradilan pidana terpadu jika Jaksa diberi kewenangan menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan.

Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S., Dosen FH Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi pembicara, memberikan tanggapan tegas. 

"Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," jelasnya.

Prof. Deni menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum. "Hukum harus clear and precise, kewenangan harus limitatif. Jangan sampai kita terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tegasnya. 

Ia khawatir, kewenangan yang tidak dibatasi dengan jelas dapat mengganggu peradaban bangsa. "Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘Dan lain-lain’ yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tambahnya.

Prof Deni juga mengkritik beberapa kelemahan dalam KUHAP yang berlaku saat ini, mengingatkan perlunya kajian mendalam RUU KUHAP sebelum disahkan. Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana di peradilan umum dan militer, serta memahami esensi pasal penyertaan dalam tindak pidana agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah, tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tutup Prof. Deni.

Seminar ini menjadi forum diskusi yang penting di tengah polemik RUU KUHAP. Para akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum.

Editor : Ali Masduki

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum. Jika undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi merugikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tergerak menggelar Seminar Nasional untuk adanya sinkronisasi dan harmonisasi RUU Kejaksaan dengan RUU KUHAP, Kamis (30/1/2025).

Seminar yang dihadiri para akademisi hingga praktisi hukum ini menjadi ajang diskusi yang sangat relevan di tengah polemik mengenai perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP.

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur, untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

Pada sesi tanya jawab, Auliya, salah satu audiens mengangkat pertanyaan terkait implikasi dari perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP, yang berpotensi mempengaruhi peran Polri sebagai penyidik utama.

Aulia mengutip penjelasan dari salah satu pemateri Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Prof. Dr. Deni SB Yuherawan yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Dalam pandangannya, Prof Deni menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17, tidak ada perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

Namun, dalam RUU KUHAP Pasal 6, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan.

"Pernyataan ini membuka peluang bagi jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ujar Aulia, menyoroti kemungkinan konflik kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian.

Aulia kemudian melanjutkan dengan mempertanyakan pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Deni SB Yuherawan dengan tegas menyatakan bahwa dalam kaitan itu, pihak yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

"Implikasi dari kewenangan ini, kita tahu persis dampak yuridisnya. Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," ungkap Prof Deni.

Menurut Prof Deni, hukum haruslah clear dan precise, yakni jelas, tepat, dan akurat. Kewenangan harus dibatasi dengan jelas, tanpa adanya ambigu.

"Hidup ini, semua orang mengerti bahwa legalitas hukum itu harus jelas dan tepat. Kewenangan itu harus limitatif, karena kalau tidak, kita justru akan terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tuturnya.

Prof Deni menekankan bahwa kewenangan dalam sistem hukum Indonesia harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Pihaknya mengkhawatirkan bahwa jika kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, peradaban bangsa bisa terganggu.

"Jangan biarkan kewenangan ke mana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa 'Dan lain-lain' yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tegasnya.

Prof Deni juga mengkritik sejumlah kelemahan dalam KUHAP yang berlaku sejak era Orde Baru, yang menurutnya masih banyak celah.

"Kalau kita sudah berpikir dengan matang dan benar, siapapun yang menjadi begawan hukum nanti, seyogyanya itu harus didukung oleh DPR RI. RUU tersebut harus benar-benar didalami sebelum disahkan," paparnya.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana yang masuk dalam peradilan umum dan peradilan militer, karena tidak semua tindak pidana terkait dengan koneksitas peradilan.

Menurutnya, esensi dari pasal yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana perlu dipahami dengan benar agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah. Kewenangan bukan sekedar soal hak asasi manusia, tetapi lebih kepada tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.

Prof Deni juga mendorong pentingnya menjaga keselarasan dalam sistem hukum Indonesia agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh yang tertangkap jadi sopir dan menjemput dua warga asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kini, warga Banglades berinisial MMF itu sedang diburu petugas.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan MMF masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025. Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

Sebelumnya, MMF tertangkap basah saat menjemput dua orang turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, warga asing tersebut tampak sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor menahan dan memeriksa seorang warga negara (WN) Arab Saudi yang sempat viral akibat konflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor, beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Cisarua untuk menemukan dan mengamankan pria WN Arab Saudi berinisial AMM tersebut. Sebelumnya WN Arab itu viral karena terlibat aksi fisik dengan marbut yang menegurnya agar membuka alas kaki ketika masuk masjid.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detikJabar.

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Dari pemeriksaan dokumen, WN Arab SAudi tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Kronologi ribut WN Arab dan marbut itu berawal ketika WNA tersebut  masuk ke teras Masjid Al Muqsit tanpa melepas alas kakinya, meskipun sudah ada tulisan peringatan 'Batas Suci'.

Petugas kebersihan masjid atau marbut setempat yakni R alias Jenggot yang sedang mengepel lantai saat itu menegur WNA tersebut. WNA tersebut tak diterima sehingga terlibat keributan dengan marbut hingga dipisahkan warga lain di masjid tersebut.

Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB ini kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan. 

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Baca berita lengkapnya di sini.

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengapresiasi langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di kasus dugaan suap yang sama dengan buron Harun Masiku. IMM mengatakan langkah hukum tersebut menjadi tanda bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih.

"Tentunya kami mengapresiasi kinerja KPK, dan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka setidaknya bisa membuka mata publik, bahwa penegakan hukum itu tidak ada tebang pilih," kata Ketum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Riyan berharap penetapan Hasto menjadi tersangka menjadi langkah untuk menuntaskan kasus Harun Masiku. Sebab, kata dia, selama ini kasus tersebut tak jelas kelanjutannya.

"Semoga peristiwa ini menjadi harapan baru terkait penuntasan kasus Harun Masiku yang sudah lama menunggu kejelasan," ujar Riyan.

Hasto diketahui ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK sendiri belum memberi penjelasan detail soal konstruksi perkara dan peranan Hasto dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, hanya menyatakan bahwa hal itu akan disampaikan ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung menggagalkan upaya penyelundupan 3 paket narkotika jenis sabu. Barang bukti sempat lolos dalam pemeriksaan pertama.

Kepala Lapas Tulungagung Budiman P Kusumah mengatakan pembesuk berinisial MM warga Dusun Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung diamankan saat hendak menyerahkan paket sabu kepada salah satu narapidana.

"Awalnya itu saudara MM datang ke Lapas Tulungagung untuk menjenguk suaminya MHT. Sesuai prosedur yang bersangkutan mengurus izin besuk ke Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)," kata Budiman, Minggu (22/12/2024).

Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Tak hanya itu MM juga sempat menjalani pemeriksaan badan sebelum diizinkan masuk ke ruang besuk.

"Dari tahap ini masih lolos," ujarnya.

Saat berada di ruang besuk, petugas lapas curiga dengan gerak-gerik MM, sebab sebelum bertemu dengan suaminya ia didatangi oleh salah satu narapidana berinisial RAW. Saat itulah MM mengambil sesuatu dari balik jilbabnya dan hendak diserahkan.

"Saat itulah petugas kami yang sudah curiga langsung menghampiri dan ternyata barang yang diserahkan berupa tiga paket kecil yang diduga adalah sabu. Barang itu ternyata disembunyikan di dalam jilbab dengan rapi," ujarnya.

Akhirnya MM dan warga binaan diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menghubungi Satnarkoba Polres Tulungagung untuk dilakukan pendalaman.

Dari keterangan MM, ia mengaku mendapatkan titipan barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenal. MM hanya diminta untuk membawa masuk ke lapas dan akan ada orang yang mengambilnya.

"Modelnya jaringannya itu terputus-putus, berantai, antara pemesan dan yang mengambil beda-beda. Sedangkan suaminya kelihatannya justru bukan pemesan, karena sudah tua dan kasusnya kriminal," jelas Budiman.

Dari kasus ini pihak lapas melakukan pemeriksaan terhadap enam warga binaan yang diduga terkait. Nantinya pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kalapas menegaskan pihaknya memaksimalkan upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Pihaknya meminta seluruh petugas untuk menjalankan prosedur yang ketat terhadap pengunjung.

"Pemeriksaan badan akan kami tingkatkan lagi," jelasnya.

Video: Modus Penyelundupan 12 Kg Sabu Asal Malaysia, Dimasukkan ke Barang Milik TKI

Video: Modus Penyelundupan 12 Kg Sabu Asal Malaysia, Dimasukkan ke Barang Milik TKI