JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di Indonesia jika telah merugikan rakyat.

Pesan Prabowo ini disampaikan ulang oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengenai polemik isi MinyaKita yang disunat dari seharusnya 1 liter (1.000 mililiter) menjadi hanya 700-900 mililiter.

"Intinya enggak ada, tidak ada, siapapun itu enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah," kata Sudaryono, usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4/2025).

Ia mengungkapkan, Prabowo marah saat mendengar insiden tersebut.

Menurut dia, dengan ketegasan lewat jerat hukum, pihak yang tidak bertanggung jawab akan jera.

"Karena dengan ketegasan kita, maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga enggak akan mengulangi atau tidak. Yang mau niat juga dia berhenti juga, dan seterusnya, lah," tutur Sudaryono.

Ia menyebut, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi menari-nari di atas kepentingan dan penderitaan rakyat.

Kepala Negara tidak ingin ada sejumlah pihak yang ingin untung sesaat dengan mengorbankan rakyat.

Ia lantas mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni Surat Al-Mutaffifin (Orang-orang yang curang).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa orang-orang yang curang akan mendapat balasan masuk neraka.

"Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan, lah ya. Kalau kita ngomong agama, itu sudah ada di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan itu neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia)," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang melanggar karena isi minyak goreng tidak sesuai takaran.

Pelanggaran itu ditemukan saat Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

"Ini merupakan pelanggaran serius, MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter," ujar Amran, dalam keterangan resminya, Sabtu.

Minyak tersebut diproduksi oleh tiga badan usaha, yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Pedagang di Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya, semakin kesulitan mendapatkan stok minyak goreng subsidi Minyakita.

Pantauan di lokasi, pada Rabu (12/3/2025) siang, tidak semua etalase milik para pedagang di Pasar Pancasila menjual Minyakkita. Hanya ada segelintir pedagang yang masih menjual dengan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sudah tidak lagi menjual Minyakita karena pasokan yang tidak stabil. Padahal dulu rutin saya dapatkan dari UPTD Pasar, tapi sekarang sudah tidak ada," kata Dadang Sayur, pedagang di Pasar Pancasila.

Ia mengaku, pada saat minyak goreng subsidi itu gampang didapat, dirinya bisa mendapatkan sampai enam karton sekali belanja dari UPTD Pasar. Akan tetapi, diterangkan dia, saat ini barang tersebut sulit didapatkan, jika pun ada harus membeli ke groris yang harganya sudah mahal.

Kondisi ini, menurut Dadang, sangat menyulitkan para pedagang, karena mereka tidak bisa menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.

Selain itu, untuk mendapatkan stok, pedagang harus membeli dalam paket dengan merek lain.  

"Harga Minyakita di grosir mencapai Rp 16.250 per liter, dan saya terpaksa harus jual di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.00p per liter. Susah sih sekarang, kalau pun mau dapat harus membeli dalam paket dengan merek lain," ungkapnya.

"Berbagai kendala, membuat saya dan pedagang lain memilih untuk tidak lagi menjual Minyakita. Daripada ribet terus untungnya dikit, saya lebih memilih jual minyak goreng merel lain saja," tambahnya.

Dadang pun sangat setuju perihal adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yang menarik minyak goreng subsidi Minyakita dari pasaran akibat adanya kecurangan dalam distribusi.

"Sangat setuju, mending ditarik kalau memang ada kecurangan. Dari awal harga sudah tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang melakukan kecurangan pada volume produk MinyaKita. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga integritas distribusi bahan pokok, terutama di bulan suci Ramadan.

"Kalau yang nipu masukin penjara," tegasnya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/3).

Sebelumnya, penyelidikan mengungkap bahwa kemasan MinyaKita yang berlabel satu liter ternyata hanya berisi antara 750 hingga 800 mililiter ketika diukur dengan gelas takar.

Praktik pemotongan volume ini semakin diperparah dengan fakta bahwa produk tersebut dijual seharga Rp18 ribu per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700.

Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan bersubsidi.

Dari hasil investigasi, tercatat setidaknya tiga perusahaan yang terlibat dalam praktik curang ini, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Kecurangan yang terjadi di tengah momentum bulan Ramadan, saat kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi meningkat, menimbulkan keprihatinan mendalam.

Zulhas menekankan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk mencegah pelaku serupa merugikan konsumen. Ia mengingatkan seluruh distributor dan produsen MinyaKita agar tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat.

"Seluruh distributor dan produsen MinyaKita jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat di Bulan Suci Ramadan ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menangani kasus ini. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik-praktik kecurangan serupa dapat dicegah di masa mendatang dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan bersubsidi tetap terjaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi dan penjualan MinyaKita agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal memproses hukum temuan Minyakita yang tidak sesuai aturan yang beredar di pasaran.

Listyo mengatakan saat ini Satgas Pangan Polri telah mengecek langsung ke tiga lokasi produsen Minyakita yang tidak sesuai aturan edar. Hasilnya, didapati adanya produk Minyakita dari beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan isi untuk kemasan 1 liter.

"Akan kita lakukan penegakan hukum, karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter," kata Listyo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/3).

Selain itu, Listyo menyebut jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga menemukan adanya penggunaan label Minyakita kita palsu di pasaran. Ia memastikan seluruh temuan ini akan ditindaklanjuti dan diproses secara hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kecurangan dan pemalsuan itu.

"Ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses. Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas," ucap dia.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan tiga produsen minyak goreng merek Minyakita yang menjual produk tidak sesuai dengan ukuran di label kemasan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut ketika produsen itu melakukan kecurangan dengan mengisikan minyak hanya 700-900 mililiter pada label kemasan 1 liter.

"Telah ditemukan minyak goreng merek Minyakita yang secara langsung dilakukan pengukuran, tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan," kata Helfi dalam keterangan tertulis, Minggu (10/3).

Helfi merincikan ketiga produsen merek Minyakita nakal itu merupakan PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat; kemudian Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah; dan PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya tengah mendalami temuan isi produk minyak goreng Minyakita yang tak sesuai dengan klaimnya. Dia memastikan Polri bakal melakukan penegakan hukum.

"Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter," kata Sigit kepada wartawan di Auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Selain itu, Sigit menyebutkan pihaknya mendapati adanya produk minyak goreng berlabel Minyakita yang diduga palsu. Temuan itu pun tengah didalami.

"Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses," tuturnya.

Untuk diketahui, produk Minyakita yang disunat ditemukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung beberapa waktu lalu. Dia menemukan MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750-800 mililiter.

Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Amran mengungkap Minyakita yang disunat itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

"Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750-800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat," ujar Amran, di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (13/1), mulai dari upaya pengajuan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat(AS) hingga pembangunan rumah untuk korban pelanggaran HAM di Aceh.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

1. Airlangga: Indonesia ajukan penurunan tarif dagang dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antarkedua negara untuk memitigasi dampak dari kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang.

"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan," kata Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Kementerian PU-ADB jajaki kerja sama pembiayaan infrastruktur Astacita

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga menjajaki kerja sama pembiayaan melalui skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Pertemuan ini diharapkan juga dapat mendiskusikan dan menjajaki potensi inisiatif kolaboratif antara Indonesia dan ADB dalam memberikan dukungan agenda pembangunan nasional dan Astacita, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan pembangunan infrastruktur hilir,” kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

"Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan)," kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Kemendag beri sanksi administratif 41 distributor MinyaKita

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer yang menjual minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita di atas harga eceran tertinggi (HET).

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan hal ini dilakukan karena masih banyak pengecer di daerah-daerah yang menjual MinyaKita di atas Rp15.700 atau lebih tinggi dari HET.

"Dirjen (Direktur Jenderal) PKTN telah memberikan sanksi kepada 41 pelaku usaha baik itu di tingkat pengecer maupun distributor yang telah terbukti melakukan pelanggaran," ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Wamen PU: 29 rumah dibangun, pemulihan pelanggaran HAM di Aceh

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Minyakita masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antar daerah yang rendah. Per 29 November 2029, harga Minyakita berada jauh di atas HET yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Adapun, harga terakhir Minyakita secara rata-rata adalah Rp17.100 per liter.

“Kemarin kami dari Kantor Staf Presiden mengecek ke pasar di sekitar Jabodetabek, harganya [Minyakita] memang antara Rp16.500–Rp17.000. Jadi ini memang mencerminkan kenyataan di pasar,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

Edy menjelaskan, jika terjadi disparitas harga yang rendah pada suatu komoditas maka ini mengindikasikan adanya masalah terhadap pasokan. Namun, lanjut dia, KSP mendapatkan informasi bahwa Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita tidak bermasalah atau sudah sesuai target.

“Kami kemudian penasaran ini kenapa ya, yang jelas kami yakin bahwa kalau disparitas rendah dan harga tinggi itu berarti ada masalah pasokan,” tuturnya.

Berangkat dari sana, Edy mengungkap bahwa KSP menemukan sejumlah dugaan penyebab tingginya harga Minyakita. Salah satunya adalah rantai distribusi yang lebih panjang daripada yang seharusnya.

Perlu diketahui, Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

“Jadi kalau menurut peraturan, seharusnya Minyakita dari produsen, distributor 1, distributor 2. Kemudian langsung ke pengecer. Di lapangan lebih panjang daripada itu,” bebernya.

Dugaan penyebab tingginya harga Minyakita yang kedua adalah harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mahal.

Per Oktober 2024, Edy menyampaikan rata-rata harga CPO adalah Rp14.000. Kemudian, jika CPO diolah menjadi minyak goreng maka setidaknya membutuhkan biaya Rp4.000, sehingga harga minyak adalah Rp18.000.

Kendati demikian, Edy menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri untuk Minyakita. Di saat harga CPO melambung, maka harga minyak goreng di tingkat konsumen, terutama Minyakita masih bisa dikendalikan.

Adapun imbas dari harga CPO yang melambung, maka harga minyak curah juga terdorong untuk naik. Hal ini mengingat minyak curah sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

Perbesar

Menurut dugaannya, hal ini secara tidak langsung memengaruhi Minyakita, lantaran harga minyak curah yang mahal. Dengan kata lain, ada dugaan permintaan (demand) yang meningkat karena tingginya harga minyak curah.

“Jadi kalau harga minyak curah itu tinggi maka akan ada sebagian paling tidak konsumen yang tadinya membeli minyak curah, kemudian bergeser ke Minyakita. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan demand terhadap Minyakita,” jelasnya.

Dugaan Penyebab Minyakita Mahal

Lebih lanjut, Edy menambahkan dugaan lain yang menjadi biang kerok mahalnya harga Minyakita adalah terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah.

“Jadi ada kasus di mana Minyakita dibuka kemasannya, dijual sebagai minyak curah karena harganya harga minyak curah lebih mahal. Apalagi sekarang minyak curah harganya tidak kendalikan. Ini adalah temuan dari KPPU,” terangnya.

Penyebab ini yang diduga harga Minyakita berada di atas HET, sebab persediaan Minyakita berkurang karena sebagian beralih ke minyak curah.

“Yang terakhir ini lebih serius lagi, yaitu ada dugaan terjadinya rembesan minyak curah ke luar negeri, diekspor sebagai bagian dari minyak bekas. Karena harga misalnya sedang bagus dan itu menjadi bahan baku bagi biodiesel,” imbuhnya.

Edy mengungkap bahwa dugaan ini juga sempat disampaikan perwakilan asosiasi pengusaha dalam Rakor di Kemendag pada 28 November 2024.

“Jadi ini yang kami khawatir dan kalau ini memang benar terjadi, maka kami merekomendasikan kepada Kemendag, Satgas Pangan, Polri, dan instansi terkait lain untuk melakukan pendalaman,” pintanya.

Untuk itu, dia meminta agar Kementerian Perdagangan dan instansi terkait melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Minyakita.

“Dan jika memang terjadi pelanggaran, diambil tindakan saja karena, pertama, membuka kemasan Minyakita dan dijual dalam bentuk curah itu pelanggaran terhadap regulasi, ada peraturan pemerintahnya,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, minyak curah yang dijual ke luar negeri juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran dan merugikan konsumen Minyakita dalam negeri.

“Dan ini kemudian sedikit memberikan jawaban kepada kami mengapa harga Minyakita ini relatif tinggi, dalam arti lebih tinggi daripada ketentuan [HET]. Sekali lagi ini dugaan mohon kepada seluruh instansi terkait untuk menyelidikinya,” tandasnya.