Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas sebuah usulan baru dari Mesir terkait pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina, Hamas, dalam sebuah sesi pengarahan pada Kamis (10/4) yang melibatkan tim negosiasi Israel serta pimpinan lembaga keamanan negara, demikian dilaporkan media Israel.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu menggelar sesi tinjauan terkait sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut sumber Channel 12, usulan dari Mesir mencakup “pembebasan delapan sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari.”

Kanal berita itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup kelanjutan pembahasan tahap kedua dari kesepakatan setelah delapan sandera dibebaskan.

Pejabat Israel yang diwawancarai Channel 12 mengatakan bahwa “peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.”

Laporan itu menambahkan bahwa keluarga para sandera, yang baru-baru ini bertemu sejumlah pejabat Amerika Serikat yang tidak diungkap identitasnya, kini merasa “optimistis akan kemungkinan adanya terobosan dalam beberapa hari ke depan.”

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari pihak Mesir maupun tanggapan dari Hamas terkait laporan tersebut.

Kantor Netanyahu pada Kamis juga menyampaikan bahwa pemimpin otoritas itu telah memberi pengarahan kepada keluarga para sandera di Gaza dalam sebuah pertemuan di Yerusalem.

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menyampaikan “upaya yang sedang berlangsung” untuk memulangkan para sandera serta menegaskan bahwa “saluran negosiasi saat ini masih aktif.”

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 22 orang dipastikan masih hidup.

Mereka sebelumnya dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, yang mensyaratkan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut dan mengakhiri perang secara permanen.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Januari. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut menjadi tumpukan reruntuhan puing.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di wilayah Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

KAIRO - Media Israel mengatakan Mesir mengajukan usulan baru untuk gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza, beserta pertukaran tahanan.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan, ?Kairo telah mengajukan usulan baru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas."

Disebutkan bahwa, "Usulan baru tersebut diajukan oleh Mesir dalam 24 jam terakhir untuk mencapai konsensus antara Israel dan Hamas."

Meskipun penyiar tersebut tidak menyebutkan ketentuan atau rincian apa pun, namun, dikatakan usulan tersebut berada di antara tawaran mediator awal, Mesir dan Qatar, yang mencakup pembebasan lima tahanan yang masih hidup, dan usulan Israel, yang mensyaratkan pembebasan 11 tahanan yang masih hidup di Gaza.

Mesir belum mengomentari laporan tersebut.

Israel memperkirakan 59 sandera masih ditahan di Gaza, dengan 22 orang masih hidup.

Militer Israel melancarkan operasi udara mendadak di Gaza pada 18 Maret, menewaskan 1.249 korban dan melukai 3.022 orang meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlaku pada Januari.

Lebih dari 50.600 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

GAZA, KOMPAS.com - Penyeberangan perbatasan Rafah Gaza dengan Mesir bakal dibuka kembali pada Sabtu (1/2/2025) besok usai pertukaran sandera dan tahanan dilaksanakan.

Hal itu berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, seorang pejabat Hamas dan sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada AFP.

Diketahui, penyeberangan Rafah merupakan titik masuk penting bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza sebelum militer Israel merebut sisi Palestina pada Mei.

Sejak saat itu, pintu gerbang tersebut ditutup, yang menuai kecaman berulang kali dari Mesir dan negara-negara lain serta dari organisasi-organisasi bantuan.

"Para mediator memberi tahu Hamas tentang persetujuan Israel untuk membuka penyeberangan Rafah besok, Sabtu, setelah selesainya pertukaran tahanan gelombang keempat," kata pejabat Hamas.

Menurutnya, evakuasi korban luka akan dilakukan di penyeberangan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, kelompok pertama orang sakit akan meninggalkan wilayah itu untuk dirawat di Mesir pada Sabtu.

Senin lalu, Uni Eropa setuju untuk memulai kembali misi pemantauannya di perlintasan Rafah, dengan 18 personel UE dan lokal termasuk satu detasemen keamanan polisi dari Italia, Spanyol, dan Perancis.

"Misi tersebut diluncurkan atas permintaan Israel dan Otoritas Palestina, dengan dukungan penuh dari Mesir," kata pemerintah Italia dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut juga mengatakan, tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi transit harian hingga 300 orang yang terluka dan sakit.

Israel dan Hamas akan melaksanakan pertukaran sandera-tahanan terbaru mereka pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 antara Israel dan Hamas.

Kelompok bersenjata di Gaza mulai membebaskan sandera sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sejauh ini, 15 sandera Israel telah diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Para sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah Yarden Bibas, Keith Seigel, yang juga memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang juga memegang kewarganegaraan Perancis, menurut kelompok kampanye Israel.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 90 tahanan, sembilan di antaranya menjalani hukuman seumur hidup, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

Mogadishu, Somalia (ANTARA) - Somalia dan Mesir pada Minggu (26/1) mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam memerangi kelompok teroris al-Shabaab.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Somalia, disebutkan bahwa Mesir berkomitmen mendukung pemerintah Somalia dalam memerangi terorisme.

Pengumuman ini disampaikan dalam diskusi teknis terakhir mengenai partisipasi negara-negara Afrika dalam misi penjaga perdamaian baru Uni Afrika di Somalia.

Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (African Union Support and Stabilisation Mission in Somalia/AUSSOM) memulai masa kerjanya selama lima tahun pada awal Januari lalu.

“Pemerintah Federal Somalia (FGS) menyadari peran yang dapat dimainkan Mesir dalam mengeliminasi kelompok Khawaarij dan berharap kontribusi mereka dapat melengkapi upaya negara mitra pasukan lainnya,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Somalia.

Khawaarij adalah istilah yang digunakan pemerintah Somalia untuk merujuk pada kelompok teroris al-Shabaab yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Perkembangan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, melakukan kunjungan resmi ke Mesir dan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat meningkatkan hubungan kedua negara ke tingkat kemitraan strategis.

Mereka juga sepakat untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, komunikasi, dan ekonomi, sesuai pernyataan dari kepresidenan Somalia.

Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat kerja sama antar institusi di kedua negara, terutama otoritas peradilan dan keamanan.

Mohamud dan El-Sisi juga menyaksikan penandatanganan perjanjian antara menteri luar negeri Somalia dan Mesir terkait pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik Somalia, sebagai langkah untuk mempererat kerja sama diplomatik antara kedua pemerintah.

Pada Agustus tahun lalu, dalam kunjungan Mohamud dua hari di Kairo, Mesir dan Somalia menandatangani perjanjian pertahanan untuk memperkuat kerja sama keamanan bilateral.

Pada paruh pertama tahun 2024, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 59 juta dolar AS (sekitar Rp954 miliar), meningkat dari 31 juta dolar AS (sekitar Rp501,2 miliar) pada periode yang sama tahun 2023, menurut otoritas statistik Mesir.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) selama 2024. WNA itu berasal dari Malaysia, Mesir, dan Pakistan.

"Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya mengatakan deportasi WNA itu dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal.

"Seperti bekerja tanpa izin yang sah, atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka," ungkap Jaya.

Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya.

Langkah tegas mendeportasi WNA yang melanggar aturan keimigrasian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

"Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara," tegas Jaya.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau dengan hati-hati pergerakan WNA di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meliputi lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada.

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tandas Jaya.

(hsa/gsp)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto langsung menghelat rapat terbatas dengan para menterinya usai tiba di Indonesia setelah kunjungan kerja ke Mesir. Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024, sekitar pukul 10.45 WIB.

Kedatangan Kepala Negara di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Dalam keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024) tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

(acd/acd)

Jakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya. Selain berbahaya juga bertentangan dengan undang-undang (UU).

"Ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 31 99 Jo 20 Tahun 2001 di situ disampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Sehingga meskipun pelaku tindak pidana itu telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya, itu tidak menghapuskan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

Dia menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tidak diproses hukum hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Menurutnya para koruptor hanya gentar apabila ditindak secara hukum.

"Secara hukum saat ini, tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, secara praktek, tidak mungkin juga para pelaku tindak pidana korupsi mau mengembalikan hanya karena kata-kata, hanya karena omon-omon," ujarnya.

"Pelaku tindak pidana korupsi itu akan gentar dengan bentuk penindakan. Jadi mereka tidak akan gentar hanya dengan diancam secara lisan meskipun presiden sekalipun. Karena selama ini toh mereka sudah lolos dari jeratan aparat penegak hukum," ucapnya.

Dia menilai koruptor tetap harus ditindak tegas. Dia berharap aparat penegak hukum dapat berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi.

"Menurut saya yang diperlukan justru adalah bentuk penindakan yang tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan instrumen hukum yang saat ini yaitu ditegakkan dengan apart penegak hukum secara kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, KPK harus saling bahu membahu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsikhususnya dalam bentuk penindakan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.

Selain itu, Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

(dek/dnu)

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut jumlah narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto berjumlah ribuan.

Yusril mengklaim jumlah itu masih lebih kecil dibandingkan jumlah narapidana narkotika yang akan menerima amnesti, dengan total penerima amnesti sebelumnya diperkirakan mencapai 44 ribu. 

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (20/12).

Yusril mengatakan rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada narapidana korupsi itu tidak melanggar undang-undang.

Ia menyebut UU Tipikor telah mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi, tapi UU Tipikor berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang amnesti dari presiden.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," jelasnya.

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Yusril, jika nanti Presiden Prabowo memberi amnesti kepada para napi kasus korupsi maka perkara korupsi mereka akan selesai.

Ia menegaskan hal tersebut berlaku untuk para napi korupsi dengan perkara yang sudah divonis atau sedang dalam proses persidangan.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Yusril menyebut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi. Akan tetapi, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," imbuhnya.

Yusril pun mengingatkan jika Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada para koruptor, baik yang sudah divonis ataupun belum, maka perkaranya secara otomatis akan selesai.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," jelasnya.

Sebelumnya, Yusril juga mengatakan bahwa kebijakan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

Yusril menilai pernyataan Prabowo menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menilai dunia internasional seringkali tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, ia menilai isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12).

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Jumat (20/12).

Pada momen ini, Prabowo turut menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Sebab, ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan kerap kali sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," kata dia.

Prabowo juga mengkritik strategi adu domba atau devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Prabowo kemudian menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

"Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerjasama," kata dia.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" ucap Prabowo dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres, Jumat (20/12/2024).

Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," tegasnya.

Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. Dia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Prabowo menilai dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Prabowo pun berang karena isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," ucap Ketum Partai Gerindra itu.

Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Dia menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

"Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama," pungkasnya.

(zap/haf)

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan Prabowo memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir, terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Yusril dalam keterangan pers tertulis, Kamis (19/12/2024).

Yusril menerangkan, pernyataan Prabowo itu merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Menurut dia, pemulihan kerugian negara (asset recovery) menjadi sangat penting saat ini.

"Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut. Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," katanya.

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," sambungnya.

Yusril menyampaikan pernyataan Prabowo menjadi gambaran perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026 mendatang. Menurut Yusril, dewasa kini, penghukuman buka lagi efek jera, tapi keadilan restoratif.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," kata Yusril.

Yusril menekankan, jika aset hasil korupsi masih berada di tangan koruptor, tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan. Sementara itu, kata Yusril, jika hasil korupsi dikembalikan dan pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat," katanya.

Saat ini, Yusril mengungkap Kementerian Koordinator Kumham Imipas telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah ini, katanya merupakan bagian rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba.

Khusus untuk narapidana kasus korupsi, menurut Yusril, ada beberapa syarat yang sedang dibahas.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Prabowo Akan Maafkan Koruptor Jika Kembalikan Uang

Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta koruptor mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, menurut Prabowo, mereka akan dimaafkan.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan, dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12) kemarin.

Prabowo memastikan akan memberikan cara mengembalikan uang korupsi. Dia bisa memberi opsi agar pengembalian uang rakyat dilakukan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak tang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia meminta semua menaati hukum yang ada.

"Kemudian, hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu, asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur," ujarnya.

(whn/gbr)