JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem Tonny Tesar meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) ikut mengawal proyek strategis nasional (PSN) food estate di Merauke.

Keterlibatan dan kehadiran Kementerian HAM diperlukan agar pembangunan PSN tersebut tidak melanggar atau mengabaikan hak warga setempat.

“Masalah PSN di Merauke kita tahu bahwa kita semua mendukung program Bapak Presiden untuk membangun pusat pangan nasional di Papua, di Merauke,” ujar Tony dalam rapat kerja bersama Kementerian HAM, Rabu (5/2/2025).

“Tetapi jangan sampai terjadi kejadian yang sama, jangan di Kalimantan misalnya yang sekian ribu hektar dibuka tapi tidak ada hasilnya,” katanya lagi.

Tonny pun mendorong agar Menteri HAM Natalius Pigai untuk benar-benar mengawasi pembangunan PSN tersebut, sehingga prosesnya tidak merugikan dan mempersulit warga setempat menjalani kehidupan.

“Di Papua juga begitu, hutan merupakan mama dari orang Papua yang hidupnya, makanannya dari hutan. Jangan rusak begitu saja, kemudian hak-hak mereka terabaikan atau terpingkirkan dan kemudian mereka hilang dari hutan yang biasa ambil untuk makan,” ujar Tonny.

Sementara itu, Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM akan meningkatkan pendampingan dalam pembangunan PSN agar setiap prosesnya berbasis pada HAM dan kelestarian lingkungan.

“Dalam aspek proyek pembangunan apa pun dalam skala yang besar maupun industri-industri yang dibangun tentu harus mempertahankan kelestarian lingkungan,” kata Pigai.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahkan mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada 12 September 2024.

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ketika itu menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 20 Desember 2024.

Ribka menyebut, food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.

Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 113 peristiwa hak asasi manusia di Papua, dengan 85 di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan situasi itu menyebabkan berbagai persoalan, mulai korban jiwa hingga masalah pengungsian.

"Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka, terjadinya pengungsi internal, dan terhentinya berbagai layanan publik," kata Atnike di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Atnike, dari 85 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan, korban jiwa yang ditimbulkan mencapai 61 orang, dengan 39 orang mengalami luka-luka dan 17 orang menjadi korban penyanderaan. Dia mengatakan Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah dengan jumlah konflik terbanyak dibanding provinsi lain di Papua.

"Dari segi persebaran wilayah, sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebanyak 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah, 12 peristiwa," katanya.

"Yahukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Jadi daerah yang rentan, jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, selain konflik bersenjata, konflik agraria yang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) juga ditemui di Papua. Dia mengatakan salah satu proyek tersebut adalah PSN pangan di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Prabianto, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat lokal Papua.

"Kita tahu semua bahwa pemerintah telah mencanangkan akan membangun PSN pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektare. Nah, hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat dari setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," ucapnya.

"Tentunya dalam hal ini, sepanjang proses perencanaannya ini tidak, artinya dari tidak dari awal melibatkan masyarakat setempat, tidak melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), harus ada informasi awal dan persetujuan awal dari masyarakat setempat, tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat," katanya.

Lebih jauh, Prabianto mengatakan, Komnas HAM memiliki 12 rekomendasi terkait penanganan konflik di Papua. Rekomendasi itu meliputi penghentian kontak senjata hingga mengevaluasi pembangunan PSN dan mengutamakan pembangunan bagi warga lokal atau orang asli Papua (OAP).

Berikut ini 12 rekomendasi Komnas HAM soal penanganan konflik di Papua:

1. Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan warga sipil.
2. Meminta aparat keamanan agar senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban.
3. Meminta Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan maupun aparat agar tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai target sasaran dalam konflik.
4. Meminta Pemda agar memulihkan fasilitas layanan publik pasca terjadinya konflik bersenjata agar masyarakat dapat mendapat pelayanan dan dapat beraktivitas kembali.
5. Meminta pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam memulihkan fasilitas layanan publik di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik.
6. Meminta Pemda agar lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal di wilayahnya.
7. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM.
8. Meminta seluruh Pemda yang telah terbentuk pasca pilkada agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dan/atau sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk proyek strategis nasional (PSN), untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM.
9. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk bagi proyek-proyek strategis nasional.
10. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, dan mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi khususnya bagi masyarakat terdampak;
11. Meminta Presiden agar mengedepankan pendekatan HAM dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di Papua.
12. Meminta Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).