JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Revisi Undang-undang (RUU) Kejaksaan dan Polri akan dibahas pada tahun ini sesuai rencana awal.

"[RUU Polri dan Kejaksaan dibahas tahun ini] Kalau sesuai dengan agenda, iya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

Kendati demikian, Prasetyo menyebut substansi daripada kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya.

"Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," tuturnya.

Prasetyo juga membantah apabila RUU Polri akan membuat lembaga tersebut semakin super power. Sebab, kata dia, sampai saat ini kedua RUU itu masih belum dibahas.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," katanya.

Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.

Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ikut aktif menjadi jubir Presiden. PKB menilai sudah seharusnya Mensesneg aktif menyampaikan pesan-pesan yang perlu diketahui masyarakat dari Istana.

"Suatu yang positif.Menseneg memang seharusnya lebih aktif menyampaikan apa yang seharusnya publik ketahui dari dalam Istana, menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat, juga ini bagian dalam membantu kinerja Presidential Communication Office (PCO)," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Daniel berharap Prasetyo bisa menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat seterang-terangnya. Sehingga citra pemerintah menjadi baik di mata masyarakat.

"Saya rasa Pak Prasetyo yang selama ini mendampingi presiden sehari-hari menjadi tepat ikut aktif menjadi jubir," jelas Daniel.

Menurut Daniel, penting bagi jubir Presiden untuk memahami substansi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara tepat agar masyarakat paham, bukan malah membuat masyarakat jadi riuh dan antipati. Sehingga kemampuan memahami psikologi massa juga menjadi penting dikuasai oleh jubir Presiden.

"Tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk menunjuk Prasetyo Hadi (Menseneg) untuk lebih aktif sebagai jubir," lanjutnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/idn)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Prasetyo menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada," kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

"Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," ujar Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Sementara itu beberapa waktu terakhir santer terdengar kabar mundurnya Hasan sebagai kepala PCO di kalangan. Tetapi sejauh ini belum jelas dari mana isu tersebut bermula. Isu itu muncul setelah Hasan berkomentar mengenai teror kepala babi kepada redaksi Tempo.

Pernyataan Hasan terkait teror kepala babi itu juga sempat menjadi pertanyaan salah satu jurnalis senior saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo kemudian menyebut respons Hasan sebagai kekeliruan. "Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal," kata Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku diminta aktif menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/4).

Prasetyo menegaskan kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Ia menyebut semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah apabila kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara sebagai bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang beberapa kali melakukan blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

"Bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki. Kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dari pemerintah di enam bulan awal masa kepemimpinannya masih kurang baik di masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo mengklaim akan melakukan evaluasi besar-besaran sehingga kedepannya bisa lebih proaktif dan komunikatif terhadap keadaan-keadaan ke depannya.

Ia lantas mencontohkan penyelenggaraan acara Sarasehan Ekonomi yang dihadirinya merupakan sebagai bentuk pemerintah proaktif untuk menyampaikan kondisi terkini.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Penandatanganan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (20/3) kemarin.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui massa pedemo Indonesia Gelap di kawasan patung kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Di depan Pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

"Kami sudah membaca yang adik-adik tuntut," kata Prasetyo.

Massa aksi Indonesia Gelap menuntut sejumlah poin. Di antaranya, meminta pemerintah menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Mereka juga menuntut pemerintah mencabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati.

Massa juga menolak revisi Undang-Undang Minerba, dan menghapus multifungsi ABRI.

Massa Indonesia Gelap juga mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Prasetyo juga meminta maaf kepada massa karena baru dapat menemui massa sore hari.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan, atas izin dan restu dari bapak presiden, kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Prasetyo juga menyatakan pemerintah menghormati aksi mahasiswa.

"Jadi adik-adik saya teruskan mewakili pemerintah. Kami senang adik-adik tetap menjadi mahasiwa yang kritis yang menyuarakan aspirasi menyuarakan aspirasi boleh, itu diatur Undang-Undang tetap dilindungi," katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta massa aksi 'Indonesia Gelap' mengirimkan perwakilan massa untuk membahas poin-poin tuntutan dengan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo di atas mobil komando ketika menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2).

"Saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan pemerintah akan meminta masukan terkait kebijakan yang dianggap kurang tepat oleh massa aksi.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut mana yang kurang tepat," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menandatangani tuntutan tersebut sebagai tanda pemerintah telah menerima aspirasi massa aksi.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi," tutur dia.

Adapun terdapat 9 tuntutan yang dibawa oleh aliansi BEM SI Rakyat Bangkit ini. Yakni;

1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025

2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat

3. Evaluasi Besar - Besaran Makan Bergizi Gratis

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah

5. Tolak Dwifungsi TNI

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional

8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat

9. Tolak cawe - cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Setelah bertemu dengan Prasetyo, massa aksi kemudian meninggalkan lokasi. Mereka bahkan menyebut pertemuan dengan Prasetyo sebagai kemenangan.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dia mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan Adik-adik semuanya," kata Prasetyo dari atas mobil komando, Kamis (20/2/2025).

Dia memuji gerakan para mahasiswa karena, menurutnya, mahasiswa memanglah memiliki sikap pejuang. Dia pun mengaku melakukan hal yang sama semasa muda dulu.

"Beberapa hari ini, kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangan. Karena sudah seharusnyalah, adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan pada hari ini," ucapnya.

"Kami semua yang ada di depan, pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha Kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," lanjut Prasetyo.

Karena itu, dia menuturkan, saat koordinator aksi menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Istana, dirinya secara pribadi menyanggupi permintaan itu. Dia lalu menuturkan alasan terjun ke dunia politik untuk sama-sama berjuang seperti yang sedang dilakukan para mahasiswa.

"Karena bagi saya apa yang Saudara-saudara perjuangkan, apa yang Adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," ungkap Prasetyo.

"Kenapa kami berpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah. Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang Adik-adik perjuangkan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Prasetyo turun di tengah desakan massa. Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara.

Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda. Sebab, ruas jalan ke arah Istana ditutupi barier beton.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/aud)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui ribuan mahasiswa aksi 'Indonesia Gelap' yang demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Prasetyo yang mengaku mewakili Presiden Prabowo Subianto itu juga ditemani oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan. Atas izin dan restu dari bapak presiden kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adikku semua," kata Hadi dari atas mobil menggunakan pengeras suara.

"Mewakili pemerintah kamu adik-adik tetap menjadi mahasiswa yang kritis. Menyuarakan aspirasi tu diatur UU. Tetap dilindungi, kami sudah membaca yang adik-adik tuntut ya," kata Hadi.

Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, berhasil membongkar barier beton yang dipasang polisi. Mereka membongkar barier dengan cara menarik menggunakan tali tambang. Tali itu dipasang di besi di atas barier beton.

Satu barier beton pun berhasil dirobohkan mahasiswa.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Denpasar -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

(dpw/dpw)