JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita serta prihatin atas sejumlah insiden kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya Kapal Feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

?Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk penanganan-penanganan terhadap semua korban,? kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Prasetyo mengatakan yang saat ini harus dipikirkan adalah mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo meminta jajaran terkait seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penanganan baik identifikasi serta pengecekan intensif.



Diketahui, kecelakaan maut menimpa Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menewaskan 12 penumpang di Jalan Lintas Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025.

Selanjutnya, kecelakaan maut juga terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu, 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah melaporkan surat resignHasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) ke Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata Hasan Nasbi, merespons dengan menjawab akan mempelajari terlebih dahulu surat itu.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari kepala PCO Bapak Hasan Nasbi, tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan maksud Prabowo untuk 'pelajari dulu' suratnya. Ia menilai hal itu bisa diartikan berbagai macam kemungkinan, salah satunya Prabowo tak berkenan Hasan Nasbi mundur.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf ya, misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," ungkapnya.

Prasetyo mengatakan keputusan terkait mundurnya Hasan Nasbi masih dipertimbangkan dahulu. Prasetyo mengungkap ada kemungkinan Prabowo dan Hasan Nasbi bertemu untuk membahas hal tersebut.

"Loh tadi sudah dijelaskan masih dipelajari, nanti kalau sudah ambil keputusan, nah baru. Insyaallah, insyaallah (pertemuan Prabowo-Hasan Nasbi) nanti diatur waktunya," katanya.

Hasan Nasbi diketahui mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab dan Mensesneg.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4/2025).

Simak Video Hasan Nasbi: Gaduh Kepala Babi, Prabowo Sebut Teledor, Lalu Mundur

(dwr/eva)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ikut aktif menjadi jubir Presiden. PKB menilai sudah seharusnya Mensesneg aktif menyampaikan pesan-pesan yang perlu diketahui masyarakat dari Istana.

"Suatu yang positif.Menseneg memang seharusnya lebih aktif menyampaikan apa yang seharusnya publik ketahui dari dalam Istana, menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat, juga ini bagian dalam membantu kinerja Presidential Communication Office (PCO)," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Daniel berharap Prasetyo bisa menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat seterang-terangnya. Sehingga citra pemerintah menjadi baik di mata masyarakat.

"Saya rasa Pak Prasetyo yang selama ini mendampingi presiden sehari-hari menjadi tepat ikut aktif menjadi jubir," jelas Daniel.

Menurut Daniel, penting bagi jubir Presiden untuk memahami substansi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara tepat agar masyarakat paham, bukan malah membuat masyarakat jadi riuh dan antipati. Sehingga kemampuan memahami psikologi massa juga menjadi penting dikuasai oleh jubir Presiden.

"Tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk menunjuk Prasetyo Hadi (Menseneg) untuk lebih aktif sebagai jubir," lanjutnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/idn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dia mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan Adik-adik semuanya," kata Prasetyo dari atas mobil komando, Kamis (20/2/2025).

Dia memuji gerakan para mahasiswa karena, menurutnya, mahasiswa memanglah memiliki sikap pejuang. Dia pun mengaku melakukan hal yang sama semasa muda dulu.

"Beberapa hari ini, kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangan. Karena sudah seharusnyalah, adik-adik mahasiswa memiliki sikap seperti yang saudara-saudara perjuangkan pada hari ini," ucapnya.

"Kami semua yang ada di depan, pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik kita akan terus berusaha Kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," lanjut Prasetyo.

Karena itu, dia menuturkan, saat koordinator aksi menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Istana, dirinya secara pribadi menyanggupi permintaan itu. Dia lalu menuturkan alasan terjun ke dunia politik untuk sama-sama berjuang seperti yang sedang dilakukan para mahasiswa.

"Karena bagi saya apa yang Saudara-saudara perjuangkan, apa yang Adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," ungkap Prasetyo.

"Kenapa kami berpolitik, kenapa kami ingin diberi amanah. Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang Adik-adik perjuangkan," imbuh dia.

Untuk diketahui, Prasetyo turun di tengah desakan massa. Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara.

Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda. Sebab, ruas jalan ke arah Istana ditutupi barier beton.

Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

(ond/aud)

Denpasar -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu menindak bawahannya yang tidak bekerja serius. Ia menyatakan siap menyingkirkan siapa pun yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo, dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan penyelewengan. Ia memastikan akan menindak siapa pun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Siap Menindak Pejabat Ndablek

Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak membangkang. Ia menegaskan akan bertindak terhadap pejabat yang tetap bandel dan tidak patuh.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Potensi Reshuffle

Setelah acara, Prabowo kembali menegaskan bahwa ia ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai harapan rakyat. Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, ia tidak menjawab secara lugas.

"Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah kepentingan rakyat. Ia kembali mengingatkan bahwa mereka yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha...," tegasnya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo seusai menghadiri acara HUT Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat ditanya soal pernyataan Prabowo di Harlah NU, Prasetyo menyebut bahwa seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," katanya.

Prasetyo juga menanggapi isu pakta integritas yang diteken para menteri sebelum dilantik. Menurutnya, evaluasi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Saat retret Menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu, pembiayaannya berasal dari uang pribadi Prabowo.

Di tengah langkah efisiensi dan penghematan dana oleh pemerintah, Prasetyo menyebut bukan berarti kegiatan yang penting tidak akan dilaksanakan.

Retret, menurut Prasetyo, dipertimbangkan menjadi salah satu agenda yang penting.

"Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK," sambung Prasetyo.

Ia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun terkait kebutuhan anggarannya ia menyebut pemerintah belum membahasnya. Namun Prasetyo memastikan dana untuk agenda itu akan tersedia.

"(Anggarannya) ada, ada," singkatnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini rencananya berlaku mulai 1 Maret 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan DHE sampai sekarang masih dimatangkan oleh pemerintah. Rencananya, sekembalinya Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia kemungkinan aturan itu diteken.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar," ungkap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prabowo sebelumnya mengatakan rencananya dalam sebulan lagi aturan DHE dirilis oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Rabu 22 Januari 2025 kemarin.

"Ini saya kira (aturan DHE) segera akan keluar dan akan berlaku kurang lebih satu bulan yang akan datang," sebut Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan kebijakan DHE sangat logis dan masuk akal. Menurut Prabowo, pengusaha beroperasi dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, atas penjualannya berupa DHE dinilai wajar jika disimpan di rekening khusus dalam negeri selama setahun.

"Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank, pemerintah, harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank, di Indonesia. Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal," kata Prabowo.

(hal/ara)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan berharap dapat bergandengan tangan dalam mencapai program pemerintah.

Hal itu disampaikan Mensesneg berkenaan HUT Megawati yang menginjak usia ke-78 tahun pada Kamis ini.

"Pertama-tama tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Mensesneg dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Mensesneg berharap Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 itu dapat selalu diberi kesehatan, serta bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencapai program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program pemerintah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Prasetyo.

Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sempat tertunda belum dijadwalkan lagi. Prasetyo mengatakan saat ini keduanya masih mencocokan jadwal bersama.

"Belum tahu, lagi cari waktu, lagi mencocokan waktu," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Meski begitu, Prasetyo mengatakan pertemuan itu direncakan akan digelar secepatnya. Dia pun menuturkan ada kemungkinan pertemuan itu digelar Januari 2025.

"Sedang dicocokan. Secepatnya lah (bertemu). Ada kemungkinan Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunda pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia. Teddy menepis Prabowo mengalami demam.

"Oh ya nggak dong," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Teddy mengatakan setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri. Rapat itu membahas situasi terkini terutama soal Natal dan Tahun Baru.

"Tadi saja tiba mendarat langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga kok ya videoin," ujar Teddy.

Teddy menjelaskan Prabowo dalam kondisi baik. Prabowo menunda kunjungan ke Malaysia karena ada keperluan mendesak di Jakarta yang mengharuskan kembali segera.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," ujarnya.

(amw/dek)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, menurut dia, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

"Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri atas 11 satuan kerja. Kemudian, menurut dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker," ujarnya.

Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebutkan satker akan diisi setelah pimpinan dan anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

"Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker," ucapnya.

Simak juga Video 'Mensesneg Sebut Evaluasi Kinerja Kabinet Dilakukan Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/haf)