Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, timnya sedang menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau untuk memeriksa video viral yang menunjukkan narapidana dugem dan diduga pesta narkoba di dalam tahanan.

Agus memastikan akan memberikan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Tim sedang turun dan pasti akan ada sanksi kepada pejabat yang lalai atau bahkan sengaja tidak menjalankan tugasnya dengan baik," kata Agus saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Agus belum bisa menyampaikan siapa saja pejabat yang akan diberikan sanksi tegas atas peristiwa tersebut.

Hanya saja, timnya akan memeriksa para pejabat dan petugas rutan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.

"Tunggu hasil tim yang turun dan pasti mereka yang bertanggung jawab diperiksa dan bila ada kesalahan akan diberi sanksi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.

Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.

Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Tulungagung -

Dua pelajar SMK Negeri di Tulungagung harus mengikuti Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya saat ini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan kedua pelajar itu BK dan FAN yang berasal dari 2 SMK Negeri yang berbeda.

"Sesuai pengajuan izin yang diajukan sekolah, ujian diselenggarakan mulai 10-22 April ini. Proses ujian kami fasilitasi di ruang layanan Litmas Lapas Tulungagung," kata Rizal Arbi, Sabtu (12/4/2025).

Saat proses ujian berlangsung kedua warga binaan itu masing-masing mendapatkan pendampingan dari 2 pengawas dari sekolah masing-masing.

Menurutnya kebijakan lapas memberikan kesempatan kedua pelajar tersebut untuk mengikuti ujian akhir sesuai dengan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga fungsi lapas dalam memberikan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

"Harapan kami, FAN dan BK tetap memperoleh haknya untuk menempuh pendidikan, walaupun berada di dalam lapas. Apalagi ini adalah ujian akhir jenjang. Semoga ke depan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Salah seorang pelajar tersebut saat ini berstatus sebagai tahanan Polres Tulungagung dalam kasus kepemilikan bahan peledak atau petasan. Mereka akan menjalani seluruh rangkaian proses peradilan hingga mendapat vonis dari majelis hakim.

(dpe/iwd)

Sukabumi -

Sebanyak 325 narapidana di Lapas Kelas IIB Sukabumi mendapatkan remisi khusus Idulfitri 2025. Dari jumlah tersebut, dua orang napi langsung bebas karena masa hukumannya habis setelah mendapat pengurangan hukuman.

Kepala Lapas Sukabumi Budi Hardiono mengatakan bahwa pembacaan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Jumat lalu.

"Kami tadi pagi hanya mengumumkan besaran remisi untuk masing-masing warga binaan. Total ada 325 orang yang diusulkan dan Alhamdulillah semuanya disetujui," ujar Budi kepada detikJabar, Senin (31/3/2025).

Dari ratusan napi yang mendapatkan remisi, dua orang langsung bebas setelah pengurangan masa hukuman. Mereka adalah Iswandi Saputra dan Muhammad Riswan, yang merupakan napi kasus pencurian dan kesusilaan.

"Mereka bebas murni. Setelah dipotong remisi, ternyata masa pidananya sudah habis, jadi mereka bisa langsung pulang. Tadi mereka pulang setelah salat Id," jelas Budi.

Budi menjelaskan bahwa mayoritas penerima remisi tahun ini merupakan narapidana kasus narkoba. "Kalau 2025 ini yang paling banyak menerima remisi itu kasus narkoba. Selama mereka berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan, pasti kami usulkan," sambungnya.

Menurutnya, remisi yang diberikan tahun ini paling banyak berdurasi satu bulan 15 hari. Tidak semua napi bisa mendapatkan remisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, serta sudah memiliki vonis tetap sebagai narapidana.

"Remisi itu bentuk penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perubahan positif. Ini bisa menjadi motivasi agar terus berperilaku baik," ujar Budi.

Selain itu, remisi juga membantu mengurangi masalah overcapacity di lapas. Budi mengungkapkan bahwa Lapas Kelas IIB Sukabumi saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup besar.

"Kapasitas kami hanya 200 orang, tapi sekarang dihuni oleh 500 napi. Jadi, remisi ini juga membantu mengurangi kepadatan di dalam lapas," tutupnya.

(dir/dir)

ACEH TENGGARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Menurutnya, jumlah penghuni saat ini dua kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya.

"Kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 lebih warga binaaan pemasarakatan," kata Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Over kapasitas itu menjadi penyebab sejumlah masalah permasalahan, di antaranya yang terbaru puluhan tahanan Kutacane melarikan diri.

Terkait kaburnya tahanan, Agus menyatakan pihaknya masih memastikan apa penyebabnya.



"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025 sore menjelang buka puasa.

"Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (11/3/2025).

Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform.

Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyatakan akan mencari tahu penyebab kaburnya puluhan tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Menurutnya, masih banyak spekulasi mencuat yang diduga menjadi penyebab kaburnya tahanan pada Senin (10/3/2025) itu. Diantaranya perilaku petugas hingga makanan. 

"Sementara perkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," kata Agus di kantornya, Selasa (11/3/2025). 

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," sambungnya. 

Agus memastikan, efisiensi anggaran yang sedang digencarkan di kementerian/lembaga tidak berpengaruh terhadap kualitas makanan bagi tahanan. 

"Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu nggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ucapnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Jakarta -

Sejumlah tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto mengatakan lapas tersebut berkapasitas 100 orang, tapi diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman dengan BNN, di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan penyebab pasti kaburnya warga binaan masih didalami. Pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

(ial/idn)

Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengajak masyarakat untuk bersyukur tinggal di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menjawab pertanyaan awak media mengenai tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Agus menilai Indonesia adalah tempat tinggal yang nyaman, di mana semua kebutuhan hidup mudah diperoleh.

"Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada," ungkap Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung perbedaan iklim antara Indonesia dan negara-negara lain, mengingatkan bahwa beraktivitas di negara dengan cuaca dingin tidaklah mudah.

"Di sana (luar negeri) kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diserukan warganet melalui media sosial, termasuk di X atau Twitter.

Jika tagar #KaburAjaDulu dilihat di X, media sosial itu akan memunculkan unggahan warganet terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk "kabur" dari Indonesia.

Lewat #KaburAjaDulu, warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri.

Warganet meramaikan tagar #KaburAjaDulu karena ingin kabur dari tekanan pekerjaan, pendidikan, maupun masalah sehari-hari di Indonesia.

Meski #KaburAjaDulu sekilas hanya seperti tagar biasa, kenyataannya banyak orang Indonesia yang benar-benar ingin pindah ke luar negeri.

Seorang warganet lewat akun Threads, @yomitro, menganalisis bahwa lebih banyak pengguna tagar #KaburAjaDulu ingin pindah ke Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai.

Sementara itu, diberitakan Kompas.id (4/12/2024), lebih dari 100.000 orang tercatat mengikuti acara Study and Work Abroad Festival Juli-Agustus 2024 yang memberi informasi beasiswa ke luar negeri.

Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan, sebanyak 3.912 WNI usia 25-35 tahun memilih menjadi warga negara Singapura pada 2019 hingga 2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Jakarta -

Terdakwa kasus pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difable dipastikan tidak akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Agus dianggap memiliki dampak luas kepada korban.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mulanya mengatakan dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

Terkait Agus difable yang memiliki kebutuhan khusus, Agus Andrianto memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan amnesti.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus usai rapat.

Agus menyebut lantaran kasusnya terkait pelecehan maka I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyebut tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

(astj/astj)

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025