Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

Makassar -

Terdakwa kasus peredaran skincare mengandung bahan merkuri, Mira Hayati (29) kini bebas dari Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai menjadi tahanan rumah. Owner skincare itu menjadi tahanan rumah dengan alasan ingin merawat bayi yang baru dilahirkannya.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo mengungkapkan, pengalihan status penahanan Mira Hayati berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati keluar dari rutan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025 lalu.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Ahmad dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida menuturkan, pengalihan status penahanan kliennya sudah sesuai aturan. Pihaknya memang beberapa kali mengajukan permohonan itu kepada majelis hakim PN Makassar setiap sidang.

"Setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ucap Ida.

Ida mengatakan, kliennya baru saja melahirkan pada Rabu (5/3) lalu. Kondisi itu membuat Mira Hayati mengajukan diri menjadi tahanan rumah agar fokus merawat bayinya yang lahir secara prematur.

"Bayinya lahir prematur, seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," imbuhnya.

Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Mira Hayati Beri Uang Jaminan

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang sebagai jaminan. Namun Sibali tidak merinci nominal uang yang dijaminkan Mira Hayati.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian," tuturnya.

Sibali tidak mengetahui sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati diberikan. Dia mengatakan Mira Hayati akan dijemput jaksa penuntut umum setiap kali akan menjalani persidangan.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuh Sibali.

Dakwaan Mira Hayati di Kasus Skincare

Diketahui, ada 3 terdakwa dalam kasus peredaran skincare mengandung bahan berbahaya. Selain Mira Hayati, dua terdakwa lainnya adalah owner produk Ratu Glow dan Raja Glow Agus Salim (40) dan Direktur CV Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (42).

Mira Hayati sendiri didakwa mengedarkan skincare bermerkuri dalam sidang yang berlangsung di PN Makassar, Selasa (11/3). Hasil laboratorium BPOM mengungkap dua produk terdakwa mengandung bahan berbahaya, yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream bahkan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

"Produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," kata JPU.

Atas perbuatannya, Mira Hayati dinilai melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

(sar/sar)

Sukabumi -

Sebanyak 325 narapidana di Lapas Kelas IIB Sukabumi mendapatkan remisi khusus Idulfitri 2025. Dari jumlah tersebut, dua orang napi langsung bebas karena masa hukumannya habis setelah mendapat pengurangan hukuman.

Kepala Lapas Sukabumi Budi Hardiono mengatakan bahwa pembacaan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Jumat lalu.

"Kami tadi pagi hanya mengumumkan besaran remisi untuk masing-masing warga binaan. Total ada 325 orang yang diusulkan dan Alhamdulillah semuanya disetujui," ujar Budi kepada detikJabar, Senin (31/3/2025).

Dari ratusan napi yang mendapatkan remisi, dua orang langsung bebas setelah pengurangan masa hukuman. Mereka adalah Iswandi Saputra dan Muhammad Riswan, yang merupakan napi kasus pencurian dan kesusilaan.

"Mereka bebas murni. Setelah dipotong remisi, ternyata masa pidananya sudah habis, jadi mereka bisa langsung pulang. Tadi mereka pulang setelah salat Id," jelas Budi.

Budi menjelaskan bahwa mayoritas penerima remisi tahun ini merupakan narapidana kasus narkoba. "Kalau 2025 ini yang paling banyak menerima remisi itu kasus narkoba. Selama mereka berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan, pasti kami usulkan," sambungnya.

Menurutnya, remisi yang diberikan tahun ini paling banyak berdurasi satu bulan 15 hari. Tidak semua napi bisa mendapatkan remisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, serta sudah memiliki vonis tetap sebagai narapidana.

"Remisi itu bentuk penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perubahan positif. Ini bisa menjadi motivasi agar terus berperilaku baik," ujar Budi.

Selain itu, remisi juga membantu mengurangi masalah overcapacity di lapas. Budi mengungkapkan bahwa Lapas Kelas IIB Sukabumi saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup besar.

"Kapasitas kami hanya 200 orang, tapi sekarang dihuni oleh 500 napi. Jadi, remisi ini juga membantu mengurangi kepadatan di dalam lapas," tutupnya.

(dir/dir)

SEMARANG - Salat Idulfitri di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Senin (31/3/2025) diperkirakan diikuti 25.000 hingga 30.000 jemaah. Pelaksanaannya dikoordinir Masjid Baiturrahman Semarang, dengan khatib Ketua Baznas Noor Ahmad.

?Pelaksanaan salat di lokasi tersebut akan dilakukan bila cuaca mendukung,? ungkap Ketua Takmir Masjid Baiturrahman Semarang K.H. Ahmad Darodji, kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Dia mengatakan imam salat tersebut. K.H. Zaenuri Ahmad Al Hafidz yang merupakan pengasuh Ponpes Nurul Qurani Kabupaten Semarang. Direncanakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama sejumlah pejabat lain di Jateng akan hadir di sana untuk salat Idulfitri.

Kiai Darodji mengimbau jemaah agar tetap tertib, terutama setelah salat mengikuti khotbah hingga selesai. Sebab, mendengarkan khotbah merupakan bagian dari salat Idulfitri.

?Khotbah 12 sampai 15 menit, merupakan satu kesatuan dengan salat,? sambungnya.

Pihaknya juga mengingatkan para jemaah sudah berwudu dari rumah agar tak terjadi antrean di lokasi. Jemaah juga diimbau datang lebih awal untuk bisa mengikuti takbir bersama.

Jemaah putri berada di sisi selatan sementara jemaah putra di sisi utara. Malam ini, kata Darodji, Masjid Baiturrahman juga akan membagikan zakat fitrah berupa beras kepada 2.000 mustahik.

Rencananya, dilakukan simbolis oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Pihaknya menyatakan tidak mengadakan takbir keliling.

Daroji menjelaskan takbiran dilakukan di dalam masjid, mengingat kepadatan arus kendaraan di pusat kota sangat tinggi, terlebih dengan prediksi kedatangan sekitar 17,49 juta pemudik ke Jateng.

"Kami akan berpartisipasi dalam menjaga kelancaran lalu lintas. Kalau di Simpang Lima memang sangat padat, maka tidak ada takbir keliling. Namun, di daerah lain yang jalannya menuju kampung mungkin masih ada,? jelasnya.

Salat Idulfitri di Lapangan Pancasila Simpanglima itu mendapat pengamanan ketat polisi. Petugas ditempatkan di sekitar lokasi, bersenjata laras panjang, sesuai Instruksi Gubernur.

"Kami ingin memastikan keamanan, dan kenyamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah. Polisi bersenjata laras panjang akan berjaga sesuai arahan dari Pak Gubernur,? tandasnya.

Lombok Barat -

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 1.073 warga binaan (WB) atau narapidana (napi) menerima remisi Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehih. Dari 1.073 yang diusulkan, dua di antaranya diusulkan mendapat remis khusus (RK) II alias bebas.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Muhammad Fadli, mengatakan seluruh napi yang diusulkan mendapat remisi masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Adapun besaran remisi (pengurangan) yang diusulkan mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan," ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) sore.

Fadli merinci dari 1.073 orang yang diusulkan, sebanyak 181 orang mendapat remisi 15 hari, kemudian 775 orang mendapat remisi satu bulan, 1 bulan 15 hari ada 101 orang dapat remisi 1,5 bulan, serta 16 orang remisi 2 bulan.

Fadli menjelaskan pemberian remisi sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan, seluruh proses pengusulan juga menggunakan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN)," katanya.

Setiap narapidana dipantau oleh Wali Pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen resiko oleh Asesor Pemasyarakatan. Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman.

"Mereka juga aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) remisi Hari Raya Idulfitri biasanya terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitup un dengan rincian narapidana mana saja (yang diusulkan) akan disebutkan pada saat pembagian SK.

"Penyerahan SK dilaksanakan di hari H nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap diverifikasi pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," tandasnya.

(hsa/hsa)