Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap isi pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para hakim Mahkamah Agung (MA) di Istana Jakarta. Supratman mengatakan secara umum Prabowo membahas program-program pemerintah.

"Tadi cuma presiden ingin menyampaikan program-program terkait apa yang beliau akan lakukan untuk ya seperti biasanya," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Supratman mengatakan Prabowo memberikan penjelasan terkait program makan bergizi gratis. "Beliau menjelaskan tentang bagaimana makan bergizi gratis sangat penting, beliau ingin sumber daya alam untuk bisa lebih berkeadilan," ujarnya.

"Dan sekaligus minta supaya keadilan itu bisa ditegakkan," lanjut Supratman.

Saat ditanya apakah ada pembahasan terkait kesejahteraan hakim, Supratman mengiyakan. Ia menyebut pembahasan itu sedikit disinggung dalam pertemuan.

"Sedikit ya, sedikit tentang itu," ujarnya.

Supratman mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut. Termasuk perihal kenaikan gaji hakim.

"Belum belum, nggak ada yang disinggung sama sekali, belum," ujarnya.

Supratman menekankan Prabowo dari awal sudah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan hakim. Meski begitu, ia belum mengetahui kapan realisasi lebih lanjut.

"Kalau dari dulu kan Presiden selalu dari awal, beliau punya komitmen bagaimana meningkatkan kesejahteraan para hakim semua," ujarnya.

"Wah itu (kapan realisasi) tidak disinggung tadi," imbuh Supratman.

Sebelumnya, dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025), Prabowo menyebut kualitas hidup hakim harus baik. Prabowo mendapatkan laporan bahwa masih banyak hakim yang ngekos.

"Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini?" ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta sidang istimewa.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pembahasan pihak yang akan diberikan amnesti terus berjalan. Dari sekitar 44 ribu yang dibahas, tersisa 19.337 orang.

"Sudah kita bahas. Dari 44.500 tinggal 19.337," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Agus mengatakan evaluasi bertahap akan dilakukan. Dia pun berharap sebelum Lebaran pembahasan 44 ribu orang yang akan diamnesti selesai.

"Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi karena harapannya mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua, tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE, terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menunggu proses persidangan di Singapura terhadap Paulus Tannos sebelum melakukan ekstradisi. Supratman mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan tersebut.

"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Supratman mengatakan pemerintah memiliki waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia menargetkan dokumen tersebut lengkap sebelum 3 Maret 2025.

"Setelah 45 hari proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura, karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ucapnya.

Sidang untuk Pastikan Identitas

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan terkait adanya proses persidangan yang harus dilakukan di Singapura. Widodo mengatakan hal itu untuk memastikan kebenaran identitas Paulus Tannos.

"Ya kan untuk para pihaknya itu, untuk memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya benar dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura," ungkapnya.

"Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat kan, dan kita sebagai negara hukum. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani," sambungnya.

Namun, Widodo mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kalah dalam proses sidang tersebut. Namun, dia mengatakan pemerintah akan berusaha melengkapi dokumen ekstradisi.

"Ya ada, potensi (kalah sidang), potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada," ujarnya.

Meski begitu, Widodo mengaku enggan berandai-andai. Saat ini, kata dia, pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar proses ekstradisi berjalan lancar.

"Kita nggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi, dan secara prosedural bisa dikembalikan. Dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Widodo mengatakan adanya peluang perpanjangan waktu perlengkapan dokumen ekstradisi, jika melebihi 45 hari. Dia pun meminta publik untuk menunggu proses ekstradisi selesai.

"Berdasarkan perjanjian itu, ada kemungkinan bisa ada perpanjangannya. Tidak (mengulang). Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukannya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan wacana pemberian amnesti dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar nonsenjata. Andi mengatakan amnesti tidak diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi nonsenjata," kata Andi di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Andi mengatakan wacana pemberian amnesti itu telah disepakati bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun dia mengaku pihak-pihak penerima amnesti dapat berubah jika terdapat arahan dari Presiden.

"Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan," ujarnya.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden, kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu (pemberian amnesti ke KKB), kami pasti lakukan," sambung dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia pun meminta untuk menunggu hingga pekan depan terkait pemberian amnesti itu.

"Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44 ribu nama. Nah, karena itu, tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-hati

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melantik Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali. Wahyu menggantikan posisi Pramella Yunidar Pasaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Supratman juga melantik dua pejabat baru lainnya. Keduanya adalah I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali dan Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali. Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.

"Para pejabat yang dilantik hari ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Supratman dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis (5/12/2024).

Supratman mendorong para pejabat baru itu agar mampu mempercepat implementasi program-program Kementerian Hukum sekaligus menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan transparan. Ia meminta seluruh jajaran untuk tetap berkomitmen dan memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Hukum tentang pengangkatan dalam jabatan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin langsung oleh Supratman dan disaksikan oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.

Berikut tiga pejabat baru yang dilantik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali:

1. Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

2. I Wayan Redana sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

3. Anggiat Ferdinan sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan aturan mengenai pemindahan narapidana WNA ke negara asal sudah proses finalisasi. Ia mempertimbangkan aturan itu akan dijadikan sebagai undang-undang.

"Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan mutual legal, skema mutual legal assistance (MLA). Kalau itu kan perjanjian bilateral antarnegara. Jadi perjanjian timbal balik hukum antarnegara. Jadi itu lebih mudah," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Supratman mengungkap permintaan pemindahan napi WNA ini bukan hanya Mary Jane, tapi ada juga permintaan dari negara lain. Ia menyatakan ada juga permohonan dari Prancis dan Australia.

"Satu-satu kita buat MLI. Nah karena itu, ditunggu saja soal Mary Jane. Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Prancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," ujarnya.

"Di pemerintah Australia kita minta untuk, saya minta waktu bertemu, kita minta juga warga negara kita yang saya lagi mintakan ini beberapa di antaranya. Tapi saya belum tahu ini lagi minta ditugaskan kepada Dirjen AHU untuk mengecek warga negara kita yang ada di sana," lanjut Supratman.

Supratman menekankan lagi adanya rencana untuk aturan pemindahan itu dibuat menjadi undang-undang. Namun hal itu akan dibahas lebih lanjut.

"Rencananya begitu (dibuat semacam undang-undang). Tetapi yang ini kan kita sudah punya preseden. Dulu ada kasus (Schapelle) Corby yang dulu kita transfer juga ya," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap status gugatan SK kepengurusan hasil munas Golkar yang dilayangkan ke PTUN. Menurutnya, objek dalam gugatan hilang karena SK yang resmi telah keluar.

"Secara prinsip kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, maka apa yang dipersoalkan sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya enggak ada, hilang," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supratman menyebut objek dalam gugatan itu berubah sebab sudah ada SK yang baru. Namun, ia menyebut pihaknya akan tetap mengikuti proses di pengadilan.

"Namun demikian kami tetap akan ikut prosesnya di pengadilan, sampai kemudian keputusan itu yang keluar," katanya.

Sementara itu, Supratman menyampaikan harus ada gugatan baru apabila ingin mempersoalkan SK baru ini.

"Kalaupun ada yang mau mempersoalkan SK yang baru, ya itu artinya kan harus mengajukan gugatan yang baru lagi," sebut Supratman.

Diketahui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah menyerahkan surat keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 kepada. Dengan diserahkannya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap berjumlah 159 pengurus.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran Kementerian Hukum yang baru saja dilantik. Prabowo meminta agar tak membuat terlalu banyak undang-undang dan fokus pada cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Pesannya satu, jangan terlalu banyak melahirkan sebuah undang-undang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas Tahun 2045," kata Supratman usai melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024).

Sementara itu, Supratman berharap nantinya Kementerian Hukum dapat menghasilkan regulasi yang searah dengan pesan Prabowo. Supratman juga memandang pelantikan Dirjen hingga Staf Ahli merupakan sebuah momen mewujudkan cita-cita dan melakukan reformasi di bidang hukum.

"Karena itu kita berharap nanti semua regulasi pun yang kita hasilkan juga mengarah ke sekarang," ujarnya.

"Pelantikan hari ini adalah momen untuk membentuk sebuah tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita, dalam rangka melakukan reformasi di bidang hukum terutama di perundang-undangan," tambahnya.

Supratman melantik 11 pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 5 pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama. Pelantikan digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum hari ini.

Lihat juga video: Pesan Prabowo ke Kabinetnya di Akmil: Disiplin dan Setia ke Bangsa

[Gambas:Video 20detik]