Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti ketiadaan Undang-undang yang mengatur tentang implementasi perlindungan, pelestarian dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat.

Padahal, Pasal-pasal dalam konstitusi secara tegas sudah mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-VIII/2010 dan 31/PUU-V/2007 juga telah mempertegas kedudukan Masyarakat Hukum Adat.

"Kementerian HAM menemukan satu di antara sedikit Undang-undang yang tidak diatur berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang Masyarakat Adat. Padahal, sudah dua Pasal di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Masyarakat Adat," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5).

"Tapi sejak Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada Undang-undang yang mengatur implementasi tentang perlindungan, pelestarian dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat," imbuhnya.

Atas alasan itu, Pigai menegaskan dukungan kementeriannya terhadap percepatan pembentukan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

"Saya kira itu sikap dari Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya.

Pada hari ini, Selasa (6/5), Koalisi Masyarakat Adat bertemu dengan Pigai dan jajaran di Kantor Kementerian HAM.

Perwakilan koalisi, Abdon Nababan, mengungkapkan Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.

"Oleh karena itu tadi kami minta kementerian supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi," kata Abdon dalam jumpa pers, Selasa (6/5).

Dia menambahkan salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal itu disampaikan karena kerap memicu konflik dengan rencana investasi di daerah.

"Karena hak-hak masyarakat adat ini tidak teradministrasikan dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan konflik ketika ada investasi. Jadi, tadi kami sebutkan ke pak menteri, masyarakat adat tidak anti-investasi, tapi investasi yang merampas hak-hak masyarakat adat itulah yang kami tidak mau," tandasnya.

RUU Masyarakat Adat sudah lama diusulkan untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang, tepatnya sejak 2009. Berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR tetapi tak kunjung disahkan.

Pada 2024, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Prolegnas 2025. Kepentingan politik dan ekonomi disinyalir menjadi faktor lambatnya RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

JAKARTA - Program unggulan 30 menit bersama Kabinet Merah Putih kembali tayang malam ini. Kali ini iNews menghadirkan Natalius Pigai , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dalam sebuah diskusi mendalam tentang kebijakan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sebagai sosok yang dikenal vokal dan tegas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, Natalius Pigai akan mengulas berbagai isu penting, mulai dari penegakan keadilan, perlindungan hak asasi bagi kelompok rentan, hingga tantangan besar dalam reformasi hukum dan HAM di tanah air. Bagaimana pemerintah merespons tuntutan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM? Apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM di era Kabinet Merah Putih? Semua akan dikupas tuntas dalam episode spesial ini.

Dipandu oleh host terbaik iNews Ayaa Nufus, program ini akan menyajikan wawancara yang mendalam dan inspiratif, serta analisis tajam yang dipaparkan oleh Natalius yang membahas strategi ke depan dalam perannya sebagai Menteri HAM RI.



Jangan lewatkan perbincangan eksklusif yang akan membuka wawasan Anda tentang masa depan HAM di Indonesia di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih "Pendekar HAM dari Tanah Papua" malam ini Pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kabar vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, yang diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini dikaitkan dengan lagu "Bayar Bayar Bayar", yang berujung pada permintaan maaf terbuka dari dua personel band tersebut kepada Polri dan Kapolri.

Dalam unggahan di akun X resminya, @NataliusPigai2, Pigai menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia juga membagikan foto Novi Citra dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia juga meminta agar kasus pemecatan ini segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. "(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, kabar pemecatan Novi Citra, yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel, ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menemukan bahwa status kepegawaiannya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dinonaktifkan, memicu dugaan bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Informasi ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menilai pemecatan tersebut tidak adil.

"Personel Sukatani dipecat sebagai guru? Gila ini!" tulis akun @arman_dhani.

Netizen lain, @wijimoharwan, turut membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa status Novi di sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah tidak aktif.

Diketahui, dua personel Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas lirik lagu mereka yang viral dan dianggap menyinggung institusi kepolisian.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani adalah band indie pendatang baru asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tengah menarik perhatian di industri musik Tanah Air. Grup ini mengusung perpaduan musik rock alternatif, pop, dan elektronik, dengan lirik-lirik yang memiliki pesan sosial yang kuat.

Sukatani berusaha menghadirkan warna baru dalam skena musik Indonesia. Namun, kontroversi terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" kini membawa mereka ke dalam sorotan yang lebih luas.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti saat menjadi anggota Komnas HAM. Ia meminta Natalius bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.

"Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,"kata Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 mengalami trauma psikologis.

"Kasus Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,"ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.

"Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?" ujarnya.

Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta keputusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. "Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN," kata Mafirion.

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

"Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat," kata Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, masyarakat harus mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai dampak positif atas kehadiran PSN. "Memastikan agar budaya terlestari dan kelestarian dan perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran perusahaan atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pemerintah bakal memberikan kompensasi , rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban konflik sosial . Utamanya bagi korban konflik sosial yang telah memenangkan gugatan di peradilan.

"Ada peristiwa-peristiwa konflik sosial, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, pelakunya siapa? enggak, enggak, enggak. Konflik sosial yang peristiwa terjadi sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan," kata Pigai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan, konflik sosial yang dimaksud bukan disebabkan oleh individu, melainkan suasana politik yang memicu terjadinya konflik. Beberapa korban bahkan masih berada di pengungsian hingga saat ini. Oleh karena itu, Kementerian HAM bersama dengan Kementerian Sosial akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima kompensasi tersebut.

"Konflik sosial yang dimaksud itu sudah kita lihat dulu, ada di daerah-daerah yang dua puluhan tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial ada yang sampai sekarang berada, waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka adukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami," kata Pigai.

Selain itu, Pigai juga menegaskan, pemerintah berkomitmen memperhatikan korban peristiwa-peristiwa konflik sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kementerian Sosial, menurut Pigai, telah siap untuk bekerja sama dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi kepada para korban.

"Lalu yang berikut kami juga akan memberi perhatian, kerja sama dengan Kementerian Sosial sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka," kata Pigai.

Pigai mengatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan peraturan menteri (Permen HAM) yang akan memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok disabilitas. Pigai menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas, terutama disabilitas mental.

"Lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan? Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas," kata Pigai.

"Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN RB sudah punya Permen, tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM. Contoh, mereka yang disabilitas mental kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan tangkap mereka, dimasukkan di dalam penjara, di sel khusus," katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji memperhatikan perlindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, perlindungan juga harus diperkuat," kata Gus Ipul usai rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam konteks HAM, lanjut Gus Ipul, Kemensos terfokus pada perlindungan sosial. Implementasinya berupa pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak penyandang disabilitas turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti perlindungan sosialnya.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Kedua menteri membahas ideologi gender yang ditentang HAM.

"Sekarang (saya) ke Kementerian PPA di sini, yang menjadi concern itu tentu dengan perempuan dan perlindungan anak. Ya, karena itulah saya datang mendapatkan masukan apa-apa yang perlu kami bisa kerja sama, menjadi mitra, apa yang kami bisa bantu dalam konteks kepastian adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi perempuan dan juga anak," kata Natalius kepada wartawan di KemenPPPA, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Natalius menyampaikan ekstremisme ideologi gender menjadi perhatiannya dalam pembahasan tersebut.

"Kebetulan salah satu yang menjadi concern bagi saya itu adalah adanya HAM itu menentang ideologi ekstremisme, ideologi gender, ekstremisme ideologi gender. Orang memandang gender ekstremisme menurut saya ya, agak bahasa kerasnya," jelasnya.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam cara pandang yang dihadapi kaum perempuan. Untuk itu, Natalius memastikan kembali aspek yang menyerang kehormatan dan martabat perempuan.

"Cara pandang bahwa dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam konteks inilah saya pasti akan memastikan kembali aspek-aspek yang menyerang kehormatan martabat dan juga khususnya terhadap perempuan," jelasnya.

Dia mengatakan salah satu upayanya adalah memastikan regulasi, koordinasi semua sektor, dan pemenuhan kebutuhan hak bagi kaum perempuan.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya kepastian regulasi yang kami keluarkan. Yang kedua mengkoordinasikan semua sektor. Lalu, yang ketiga memastikan adanya pemenuhan kebutuhan, hak bagi mereka," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Arifah mengatakan kedatangan Natalius untuk membangun sinergi kolaborasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Pada sore hari ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, untuk membangun sinergi kolaborasi dan kerjasama sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang," ujar Arifah.

Arifah menuturkan pesan Prabowo adalah tidak ada satu pun kementerian lembaga yang sukses sendiri. Sebab itu kolaborasi harus dibangun.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri. Sehingga, kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Menteri Hak Asasi Manusia," tutupnya.

(azh/azh)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berwacana membangun Pusat Studi HAM di universitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu ia sampaikan seusai berkunjung ke Kantor PBNU , Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji, ya. Kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk meningkatkan Pusat Studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai di Kantor PBNU.

Namun, Pigai belum bisa memastikan jumlah Pusat Studi HAM yang akan dibangun di universitas di bawah naungan NU. "Tapi tidak semua, ya. Kita akan lihat satu atau dua mungkin," ujarnya.


Mantan Komisioner Komnas HAM itu melanjutkan, pihaknya juga melatih tenaga pengajar sosialisasi HAM di sejumlah lembaga pendidikan.



"Lalu yang kedua kita mendidik ToT (training of trainer), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM, apakah di perguruan tinggi atau di pesantren," ujarnya.

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat.

Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

"Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari," jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

"Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau," lanjutnya.

Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.


(Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

"Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun," kata Diana.

Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," tutur Mugiyono.

Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 29 unit rumah dibangun

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. "Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan," jelas Diana kepada tim Medcom.id.

Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki istri selama 13 tahun. Namun, mantan komisioner Komnas HAM itu memiliki 3 pacar selama periode tersebut.

Hal itu diungkapkan Natalius Pigai dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip dari Youtube Office iNews, Kamis (2/1/2025). Awalnya, Pigai mengingatkan para pejabatnya agar tidak main serong.

"Nggak boleh main mata antarpasangan laki-laki dan perempuan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuma 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja," kata Natalius Pigai.



"Nggak boleh, kalau ketahuan saya copot," katanya.

Pigai juga menyebut dirinya tidak pernah macam-macam. Meskipun seluruh akun media sosialnya terbuka, tapi dirinya tidak pernah mendapat teror.

"Saya tidak pernah macam-macam, Instagram saya terbuka, Twitter (X) terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu, WA terbuka, teror saya, nggak ada, karena memang kita baik," katanya.

Tokoh asal Papua itu menegaskan tidak akan menoleransi syarat dan aturan dalam pengangkatan atau promosi pegawai. Jika memang golongannya belum memenuhi, maka tidak akan diangkat.

"Kalau syarat, maaf saya pegawai negeri tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu golongan IIIA saya tidak bisa angkat, kalau kamu golongan belum memenuhi syarat, nggak bisa, syarat tidak ada toleransi, aturan tidak ada toleransi, yang lain masih bisa dibicarakan. Karena akomodasi, saya wakil Papua, saya dong, saya nggak ada wakil Papua, nggak ada, lu nggak memenuhi syarat gimana, saya dari agama ini, lu nggak memenuhi syarat gimana," katanya.

Polman -

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nataulis Pigai. Kantor Imigrasi Polman sukses mempertahankan prestasi tersebut untuk kelima kalinya.

"Jadi minggu lalu kita dapat penetapan dari menteri HAM dulu Dirjen HAM, sekarang sudah jadi kementerian. Salah satunya, kantor imigrasi Polman dapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomo 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Penetapan penghargaan untuk Kantor Imigrasi Polman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia, Nomor : MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024, tentang penetapan predikat unit kerja pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia tahun 2024.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 26 November 2024, dibubuhi cap stempel dan tanda tangan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Menurut Adithia, ada sejumlah ketentuan yang mesti terpenuhi untuk mendapatkan penghargaan P2HAM. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) petugas yang terlatih.

"Untuk mendapatkan itu sudah ada ketentuan dan aturan yang mesti dilaksanakan, terutama mengenai sarana dan prasarana pendukung HAM. Yang paling penting SDM-nya, harus benar-benar bisa menyentuh pelayanan berbasis HAM," ungkapnya.

Adithia membeberkan kelompok masyarakat yang mendapat prioritas pelayanan berbasis P2HAM. Mulai dari balita, ibu hamil, lanjut usia (lansia) hingga kaum difabel.

"Kaum yang masuk prioritas itu kan, balita, ibu hamil, lansia, kaum difabel. Bagaimana aspek penunjang itu secara sarana dan prasarana dan aspek SDM kita, yang juga mampu melayani mereka," tutur Adithia.

Foto: Toilet khusus disabilitas dengan fasilitas lengkap di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dia juga menuturkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung. Terkhusus untuk kelompok prioritas dimaksud.

"Di luar ada parkir disabilitas, guiding block, jalur landai, ada kursi roda, ada alat bantu, kita sediakan juga buku baca braille. Yang mau menyusui, ada ruang menyusui, ada fasilitas kulkasnya, ada alat kebutuhan pampers, tisu basah segala macam," terang Adithia.

Bahkan, lanjut Adithia, saat ini di kantornya tersedia sejumlah fasilitas tambahan sebagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan buat pengunjung lainnya. Fasilitas yang dimaksud, diantaranya musala, halte pengunjung, toilet khusus untuk disabilitas yang dilengkapi lampu emergency dan tombol darurat, ruang bermain anak, hingga fasilitas fotocopy, snack, minuman teh maupun kopi yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis.

"Coba, orang bikin paspor tapi servis yang dikasih itu lebih dari paspor sebenarnya. Fasilitas-fasilitas lain yang bisa masyarakat nikmati secara gratis. Fotocopy di bawah ada kita sewa setahun, itu public servis, perlu saya tekankan gratis tidak bayar, snack gratis, foto copy gratis, tisu basah di ruang menyusui, pampers, semuanya gratis," ucapnya.

"Dari mulai wifi segala macam, yang tidak berkepentingan menunggu di halte (ruang tunggu), bisa masuk mengakses layanan. Beberapa rencana saya mau taruh di halte, kan sudah ada tv (televisi) tuh, tv layanan, ada informasi publik yang bisa diterima, nanti dikasih tuh, biar nanti mereka ada sarana bisa sambil nungu, ngopi, ngeteh buat sendiri," sambung Adithia.

Foto: Area bermain anak di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dalam upaya mewujudkan P2HAM di Kantor Imigrasi Polman, Adithia mengaku melakukan perencanaan yang terukur, termasuk memastikan integritas setiap petugas.

"Untuk mewujudkan itu kalau kita nggak punya niat, susah melakukan itu. Yang pertama pasti integritas dulu, baru kita mengalokasikan sarana dan prasarana dengan perencanaan yang tepat. Karena itukan semua butuh anggaran, makanya kita harus melakukan perencanaan ke pusat secara terukur, baik, ada hasilnya yang memang benar, sehingga diharapkan itu bisa menjadi penilaian yang baik. Dan Alhamdulillah kita dapat penilaian yang gak sia-sia," pungkas Adithia.

Sementara salah satu pengunjung bernama Ansar mengaku takjub dengan sejumlah fasilitas layanan yang disiapkan pihak Kantor Imigrasi Polman. Dia pun berharap semua kantor pemerintah bisa meniru model pelayanan yang telah diterapkan kantor Imigrasi Polman.

"Sejujurnya, baru kali ini saya mendapati ada kantor pemerintah yang memberikan pelayanan sangat luar biasa, tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga membuat kita betah, dan itu hanya ada di kantor Imigrasi Polman. Saya sangat berharap, model pelayanan ini bisa terus diterapkan dan kelak bisa menjadi contoh kantor-kantor lain," ujar Ansar.

(ata/ata)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

(fca/ygs)