Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proses hukum terhadap seorang pengamat di bidang pertanian yang menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara Rp5 miliar di Kementerian Pertanian sedang berlangsung.

Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan proses laporan pengaduan akan dipercepat dan saat ini telah masuk ke ranah penegak hukum.

“Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang me-loby kepada saya untuk dimaafkan, saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat,” kata Mentan.

Menurutnya, pelaporan itu dilakukan atas dasar keresahan masyarakat, khususnya para petani yang merasa semangatnya dirusak oleh narasi-narasi negatif yang tidak berdasar. Pernyataan-pernyataan pengamat tersebut dinilai melemahkan upaya swasembada pangan yang saat ini mulai membuahkan hasil.

“Banyak yang sudah tahu siapa, proses ini sudah berjalan hingga ke penegak hukum,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial pengamat tersebut.

Pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian. Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” ungkapnya.

Baginya, pengamat tersebut hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya (2014–2019), kritik-kritik tajam kerap dilontarkan.

Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.

Mentan juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi.

“Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian.

Namun, jika kritik dilandasi motif pribadi, hal tersebut merupakan penyalahgunaan peran intelektual yang merugikan negara.

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk penghianatan,” ucapnya.

Diketahui, pengamat yang kini tengah dilaporkan ke penegak hukum itu sempat tidak bersuara kritis pada periode 2019–2023 karena diduga menerima proyek besar dari Kementan. Namun, saat ruang penyimpangan ditutup, kritik dengan nada menyerang kembali bermunculan.

“Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan audit investigatif dan menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai kontrak, bahkan terindikasi fiktif. Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin, dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah,” tambah Mentan.

Ia menambahkan bahwa integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati. Siapapun yang terbukti merugikan negara, baik pengamat, mitra kerja, maupun pegawai internal Kementan, akan ditindak tegas.

“Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri. Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementan, dalam bentuk dan simbol apapun,” tegas Mentan Amran.

Namun demikian, Mentan juga menekankan bahwa kritik yang tidak berdasar justru berpotensi menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang tengah berjuang di lapangan.

“Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi kalau terbukti punya rekam jejak korupsi,” ujarnya.

Ia meminta publik untuk bersabar menanti proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Mohon bersabar, proses ini segera tuntas. Yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan prajurit TNI aktif yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementan akan pensiun. Supratman merujuk hal itu telah diatur dalam rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang kini digodok.

"Nanti akan dilihat pasti akan pensiun gitu, nanti akan disesuaikan karena itu sudah jelas dalam undang-undang," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Supratman meminta publik tak khawatir mengenai dwifungsi ABRI. Dia mengatakan jabatan TNI di kementerian/lembaga masih berkaitan dengan tugas pertahanan.

"Kan nggak ada sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," sambungnya.

Diketahui, saat ini posisi Inspektur Jenderal (Irjen Kementan) dijabat Mayjen TNI Irham Waroihan. Mengenai proses RUU TNI, kini Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah sepakat bakal beleid itu akan dibawa ke rapat paripurna.

Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto.

Sebagaimana tertuang dalam rapat, delapan fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota Dewan.

"Setuju," jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Adapun Komisi I DPR RI lewat Panja RUU TNI telah melaksanakan sejumlah rapat untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usai pensiun bagi prajurit, dan Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Simak Video 'DPR Sebut Ada 3 Pasal yang Diubah di RUU TNI: Usia Pensiun-Jabatan Sipil':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat laksanakan pilot project Brigade Swasembada Pangan di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membina mantan teroris untuk membangun ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan keterangan BNPT, satu kelompok Brigade Pangan akan mengelola lahan seluas 200 hektar dengan menggunakan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mendorong peran generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan Deradikalisasi akan berkolaborasi dengan Kementan terkait ketahanan pangan. Kementan memiliki program Brigade Swasembada Pangan yang kita sepakati akan dilaksanakan di Sumatera Selatan dan melibatkan mitra deradikalisasi," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Kepala BNPT menjelaskan skema pelibatan mitra deradikalisasi melalui asesmen berkolaborasi dengan Densus 88 AT dan Kementerian/Lembaga atau yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas. Mantan teroris yang terlibat merupakan mitra yang sudah dalam kondisi hijau, atau tak menganut ideologi kekerasan.

"BNPT akan melakukan penilaian (asesmen) terlebih dahulu pada mitra deradikalisasi berkolaborasi dengan Densus 88, kemudian direncanakan akan diadakan 3 periode program dengan masing-masing akan diikuti oleh mitra deradikalisasi yang memiliki minat untuk menekuni bidang pertanian," katanya.

"Program ini penting untuk menyejahterakan mitra sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan akar masalah terorisme. Oleh karena itu, kita harus kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mitra deradikalisasi akan dirangkul dan dibina sebelum bergabung dalam program tersebut.

"Kita akan bina mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita juga," katanya.

Guna pengoptimalan program ini, BNPT dan Kementan akan berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Kolaborasi ini menjadi suatu yang krusial mengingat pentingnya peran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan target swasembada.

"Target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak. Kami berharap program ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya mitra deradikalisasi," kata Kepala Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan jemaah Islamiyah (JI) untuk menjadi brigade swasembada pangan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1). Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," kata Amran.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa barat dan Jawa timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," kata Irjen Pol Sentot.

Irjen Pol Sentot menambahkan target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat swasembada pangan dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan Jamaah Islamiyah (JI) dalam program pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman mengatakan bahwa pihaknya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

“Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan seusai menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja.

Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” ucap Mentan.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

Dia menjelaskan bahwa merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan. Sedangkan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat Pancasila.

"Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di provinsi,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

“Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter,” kata Santot.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus berubah atau bertransformasi menjadi badan hukum koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Budi Arie saat audiensi dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

"Karena koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau organisasi masyarakat,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah terpangkas jauh dari pabrik langsung ke pengecer.

“Oleh sebab itu, Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen," kata dia.

Data Kemenkop menunjukkan, saat ini ada sekitar 64.629 Gapoktan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 4.000 Gapoktan sudah berbadan hukum koperasi. Kemudian, ada 27.000 kios atau pengecer pupuk yang sudah berbadan hukum.

“Dalam hal ini, Gapoktan dan kios atau pengecer bisa bergabung mendirikan koperasi," ucap Budi Arie.

Budi Arie menerangkan, saat ini pihaknya memiliki anggaran pengembangan bagi 500 koperasi. “Jadi, kita bisa melakukan piloting di 500 Gapoktan yang akan didorong untuk menjadi koperasi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah akan memangkas proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menjadi penanggung jawab pupuk subsidi.

Kementan akan mengeluarkan surat keputusan (SK) pendistribusian pupuk subsidi.

“Jadi tidak lagi nanti ada (SK) dari bupati, gubernur, atau dari kementerian lain,” ujar Zulhas usai memimpin rapat penanganan pupuk bersubsidi di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Zulhas menyebutkan, selama ini ada delapan kementerian yang menangani pupuk subsidi. SK distribusi juga harus melalui gubernur dan bupati/wali kota.

Kini, pemerintah ingin memangkas jalur tersebut dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Zulhas menuturkan, Gapoktan yang akan bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sampai kepada petani.

Saat ini, Kementan dalam proses mengajukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ke Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi.

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar telah diproses secara hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran mengatakan perusahaan ditemukan memroduksi pupuk palsu dan tak sesuai standar setelah menerima laporan pengaduan.

Menanggapi laporan ini, pihaknya segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1%. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15%.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain melakukan proses hukum, Mentan mengatakan pihaknya telah melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia menerangkan, angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yaitu sebesar Rp 19 juta per hektare (Ha). Apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp 600 miliar dan Rp 3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare (rugi) Rp 19 juta," kata Mentan.

Amran telah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," imbuhnya. Ia menegaskan, tindakan ini akan mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Ia menyampaikan, keyakinan itu muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi III DPR telah menetapkan lima calon pimpinan KPK terpilih setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Menko Polkam Budi Gunawan berharap pemimpin baru KPK dapat saling bersinergi.

"Bersinergi ya dengan seluruh perangkat aparat penegak hukum," kata Budi di Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Budi juga meminta pimpinan KPK berfokus terhadap visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dia pun berharap pimpinan KPK dapat fokus melakukan pemberantasan korupsi.

"Fokus pada sesuai butir ketujuh Asta Cita Presiden, fokus pada pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, penetapan lima pimpinan dan lima Dewas terpilih KPK digelar di ruang Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan pimpinan Komisi III DPR lainnya serta anggota.

Calon pimpinan KPK terpilih:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 46 suara
2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) 48 suara
3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) 33 suara
4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) 48 suara
5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) 39 suara

Ketua KPK terpilih:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 45 suara