Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan.

Budi mengatakan salah satu yang akan didorong dalam reformasi ini adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Mendag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Mendag juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, antara lain, subsidi pertanian dan perikanan.

Menurut dia, proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 14.6.

Terkait Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO yang diagendakan pada 2026 di Kamerun, Budi menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Ia juga menekankan pentingnya mencapai hasil yang signifikan pada pertemuan tersebut.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Perdagangan sebagai langkah strategis meningkatkan sinergi dalam menangani isu-isu hukum dan perdagangan yang kompleks.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag dan Kemenkum bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ruang lingkup MoU Kemendag dan Kemenkum meliputi lima hal. Kelimanya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi penegakan hukum di bidang perdagangan, peningkatan
dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi kekayaan intelektual bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesepakatan ini berlaku lima tahun sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

"MoU ini merupakan manifestasi visi bersama kita untuk membangun ekosistem perdagangan yang didukung regulasi yang efektif dan implementasi hukum yang konsisten," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, hukum dan perdagangan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum yang kuat, jelas, dan adil merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim perdagangan yang kondusif, transparan, dan berdaya saing.

Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, baik di tingkat domestik maupun internasional untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usahanya.

Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang sehat dan berkembang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendag berharap, pelaksanaan MoU ini dapat berdampak signifikan terhadap regulasi dan kinerja perdagangan. Beberapa di antaranya, yakni meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor perdagangan, serta mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom seusai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan," ujar Tom.

Dia berharap proses persidangan berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.

"Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap, supaya kebenaran terungkap," tutur dia.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.

Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.

Isu agar Polri ada di bawah Kementerian Dalam Negeri tengah mengemuka. Wakil Ketua PBNU KH Abdullah Latopada menganggap wacana untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya ahistoris dan akan melemahkan institusi penegak hukum ini.

"Jangan ahistoris lah, Polri sudah sesuai arah jangan dikebiri hanya karena emosi sesaat," kata Latopada usai mengikuti Rapat Koordinasi PWNU se Indonesia di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (30/11/2024).

Menurut Latopada, usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri hanya akan memperlemah posisi Polri.

"Amanat reformasi jelas, TNI/Polri telah dipisahkan. Kalau sekarang kemudian diusulkan di bawah Mendagri artinya malah menodai amanat reformasi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Latopada juga menilai bahwa tuduhan PDIP yang menyebutkan bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik juga sulit dibuktikan.

"Ini beda masalah. Jangan kemudian alasan politik dijadikan dasar untuk mengerdilkan peran polisi," ujarnya.

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?