Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Simak juga video "Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif" di sini:

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa dengan skema kerja sama ini, Lapas Klas I Sukamiskin kini berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik. Dapur Lapas Sukamiskin menyediakan makanan bergizi bagi 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah serta sejumlah posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait, jadi skema dan lain sebagainya kan, banyak, tapi ini mitranya adalah lapas," kata Adita saat memantau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, dapur MBG di Lapas Sukamiskin melibatkan lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuhnya.

Adita menilai, keterlibatan narapidana dalam dapur MBG bukan hanya menjadi kegiatan positif selama menjalani masa hukuman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk kehidupan setelah bebas.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi program MBG yang telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar sekolah di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat, pertama manfaatnya anak-anak menikmati makanannya, udah bergizi juga enak," ujarnya.

Ia juga menyoroti manfaat ganda dari program tersebut yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkembang.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

KOMPAS.com - Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, sebagai mitra pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menyasar siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa Lapas Sukamiskin kini menjalankan peran sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Arcamanik.

Dengan menggunakan dapur di dalam lapas, makanan bergizi disiapkan bagi 3.550 penerima manfaat yang tersebar di 12 sekolah dan beberapa posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi, skema dan lain sebagainya itu banyak, tapi mitranya adalah lapas," jelas Adita saat meninjau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Apa Peran Warga Binaan dalam Program MBG?

Yang menarik, program ini memberdayakan para warga binaan. Lebih dari 47 narapidana dilibatkan secara aktif dalam proses penyediaan makanan bergizi mulai dari menyiapkan bahan baku, memasak, hingga mencuci peralatan dapur.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan. Ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuh Adita.

Ia menilai, keterlibatan warga binaan ini bukan hanya menjadi kegiatan positif selama masa pembinaan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," lanjutnya.

Bagaimana Respons Pemerintah Daerah terhadap Program Ini?

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turut hadir dalam kegiatan pemantauan program MBG. Ia menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan program tersebut di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat. Pertama, anak-anak menikmati makanannya. Sudah bergizi juga enak," kata Erwin.

Ia juga menekankan dampak positif program ini terhadap para narapidana yang dilatih untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

"Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi soal bagaimana kita membangun ekosistem yang saling mendukung dan memberdayakan," tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lapas Sukamiskin Jadi Dapur MBG, Napi yang Masak".

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal d

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia RI melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Papua Barat Daya untuk mendengar secara detail implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus memastikan program itu berjalan optimal di provinsi ke-38 itu.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan kedatangannya ke Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG ini berjalan tanpa adanya keraguan di setiap daerah khususnya di wilayah ini.

Karena adanya informasi yang tersampaikan kepada Kementerian HAM mengenai program ini tentang keraguan dari beberapa titik daerah di Papua, sehingga pihaknya turun untuk menggali informasi dan memastikan keraguan itu tidak terjadi di Papua Barat Daya.

"Tetapi saya berterima kasih dan memberikan penghargaan ternyata di beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat Daya sudah menjalankan Program MBG ini," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu.

Dalam pertemuan itu, katanya, sudah banyak hal disampaikan pemerintah daerah baik menyangkut implementasi Program MBG dan juga kendala yang ada, tentunya akan menjadi catatan penting untuk nantinya disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN)

"Seperti menyangkut perwakilan BGN di Papua Barat Daya guna mempermudah koordinasi, dan juga kendala soal pengadaan tanah pembangunan dapur sehat yang berhubungan dengan hak ulayat, akan menjadi perhatian kami untuk disampaikan kepada BGN," bebernya.

Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal di Papua Barat Daya.

"Yang menjadi konsentrasi utama kami adalah memastikan setiap daerah tidak merasa ragu terhadap Program MBG ini," ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Papua Barat Daya yang telah menjalankan program strategis itu. Itu artinya keraguan terhadap Program MBG di Papua Barat Daya benar-benar tidak ada sama sekali.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan implementasi Program MBG ini baru berjalan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Sekatan. Sementara tiga Kabupaten lain Kabupaten Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw masih dalam program menuju penerapan program itu.

"Kabupaten lain masih proses pembangunan dapur sehat," katanya.

Dia pun mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun tengah menunggu petunjuk teknis terkait dengan kewenangan dan kebijakan anggaran penerapan program strategis itu.

"Kita masih menunggu, namun yang pastinya di beberapa daerah di provinsi ini sudah jalankan program itu," ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Danna Harly menyampaikan, bahwa kliennya tidak memiliki tuntutan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Perkara ini murni antara Ira Mesra, selaku pengelola mitra dapur MBG Kalibata, dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Menurut Harly, pihak BGN sebenarnya telah memberikan kepada Yayasan MBN dana yang dibutuhkan untuk operasional mitra dapur MBG Kalibata.

Namun, pihak Yayasan MBN justru tak kunjung memberikan dana tersebut kepada Ira selaku pengelola.

“Dalam perkara ini BGN tidak ada masalah. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, BGN sudah bayar. Masalah itu, sekarang ini hanya kepada ibu Ira dengan yayasan. Clear itu,” kata Harly saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atas perkara tidak kunjung dibayarkannya dana operasional tersebut, Harly menegaskan, bahwa pihak Ira akan menggugat Yayasan MBN secara perdata di pengadilan.

“Sudah kita buat laporan polisi, dan akan kita gugat perdata karena ada hak kita disitu,” tegas Harly.

Harly menjelaskan, dalam pengadilan perdata nanti, pihak Ira akan memperjuangkan dana sebesar Rp975 juta yang seharusnya dibayarkan Yayasan MBN ke mitra dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Jumlah dana tersebut merupakan kalkulasi dari kontrak awal harga makanan MBG per porsi, yang seharusnya Rp15.000 untuk semua porsi, dengan jumlah makanan yang diadakan dapur MBG Kalibata.

“Itu kontrak yang kita perjanjikan antara ibu Ira dengan yayasan. Itulah patokan kita (dana Rp975 juta) yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tetap kejar disitu. Karena dikontrak, sudah jelas Rp15.000 per porsi,” kata Harly.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, karena dana operasional sebesar Rp975 juta tidak kunjung dibayar oleh pihak pengelola dana, Yayasan MBN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola oleh Ira Mesra, merupakan mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memproduksi makanan MBG.

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun, hingga dapur berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025 lalu, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai dalam keterangan video diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar merupakan salah satu esensi dasar sebuah negara, terlebih konstitusi mengamanatkan bahwa harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Pigai menyebut program MBG lahir dari pikiran dan perasaan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikatakan pula bahwa rumusan kebijakan terkait dengan MBG disusun dengan tulus dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

"Kita menargetkan 2045 adalah kita harus leading (memimpin) maka orang-orang dan sumber daya harus bisa benar-benar tumbuh dengan manusia-manusia yang berkualitas dan kompeten," tuturnya.

Menteri HAM menyampaikan pernyataan itu ketika merespons demo penolakan MBG di Papua beberapa waktu lalu.

Ditegaskan pula bahwa MBG berhak didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan.

"Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG," ucap Pigai.

Terkait dengan demo penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal itu dapat terjadi sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya akses pendidikan.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan ya nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya.

Pigai mengatakan bahwa pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah itu.

"Saya kira itu salah satu yang kita sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, sama, pemerintah sekarang juga mau, ingin. Sama dengan suasana hati yang dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain itu, Pigai memandang perlu tata kelola MBG yang berbasis kearifan lokal di Papua. Hal itu karena kondisi sosial di Papua yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dalam hal ini, Pigai mengusulkan MBG bisa dikelola oleh gereja, masjid, hingga mama-mama. Di samping itu, ahli gizi tetap diperlukan sebagai pengontrol kualitas makanan yang akan dibagikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah, Senin (17/2) kemarin.

Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.

Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.

"Jadi jangan digeser ke 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat'. Tidak begitu semangatnya itu," ujar dia.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.

Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.

"Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," tutur dia.

Aksi "Indonesia Gelap" direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.

Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua. Prasetyo menegaskan masalah tersebut sedang ditangani secara khusus.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati," kata Prasetyo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan masalah ini harus ditangani dengan hati dan rasa sayang. "Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," sebutnya.

Prasetyo akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru untuk merumuskan perbaikan. Pemerintah, katanya, ingin membantu masyarakat Papua mengatasi ketertinggalan.

"Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki," tuturnya.

"Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jayawijaya dan Nabire berdemo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asalkan jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak Makan Bergizi Gratis asalkan tidak menghalangi siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar unjuk rasa tidak menuntut pembatalan Makan Bergizi Gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pentingnya penerbitan basis hukum berupa peraturan atau instruksi presiden guna memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar program tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG juga sangat penting, agar program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," dia menjelaskan.

Menurutnya, strategi komunikasi publik perlu diperbaiki agar lebih terarah dan strategis. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Dia pun juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

"Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran," ucapnya.

Terakhir, katanya, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG," pungkasnya.

Dia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tak ada keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,.

Menurutnya, semua K/L telah sepakat untuk melakukan penghematan dan satu komando untuk menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

"Ndak ada [K/L] yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi [anggaran] karena ini semangatnya kita bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Bahkan, kata Prasetyo meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu. Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir sebagaimana Pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," imbuhnya.

Dia mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, perjalanan dinas ataupun studi banding dikurangi. Lantaran berpotensi menghemat puluhan triliun.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan model penghematan yang Prabowo pilih merupakan skema automatic adjustment, yakni penyesuaian anggaran sehingga beberapa biaya akan ditandai atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya. Jadi memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," pungkas Prasetyo Hadi.