Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pentingnya penerbitan basis hukum berupa peraturan atau instruksi presiden guna memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar program tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG juga sangat penting, agar program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," dia menjelaskan.

Menurutnya, strategi komunikasi publik perlu diperbaiki agar lebih terarah dan strategis. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Dia pun juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

"Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran," ucapnya.

Terakhir, katanya, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG," pungkasnya.

Dia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025