Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi 'Indonesia gelap' yang berlangsung kemarin. Mensesneg menegaskan demonstrasi hal wajar.

"Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Mensesneg mengimbau para demonstran tetap memantau informasi karena sejumlah hal terkait efisiensi--yang disuarakan dalam demo--telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah, katanya, akan terus menerima masukan sebagai koreksi.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.

Terkait penggunaan istilah 'Indonesia gelap' dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada.

"Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu loh," tuturnya.

Prasetyo meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan karena baru berjalan. Pemerintah, katanya, terus mencari solusi dari masalah yang ada.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata dia.

Diketahui, elemen mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (18/2). Mereka menggelar aksi bertajuk 'Indonesia Gelap'.

Ada 13 tuntutan masa kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengadakan diskusi publik terkait harmonisasi dalam mengoptimalkan tata kelola royalti. Mereka berharap tak ada lagi kasus seperti Ari Bias melawan Agnez Mo lagi.

Dalam diskusi itu, LMKN mengundang para stakeholders seperti pemilik hak yang merupakan pemberi kuasa kepada LMK (pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, di antaranya adalah pelaku pertunjukan dan produser fonogram), perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari penyelenggara acara live event/konser musik, para akademisi dan praktisi hukum serta perwakilan dari asosiasi dan komunitas. Mereka semua didatangkan untuk memberikan pendapat dan sarannya terkait dengan bagaimana melakukan harmonisasi tata kelola performing right.

Dharma Oratmangun selaku Ketua LMKN mengatakan temu dialog itu bukan mengintervensi masalah yang sedang panas antara Ari Bias dengan Agnez Mo. Justru, untuk menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Proses hukum mencari ketetapan berkeadilan saling menghargai proses yang ada dan ada otoritas tersendiri dari proses peradilan tersebut. Kami dengar ada proses kasasi, kita hargai proses tersebut yang dilakukan bukan hanya Ari Bias tapi kita juga garis bawahi harmonisasi tata kelola pendistribusian royalti ini selaras dengan perintah undang-undang dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian semakin tepat dan bermartabat," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

"Forum ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari masukan yang ada kami simpulkan bahwa seluruh stakeholder merasa berkepentingan untuk duduk bersama pencipta, penyanyi, para promotor dan pengguna menghargai apa yang diperintahkan undang-undang," lanjutnya.

Terkait kasus Ari Bias melawan Agnez Mo, LMKN punya sikap tegak lurus terhadap regulasi dan peraturan undang-undang. Namun, ia berharap ke depannya penyanyi dan pencipta lagu tak saling bentur.

"Sikap LMKN tetap lurus pada regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau ada kata nggak sepakat pakai jalur hukum untuk dapatkan keputusan hukum berkeadilan, intinya semua seluruh stakeholders menghendaki situasi iklim kondusif dan sehat. Kedua, jangan dibenturkan antara pencipta lagu, penyanyi, pelaku industri, promotor yang ada dalam ekosistem industri musik Tanah Air," tutur Dharma.

LMKN akan terus mengkampanyekan sadar hukum kepada semua pihak yang ingin membuat acara maupun keramaian terhadap kegiatan yang menghadirkan musik untuk melapor. Sebab dari situ, royalti akan tersalurkan dengan baik.

"Langkah berikutnya kampanyekan sadar hukum. Perintah utama dari undang-undang bayar royalti, sesimpel itu. Kasus ini kalau lihat dari putusan nggak bayar royalti. Bukan kasus ini saja, kita hargai penuh para pencipta lagu, penyanyi mencari keadilan. Intinya sejak awal menyurati PT dimaksud untuk juga menjelaskan kewajiban biar itu proses hukum kita nggak intervensi. Kampanye sadar hukum bayar royalti," kata Dharma.

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat kunjungan Komisi XIII DPR RI. Kedatangan anggota dewan ini dalam rangka kunjungan spesifik pengawasan pelayanan di tengah efisiensi anggaran.

"Kunjungan Ini bagian dari tugas Komisi XIII DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik pengawasan, kami ingin melihat dengan adanya efisiensi apa dampaknya pada pelayanan pada imigrasi di kantor imigrasi Batam," kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Kamis (6/2/2025).

Willy mengatakan dalam catatan pihaknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan kantor terpadat kedua setelah Bali. Menurutnya imigrasi Batam merupakan salah satu wajah pelayanan terdepan di perbatasan.

"Imigrasi Batam merupakan kantor imigrasi tersibuk kedua setelah Bali. Tentu ini menjadi halaman depan dari negara kita, bagaimana halaman depan ini benar-benar mencerminkan pelayanan seperti apa, itu yang kami dalami tadi," ujarnya.

Willy mengungkapkan dalam kunjungan pihaknya itu, Komisi XIII DPR RI menemukan peningkatan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 imigrasi Batam mengumpulkan PNBP sebesar Rp 143.190.347.003 dari target yang ditentukan sebesar Rp 59.353.300.000,

"Luar biasa kami mendapatkan temuan, PNBP naik, kita berterima kasih kepada imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara. Ini perhatikan dan catatan kita, kita harus memberikan infrastruktur yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia," ujarnya.

Willy juga menyebut perlunya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di perbatasan seperti Batam. Menurutnya jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sama saja dengan pelanggaran HAM ringan.

"Jangan sampai Kita melakukan pelanggaran Ham ringan, mereka melakukan pelayanan di pulau terluar tapi gajinya tak memadai. Itu jadi catatan kami, untuk memberikan peningkatan penghargaan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan mulai dari kapal patroli peningkatan data base. Ia juga menyebut beberapa peralatan pelayanan imigrasi juga perlu adanya peningkatan.

"Infrastruktur mulai dari kapal patroli dan data base kita coba diskusikan dan dalami sesuai kebutuhan dengan zamannya. Tentu beberapa peralatan perlu pergantian hingga pembaharuan tentu kita berikan yang terbaik," ujarnya.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam pada kunjungan komisi XIII DPR RI pihaknya mendapat masukan peningkatan inovasi pelayanan. Seperti pengawasan orang asing menggunakan satelit.

"Kita akan tindak lanjuti, salah satunya adalah inovasi, saran bagaimana mengoptimalkan pengawasan dengan inovasi satelit yang ada di Kepri," sebut Saffar.

Saffar menyebut peningkatan infrastruktur pelayanan juga menjadi salah satu perhatian khusus. Mulai dari peningkatan jumlah autogate hingga peningkatan pelayanan imigrasi di pelabuhan di Batam.

" Seperti peningkatan auto gate di semua terminal tentunya mengkoordinasikan semua pengusaha pelabuhan untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi juga disertai pengawasan terhadap WNA yang datang," ujarnya.

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa (28/1/2025).

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam genosida ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas. Kemudian, tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dicegah KPK ke luar negeri (LN) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Bila melihat ke belakang, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronnny Franky Sompie buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara, Rabu (25/12/2024), pada 28 Januari 2020, Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ronny diganti saat itu juga.

"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna saat menjabat Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, saat itu.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Adapun Ronny menjabat Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung empat tahun lima bulan. Setelah Ronny dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara Terminal 2. Kalau Terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di Terminal 3," kata Yasonna saat itu.

Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

Terbaru, KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI selaku kreditur utama pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (dalam Pailit) atau Sritex menghormati putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Sritex pada Rabu, 18 Desember 2024.

Theo Sibarani kuasa hukum BNI mengatakan Kasasi tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mengakibatkan Sritex tetap dalam kondisi pailit.

Namun Sritex masih memiliki upaya hukum peninjauan kembali atau PK yang dapat ditempuh. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghentikan proses kepailitan yang saat ini telah berlangsung.

"Dengan pailitnya Sritex, kami selaku kuasa hukum dari BNI tetap mengharapkan agar Majelis Hakim PN Niaga Semarang yang mengadili perkara kepailitan Sritex untuk segera mengeluarkan penetapan pembentukan panitia kreditor sementara (PKS) sebagaimana telah kami mohonkan pada saat rapat kreditor pertama kepailitan Sritex pada tanggal 13 November 2024," ujar Theo di Jakarta, Sabtu (21/12/2024)

Theo menjelaskan pembentukan panitia kreditur sementara menjadi sangat krusial dikarenakan dapat memperlancar proses kepailitan Sritex. Panitia kreditur sementara dapat memberikan nasihat dan masukan kepada Tim Kurator, dapat dilibatkan melihat seluruh buku, dokumen, maupun surat-surat yang berkaitan dengan kepailitan Sritex.

Kemudian, melakukan kordinasi-kordinasi dengan Tim Kurator dari waktu ke waktu guna mencarikan solusi terbaik dan menjaga kepentingan para kreditor, karyawan, pemegang saham dan masyarakat luas.

"Namun pada perkembangannya saat ini beberapa kreditur telah mengajukan going concern atas Sritex. Hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali oleh semua pihak dan tidak terburu-buru dilakukan sebelum terbentuknya panitia kreditor sementara," kata Theo.

Theo menambahkan, mengingat banyaknya jumlah kreditur dan besarnya tagihan Sritex, maka pembentukan panitia kreditor sementara menjadi sangat penting dalam hal membantu tugas Tim Kurator agar dirasa lebih imparsial.

Sebagai kreditor utama, BNI hingga saat ini telah melakukan koordinasi-koordinasi dengan para kreditur lain untuk sejalan dengan arahan pemerintah dan memimpin para kreditor guna mencari solusi terbaik atas penanganan kepailitan Sritex.

Kabar terbaru terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik jadi 12% datang usai pertemuan pimpinan dan anggota DPR bersama Presiden Prabowo Subianto. Usulan DPR terkait PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

Hasil pertemuan pimpinan dan anggota DPR dengan Prabowo itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Daso menyebut DPR mengusulkan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah.

"Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif," ujar Dasco.

Selanjutnya, barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Barang-barang tersebut diusulkan masih dikenai PPN 11%.

"Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%," jelasnya.

"Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji," lanjutnya.

Dasco mengatakan, dalam beberapa waktu dekat, Prabowo akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji usulan masyarakat, yakni PPN harus diturunkan.

"Mungkin dalam satu jam ini Pak Presiden akan meminta menteri keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama menegaskan pemerintah akan merespons cepat masukan yang didapatkan langsung dari masyarakat.

"Apapun masukkan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspon dengan cepat," kata Prasetyo.

PPN 12% Berlaku ke Barang Mewah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan tambahan mengenai usul DPR soal adanya tarif yang tidak tunggal dalam penerapan PPN. Misbakhun mengatakan PPN 12 persen tetap berlaku di 1 Januari 2025, tapi selektif.

"Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif," ujar Misbakhun di Istana Presiden.

Misbakhun menjelaskan, maksud selektif tersebut adalah ditujukan kepada pembeli barang mewah. Sementara, kata Misbakhun, PPN yang berlaku saat ini akan diterapkan kepada masyarakat kecil.

"Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," kata Misbakhun.

"Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam, bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif, tidak berada dalam satu tarif," lanjutnya.

Masyarakat, jelas Misbakhun, tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak digunakan PPN.

"Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Itu yang bisa kami sampaikan," imbuhnya.

Penjelasan Pemerintah

Di kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejumlah bahan dan kepentingan pokok tak kena PPN.

"Saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia memastikan biaya pendidikan tak kena PPN. Begitu pula dengan biaya kesehatan.

"Hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN," katanya.

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]