LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memperketat pembuatan paspor untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasalnya, pengurusan paspor kerap disalahgunakan oleh agen untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, kepada wartawan di Lhokseumawe, Minggu (20/4/2025), menyebutkan bahwa tim Imigrasi memperketat proses wawancara masyarakat yang mengajukan paspor.

“Masyarakat umumnya menyebutkan keperluan paspor untuk digunakan liburan, ibadah, atau lainnya. Kita perketat diwawancara, jika jawabannya terbelit-belit ataupun tidak jelas, langsung kita tolak,” kata Izhar Rizky.

Apalagi, sambungnya, pemohon paspor anak di bawah umur dan perempuan.

Maka, tim Imigrasi akan sangat hati-hati dalam mewawancarai pemohon.

“Apalagi misalnya tujuannya negara yang kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan status korban scammer (penipuan),” terangnya.

Dia mengimbau agar masyarakat jangan tergiur janji manis berpenghasilan tinggi di luar negeri. Terpenting, pastikan pekerjaan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan.

“Jangan langsung menerimanya, pastikan kembali, ini untuk mencegah terjadinya TPPO,” katanya.

Saat ini, kuota pembuatan paspor adalah 60 orang per hari.

“Saat ini rata-rata masyarakat yang membuat paspor pergi ibadah umrah, haji, liburan, dan berobat, sedangkan negara yang banyak dikunjungi yakni Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Tim Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang terlarang, termasuk senjata tajam dan ponsel, di dalam kamar narapidana pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Lapas Kelas II A Lhokseumawe, Wahyu Prasetyo, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa pemeriksaan menyeluruh atau razia dilakukan di kamar, kamar mandi, dan seluruh area bangunan.

“Hasilnya, kita temukan handphone, headset, kabel, sendok, sajam buatan, dan kain panjang,” jelas Wahyu.

Hingga saat ini, tidak ada narapidana yang mengaku memiliki barang-barang terlarang tersebut.

Wahyu menambahkan bahwa timnya sedang menyelidiki siapa pemilik barang-barang itu agar dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Untuk mengelabui petugas, barang-barang tersebut disimpan di tempat yang tidak terduga, seperti kamar mandi dan tong sampah.

“Razia rutin dilakukan secara mendadak, tujuannya memastikan Lapas ini aman, tertib, dan jauh dari penyalahgunaan barang terlarang,” terangnya.

Wahyu menegaskan komitmen timnya untuk menindak seluruh pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga tersebut. “Kami pastikan razia akan terus dilakukan,” pungkasnya.

Napi yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, saat ini yang telah kembali karena ditangkap kembali maupun datang atas inisiatif sendiri atau diantar kerabat telah mencapai 45 orang.

Dengan demikian, dari 52 yang sempat melarikan diri, masih ada tujuh napi lagi yang belum masuk kembali Lapas Kutacane saat ini.

Sebelumnya, pada Senin (10/3) petang lalu, terjadi aksi napi kabur massal dari Lapas Kutacane. Pihak berwenang mendata saat itu sekitar 52 napi yang lari keluar dari lapas tersebut. Momen para napi kabur itu pun direkam sejumlah warga di depan lapas dan viral di media sosial.

"Alhamdulillah satu persatu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane, telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing," ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenimipas, Rika Apriyanti dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (15/3).

"Dari 52 yang meninggalkan lapas kutacane, sampai hari ini telah 45 warga binaan diantarkan keluarganya kembali ke Lapas Kutacane," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Rika mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pimpinan daerah terkait dari bupati hingga kades, tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing napi.

"Terimakasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim dan semua unsur forkopimda yang telah banyak membantu," katanya.

Sebelumnya saat meninjau ke lokasi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3), Dirjen PAS Kemenimipas Mashudi mengatakan pihaknya akan membenahi bangunan tahanan tersebut.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," ujar Mashudi saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Imipas, Selasa (11/3) malam.

Mashudi menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar kelebihan kapasitas di Lapas Kutacane dapat diatasi.

Selain mengupayakan bangunan yang baru, ia berharap kasus pengguna narkotika tidak diharuskan menempati Lapas/Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terang Mashudi, terdapat beberapa Lapas atau Rutan di Aceh yang lebih kapasitas sebanyak 300 persen dan harus segera direlokasi atau ditata ulang. Beberapa lainnya seperti Lapas Bireun (480 persen), Lapas Idi (600 persen), dan Lapas Lhokseumawe (300 persen)

Mashudi mengaku sudah mendengar semua permasalahan dan keluhan setiap warga binaan. 

Ia menambahkan layanan makan dan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, Mashudi mengatakan akan berupaya memenuhi itu.

Dari siaran pers tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry disebut menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane supaya lebih layak huni.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi.

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Dalam upaya meningkatkan kualitas keterampilan dan kemandirian warga binaan, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe meluncurkan program pembinaan ketahanan pangan. Program ini meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Tim Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Kelas IIA Lhokseumawe melakukan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe, Minggu 15 Februari 2025.

Program ini dimulai dengan peninjauan dan pengecekan di area Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Desa Ulee Blang Manee, Punteut, Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini melibatkan pelepasan 10.000 bibit ikan nila air tawar, 1.000 bebek, dan pengolahan sawah seluas 1 hektar dengan sistem alam.

Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Wahyu Prasetyo, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. "Kami ingin memastikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud, baik bagi warga binaan di dalam Lapas maupun bagi masyarakat di Desa Ulee Blang Manee Punteut."

Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga binaan serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Editor : Armia Jamil

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe resmi mengeksekusi Hariadi, SKM., MKM., terpidana kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tahun 2016-2022. Eksekusi tersebut dilakukan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 5562 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 24 Oktober 2024.

Hariadi dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lhokseumawe pada Selasa, 17 Desember 2024. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, Feri Mupahir, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Therry Gutama, S.H., M.H., mengatakan eksekusi dilakukan setelah terpidana memenuhi panggilan JPU.

"Hariadi datang ke kantor Kejari Lhokseumawe sekitar pukul 09.00 WIB untuk menjalani eksekusi. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis, yang menyatakan bahwa kondisinya sehat, terpidana langsung dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe," ujar Feri Mupahir saat konferensi pers yang digelar pukul 10.10 WIB.

Selain Hariadi, Kajari juga menyinggung nasib Suaidi Yahya, yang terlibat dalam perkara yang sama. "Untuk Suaidi Yahya, hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Eksekusi terhadapnya akan tergantung pada rekomendasi tim medis setelah pemeriksaan dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejari Lhokseumawe telah berhasil menyita sebagian uang pengganti dari terpidana Hariadi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Therry Gutama, S.H., M.H., menyebutkan hingga Jumat, 13 Desember 2024, pihaknya telah menyetor Rp10.622.282.320 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) ke kas negara.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari kewajiban pembayaran sebesar Rp16.686.190.124 yang harus dipenuhi oleh Hariadi, sesuai putusan Mahkamah Agung. "Kami terus mengupayakan agar seluruh kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," jelas Therry Gutama.

Kasus ini bermula dari penyalahgunaan kewenangan dan keuangan dalam pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe selama periode 2016-2022. Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hariadi bersalah atas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Eksekusi ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam memberantas korupsi serta memastikan pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Kajari Lhokseumawe, Feri Mupahir, berharap keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam penegakan hukum di wilayah Lhokseumawe. "Kami memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk menjauhi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat," tutupnya.

Dengan eksekusi ini, masyarakat berharap adanya pemulihan kerugian negara secara menyeluruh serta penegakan hukum yang lebih tegas demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Editor : Armia Jamil

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Aceh, batal mengeksekusi mantan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, yang merupakan terpidana kasus korupsi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Selasa (17/12/2024).

Sebelumnya, Mahkamah Agung pada 15 Oktober 2024, melalui putusan nomor 6971 K/PID.SUS/2024, memvonis Suaidi Yahya enam tahun penjara dan denda Rp 400 juta. Jika denda tidak dibayar, hukuman akan ditambah empat bulan penjara.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Therry Gautama, menyampaikan bahwa tim tindak pidana khusus bersama tenaga medis dari Puskesmas Muara Dua telah mendatangi kediaman Suaidi untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Menurut Therry, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur wajib sebelum penahanan dilakukan.

Hasil pemeriksaan menyatakan Suaidi mengalami sejumlah penyakit serius, yakni stroke, iskemik, hipertensi, dan diabetes melitus. Kondisi ini membuat Suaidi membutuhkan pendampingan untuk beraktivitas sehari-hari.

“Berdasarkan rekomendasi tim medis, Suaidi tidak bisa beraktivitas sendiri dan harus didampingi. Atas dasar itu, kami tidak bisa mengeksekusi terpidana ke tahanan,” ujar Therry saat dihubungi.

Meski demikian, Therry memastikan kejaksaan akan terus memantau kondisi kesehatan Suaidi secara berkala. Jika kondisinya membaik dan sudah mampu beraktivitas mandiri, eksekusi akan segera dilakukan.

“Jika pulih dan sudah bisa beraktivitas sendiri, baru kita eksekusi,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Suaidi Yahya divonis bersalah bersama mantan Direktur Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Hariadi.

Saat ini, Hariadi sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.