Komnas HAM mengungkap bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah dimiliki Pusar Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdana Kusuma.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Komisi XIII DPR, Rabu (23/4). Atnike mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike dalam rapat.

Usai rapat, Atnike mengatakan Komnas HAM akan melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TNI AU terkait temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu.

Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Terdakwa perkara kosmetik atau skincare berbahaya, Mira Hayati ternyata tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, status terdakwa tersebut kini beralih menjadi tahanan rumah setelah pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonannya.

"Kan, itu penetapan dari hakim, bukan dari kami," kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusuma kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/4).

Pengalihan status tahanan tersebut, kata Jayadi, berdasarkan penetapan majelis hakim PN Makassar Nomor 204/Pid. Sus/2025/PN Makassar. Terdakwa Mira Hayati dikeluarkan dari Rutan Makassar 27 April atau empat hari menjelang hari raya Idulfitri.

"Jadi hakim yang mengeluarkan penetapan pengalihan status tahanan. Kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, ya kami keluarkan (Mira Hayati dari Rutan Makassar)," ungkapnya.

Majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan terdakwa skincare berbahaya, Mira Hayati untuk menjalani penahanan luar setelah mendapatkan jaminan dari suami terdakwa atas nama Agus Nur Itsan. Alasannya Mira Hayati baru saja melahirkan dan menyusui anaknya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Ida Hamidah enggan membeberkan kabar peralihan status Mira Hayati menjadi tahanan rumah, setelah cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans soal keberadaan kliennya yang kini tidak ditahan di Rutan Makassar.

"Harusnya di tanya ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam kasus skincare berbahaya tersebut, terdapat tiga orang sebagai terdakwa yakni Mustari Daeng Sila, Mira Hayati, dan Agus Salim.

Selain Mira Hayati, saat ini Mustari Daeng Sila dan Agus Salim masih ditahan di Rutan Makassar selam proses hukum masih berjalan di pengadilan.

TANGERANG, investor.id – Kuasa hukum warga Desa Kohod Henri Kusuma menduga, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merupakan dalang sesungguhnya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang yang kini menjadi isu nasional.

"Pelaku sesungguhnya adalah diduga kuat ya itu mantan Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar. Beserta kawan-kawannya dan tidak mungkin dia sendirian, termasuk di DPRD," kata Henri Selasa (28/1/2025). 

Menurut Henri, semasa menjabat Bupati Tangerang, Zaki Iskandar telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan pemagaran laut serta manipulasi data warga, khususnya di Desa Kohod, yang pada akhirnya terbit Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Karena terduga sudah mengetahui proyek PIK ini akan sejauh mana. Nah, maka dia sudah mematok potensinya (laut yang bisa dimanfaatkan), jadi prosesnya SHGB seperti itu," ucapnya.

Henri memberikan alasan kenapa terbitnya SHGB berada di wilayah desa Kohod. Karena Zaki Iskandar menganggap aparat desa di wilayah tersebut paling berani. 

"Karena memang kaki tangannya terduga ini menggunakan aparat desa. Aparat desa di sini adalah kepala desa Kohod. Karena kepala desa Kohod ini ya dianggap paling berani, maka di situlah mulai pembuatan SHGB," bebernya.

Henri juga menuding Zaki Iskandar sudah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai payung hukum adanya pagar laut untuk menjamin kepada calon pembeli.

"Kita menemukan bahwa si terduga ini menjamin pada calon pembeli ini akan ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi pagar laut ini," sebutnya. 

Namun, Perda ini rencananya baru akan disahkan setelah ada kepala daerah baru di Kabupaten Tangerang hasil Pilkada 2024.

"Nah, Perda ini belum disahkan. Ini rencananya akan disahkan ketika pemerintahan kabupaten yang baru yang juga itu adalah kaki tangannya terduga, gitu ya,"

"Dia menjamin pula kepada kepala BPN, bahwa RTRW-nya akan ada, Perda-nya akan ada, sehingga pada gambar di satelit itu warnanya kuning RTRW-nya untuk pemukiman. Nah, jadi seperti itu," tandas Henri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya masih menggodok sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran berikutnya. Prasetyo menyebut sistem baru itu berisi kombinasi beberapa konsep yang tidak menghilangkan zonasi sepenuhnya.

"Ndak, ndak (soal zonasi dihapus). Tetap kombinasilah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Namun Prasetyo tak menjelaskan rinci bagaimana persisnya kombinasi konsep yang dimaksud. Dia menyerahkan kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti nantinya menjelaskan ke publik.

"Nanti Pak Mendikdasmen lebih paham detailnya," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo memastikan sistem zonasi tetap diterapkan. Dia mengatakan keputusan terkait sistem PPDB akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai lawatan luar negeri.

"Ada lah, tetep ada," ujar dia.

"Nanti ada menunggu beliau pulang nanti ada rapat untuk memastikan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 6 warga binaan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau beragama Kristen mendapat remisi di hari perayaan Natal. Selain itu, kunjungan saat perayaan Natal di lapas juga akan diprioritaskan.

KPLP Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Adi Kusuma mengatakan usulan remisi khusus Natal tersebut diberikan kepada warga binaan yang beragama Kristen yang telah memenuhi sejumlah persyaratan.

"Terkait remisi, memang benar di tanggal 25 Desember ini ada remisi khusus, itu remisi Natal. Ini diperuntukan untuk warga binaan yang beragama Kristen. Nanti besarannya tergantung berapa tahun dia sudah menjalani hukuman di Lapas. Usulan ada 6 orang," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Sabtu (21/12/2024).

Adi menjelaskan 6 warga binaan yang diusulkan tersebut menurutnya telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapat remisi.

"Yakni berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan tidak melanggar aturan serta tata tertib yang ada di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau," ujarnya.

Adi mengatakan untuk surat keputusan (SK) remisi Natal tersebut akan keluar sebelum tanggal 25 Desember. SK tersebut nantinya akan langsung diumumkan dan disampaikan kepada warga binaan yang menerimanya.

"Warga binaan yang merayakan Natal untuk peribadatan itu sudah diatur juga dari pusat. Jadi nanti kita akan mengikuti peribadatan Natal itu dari pusat melalui zoom," jelasnya.

Adi menyebutkan pihak lapas juga membuka sepenuhnya untuk kunjungan bagi warga binaan yang akan merayakan Natal, baik itu untuk peribadatan maupun kunjungan dari keluarga mereka.

"Nah kita juga sudah usulkan dengan pihak gereja terdekat, bagaimana mereka dan keluarganya bisa merayakan ibadah Natal di Lapas. Kalau untuk kunjungan biasanya di hari Natal kita prioritaskan mereka, seperti kalau yang muslim kalau hari lebaran kita buka kunjungan penuh. Meskipun warga yang merayakan ini sedikit ya tetap kita buka untuk mereka baik peribadatan maupun untuk bertemu dengan keluarganya," ujarnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Pilkada serentak digelar tanggal 27 November 2024. Pemerintah berencana menetapkan hari itu sebagai libur nasional.

"Iya. Rencananya begitu," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (8/11/2034).

Prasetyo akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Khususnya KPU dan Kemendagri.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," katanya.

Ketika ditanya kembali apakah sudah pasti 27 November jadi hari libur nasional, Prasetyo tak menjawab gamblang.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf, ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," tutur Prasetyo.