Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala desa (Kades) di Bondowoso tersangkut masalah hukum diduga penipuan. Bahkan kades tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan tahanan.

Tersangka yakni Kades Pekalangan, Kecamatan Tenggarang berinisial MRH (38). Ia ditahan untuk proses pemeriksaan.

"Betul. Tersangka sudah ditahan, untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, Jumat (14/3/2025).

Dijelaskan Bobby lebih lanjut, penangkapan tersangka MRH ini berawal dari laporan yang dilayangkan korban yang merupakan warga Pujer.

Pada polisi, korban mengaku merasa ditipu pelaku sebesar Rp 50 juta terkait jual beli atau sewa menyewa sawah.

"Korban menyertakan kuitansi sebagai bukti transaksi. Memang tertera Rp 50 juta," urai Bobby.

Informasi lain didapat, kasus tersebut berawal saat korban hendak menyewa sawah milik MRH. Transaksi itu melalui jasa makelar yang telah disetujui kedua belah pihak.

Setelah melihat lokasi sawah, keduanya sepakat harga sewa sawah disepakati sebesar Rp 50 juta untuk waktu 3 tahun. Korban pun langsung melunasi.

Namun ketika korban akan mulai menggarap sawah tersebut, didatangi oleh makelar. Dikatakan, jika telah salah menunjukkan lokasi sawah.

Pelaku lantas mencoba menunjukkan lokasi sawah yang baru. Hanya saja, korban merasa tak cocok jika diberi lokasi yang baru tersebut.

Kedua pihak akhirnya membatalkan transaksi. Korban meminta uangnya dikembalikan. Namun hingga kini uang itu tak pernah kembali.

Belakangan diketahui, jika sawah yang sebelumnya telah digadaikan ke korban Rp 50 juta sudah digadaikan kembali pada orang lain.

"Kades tersebut saat ini disangkakan melanggar pasal 378 atau 372 KUHPidana," pungkas Bobby Dwi Siswanto.

Bolehkah Makan Sahur Saat Azan Subuh Berkumandang?

Bolehkah Makan Sahur Saat Azan Subuh Berkumandang?

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

Lima terdakwa yang menganiaya Irohmin, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN), Klas IA Palembang, Kamis (2/1/2025).

Lima terdakwa yang merupakan tahanan Rutan Pakjo Palembang dihadirkan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang.

Dalam dakwaan JPU, lima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita, didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Raden Zaenal Arifin, JPU mendakwa kelima terdakwa dengan pasal pertama yakni Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati.

Untuk selanjutnya, dalam dakwaan kedua JPU mendakwa dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Kemudian dalam dakwaan ketiga didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Terakhir dalam dakwaan keempat JPU menerapkan dakwaan dengan pasal Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Lima terdakwa yang mendengarkan dakwaan JPU hanya tertunduk lesu dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Hakim Ketua pun menunda sidang dan melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda pembuktian dari JPU.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan dan Andika Rahmadita telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin hingga meninggal dunia.

Kejadian terjadi di dalam lingkungan Rutan Pakjo Palembang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Ketika itu berawal salah satu terdakwa meminta korban Irohmin mencarikan jarum tato. Lantaran tidak menemukan jarum tato yang diminta, kelima terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia.

Keluarga korban sempat mendapatkan kabar bahwa kematian korban disebabkan sakit. Lantaran tak percaya dan ditemukan banyak luka lebam, keluarga melaporkannya ke polisi dan minta mayat korban diautopsi. Setelah dilakukan penyidikan polisi, ternyata korban dianiaya oleh kelima terdakwa hingga meninggal dunia.

Sementara itu kuasa hukum kelima terdakwa saat di tanya apakah akan mengajukan esepsi, kuasa hukum menjawab melanjutkan persidangan pada minggu depan.

"Tidak yang mulia langsung lanjut minggu depan," ujar kuasa hukum kelima terdakwa Rizal.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket