KOMPAS.com - Unggahan video di media sosial pada Mei 2025 menghadirkan narasi yang menyatakan dua orang ditangkap aparat hukum karena kasus ijazah palsu.

Selama ini perhatian masyarakat mengenai tuduhan ijazah palsu terarah ke mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Kasus ini juga bergulir dan memasuki proses hukum setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak yang dia anggap merugikan namanya ke Polda Metro Jaya.

Dalam video, terlihat dua orang yang mengenakan baju tahanan. Tidak dijelaskan dalam unggahan itu, ijazah siapa yang dituding palsu.

Namun, narasi dalam video itu dipastikan hoaks. Sebab, dua orang tahanan itu tidak berkaitan dengan kasus ijazah palsu.

Faktanya, dua orang itu merupakan tersangka dalam kasus penipuan seleksi penerimaan Bintara Polri 2024 yang ditangkap Polres Luwu, Sulawesi Selatan.

Narasi yang menyebut dua tahanan itu sebagai tersangka berkaitan dengan ijazah palsu adalah hoaks, informasinya keliru. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran hukum dan HAM terkait kasus yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Temuan itu diperoleh Kementerian HAM usai melakukan penggalian dan pengumpulan data, fakta, dan informasi dengan cara yang bersifat non-justicia.

Setiap bentuk permintaan keterangan atau dokumen dari pihak luar bersifat sukarela karena Kementerian HAM tidak memiliki instrumen pemaksaan sebagaimana melekat pada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/5).

Dugaan pelanggaran hukum dan HAM ini meliputi dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan; dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang teradu; dan dugaan praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan, Munafrizal menuturkan OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga HM, diduga selaku pemilik Sirkus OCI.

Informasi itu, kata dia, perlu dilakukan pencarian fakta lebih lanjut terkait penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," imbuhnya.

Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2-6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM, selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Berkenaan dengan informasi ini, Munafrizal mengatakan diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai dugaan kecenderungan semua anak untuk diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Namun demikian, lanjut dia, masih dibutuhkan pendalaman dan pencarian fakta terkait proses pengambilan atau penyerahan anak-anak tersebut dari orang tua kepada OCI.

"Demikian pula, dibutuhkan pendalaman lebih lanjut terkait anak-anak yang ditampung oleh OCI tersebut yang cenderung diarahkan untuk menjadi pemain sirkus di OCI," imbuhnya.

Sejak ditampung oleh OCI, kata Munafrizal, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya.

Diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul keluarga pemain sirkus sebagaimana disampaikan dalam Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 1 April 1997.

Sementara berkenaan dengan asal usul mantan pemain sirkus OCI, pihak teradu menyampaikan telah melakukan penelusuran dan menemukan fakta terkait asal usul pemain sirkus OCI.

Namun, pihak teradu tidak mengungkap hasil penelusuran tersebut kepada pemain sirkus OCI dengan pertimbangan akan menimbulkan stigma dan dampak negatif.

Hal ini dibantah oleh pengadu yang menyampaikan mereka tidak pernah diberi tahu hasil penelusuran asal-usul pemain sirkus OCI.

Selain itu, pengadu tidak keberatan atas dampak yang timbul apabila hasil penelusuran kebenaran asal usul diungkap.

"Ditemukan ada konsistensi keterangan bentuk peristiwa yang dialami pengadu yang disampaikan kepada Komnas HAM di tahun 1997 dan yang disampaikan pengadu kepada Kementerian Hak Asasi Manusia di tahun 2025," ujarnya.

Munafrizal menambahkan pihak pengadu dan teradu menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang tentang keterkaitan Taman Safari Indonesia (TSI) dan OCI. Pihak pengadu menyampaikan ada hubungan antara TSI dan OCI, sedangkan pihak teradu menyampaikan sebaliknya.

"Namun, berdasarkan temuan dokumen pemberitaan media masa cetak di tahun 1997, penyebutan yang dipakai dalam berbagai kasus ini yaitu Oriental Circus Taman Safari," ucap Munafrizal.

Mengingat kasus dugaan pelanggaran HAM mengatur masa kedaluwarsa, Kementerian HAM dalam rekomendasinya mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM Berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kementerian HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir.

Berikutnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan kapan secara de facto OCI berhenti beroperasi dalam pertunjukan hiburan sirkus guna memastikan tempus delicti pertanggungjawaban atas kasus ini.

Kemudian meminta kepada pihak pendiri dan pemilik OCI untuk memberikan dokumen-dokumen penyerahan atau pengambilalihan anak-anak guna keperluan pengungkapan atau penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.

Selanjutnya melakukan ekspose perkara dalam penanganan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sementara kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memfasilitasi pemulihan trauma terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

"Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi DPR terlebih dahulu berdasarkan hasil kesimpulan tertulis dalam Rapat DPR RI," kata Munafrizal.

Munafrizal mengatakan kasus tersebut sangat kompleks. Kompleksitas tidak hanya terletak pada rentang waktu peristiwa yang panjang, penetapan subjek hukum, dan aspek pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada kerentanan korban yang sebagian besar masih mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

Terlebih, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

"Dengan kondisi tersebut di atas, kasus ini merepresentasikan suatu bentuk peristiwa yang berada di persimpangan antara masa lalu yang belum tuntas dan tuntutan keadilan di masa kini yang belum terwujud," ujar Munafrizal.

Sirkus OCI kerap dikaitkan dengan Taman Safari Indonesia (TSI). Pada 22 April lalu, Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

TSI dalam keterangan resmi yang diterima 16 April 2025 juga menyatakan konteks permasalahan dugaan eksploitasi tersebut melibatkan individu tertentu. 

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com.

"Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu," lanjut pernyataan itu.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia mengungkapkan Kementerian HAM sempat berkoordinasi dengan pihaknya untuk mencari jalan terbaik penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami belum memutuskan hal tersebut (pembentukan TGPF) karena belum ada permintaan untuk keterlibatan Komnas HAM. Bila ada permintaan, tentunya akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan terlibat atau tidak. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian HAM juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mencari solusi terbaik guna penyelesaian kasus ini," kata Semendawai saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

Dia mengatakan temuan Kementerian HAM sama dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan Komnas HAM pada 1997 lalu. Dia menyebut pemerintah serta penegak hukum bertanggung jawab menyelesaikan dugan eksploitasi tersebut.

"Temuan tersebut memperkuat temuan hasil investigasi Komnas HAM di tahun 1997. Namun saat ini yang dibutuhkan korban adalah penyelesaian permasalahan yang mereka adukan. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab OCI, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut Semendawai mengatakan salah satu opsi penyelesaian melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuktian Komnas HAM. Namun, katanya, opsi tersebut sulit dilaksanakan.

"Itu salah satu opsi yang coba didalami oleh Kementerian HAM. Untuk mereka telah mengundang ahli untuk meminta masukan terkait peluang penyelesaian menggunakan opsi tersebut. Namun menurut ahli yang di undang KemenHAM, opsi ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk pastinya silahkan ditanyakan ke Kementerian HAM," imbuhnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

'Lihat juga Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi itu bisa berjangka panjang.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dari informasi yang diterima pihaknya, dia mengatakan pada masa anak-anak, para korban diduga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan serta identitas hukum.

Menurut dia, hal itu akan berdampak jangka panjang meliputi trauma psikologis berkepanjangan, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial.

"Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender," kata dia.

Dia mengatakan Komnas Perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga Polri, untuk mencari solusi terkait kasus tersebut.

Dia pun merekomendasikan kepada KPPPA untuk memulihkan psikis dan ekonomi para korban. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, serta menerbitkan rekomendasi penegakan hukum.

Selain itu, dia meminta agar Jansen Manansang selaku Pemilik OCI untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban. Menurut dia, hal itu perlu keterlibatan para ahli untuk menghitung nilai kompensasi.

Dari kasus tersebut, dia menilai ada beberapa bentuk dugaan pelanggaran HAM berdasarkan dasar hukum nasional maupun internasional, mulai dari eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi (child slavery), pelanggaran hak atas pendidikan, penghilangan hak atas identitas dan asal usul keluarga.

Selain itu juga menyangkut kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada kliennya.

Ia menyatakan upaya somasi itu murni hak Lisa. Namun Muslim mengaku belum melihat somasi yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Saya belum tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya," ungkap Muslim, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Muslim tidak mempersalahkan somasi Lisa Mariana. Pasalnya ia menilai, somasi merupakan hak setiap orang.

"Kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja," katanya.

Muslim menyebut, ia akan terlebih dahulu mempelajari isi somasinya. Setelah itu akan menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti kami akan pelajari," katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nabanan mengatakan kliennya telah resmi mengirimkan surat somasi kepada Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (11/4) hari ini.

Daniel menjelaskan surat somasi itu berisi surat undangan agar kliennya duduk bersama RK untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur.

"Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang didalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama," kata Daniel dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

Daniel belum bisa merinci jadwal pertemuan yang diajukan agar RK dan kliennya bisa bertemu terkait polemik ini. Namun, kata dia, pertemuan ini penting untuk menemukan fakta-fakta hukum.

"Fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum, jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan didalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak bapak RK atau kuasanya," ujar dia.

"Tanggal pertemuannya kita belum bisa ungkap ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itukan baik," imbuhnya.

Dalam saat yang sama, Lisa mengklaim dirinya telah dihamili oleh RK usai berhubungan pada medio Mei 2021 lalu.

Ia juga mengklaim sempat dikirimkan uang oleh RK sembari dimintai oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi.

Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa negara-negara MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan responsif.

“Multilateralisme saat ini terlalu sering digunakan hanya ketika menguntungkan. MIKTA harus berada di garis depan dalam mendorong tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif,” ucap Arrmanatha dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) MIKTA ke-27 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat, para menlu MIKTA menyepakati bahwa sistem multilateral saat ini masih belum efektif dalam merespons tantangan global.

Oleh karena itu, Wamenlu RI menyatakan supaya MIKTA terus mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem multilateral.

Ia pun memastikan bahwa MIKTA berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memastikan agenda negara-negara berkembang supaya tetap berkesinambungan dalam berbagai forum internasional dan terus mendorong isu-isu utama negara berkembang.

Isu-isu tersebut, kata dia, di antaranya adalah ekonomi berkelanjutan, transformasi digital inklusif, dan hak pembangunan bagi semua negara.

Dalam pertemuan yang diadakan di sela-sela G20 FMM di Johannesburg tersebut, Wamenlu RI juga menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan untuk memperkuat posisi MIKTA dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Sebagai kelompok middle power lintas kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam memastikan tatanan global yang lebih adil dan representatif,” ujar dia.

Menurut keterangan Kemlu RI, pertemuan MIKTA FMM menghasilkan komunike bersama yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi, hukum internasional, dan multilateralisme, serta mendorong penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Komunike turut menyatakan dukungan MIKTA terhadap penyelesaian damai atas konflik global, perlindungan HAM dan pekerja migran, serta penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan global.

Pertemuan MIKTA FMM tersebut juga menjadi momentum serah terima keketuaan MIKTA dari Meksiko kepada Korea Selatan. Untuk itu, Arrmanatha menyatakan apresiasinya terhadap kepemimpinan Meksiko di MIKTA selama setahun terakhir.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Video Gubernur Lampung Rahmat Mirzani membacakan Pancasila saat HUT ke-17 Partai Gerindra beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, Rahmat tidak membacakan sila keempat.

Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut disebarkan dengan narasi keliru.

Narasi yang beredar

Video Rahmat Mirzani luput membacakan sila ke-4 Pancasila disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (16/2/2025):

Insiden Penghapusan Sila ke 4 Pancasila di HUT Gerindra
Mungkin memang gak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi?

akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Minggu (16/2/2025), mengenai pembacaan Pancasila oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra.

Penelusuran Kompas.com

Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube partai terebut pada Sabtu (15/2/2025).

Pada menit ke-36 detik ke-26, tampak momen Rahmat Mirzani membacakan Pancasila.

Video di kanal YouTube Gerindra terpotong sehingga melewatkan pembacaan sila ke-4.

Melalui akun X resminya, Partai Gerindra meluruskan bahwa terjadi gangguan jaringan saat mengadakan siaran langsung.

Rahmat Mirzani lantas mengunggah pembacaan Pancasila saat HUT ke-17 Gerindra versi lengkap melalui akun Instagramnya.

Video itu diambil dari siaran langsung kanal YouTube Garuda TV.

Tidak ada satu sila pun yang terlewatkan dari pembacaan Pancasila oleh Rahmat.

Kesimpulan

Video pembacaan Pancasila oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani disebarkan dengan konteks keliru.

Terjadi gangguan jaringan saat siaran langsung perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di kanal YouTube partai tersebut, sehingga sila ke-4 tidak terekam.

Namun pada video yang disiarkan kanal YouTube lain terdapat versi lengkapnya. Rahmat membaca Pancasila dengan utuh.

KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menjatuhkan hukuman mati bagi Harvey Moeis di Nusakambangan.

Sebagaimana diketahui, Harvey Moeis dijatuhi vonis hukuman penjara 6,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024 karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada 9 Januari 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

PRABOWO AMBIL LANGKAH KEJAM!
KORUPTOR 300 T AKAN DIHUKUM MATI DI NUSAKAMBANGAN!

Tamat Riwayat Harvey Moeis!! Prabowo Marah! Koruptor 300 T Akan Dihukum Mati di Nusakambangan!?

Screenshot Hoaks, Prabowo akan hukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri berbagai pemberitaan tentang pernyataan Prabowo terkait vonis yang dijatuhkan untuk Harvey Moeis.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Namun, dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Dilansir Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur, lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan, lah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum, lagi," ujar Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Burhanuddin pun menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan naik banding.

Prabowo menegaskan, vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey Moeis adalah 50 tahun penjara.

"Jaksa Agung, naik banding, enggak? Naik banding ya. Naik banding," kata Prabowo.

"Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," tuturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Menurut Prabowo, Harvey Moeis seharusnya mendapatkan vonis 50 tahun penjara.

Ketua majelis hakim panel 3 Arief Hidayat berkelakar, kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 Aliong Mus dan Sahril Thahir merupakan advokat bodong. Hal itu dikarenakan kuasa hukum belum melampirkan kartu tanda anggota (KTA).

Candaan itu dilontarkan Arief saat sidang sengketa perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum pemohon, Fadly S Tuanany, membacakan perbaikan permohonan.

"Perbaikan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 8 Desember 2024. Kewenangan dianggap dibacakan," kata Fadly.

"Ada kewenangan, ya," kata Arief.

Fadly pun mengatakan Mahkamah memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan yang diajukan. Fadly lalu melanjutkan membacakan permohonan Aliong-Sahril.

"Poin C permohonan pemohon..," kata Fadly yang dipotong oleh Arief, mempertanyakan KTA kuasa hukum.

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu ini (belum ada)," kata Arief.

Fadly mengatakan KTA-nya baru selesai diurus. Fadly menuturkan pihaknya akan segera melampirkan KTA kuasa hukum.

"Siap, Yang Mulia, sebentar, kami baru mengurus dan baru diberikan tadi, Yang Mulia, nanti kami lengkapi, Yang Mulia," ujar Fadly.

Arief mengatakan seharusnya kuasa hukum sudah menyampaikan KTA sebelum membacakan permohonan perkara di MK. Arief pun berkelakar kuasa hukum yang belum melampirkan KTA merupakan kuasa hukum bodong.

"Ini boleh bicara di sini (di MK) kalau sudah clear sebetulnya ini. Ini advokat bodong kalau begini, ha-ha...," canda Arief.

"Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan ya," lanjut Arief.

"Siap, Yang Mulia," jawab Fadly.

KOMPAS.com - Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah pada 8 Desember 2024 diikuti dengan pembebasan ribuan tahanan dari penjara-penjara bawah tanah.

Ribuan orang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh rezim otoriter al-Assad. Kebanyakan ditahan karena menghadiri demonstrasi atau sekadar menyuarakan ketidakpuasan.

Pada 12 Desember 2024, CNN menayangkan momen jurnalis Clarissa Ward menemukan seorang tahanan yang tertinggal sendirian di dalam sel terkunci di penjara yang sudah dikosongkan.

Pria itu disebut tidak tahu bahwa rezim Assad sudah tumbang.

Dalam video yang ditayangkan CNN, tampak seorang penjaga membuka kunci pintu, lalu Ward memasuki sel dan menemukan sesosok tubuh berselimut meringkuk di sudut.

"Apakah ada seseorang di sana?” Ward bertanya beberapa kali.

Ketika seorang penjaga mendekat, seorang pria muncul dari balik selimut dengan tangan terangkat. Pria itu mengatakan bahwa dia telah berada di dalam sel selama tiga bulan.

"Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja," kata Ward kepadanya.

Ward menawarkan air minum kepada pria tersebut dan menggenggam tangannya. Saat mereka membawa pria itu keluar dari penjara, dia menatap langit dengan lega.

Identitas palsu

Tahanan yang ditemukan CNN mengaku bernama "Adel Gharbal" dari Homs. Dia mengaku ditangkap tiga bulan sebelumnya karena ponselnya digeledah, dan dibawa ke Damaskus.

Gharbal mengatakan, awalnya ia ditahan di penjara lain sebelum dipindahkan ke lokasi yang ditunjukkan dalam video, tiga hari setelah jatuhnya rezim Assad.

Akan tetapi, identitas pria tersebut diragukan oleh media pemeriksa fakta Suriah, Verify-Sy. Mereka tidak menemukan catatan publik terkait tahanan bernama "Adel Gharbal".

Kemudian, Verify-Sy melakukan penelusuran lebih lanjut di Homs. Hasilnya, mereka menemukan bahwa nama asli pria tersebut adalah "Salama Mohammad Salama".

Salama, atau juga dikenal sebagai "Abu Hamza" adalah seorang letnan satu di Intelijen Angkatan Udara Suriah, yang terkenal dengan aktivitasnya di Homs.

Penduduk di lingkungan Al-Bayyada mengidentifikasi Abu Hamza sering ditempatkan di sebuah pos pemeriksaan di pintu masuk barat daerah itu.

Abu Hamza dilaporkan mengelola beberapa pos pemeriksaan keamanan di Homs dan terlibat dalam pencurian, pemerasan, dan memaksa penduduk untuk menjadi informan.

Menurut penduduk setempat, sebulan lalu Abu Hamza ditahan karena berselisih dengan seorang perwira yang lebih tinggi mengenai pembagian keuntungan dari hasil pungutan liar.

Warga Homs mengatakan bahwa Abu Hamza atau Salama memiliki riwayat kelam. Dia berpartisipasi dalam operasi militer di Homs pada 2014, membunuh warga sipil.

Selain itu, Abu Hamza bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan banyak pemuda di kota tanpa alasan atau dengan tuduhan yang dibuat-buat.

Banyak yang menjadi sasaran hanya karena menolak membayar suap, menolak bekerja sama, atau bahkan karena alasan yang sewenang-wenang seperti penampilan mereka.

CNN melakukan penyelidikan

Sementara itu, seorang juru bicara CNN mengatakan kepada The Telegraph bahwa mereka telah menyelidiki latar belakang tahanan yang mengaku bernama "Adel Gharbal" tesebut.

"Kami telah menyelidiki latar belakangnya dan menyadari bahwa dia mungkin telah memberikan identitas palsu. Kami akan melanjutkan dan memperluas laporan kami mengenai hal ini," kata jubir CNN, seperti diberitakan The Telegraph, Senin (16/12/2024).

Jubir itu menambahkan, tidak ada seorang pun selain tim CNN yang mengetahui rencana untuk mengunjungi gedung penjara yang ditampilkan dalam tayangan tersebut.

"Peristiwa itu terjadi seperti yang muncul dalam tayangan kami. Keputusan untuk membebaskan tahanan yang ditampilkan dalam laporan kami diambil oleh penjaga - seorang pemberontak Suriah," ujarnya.

"Kami melaporkan apa adanya, termasuk apa yang dikatakan oleh tahanan kepada kami, dengan atribusi yang jelas," tuturnya.

Sidang putusan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar siang nanti. Pengacara mengungkap harapan Tom Lembong agar gugatan diterima sehingga status tersangka gugur.

"Beliau (Tom Lembong, red) berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan, beliau yakin masih banyak penegak hukum yang baik," kata tim kuasa hukum Tol Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Ari berharap hakim praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dia kemudian mempertanyakan alat bukti yang dijadikan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula.

"Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa sampai saat ini penyidik belum mendapatkan dua alat bukti untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu banyak sekali kesalahan prosedur yang telah dilanggar oleh penyidik, yang harus dinyatakan tidak sah," jelansya.

"Jika hakim berani dan bijak dalam mengambil keputusan, hal ini akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan, tidak boleh lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Sebelumnya hakim mengatakan sidang putusan praperadilan digelar hari ini. Sidang bakal dimulai pukul 14.00 WIB.

"Putusannya besok ya, jam 2," ujar hakim di ruang sidang utama, PN Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp 400 miliar. Kejagung mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

Pengacara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) Yusril Ihza Mahendra menyebut fakta persidangan menujukan dakwaan jaksa terkait dua terdakwa karyawan PT SKB mengenai kasus perintangan usaha pertambangan tidak terbukti. Yusril berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tidak mengabaikan fakta-fakta persidangan.

Dua terdakwa, yakni Jumadi (37) dan Indra (45), yang berstatus sebagai personel satuan pengamanan (satpam) PT SKB. Yusril menyebut kliennya tidak bersalah atas dakwaan jaksa.

"Tuduhan merintangi kegiatan usaha pertambangan kepada 2 orang satpam PT SKB, tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Minerba ataupun Pasal 335 ayat (1) KUHP atau tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan konsekuensi atas hal tersebut, Jumadi dan Indra selaku terdakwa berpeluang bebas," ujar Yusril dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/8/2024).

"Selain itu, dari sebelas saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tak satupun yang menyatakan kedua kliennya tersebut melakukan tindakan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum," imbuhnya.

Sementara itu, fakta persidangan dari kesaksian Kepala Desa Beringin Makmur II, Heri Adi, juga mengungkapkan bahwa, terlepas dari pemekaran wilayah, tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi locus delic perkara a quo, lahannya baru dibebaskan oleh PT GPU pada 2023. Menurut keterangan Heri Adi pada sidang tersebut, lahan tersebut dibebaskan melalui seseorang yang mengaku bernama Madi tanpa dokumentasi riwayat kepemilikan lahan yang jelas.

Dalam keterangannya, Yusril mengatakan, fakta persidangan, untuk lokasi yang sama merujuk pada dokumen pembebasan lahan berupa mengganti rugi tanah dan tanam tumbuh warga Desa Sako Suban yang telah dilakukan oleh PT SKB pada 25 Juli 2018 dari warga setempat.

"Terlebih secara faktual, lahan yang masuk Blok 53 kebun kelapa sawit PT SKB sejak dibebaskan pada tahun 2018 hingga dibersihkan dan menjadi kebun kelapa sawit, tidak ada satu pun keberatan ataupun klaim-klaim dari pihak lain," pungkas Yusril.