Jakarta -

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan abuse of power.

Kritikan itu disampaikan dalam diskusi publik bertema "Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan" yang digelar di Gedung C FH UB, Jumat (28/2/2025). Adapun narasumber dalam diskusi ini yakni Dosen FH UB M Ali Safa'at, Peneliti Senior Imparsial & Ketua Centra Initiative Al Araf, Mantan Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang, serta Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia/PBHI Nasional Julius Ibrani.

Para narasumber sepakat bahwa ketiga RUU tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan melemahkan sistem hukum yang ada. Dekan FH UB Aan Eko Widiarto menegaskan bahwa revisi tiga undang-undang ini berkaitan erat dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi fondasi sistem peradilan di Indonesia.

Ia menyoroti adanya perubahan mendasar dalam mekanisme penyelidikan dan penyidikan, termasuk potensi penghapusan tahap penyelidikan yang dapat berimplikasi besar terhadap proses hukum.

"Sebagai akademisi hukum, kita harus memberikan pandangan kritis dan objektif. Jangan sampai revisi ini justru memperbesar kewenangan tanpa keseimbangan pengawasan. Kita harus memastikan bahwa perlindungan hak masyarakat tetap menjadi prioritas," ujar Aan dikutip laman hukum.ub.ac.id, Sabtu (15/3/2025).

Sementara, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengingatkan bahwa Indonesia telah mengalami gelombang overkriminalisasi sejak revisi KUHP 2023. Menurutnya, RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan berisiko memperburuk keadaan dengan memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

"Dua tahun lalu kita melihat bagaimana revisi KUHP 2023 justru memidanakan banyak hal yang seharusnya bukan tindak pidana, sementara kasus-kasus yang melibatkan korporasi malah didekriminalisasi. Sekarang, dengan ketiga RUU ini, ancaman overkriminalisasi semakin nyata," tegas Julius.

Julius pun menyoroti beberapa poin kontroversial dalam rancangan regulasi tersebut, termasuk peran militer dalam ranah sipil, kewenangan jaksa dalam penyadapan dan prakondisi penuntutan, serta sistem prosecutor-centric yang dapat menggeser keseimbangan peran penyidik kepolisian.

"Kita harus menghindari konsentrasi kekuasaan di satu institusi tanpa pengawasan yang jelas. Jika dibiarkan, masyarakat sipil bisa semakin terpinggirkan dalam sistem hukum yang tidak berimbang," tambahnya.

Lalu, Mantan Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang secara tegas menilai bahwa ketiga RUU ini bukan solusi bagi ketidakpastian hukum di Indonesia. Melainkan justru menambah kompleksitas dan meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang.

"Ketidakpastian hukum saat ini masih sangat tinggi. Kalau kita menambah regulasi tanpa memastikan efektivitas aturan yang ada, maka yang terjadi justru kekacauan hukum yang lebih parah," ujar Saut.

Ia juga mengkritik tren perubahan undang-undang di Indonesia yang sering kali tidak diiringi dengan kajian akademik mendalam. Sebagai contoh, ia menyebut revisi Undang-Undang KPK yang malah melemahkan lembaga tersebut serta Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berhasil memenuhi target penciptaan lapangan kerja.

"Kita sudah melihat bagaimana regulasi yang dibuat tanpa perhitungan matang malah berujung pada kegagalan implementasi. Kalau tiga RUU ini tidak dikaji ulang, saya khawatir kita akan menghadapi masalah hukum yang lebih besar," ungkapnya.

Selain itu, Saut juga menyoroti potensi penyalahgunaan intelijen yang diatur dalam ketiga RUU tersebut. Menurutnya, jika tidak diatur dengan baik, kewenangan penyadapan dan intelijen bisa berujung pada praktik pengawasan yang berlebihan terhadap masyarakat.

"Intelijen seharusnya bertanggung jawab untuk keamanan negara, bukan alat untuk mengawasi masyarakat sipil tanpa dasar yang jelas. Jika pengawasan terhadap kewenangan ini tidak diperkuat, maka penyalahgunaan kekuasaan tinggal menunggu waktu," ujarnya.

Diskusi ini ditutup dengan harapan agar DPR dan pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang regulasi yang berdampak besar pada sistem hukum nasional. FH UB bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar revisi RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan dilakukan dengan transparan dan melibatkan akademisi serta pakar hukum secara mendalam.

"Kami berharap DPR dan Presiden benar-benar mempertimbangkan kepentingan publik dalam membahas RUU ini. Jangan sampai ada kewenangan yang menumpuk di satu lembaga hingga berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang," ujar Aan menutup diskusi.

Lihat juga Video Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup di Hotel Fairmont Bahas RUU TNI

(eva/idh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal status tersangka yang ditetapkan KPK merupakan kriminalisasi hukum dan ada unsur kepentingan politik kekuasaan.

Setyo mengatakan, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan bentuk penegakan hukum.

"Yang dilakukan oleh KPK adalah penegakan hukum," kata Setyo, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan tak ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fitroh mengatakan, proses kasus Hasto murni berdasarkan fakta hukum.

"Saya tegaskan kembali bahwa proses perkara murni berdasarkan fakta hukum dan sama sekali tidak ada unsur kriminalisasi apalagi politisasi," kata Fitroh.

Terkait pemanggilan kedua Hasto, Fitroh mengatakan, mestinya tak perlu ada imbauan dari Pimpinan KPK.

Sebab, ia yakin, Hasto dan kuasa hukumnya memahami perbedaan gugatan praperadilan dan proses penyidikan.

"Seharusnya tidak perlu imbauan karena mereka pasti sudah paham praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan," ujarnya.

Senada dengan Fitroh, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka sesuai dengan aturan dan fakta hukum yang dibuktikan alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lainnya.

"Berdasarkan bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti lain yang diperoleh oleh aparat penegak hukum, jadi bukan berdasarkan adanya kepentingan politik atau kriminalisasi," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan obstruction of justice eks kader PDI-P, Harun Masiku.

Hasto menyatakan, kasus yang menimpanya ini merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto, dalam jumpa pers di kantor PDI-P, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Hasto mengatakan, apa yang menimpanya itu tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan.

BATAM, KOMPAS.com - Tiga warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai tersangka buntut penyerangan yang dilakukan sekelompok orang pada 18 Desember 2024 lalu.

Penetapan tersangka terhadap ketiga warga ini diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan warga yang menolak PSN Rempang Eco-City.

Adapun ketiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Siti Hawa alias Nenek Awe (67), Sani Rio (37), dan Abu Bakar (54).

Saat ini, ketiganya dikenakan Pasal 333 KUHP atau pasal dengan tuduhan perampasan kemerdekaan.

Kuasa hukum warga dari LBB Mawar Saron, Supriardoyo Simanjuntak, mempertanyakan alasan kepolisian terkait pasal yang disangkakan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, di saat peristiwa terjadi, sebanyak 8 warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan orang yang terindikasi dari PT Makmur Elok Graha (MEG).

"Mereka dikenakan pasal perampasan kemerdekaan, itu menjadi kejanggalan bagi kami," jelasnya saat ditemui, Jumat (31/1/2025).

Selaku kuasa hukum, pihaknya menyebut tidak akan mempertanyakan apabila ketiga warga tersebut terlibat dalam dugaan pengeroyokan yang juga terjadi kepada satu orang korban yang disebut perwakilan PT MEG.

Untuk itu, kuasa hukum meminta Polresta Barelang memperjelas proses penyelidikan, terutama keterbukaan informasi mengenai barang bukti yang disebut pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka.

Kuasa hukum menyebut, mereka belum melihat barang bukti yang disebutkan oleh pihak kepolisian.

"Ketiga warga yang ditetapkan tersangka ini merupakan warga yang berkeras menentang penetapan PSN Rempang Eco-City. Mereka hanya mempertahankan kampung mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP M Debby Tri Andrestian, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (31/1/2025) sore, menyebut bahwa saat ini pihaknya menangani empat laporan polisi terkait bentrokan antara warga dan karyawan PT MEG yang terjadi di beberapa lokasi di Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada 17-18 Desember 2024.

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya RH (28) dan AS (24), karyawan PT MEG, yang ditahan pada 22 Desember 2024 lalu.

Sementara itu, dalam laporan yang diajukan oleh PT MEG, tersangka yang belum diperiksa antara lain Abu Bakar, Siti Hawa, dan Sani Rio.

Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa laporan mulai dicabut setelah adanya upaya restorative justice antara warga dan pihak PT MEG.

Perdamaian resmi tercapai pada 8 Januari 2025, dengan beberapa laporan ditarik oleh pelapor.

Meski proses hukum terus berjalan, polisi menghadapi beberapa kendala dalam penyelidikan, antara lain minimnya saksi yang dapat mengidentifikasi pelaku, terutama karena insiden terjadi pada malam hari.

"Selain itu, tidak adanya CCTV di lokasi kejadian juga menjadi hambatan dalam memastikan detail peristiwa. Beberapa pelaku diduga mengenakan penutup wajah, yang semakin menyulitkan identifikasi," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar puluhan video yang siap diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan korupsi para petinggi negara.

Pras meragukan ada sejumlah video yang menunjukkan dugaan praktik korupsi para petinggi negara. Jika memang ada, dia meminta agar video itu dikeluarkan saja. Lagipula, menurut Pras, semuanya tetap harus berdasarkan pada hukum.

"Emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," kata Pras usai menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (28/12) malam.

Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli sebelumnya mengatakan Hasto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Guntur yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram, Kamis (26/12) malam.

Menurut dia, puluhan video tersebut disiapkan sebagai perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka KPK.

"Kenapa baru sekarang? Sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," katanya.

Meski begitu, dia mengaku belum dapat memastikan apakah video itu akan dirilis. Menurut Guntur, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Hasto.

Jakarta -

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

"Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu," kata dia.

"Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

"Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12).

Guntur menuding ada upaya menyerang PDIP. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

"Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan," ujar Guntur.

(ial/ygs)

JAKARTA - Pengacara Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membacakan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Dia menyebut Tom Lembong dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Banyak fakta yang memperkuat bukti adanya kriminalisasi Thomas Trikasih Lembong (TTL) dalam perkara ini. Semua dalil dan bukti yang disampaikan pemohon tak mampu dibantah termohon," ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir saat membacakan kesimpulannya di PN Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Dalam kesimpulannya, tim pengacara Tom Lembong menerangkan tuduhan penyidik yang menyangka kliennya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara nyata tidak terbukti. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong harus dinyatakan tidak sah.

"Pemohon tidak diberikan hak untuk memilih penasehat hukumnya sendiri. Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka," katanya.

Tim pengacara Tom Lembong membeberkan dalam kesimpulannya, unsur kerugian keuangan negara tak terbukti karena tak adanya hasil audit investigasi BPK. Lalu, unsur perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana tak terbukti.

Kemudian, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga tak terbukti lantaran termohon atau Kejaksaan Agung tak memiliki alat bukti adanya aliran dana yang dilakukan secara melawan hukum pada pemohon, orang lain, dan atau korporasi.

"SPDP diterima tersangka lebih dari 7 hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Pemohon menjalankan proses hukum secara tebang pilih dan tidak berkeadilan," kata Ari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menghadirkan enam saksi ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (21/11/2024).

Dalam sidang tersebut, para saksi ahli menjelaskan mengenai aturan terkait sistem penetapan tersangka dan penahanan.

Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penangguhan penahanan klien mereka kepada hakim.

“Ya kita tunggulah hasil proses peradilan ini. Kita sama-sama hargai proses ini. Semoga nanti ada keputusan yang terbaik, dan bisa membuka kasus ini,” kata kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir.

Ari juga mengungkapkan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, seharusnya dapat menjadi yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara serupa.

“Ini (seharusnya) bisa menjadi yurisprudensi. Ini mengkhawatirkan nih,” tambahnya.

Ia juga menyayangkan bahwa peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu dapat dibuka kembali, yang ia anggap berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi.

“Tebang pilih akan terjadi pada saat ini. Nah inilah yang akan ditunggu (hasil sidang praperadilan),” lanjutnya.

Ari menegaskan pentingnya menghentikan tindakan yang dapat dianggap sebagai kriminalisasi.

“Ya makanya dalam periode kepemimpinan presiden saat ini sebaiknya ini dihentikan. Jangan kita karena tidak suka kepada seseorang lalu menzalimi orang dengan kasus hukum yang dibuat-buat. Itu namanya kriminalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penangguhan praperadilan harus dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang jelas, salah satunya adalah melalui sidang praperadilan.

“Dalam proses praperadilan ini lah kita lihat. Kalau praperadilan ini bisa melihat secara objektif tadi ahli-ahli yang kita hadirkan,” ujarnya.

Ari juga menyoroti ketidakmampuan jaksa yang hadir untuk menjelaskan kepada publik mengenai apakah kriminalisasi masih ada atau tidak.

“Kita juga lihat, bagaimana para jaksa yang hadir tadi tidak bisa menjelaskan ke publik apakah kriminalisasi itu masih ada atau tidak ada,” ujarnya.