Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Antar-pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) ke-41. Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta pada 12-16 Mei 2025 itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan visi Komunitas ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin (12/5) menyatakan pertemuan tersebut juga akan membicarakan perkembangan terkini situasi dan kondisi HAM di kawasan Asia Tenggara serta membahas rancangan Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ke 41 AICHR juga akan meninjau rencana kerja lima tahunan organisasi tersebut (Five-Year Work Plan/FYWP) untuk tahun 2026 hingga 2030 serta program prioritas untuk tahun depan.

Terkait dengan persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-15 dengan AICHR yang berlangsung pada Juli mendatang di Kuala Lumpur, AICHR juga akan menyelesaikan laporan tahunan 2025 untuk disampaikan kepada AMM mengenai kemajuan, tantangan dan arah masa depan AIHCR.

Sejumlah pertemuan akan dilakukan dalam lima hari kegiatan AICHR di Jakarta, di antaranya pertemuan dengan Komite Delegasi Tetap untuk ASEAN (CPR), Kelompok Kerja untuk Mekanisme HAM ASEAN (WGAHRM), Koalisi Asia untuk Hak Anak, dan Jaringan Universitas ASEAN-Pendidikan HAM (AUN-HRE).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia itu sejumlah pembicaraan juga akan dilangsungkan AICHR dengan mitra dialog Australia, Norwegia, Jepang, Uni Eropa, Swis dan Korea.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kepemimpinan negaranya dalam pertemuan itu mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memajukan promosi dan perlindungan HAM melalui dialog dan eksplorasi regional area kerja sama baru.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru besar Universitas Indonesia (UI) menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) mengatakan diperlukan untuk mengatur interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

"Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi penting sebagai payung besar untuk mengatur keruwetan interaksi hukum adat dan hukum negara di ruang sosial," kata Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum UI Prof Ratih Lestarini dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Hukum harus bisa menyeimbangkan kepentingan para pihak dan seharusnya memberikan perlindungan hak adat, sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memberikan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini kerap termarginalkan.

Untuk itu, dukungan dari berbagai elemen, terutama dari kalangan universitas, akademisi dan mahasiswa, menjadi krusial dalam memperkuat tekanan terhadap proses legislasi itu.

Dalam pernyataan yang sama Dosen Bidang Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UI Ismala Dewi mengatakan memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya atas keberadaan wilayah adat, termasuk sumber daya alamnya.

"Kita perlu mendukung penerapan hukum adat dalam menjaga lingkungan hidupnya tersebut. Sehingga, tercipta keberlangsungan ketersediaan air dan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat adat," kata Ismala.

Untuk itu, lanjutnya, RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan untuk mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya secara berkeadilan.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di UI pada Selasa (22/4), perspektif kebudayaan juga turut disuarakan sebagai bagian penting dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Sebab, pengakuan terhadap Masyarakat Adat bukan hanya soal hak atas tanah atau wilayah, melainkan juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai hidup, tradisi, serta cara pandang dunia yang diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, budayawan sekaligus dosen filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr Luh Gede Saraswati Putri menyebut pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi krusial, karena masyarakat adat adalah penjaga dan pelestarian lingkungan hidup.

"Dengan kearifan lokal yang mampu merawat alam secara berkelanjutan. Komunitas Adat memiliki nilai-nilai budaya yang lestari sebagai identitas bangsa," ujarnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema terkait panduan layanan izin tinggal melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imigrasi Jakarta berharap layanan e-visa ini semakin memperkuat sistem keimigrasian.

"Sistem e-visa.imigrasi.go.id ini diharapkan akan semakin memperkuat sistem keimigrasian Indonesia, menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, dalam sambutannya, seperti dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Layanan e-visa ini berdasarkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Webinar dilaksanakan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta hari ini.

Dua narasumber yang andal di bidangnya hadir dalam acara ini, yaitu Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Tim Alih Status Direktorat Izin Tinggal dan Yan Toto Nugroho selaku Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Webinar tersebut diikuti oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan penanam modal atau pengguna tenaga kerja asing dan perwakilan komunitas perkawinan campur. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai layanan warga negara asing khususnya visa dan izin tinggal pada laman evisa.imigrasi.go.id, serta sebagai sarana penyebaran informasi Aplikasi Molina (Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia).

Aplikasi e-visa.imigrasi.go.id merupakan sistem layanan keimigrasian yang dirancang agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan visa dan izin tinggal bagi WNA, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Dirjen Imigrasi dalam rangka mendukung Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto khususnya pada poin 6, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pengajuan izin tinggal secara online.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat atau stakeholder terkait prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan izin tinggal secara online, sehingga masyarakat dapat dengan efektif menggunakan layanan melalui platform digital evisa.imigrasi.go.id serta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta dan peningkatan mutu pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta," kata Bugie.

Imigrasi Jaksel gelar webinar soal layanan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, memberikan sambutan. (Foto: dok. Istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, iNewsMedan.id - Festival Dadap, sebuah tradisi khas masyarakat Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Namun, Ketua Umum Komunitas Milenial Berkarya Indonesia (MBI), Akhyar Giantoro, menegaskan bahwa festival ini kaya akan nilai-nilai Pancasila dan menjadi wujud nyata persatuan bangsa.

Festival Dadap, atau dikenal juga sebagai Nadran, merupakan tradisi Sedekah Laut yang awalnya digelar setiap lima tahun sekali, kini dirayakan setiap tiga tahun oleh para nelayan dan masyarakat Kampung Dadap.

Nadran adalah upacara adat yang melambangkan rasa syukur atas hasil tangkapan laut serta doa untuk keberkahan di tahun mendatang.

Pada pelaksanaan Festival Dadap Vol 4, Minggu (22/12/2024), Akhyar Giantoro mengungkapkan bahwa acara ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

"Berbagai etnis, budaya, dan agama turut serta dalam perayaan ini, menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa," ujarnya pada awak media, Selasa (24/12/2024).

Menurut Akhyar, Festival Dadap tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat Kampung Dadap berhasil menggelar acara ini dengan mengumpulkan dana patungan dari setiap rumah, masing-masing sebesar Rp100 ribu.

"Ini adalah wujud nyata gotong royong masyarakat. Saya terharu melihat kaum muda Kampung Dadap yang menginisiasi festival ini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Festival Dadap juga menjadi momen penting bagi UMKM setempat untuk berkembang. Produk lokal seperti keripik rajungan dan ikan dari Kampung Dadap telah meraih penghargaan di ajang nasional.

Akhyar berharap pemerintah dapat lebih peduli dan mendukung tradisi semacam ini untuk menjadi destinasi wisata sekaligus mendongkrak perekonomian lokal.

"Indonesia kaya akan tradisi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Sekarang tugas pemerintah adalah mengemas tradisi ini menjadi daya tarik wisata," katanya.

Akhyar juga mengapresiasi semangat pemuda Kampung Dadap yang terus melestarikan tradisi dan budaya.

"Kami dari Komunitas MBI siap mendukung Kampung Dadap menjadi destinasi wisata yang membanggakan Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Akhyar menilai bahwa Festival Dadap Vol 4 ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo pernah mengatakan kita harus bersatu untuk membangun negeri Indonesia ini, baik mencintai dan menghargai serta melestarikan tradisi-tradisi Indonesia yang begitu sangat kaya dan luar biasa," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Baca artikelnya di detikbali

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Warga Australia bernama Julian Petroulas sempat viral lantaran mengaku membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Direktorat Imigrasi pun membantah klaim tersebut mengatakan Julian tidak mempunyai lahan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan imigrasi telah mengecek kebenaran klaim Julian tersebut. Setelah ditelusuri, Godam menyatakan Julian ternyata tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," kata Godam dikutip dari detikBali, Kamis (19/12/2024).

Kini Julian dilarang masuk ke Indonesia karena pengakuannya tersebut dinilai merusak citra pariwisata Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Ia mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Kemudian, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Dengan tipe visa tersebut, warga asing tidak dapat memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," tutur Godam.

Sebelumnya diberitakan, Julian ramai dibahas di jagat maya lantaran mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Bali. Ia mengatakan Bali adalah tempat yang ideal untuk membangun bisnis karena ada komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

"Saya sudah menghasilkan uang dari vila di Bali, tetapi sebelum memulai saya tidak punya pengalaman sama sekali. Ini adalah pembelian tanah terbesar yang pernah saya lakukan, seluas 1,1 hektare," ungkapnya.

Menurutnya, lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian juga mengaku menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi ia menolaknya karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Artikel ini sudah tayang di detikBali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia