Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Jakarta (ANTARA) - Malaysia menekankan perlunya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk penerapan kerangka hukum di kawasan tersebut, terutama terkait kerangka hukum bisnis, guna mendorong laju ekonomi di masing-masing negara anggota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu Azalina mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak punya pilihan lain selain meyakini bahwa komitmen mereka terhadap kerangka hukum bisnis yang diterapkan di kawasan tersebut akan memberikan manfaat bagi masing-masing negara.

Dengan merujuk Uni Eropa sebagai perbandingan, Azalina menyebutkan bahwa meski anggotanya memiliki latar belakang berbeda, mereka memiliki persamaan komitmen bahwa dengan bekerja sama sebagai satu blok, mereka mampu menghasilkan implementasi lebih baik dari perspektif bisnis yang pada akhirnya akan menguntungkan semua anggotanya.

"Jadi, mereka membuat undang-undang yang akan diterbitkan oleh UE, dan itu akan menghasilkan satu hukum yang akan diadaptasi oleh sebagian besar negara (anggotanya). Ini adalah sesuatu yang saya harapkan untuk ASEAN saat kita menyelenggarakan Forum Hukum ASEAN nanti," kata Azalina.

Forum Hukum ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Agustus, di mana Malaysia mendorong penguatan kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

"Agar ASEAN benar-benar berhasil, terutama dari kerangka hukum, saya percaya kita perlu komitmen negara-negara (anggota) untuk mendukung dan menerima penerapannya," kata dia lebih lanjut.

Menyinggung isu kebangkrutan di lintas batas kawasan, Azalina mengatakan bahwa semua negara ASEAN memiliki tantangan yang sama. Demikian halnya dalam isu bahaya daring, penipuan keuangan, hal yang sama juga berlaku di sebagian besar negara-negara ASEAN.

"Karena ketika orang menipu, mereka tidak peduli dari mana anda berasal. Penipuan kini dianggap sangat internasional," katanya.

Di tengah banyak tantangan yang menjadi semakin tanpa batas, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Mereka perlu bergerak dalam satu blok dan menjadi bagian dari ASEAN, menurut dia, akan menguntungkan negara-negara anggotanya.

"Jadi, Anda tidak bisa bergerak sendiri. Anda harus bergerak dalam satu blok. Jadi, menjadi bagian dari ASEAN pasti akan menguntungkan negara-negara anggotanya," demikian katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait tata kelola migas.

“SP-PBB menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, dengan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, berlandaskan prinsip Equality Before The Law (kesetaraan di hadapan hukum) dan Presumption of Innocence (praduga tak bersalah),” ujar Ketua Umum SP-PBB, Wawan Darmawan, saat memperingati HUT ke-22 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan HUT ke-21 SP-PBB, Selasa (18/3/2025).

Tak hanya itu, di tengah dinamika isu kualitas BBM, SP-PBB juga tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kehandalan operasional kilang, serta memastikan distribusi energi bagi masyarakat berjalan lancar. “Tanggung jawab ini adalah bagian dari peran strategis pekerja dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan perusahaan,” kata Wawan.

SP-PBB juga mengajak semua pihak untuk tetap jernih dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait isu kualitas BBM. “Kepercayaan publik terhadap industri energi harus dijaga dengan baik, dan kami memastikan bahwa produk yang didistribusikan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan instansi berwenang serta mengacu pada standar internasional,” kata Wawan.

Sebagai bagian dari FSPPB, SP-PBB akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perusahaan serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri energi nasional.

Sejalan dengan rekomendasi FSPPB, SP-PBB pun mendukung agar tata kelola energi nasional kembali terintegrasi dari hulu ke hilir langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. “Hal ini guna memastikan efektivitas pengelolaan energi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Wawan.

SP-PBB juga menginstruksikan kepada seluruh anggota di Area Kilang Balongan maupun Water Intake Salam Darma untuk tetap fokus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hal itu demi kepentingan bangsa dan negara serta menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. “Dan sebagai rasa syukur dalam rangka HUT FSPPB ke-22 dan SP-PBB ke-21, kami juga memberikan donasi/santunan untuk yatim piatu di wilayah operasi kilang,” katanya.

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun menunjukkan masalah mendalam dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk di perusahaan BUMN seperti Pertamina.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada BUMN, tetapi juga pada sektor migas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat.

Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Praktik korupsi yang terjadi dalam sektor migas mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi yang sudah lama menjadi tantangan besar. Sektor migas adalah sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. Karena itu, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini dan menetapkan tersangka, menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. Langkah tegas terhadap dugaan korupsi ini menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik merugikan negara, meskipun melibatkan pemain besar atau perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi siapa saja, tanpa pandang bulu.

Dengan penegakan hukum yang serius di sektor migas, pemerintah tidak hanya menyoroti masalah yang ada di BUMN, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor strategis yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dan energi negara. Pemerintah bertekad untuk memastikan agar potensi kerugian negara, terutama dalam sektor migas, diminimalisir dan ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan hukum di sektor migas diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek hukum, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini.

Danantara: Meningkatkan Efisiensi dan Pengawasan

Reformasi BUMN dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan kestabilan energi dan mengoptimalkan pendapatan negara. Pemerintahan Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya tata kelola yang baik di BUMN sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi nasional yang kuat. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset negara, terutama sektor migas yang rawan penyimpangan.

BUMN seperti Pertamina memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan energi terbesar negara. Namun, tantangan dalam mengelola sektor ini sangat besar, mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan hingga praktik korupsi yang merugikan negara. Oleh karena itu, reformasi sektor migas sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN bertujuan untuk memperkuat dan memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan. Danantara mengonsolidasikan sejumlah perusahaan BUMN, termasuk yang bergerak di sektor migas, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan. Dengan adanya sejumlah holding perusahaan di bawah Danantara, diharapkan koordinasi dan pengelolaan BUMN terutama yang strategis dan vital, dapat dilakukan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Melalui Danantara, pemerintah dapat memperbaiki pengawasan di sektor migas, yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam alokasi sumber daya alam dan pengelolaan pendapatan negara. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai BUMN, Danantara bisa memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar migas global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemain asing.

Pemerintah telah menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sektor migas yang lebih profesional dan efisien, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat. Danantara memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan BUMN termasuk di sektor migas untuk menghadapi tantangan global, sambil memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Pesan Keras bagi Pemain di Area Abu-Abu

Kasus dugaan korupsi minyak mentah ini menjadi sinyal tegas bagi siapa pun yang masih mencoba bermain di area abu-abu. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dan melalui reformasi berbagai sektor BUMN, tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pesannya sangat jelas: tidak ada tempat bagi korupsi di era pemerintahan Prabowo. Langkah tegas dalam memberantas korupsi ini harus terus dilakukan. Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Keberhasilan reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan komitmen ini, diharapkan BUMN benar-benar menjadi lokomotif ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing tinggi. Pengelolaan BUMN harus semakin transparan dan akuntabel, dan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih kuat bagi bangsa dan negara. Jika upaya ini berjalan dengan konsisten, Indonesia akan memiliki perusahaan-perusahaan negara yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi akan semakin meningkat jika langkah-langkah ini terus berlanjut dengan tegas dan transparan. Pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi oknum yang merasa kebal hukum, termasuk di lingkungan BUMN, yang strategis dan vital sekalipun.

Khairul Fahmi.Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menyampaikan tekadnya untuk memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Permasalahan pungutan liar (pungli) dan penyelundupan sabu jadi fokus reformasi yang akan dilakukan mantan Wakapolri tahun 2023 ini.

"Mohon doa restu, mudah-mudahan image Lapas ini berubah. Orang yang kesulitan harus kita bantu, jangan sampai mereka malah dipungli. Harapannya, melalui upaya ini, kita dapat mengurangi potensi masalah yang ada di Lapas," kata Agus kepada awak media di Lapas Kelas II A Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Selasa (24/12/2024).

Terkait isu penyelundupan narkotika yang masih terjadi di Lapas, Agus menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari pencopotan kepala lapas hingga pemindahan narapidana yang terindikasi mengendalikan peredaran narkotika dari dalam penjara.

"Kalau masih ada lagi, pasti saya copot (kalapas). Kami sudah memindahkan 313 narapidana hukuman mati dan seumur hidup yang diduga masih mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lapas," ujarnya.

"Saat ini, tahun anggaran sudah mepet, tapi kami berharap di awal tahun depan kami bisa melanjutkan pemindahan narapidana seumur hidup dan hukuman mati yang masih terindikasi melakukan kejahatan," sambungnya.

Agus juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah praktik-praktik ilegal di Lapas, termasuk peredaran narkotika. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan Lapas yang lebih transparan, bebas dari korupsi, dan mampu menjalankan fungsi pembinaan dengan lebih baik.

Sekedar informasi, pada November 2024 lalu, MRP yang merupakan eks Kepala Pengamanan Lapas Cebongan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungli di lapas. MRP meraup uang mencapai total Rp 730,25 juta.

Nominal uang yang diminta oleh pelaku bervariasi, mulai ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Uang itu untuk kedatangan tahanan sekitar Rp1,5-RP5 juta, membayar untuk kamar sebesar Rp1-Rp7 juta, kamar khusus Rp50 juta hingga setoran mingguan Rp100-Rp200 ribu per orang dan per blok. Praktik pungli itu dilakukan tersangka selama satu tahun.

Sementara itu, buntut kasus narkoba di Lapas, Agus telah memecat belasan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) karena para petugas itu lalai dalam menjalankan tugas. Mereka yang dipecat berasal dari beragam level jabatan.

"Terdiri daripada ada yang kalapas (kepala lapas), ada yang karutan (kepala rumah tahanan), ada KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dikutip dari detikNews.

Ada pula kabar yang menyedot perhatian publik lewat video viral mengenai pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. November lalu, Agus juga memindahkan 65 napi bandar narkoba dari Sumatera Utara ke Nusakambangan. Dari wartawan, Agus juga mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di sel Jember, Jawa Timur.

"Kepada yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumut, kejadian yang di Jember tadi diinformasiikan, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang," kata Agus.

Video: 14 Petugas Lapas Dinonaktifkan Buntut Kasus Narkoba

Video: 14 Petugas Lapas Dinonaktifkan Buntut Kasus Narkoba

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Setelah sukses memanen sawi beberapa waktu lalu, warga binaan Lapas kelas IIB Jombang Kemenkumham Jatim kini kembali menanam bibit sawi untuk melanjutkan program pertanian berkelanjutan sekaligus wujud komitmen warga binaan mendukung ketahanan pangan.

Penanaman bibit sawi itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan yang dirancang untuk memberikan keterampilan, sekaligus mendukung salah satu dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto, yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Jombang, M.Ulin Nuha, menjelaskan, inisiatif itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga sebagai upaya memberikan bekal keahlian yang bermanfaat bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Setelah panen yang kemarin berhasil dengan hasil yang memuaskan, kami langsung memulai kembali siklus tanam dengan bibit sawi baru. Hal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan keterampilan bercocok tanam para warga binaan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Proses penanaman bibit sawi dilakukan secara bergotong royong oleh warga binaan Lapas Jombang dengan bimbingan petugas. Sebelum bibit ditanam, tanah diolah kembali dan diberi pupuk organik agar hasil panen berikutnya lebih optimal. Dalam beberapa minggu ke depan, bibit-bibit sawi itu diharapkan tumbuh subur dan siap dipanen.

Salah satu warga binaan, Sakur, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam penanaman bibit sawi tersebut. Ia dapat belajar banyak, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, hingga memanen. "Ini menjadi pengalaman berharga yang bisa kami gunakan nanti ketika kembali ke masyarakat," kata Sakur.

Program lapas Jombang juga mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait karena mampu menciptakan manfaat nyata di tengah keterbatasan. Hasil panen sebelumnya bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi internal dan sebagian diberikan kepada keluarga pengunjung warga binaan Lapas Jombang.

Keberhasilan program itu diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus produktif dan berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, di dalam maupun di luar Lapas. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian pangan dan keterampilan warga binaan.

Editor : Arif Ardliyanto