Terkuak Peredaran Narkoba di Lapas Manfaatkan CCTV, Sahroni Duga Ada Oknum
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus narkoba di lapas dikendalikan pakai CCTV. [321] url asal
#komisi-iii-dpr #lapas #narkoba #oknum #lapas-ditaroh #narkotika #kepala-bnn-komjen-marthinus-hukom #lapas-manfaatkan-cctv #indonesia #soedeson-tandra #wifi #pengendalian-narkoba #lapas-ditaroh-cctv #komisi-iii-dpr
Jakarta - Modus baru pengendalian narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) memanfaatkan CCTV lewat jaringan WiFi diungkap legislator. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus tersebut.
"Dugaan kuat saya ada oknum yang kerja sama antar mereka," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Sahroni meminta pemerintah untuk mempersempit ruang gerak agar celah seperti dugaan tersebut tak terjadi. Dia mendesak agar segera dilakukan pengawasan yang ketat.
"Semua urusan terkait narkoba mustinya bisa dipersempit ruang transaksinya dengan segala pengawasan yang ketat. Jangan sampai dibiarkan oknum-oknum bekerja sama dengan para pihak," katanya.
Legislator Ungkap Modus Baru
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas tersebut. Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom.
"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.
Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.
Melalui CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih.
"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360 derajat," ujar Tandra.
"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.
Saksikan Live DetikPagi :
Legislator Ungkap Modus Baru Narkoba di Lapas: Komunikasi Lewat CCTV
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas. Ia menyebut komunikasi pendistribusian narkoba pakai CCTV. [424] url asal
#narkoba #lapas #komisi-iii-dpr #bnn #portugis #marthinus-hukom #politik #sabu-sabu #kepala-bnn-marthinus-hukom #indonesia #narapidana #golkar #partai-golkar #dpr #polda #darurat-narkoba #komisi-iii-dpr-ri-fraksi-golk
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas. Ia menyebut saat ini ditemukan komunikasi pendistribusian narkoba menggunakan CCTV lewat jaringan WiFi.
Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Marthinus Hukom.
"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.
Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.
Adapun lewat CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih betul.
"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360°," ujar Tandra.
"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.
Ia menegaskan jika RI sudah diberi label darurat narkoba maka unsur pemerintah harus bergerak dengan cepat. Politikus Partai Golkar ini menyinggung terkait Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kemudian kita darurat narkoba, maka kita butuh perintah dari presiden untuk bagaimana kita memberantas, salah satu Asta Cita presiden adalah memberantas narkoba dan apa yang dikatakan oleh Pak Suding tadi betul dalam sejarah bangsa China itu dipermalukan luar biasa ya, harus menyewakan Hong Kong 100 tahun, yang Portugis itu Makau 100 tahun ya kan, itu jadi kembali ke situ," ujar Tandra.
Tandra menyebut penanganan narkoba juga mesti melihat arah politik Tanah Air. Ia menekankan perlu adanya hukuman berat bagi bandar narkoba supaya takut untuk mendistribusikan barang tersebut di RI.
"Kita harus menangkap arah para politik hukum kita ke depan dengan berlakunya KUHP baru, di mana kebijakan penahanan itu mulai diperlonggar, maka ini sesuatu ancaman bahaya yang lebih besar," kata Tandra.
"Misalnya pidana mati itu menjadi pidana bersyarat, orang nggak takut lagi ya, sudah datang ditangkap bawa 1 ton sabu-sabu ditangkap hukum mati kan diberi waktu 10 tahun, kebijakannya kalau dia baik bisa dirubah, ini semua harus menjadi suatu antisipasi kita ke depan," imbuhnya.
(dwr/maa)
Kepala BNN bertemu Menteri HAM bahas penegakan hukum dan ganja
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai guna membahas penegakan hukum, dan ... [256] url asal
#pertemuan-kepala-bnn-menteri-ham #kepala-bnn #menteri-ham #penegakan-hukum-narkotika #legalisasi-ganja #legalisasi-kratom
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai guna membahas penegakan hukum, dan legalisasi ganja.
“Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia,” ujar Hukom usai bertemu dengan Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.
“Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM,” katanya.
Untuk legalisasi ganja, dia menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dibahas bersamaan dengan tanaman kratom.
“Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut,” jelasnya.
Oleh sebab itu, isu tersebut dibahas guna mendengar pandangan Menteri HAM dan kaitannya dengan hak asasi.
Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia.
“Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa,” kata Pigai menjelaskan.
Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
BNN: Oknum aparat penegak hukum yang terlibat peredaran akan ditindak
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan bahwa semua oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ... [276] url asal
#kepala-bnn #komjen-pol-marthinus-hukom #pemberantasan-narkoba #tangkap-oknum-terlibat #tindak-tegas-oknum #peredaran-narkoba
Jakarta (ANTARA) -
Ia menegaskan BNN terus berupaya untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia dari target peredaran narkoba yang dilakukan pihak luar atau yang ada di dalam negeri, sehingga jika ada oknum penegak hukum yang terlibat maka lembaga itu akan menindak tegas serta tidak memperlakukannya dengan istimewa.
"Kami tidak akan menoleransi oknum BNN yang terlibat, begitu juga dengan oknum aparat penegak hukum lainnya," kata Marthinus di Jakarta, Kamis, dalam konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus peredaran narkoba yang ada di sejumlah provinsi di Indonesia.
Ia mengatakan semua pihak harus berkomitmen penuh dalam pemberantasan narkoba, sehingga masalah serius itu bisa ditanggulangi atau bahkan dihilangkan dari dalam negeri.
Untuk itu, kata Marthinus, siapa pun yang terlibat, baik masyarakat maupun penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, atau justru dari internal BNN, semuanya tidak ada yang dilindungi.
"Kami juga pernah menangkap serta melaporkan anggota BNN yang terlibat dan tidak ada upaya untuk melindungi agar dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar jenderal bintang tiga Polri asal Maluku itu.
Marthinus mengatakan BNN senantiasa bersinergi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencegah maupun memberantas peredaran barang haram itu.
Hal itu juga sesuai dengan salah satu misi dalam Astacita atau delapan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045, yakni memperkuat sinergi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
"Oleh sebab itu, selama saya menjadi Kepala BNN, kami tidak akan kendor untuk mengejar para bandar dengan segala keterbatasan yang ada," kata dia dengan nada lantang.
Agus Andrianto: Korban penyalahgunaan narkoba harus dapat rehabilitasi
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang ... [295] url asal
#menteri-imigrasi-dan-pemasyarakatan #agus-andrianto #agus-kunjungi-lapas #lapas-kelas-i-cipinang #kepala-bnn-ri
Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang
Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang (UU), sehingga permasalahan kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa dihindari.
"Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang," kata Agus saat kunjungan kerja dengan agenda pengecekan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta, Selasa.
Menurut Agus, semua pihak harus bekerja sama agar yang dihukum benar-benar orang yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga yang murni menjadi korban penyalahgunaan bisa diberikan rehabilitasi sesuai peraturan yang berlaku.
Sebab, aktivitas gelap itu merusak dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa, sehingga penguatan kerja sama harus dilakukan semua pemangku kepentingan, khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.
"Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap keselamatan dan pelindungan kepada warga negara Indonesia. Beliau menghendaki jangan sampai banyak warga negara yang menjadi korban kejahatan narkotika," ujar mantan Wakapolri tersebut.
Agus juga berbincang dengan sejumlah warga binaan untuk menanyakan tentang kondisi di lapas tersebut.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024