JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan pengajuan hak paten tertinggi di dunia.

Supratman menyebutkan, jumlah hak paten yang diajukan oleh Indonesia bahkan melampaui Amerika Serikat dan China yang dikenal sebagai negara besar di bidang industri.

"Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran, baik itu paten maupun merek. Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, dan negara-negara industri," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman membeberkan, lima negara di dunia dengan jumlah permohonan hak paten tertinggi adalah Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (375), dan Korea Selatan (178).

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dalam mendaftarkan mereknya.

"Ini berita yang sangat baik ya. Dan itu bisa diakses, teman-teman bisa mengakses untuk mendapatkan bukti bahwa Indonesia mengalahkan yang lain," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Supratman mengatakan, kementeriannya terus melakukan inovasi agar layanan perpanjangan merek dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

"Inovasi Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP merek) mempersingkat waktu layanan dari berhari-hari menjadi hanya sekitar 10 menit," ucap dia.

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan capaian kinerja untuk triwulan 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengajukan hak paten di dunia.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman dalam paparannya di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara besar lain, seperti Amerika dan China. Supratman menyebut hal itu sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri," sebutnya.

Kemenkum, sebut Supratman, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan itu terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.

Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah hingga Maret 2025. Capaian harmonisasi ditargetkan dipercepat dengan adanya aplikasi e-Harmonisasi.

"E-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Supratman.

(ial/whn)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR.

"Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen.

"Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standingnya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang," kata Supratman.

Supratman yang merupakan politisi Partai Gerindra itu juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang disahkan nantinya oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan berubah dari draf yang telah disetujui DPR pada Kamis (20/3) lalu.

“Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” kata Supratman saat ditemui usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dia juga memastikan kekhawatiran akan bangkitnya dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, Rancangan UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” kata dia.

Saat ini, imbuh Supratman, draf RUU TNI yang akan disahkan sudah ada di meja Presiden. Menurut dia, Presiden belum meneken RUU TNI sejak disetujui DPR hingga kini karena mengingat banyaknya tugas yang lain.

“Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang, semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak, ya. Bukan hanya satu,” ujarnya.

Menkum juga menjelaskan bahwa pengundangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

“Sejak revisi UU tentang [Pembentukan] Peraturan Perundang-undangan yang terakhir, untuk pengundangan UU itu sudah bukan di Kementerian Hukum. Pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara,” ucap dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3), telah menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan, sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kedua, Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yaitu pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengancam menyeret perusahaan asal Eropa, Navayo International AG ke pengadilan Indonesia dalam kasus dugaan korupsi.

Yusril mengatakan berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pekerjaan yang dilakukan Navayo terkait penyewaan satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT baru Rp1,9 miliar dari total kontrak Rp306 miliar.

Hal tersebut disampaikan Yusril dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertahanan RI, Kamis (20/3), merespons ancaman penyitaan aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris sebagai bentuk eksekusi putusan arbitrase oleh Navayo.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ujarnya.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan satu upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril melanjutkan.

Navayo International AG adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di Eschen, Liechtenstein. Pada tahun 2015, Kemhan RI berencana membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) untuk mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur yang kosong setelah Satelit Garuda-1 tidak berfungsi.

Untuk itu, Kemhan menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan, termasuk Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel dan Telesat, dalam kurun waktu 2015-2016.

Akibat anggaran tidak tersedia, proyek Satkomhan tidak dapat dilanjutkan, dan Kemhan tidak memenuhi kewajibannya kepada Navayo sesuai kontrak.

Pada 22 November 2018, Navayo mengajukan gugatan di ICC Singapura senilai US$23,4 juta. Pada 22 April 2021, ICC Singapura memutuskan bahwa Kemhan RI wajib membayar US$16 juta kepada Navayo beserta biaya arbitrase. Jika tidak dipenuhi, aset Indonesia di Prancis berpotensi disita sebagai bentuk eksekusi putusan arbitrase.

Guna mencegah dampak lebih luas, terang Yusril, pemerintah menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Dia pun mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak internasional dengan memastikan konsultasi terlebih dahulu dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum guna menghindari kasus serupa hingga melibatkan Pengadilan Internasional.

Selain itu, untuk memastikan penyelesaian kasus ini berjalan efektif, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli.

"Penyelesaian yang transparan, adil, serta berlandaskan prinsip hukum yang kuat menjadi prioritas utama dalam menghadapi kasus Navayo," ucap Yusril.

Kupang -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berencana mengajak Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk melihat langsung kondisi masyarakat di NTT terkait persoalan ini.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan beliau akan saya ajak ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi langsung di sini," katanya.

Menurut Rudi, kasus TPPO di NTT saat ini semakin masif, tetapi penanganannya belum optimal karena tidak dilakukan secara komprehensif.

"NTT saat ini rawan untuk kasus TPPO dan yang ditangani selama ini hanya di ujungnya saja. Jadi, tidak komprehensif dalam artian kalau kita hanya menunggu tindakan hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Rudi mengungkapkan persoalan TPPO telah dibahas dalam pertemuan antara Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi serta pemerhati pekerja migran Indonesia. Pembahasan ini bertujuan merancang program kerja sama dengan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi persoalan TPPO secara menyeluruh.

"Saya sudah rapat juga dengan Kementerian Imigrasi sebelumnya, dan juga dengan pemerhati pekerja migran Indonesia untuk merancang program bagaimana duduk bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di NTT dalam mengatasi persoalan TPPO," ujarnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara. Namun, yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta keterampilan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Untuk pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia. Kita tidak bisa melarang seseorang atau warga NTT untuk bekerja di luar negeri, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan pelatihan dasar seperti bahasa, keterampilan, dan lainnya," pungkasnya.

Rudi juga menyoroti perlunya pemerintah daerah mengetahui secara jelas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di masing-masing daerah.

"Kenapa demikian? Agar tidak ada lagi lembaga PJTI yang bekerja tidak transparan. Karena ini berkaitan dengan hak hidup seseorang, hak pendapatan, serta hak jaminan sosial dan kesehatan di negara lain," tegasnya.

Selain kasus TPPO, Rudi turut menyoroti belum adanya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (HAM) di NTT. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu program yang tengah dibahas di tingkat kementerian.

"Berkaitan dengan Kementerian HAM di wilayah NTT yang belum ada, ini menjadi program Pak Menteri. Jadi, ini merupakan kementerian baru yang membutuhkan struktur, dan saat ini sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi kehadiran Kanwil HAM di NTT.

"Kami sudah bertemu beliau dan Pak Gubernur NTT yang baru siap untuk bekerja sama memfasilitasi semua hal, termasuk Kanwil HAM itu sendiri di NTT," lanjut Rudi.

(dpw/dpw)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukummenyoroti kasus merek Arc’teryx asal Kanada yang diduga dibajak oleh perusahaan China. Adapun, merek tersebut sebenarnya berasal dari Kanada, karena tidak terdaftar di Indonesia, maka tak dapat perlindungan hukum.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Hermansyah Siregar mengatakan prinsip perlindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Dengan mendaftarkan merek, pemilik akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah di Indonesia.

“Karena perusahaan asal Kanada tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka perusahaan asal China yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran pada tahun 2019 berhak atas merek tersebut di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (25/2/2025).

Dilanjutkan Hermansyah, mekanisme yang tersedia di Indonesia untuk mencegaj pendaftaran merek oleh pihak yang tak berhak adalah melalui prosedur keberatan yang dapat diajukan oleh pihak berkepentingan selama masa publikasi berlangsung.

Akan tetapi, sebutnya, dalam kasus Arc’teryx ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan saat pendaftaran merek berlangsung. Saat ini pun, Arc’teryx pusat (Kanada) tidak dapat lagi mengajukan keberatan karena masa publikasi telah usai.

“Namun, perusahaan masih memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Hingga saat ini, DJKI belum menerima keberatan atau aduan resmi dari pihak Arc’teryx terkait kepemilikan merek tersebut di Indonesia,” jelasnya.

Hermansyah menekankan dalam kasus ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek. Sebab itu, langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di lain sisi, dia juga menjelaskan adanya kans Arc’teryx pusat memperoleh kembali hak atas mereknya di Indonesia. Hal ini dapat terjadi bila gugatan pembatalan yang diajukan di Pengadilan Niaga dikabulkan.

“Kami menekankan bahwa prinsip pelindungan merek adalah teritorial danfirst to file. Pemilik merek asing harus segera mendaftarkan mereknya di Indonesia jika ingin berusaha di sini,” tegasnya.

Lebih jauh, Hermansyah menuturkan bagi pemilik merek yang merasa mereknya ditiru atau diplagiasi oleh pihak lain, dapat mengadukan ke DJKI di laman pengaduan.dgip.go.id untuk dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan pendampingan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah musisi seperti Ariel NOAH, Armand Maulana, Bunga Citra Lestari (BCL), hingga Kunto Aji, mendatangi Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait sistem royalti musik, termasuk tentang Undang Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Hal ini menyusul adanya kasus mengenai royalti musik antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

“Seperti yang tadi Pak Menteri bilang, kami ke sini karena keresahan yang terjadi di ekosistem musik saat ini. Kita semua kompak berpikir, ‘Wah, sepertinya kita harus ke pemerintah deh,’ paling tidak memberikan masukan dari sudut pandang penyanyi,” kata Armand saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Armand menambahkan, diskusi ini juga bertujuan untuk memberikan masukan.

“Pak Menteri tadi bilang, bukan hanya penyanyi yang hadir, tetapi juga pencipta lagu dan promotor. Kami di sini hanya ingin memberikan masukan dari sudut pandang kami,” tutur Armand.

Dalam kesempatan yang sama, Ariel NOAH mengungkapkan, kedatangan mereka dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari organisasi VISI (Vibrasi Suara Indonesia).

Ia berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan royalti musik yang selama ini dianggap masih memiliki banyak kendala.

“Kami dari VISI mewakili suara para penyanyi. Dalam hal ini, kami ingin agar yang berwenang mengurus persoalan ini. Jadi, negara hadir untuk menengahi,” ungkap Ariel.

Senada dengan Ariel, Bunga Citra Lestari juga menekankan pentingnya mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

“Yang pasti, kami semua sudah berdiskusi. Kami dari VISI, para penyanyi, ingin segera ada solusi agar ekosistem musik bisa berjalan dengan baik dan adil untuk semua pihak,” ujar BCL.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat perselisihan dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

KOMPAS.com - Penyanyi Agnez Mo mendatangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) buntut kisruh royalti lagu antara dirinya dengan pencipta lagu, Ari Bias.

Agnez Mo yang diketahui pulang ke Indonesia setelah kasusnya dengan Ari Bias terkait kisruh royalti Lagu ‘Bilang Saja’ senilai Rp 1,5 miliar ramai jadi perbincangan pun telah buka suara.

Setelah melakukan klarifikasi melalui tayangan podcast dengan Deddy Corbuzier, Agnez juga sengaja menyambangi Kementrian Hukum untuk bertemu Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di kantornya.

Saat menyambangi Kementerian Hukum, Agnez Mo tampak datang dengan setelan jas hitam, kemeja putih dan dasi hitam, dengan rambut terikat rapi.

Langkah yang ditempuh Agnez Mo hingga sengaja datang ke Kementerian Hukum ternyata bukan tanpa alasan, namun ada sesuatu yang ingin ia bahas.

Agnez Mo Bahas UU Hak Cipta Saat Bertemu Menteri Hukum

Dilansir dari Kompas.com, tujuan Agnez Mo datang ke Kementerian Hukum adalah untuk berdiskusi bertemu Andi Agtas di kantornya.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu,” kata Agnez dalam jumpa pers, di Kemenkumham, kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga mengungkap tujuan diskusi tersebut adalah untuk belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta, terutama karena saat ini ada kasus hukum yang menjeratnya.

“Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” ujar Agnez Mo.

Selain itu, ia menyadari bahwa kasusnya dengan Ari Bias membuat beberapa musisi dan penyanyi kebingungan jalani Undang-undang yang berlaku.

"Tapi sayangnya mungkin karena kasus yang semua tau jadi ada kebingungan bukan untuk saya aja tapi penyanyi dan pencipta lagu lain di Indonesia," ungkap Agnez Mo.
Ia mengaku menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan terkait berita-berita yang beredar.

"Oleh karena itu kayaknya bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama duduk dan dengar terus dari hukum ya, kita kadang cuman bisa dengar dan liat headline di UU tapi ternyata (isinya) gak seperti ini," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agnez mo juga mengaku berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Klarifikasi Agnez Mo Terkait Pembayaran Royalti Lagu

Sebelumnya, dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier, Agnez Mo mengaku bahwa dirinya tidak pernah dihubungi langsung oleh pihak Ari Bias terkait izin penggunaan lagu.

"Gue enggak dihubungi secara langsung, kan gue juga pas pertama kali ketemu (Ari Bias) I was sixteen years old (usia masih 16 tahun)," kata Agnez Mo, seperti yang dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Terkait pembayaran royalti lagu, Agnez Mo juga menyampaikan bahwa sejak awal kariernya, izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti sudah ditangani oleh pihak penyelenggara acara.

“Jadi gini, pertanyaannya kan tadi soal izin, nah mekanisme izin itu seperti apa, sedangkan gue sudah jalanin ribuan show, dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu dibayar sama penyelenggara,” tambah Agnez Mo.

Kasus Gugatan Royalti Ari Bias Terhadap Agnez Mo

Kasus ini bermula ketika Ari Bias mengajukan gugatan terhadap Agnez Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait lagu "Bilang Saja" yang dibawakan tanpa izin dalam tiga acara pada tahun 2023.

Pengadilan memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin pada 30 Januari 2025.

Lagu tersebut dinyanyikan dalam tiga konser yang berlangsung di Surabaya pada 25 Mei 2023, Bandung pada 27 Mei 2023, dan Jakarta pada 26 Mei 2023.

Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Buntut Kasus dengan Ari Bias, Agnez Mo Sambangi Kementerian Hukum” dan "Kisruh Lagu ‘Bilang Saja’, Agnez Mo Ungkap Siapa yang Selama Ini Membayar Royalti Lagunya".