JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

Bandung -

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

(ral/mso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM (KemenHAM) RI Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat pengungsi Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, untuk merancang solusi yang konkrit.

“Saya ditugaskan Menteri HAM untuk melihat langsung kondisi para pengungsi dan mendengar harapan mereka,” katanya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis

ebelumnya, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo mengunjungi pengungsi Nduga di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada pekan lalu.

Dalam kunjungan itu Nicholay Aprilindo didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tokoh intelektual Samuel Tabuni, serta pegiat HAM Theo Hesegem dan Raga Kogoya.

Nicholay mengatakan tujuan utama kunjungan ini adalah memperkuat pemahaman dan mendengar langsung kebutuhan pengungsi yang sejak 2018 meninggalkan distrik dan kampung mereka akibat konflik.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay meninjau aktivitas pendidikan anak-anak pengungsi, mendengar kebutuhan mereka, termasuk kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, ruang guru, gedung sekolah, dan sarana pendukung lainnya.

Dia juga mengunjungi pasar baru Kota Kenyam untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan memahami kebutuhan dasar yang mendesak.

Sementara itu Wakil Bupati Nduga Yoas Beon memberikan apresiasi atas kunjungan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo dalam memberikan peluang untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pihaknya berencana mendata seluruh pengungsi dari 14 distrik dan beberapa pengungsi yang ada di beberapa wilayah tetangga untuk mendapatkan data yang valid, yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian HAM.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM juga menjajaki peluang rekonsiliasi damai bagi masyarakat Papua, khususnya pengungsi Nduga.

“Masukan dari berbagai tokoh akan saya sampaikan ke Menteri untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga,” ujar Nicholayi.

Menurut dia, kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi pengungsi Nduga, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar dan peluang rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

(wip/yum)

Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) membahas secara detail upaya dan sistem pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan tujuan kedatangannya ke Papua Barat Daya adalah untuk memastikan proses penanganan pengungsi di Maybrat kembali ke kampung mereka berjalan maksimal.

"Saya sudah banyak mendengar informasi detail tentang penanganan pengembalian pengungsi, saya kira sudah cukup jelas penanganannya," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Kehadiran Kementerian HAM ini, katanya, untuk mendengar dan melihat secara langsung kondisi terkini penanganan pengembalian pengungsi di Maybrat.

"Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik," ucapnya.

Hanya saja, kata dia, sejumlah kendala yang menjadi penghambat proses pemulangan pengungsi di beberapa kampung hingga saat ini masih belum berjalan.

Kendala itu akan menjadi catatan penting baginya untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait guna mendukung proses penanganan pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

"Kendala mengenai akses jalan yang belum memadai, itu nanti jadi perhatian kami untuk disampaikan kepada kementerian terkait," ujarnya.

Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Salossa mengatakan rapat bersama Kementerian HAM ini bagian penting untuk bersinergi dalam menangani persoalan yang menjadi kendala pemulangan pengungsi di Kabupaten Maybrat.

"Kendatipun demikian, kami sudah berupaya sejak 2021 untuk memulangkan pengungsi kembali ke kampung halamannya," ucapnya.

Dia menyebutkan dari sekitar 6.000 orang pengungsi di lima distrik yakni Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan, sebanyak 1.400 pengungsi dari 172 kepala keluarga sudah balik ke Distrik Aifat Selatan.

"Aktivitas masyarakat, layanan kesehatan dan pendidikan sudah berjalan seperti biasa," bebernya.

Kemudian, pemerintah setempat pun tengah berupaya melakukan pemulangan terhadap pengungsi ke Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur.

Sementara yang belum sama sekali adalah Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan. Kendalanya adalah akses jalan yang belum tersambung sehingga menjadi masalah utama dalam proses pemulangan para pengungsi.

"Jalan dari Susumuk Kabupaten Maybrat tembus ke Kabupaten Bintuni adalah ruas jalan trans nasional. Ruas jalan ini belum dibangun secara baik sehingga kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah pusat," harapnya.

Pembangunan jalan itu, kata dia, juga menyangkut pelayanan kemanusiaan dari pemerintah daerah terhadap empat distrik pedalaman yakni Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur Selatan.

"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan akses jalan ini guna mendukung pelayanan dan juga pemulangan pengungsi," harapnya.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat telah berupaya untuk melakukan upaya pemulangan pengungsi ke empat distrik itu. Upaya ini untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Maybrat yang menginginkan wilayah itu aman, sehingga pelayanan dasar masyarakat di 24 distrik dan 259 kampung dan satu lurah bisa berjalan optimal.

Dia mengakui bahwa terkait data pengungsi, pemerintah daerah masih belum menentukan data pasti tentang pengungsi di lima distrik itu, karena pengungsi yang sudah kembali ke kampung halaman, keluar lagi dari kampung dan tersebar di beberapa wilayah seperti Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

"Karena mereka ikut bersama anaknya di wilayah itu untuk bersekolah, sehingga sulit bagi kita menentukan data yang pasti," ucapnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNews.id – Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelesaian terkait kisruh UD Sentosa Seal disarankan sebaiknya dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi antara pekerja dan pemberi kerja.  

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Jawa Timur (Jatim), Toar Re Mangaribi mengatakan, diperlukan bukti autentik, seperti surat atau nota serah terima ijazah untuk menguatkan laporan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. 

"Ya pelanggaran (HAM)," ujar Toar, Selasa (22/4/2025).

Dia juga menekankan, perusahaan maupun pekerja memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga solusi terbaik harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.  

"Sebaiknya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu," katanya.

Diketahui, kisruh penahanan ijazah menjadi perhatian publik setelah viralnya laporan beberapa pekerja terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 

Pemilik perusahaan, Diana, telah dipanggil untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya serta klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Jatim. Namun, Diana membantah adanya praktik penahanan ijazah.  

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga turut turun tangan dalam kasus ini. Dia telah bertemu dengan pihak UD Sentosa Seal, namun tidak menemukan kesepakatan. 

Sebagai langkah antisipasi, Khofifah meminta Disnakertrans Jatim serta Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk berkoordinasi untuk memfasilitasi penerbitan ulang salinan ijazah bagi pekerja yang terdampak.  

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendampingi para pekerja yang ijazahnya diduga ditahan oleh perusahaan untuk melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penyegelan terhadap PT Sentosa Seal yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya.  

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta -

Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) kemarin. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, dilihat Rabu, (16/4/2025).

KemenHAM segera memanggil pihak Taman Safari untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Tony mengatakan pada 1997 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

"Jadi nggak benar itu hanya, apa, suatu difitnahkan seperti itu. Nah itu kan akan kita klarifikasi juga," ucapnya.

Taman Safari Disomasi-Diminta Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Tony mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapakali somasi dari eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Tony menyebut, eks pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga Rp 3,5 Milyar.

"Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya (somasi) ke Taman Safari, ya itu lah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi (minta) Rp 3,5 M gitu ya," kata Tony dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihak kuasa hukum eks pemain OCI sempat mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 Milyar. Namun eks pemain OCI kembali mengirim somasi melalui kuasa hukum yang berbeda dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp 3,5 Milyar.

"Oktober apa Januari (menerima somasi). Saya tahunya dua kali lah (somasi). Itu yang buat somasi itu kan jelas pengacara, pertama (nuntut) Rp 1,5 M (Milyar), somasi dia, kedua pengacaranya lain tuh (nuntut) Rp 3,5 M," kata Tony.

Taman Safari Ungkap Asal-usul Pemain OCI

Tony Sumampouw mengungkap asal-usul eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia menyebut sebagian dari mereka merupakan anak-anak yang dirawat di panti asuhan sejak usia dini.

Tony awalnya menceritakan eks pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan ke Komnas HAM pada 1997. Dalam prosesnya, Komnas HAM memberi rekomendasi, yang salah satunya membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua eks pemain sirkus yang melapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut itu Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu, dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era '97-98)," kata Tony, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya, 'Itu kan dulu kita yang cari di Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lanjutnya.

Tony menyebut eks pemain sirkus awalnya diasuh di panti asuhan sejak bayi. Pada usia 6-7 tahun, mereka baru kemudian dikenalkan dunia sirkus.

"Waktu dibikin rekomendasi itu saya ketemu Pak Baharuddin Lopa (eks anggota Komnas HAM), kemudian timnya mencari asal usul anak-anak itu. Setelah itu anak-anak itu dinasihati oleh Pak Baharudin Lopa, menyatakan 'eh kamu orang harus sadar, jangan terpengaruh dengan omongan pihak ketiga'," kata Tony.

"Seharusnya kamu orang bersyukur ada yang membesarkan dari bayi, ada yang mengasuh sampai kamu 5-6 tahun, terus ikut latihan sirkus itu sudah luar biasa. Kamu juga disekolahin meskipun gurunya di sirkus," lanjutnya.

Simak Video: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus

(dek/dhn)

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay melakukan kunjungan ini ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, kemudian ada juga Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni. Mereka meminta masalah mengenai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Nicholay mengatakan KemenHAM mendorong solusi terbaik masalah Papua saat ini adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dia meminta semua pihak menyetop aksi kekerasan.

"Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian," kata Nicholay di sela-sela pertemuan dengan pengungsi di Kenyam seperti keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/4/2025).

Nicholay mengatakan kehadirannya di Nduga kali ini utamanya adalah misi kemanusiaan. Dia ingin memastikan masalah di tanah Papua ini bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian.

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu," kata Nicholay.

Dia menilai masalah Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Dia meyakini dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

"Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mengaku mendapat banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian 'rasa aman' bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ucap Nicholay.

Lebih lanjut, dia juga memastikan negara benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Dia meyakini pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian di Papua.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," katanya.

"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.

Terakhir, Nicholay memastikan temuan kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk Kementerian HAM mencarikan solusi untuk masalah aksi kekerasan di Papua. Dia menginginkan keadilan bagi Tanah Papua.

"Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting," pungkas Nicholay.

Nicholay mengatakan saat ini pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di banyak wilayah seperti Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua menantikan kebijakan negara yang holistik agar mereka bisa kembali dan menjalankan hidup dengan normal kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat mengharapkan agar hak mendapatkan pendidikan bagi Anak-anak, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik lainnya bagi warga pengungsi Nduga yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi kembali

Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua pada umumnya.

Simak juga Video: Polisi Klaim Kuasai Nduga Pegunungan, Dipastikan Sudah Aman

(zap/dhn)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penyelesaian konflik di Papua dituntaskan lewat cara yang mengutamakan kemanusiaan. Kementerian HAM menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam rangka perdamaian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Kamis (17/4/2025). Disana Nicholay mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.

"Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik," kata Nicholay dalam keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Nicholay menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu mesti diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini permasalahan itu perlahan membaik lewat rekonsiliasi dan perdamaian agar tercipta keamanan.

"Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak," ujar Nicholay.

Nicholay memperoleh berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Nduga. Salah satu yang paling banyak disampaikan pengungsi ialah kepastian terhadap rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ujar Nicholay.

Nicholay menekankan negara harus benar-benar hadir di Nduga demi menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tulus membantu masyarakat.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," ucap Nicholay.

Selain itu itu, Nicholay mengedepankan pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Tujuannya supaya rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.

Nicholay mengatakan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Kementerian HAM guna mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga.

“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ucap Nicholay.

JAKARTA - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) Nicholay Aprilindo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Dia menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Dalam kesempatan itu, Nicholay ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni, kelompok masyarakat adat dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. ?Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian,? kata Nicholay dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

?Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,? sambungnya.



Dia mengatakan, permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Diharapkan, masalah Papua bisa perlahan membaik dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

?Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,? imbuhnya.

Nicholay mendapatkan banyak temuan dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Temuan itu akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. ?Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,? ucap Nicholay.

Dia pun menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat.

?Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,? katanya.

Dia juga menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. ?Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,? tegasnya.

Dia melanjutkan, apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari kebijakan solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya.

?Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,? pungkasnya.