Saya mengajak semua insan kreatif agar terus berkarya dan berinovasi, tetapi jangan lupa untuk melindungi karyanya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pendaftaran merek di Indonesia dapat dituntaskan dalam waktu paling lama enam bulan, lebih cepat dari Amerika Serikat (AS), China, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

“Indonesia telah sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam hal waktu pendaftaran merek. AS dan China sekitar 12 bulan, Korea Selatan tujuh bulan, Jepang empat–tujuh bulan, dan Singapura sekitar sembilan bulan,” kata Supratman dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, saat ini tidak ada lagi tunggakan pendaftaran merek dan Kemenkum telah memenuhi target waktu pelayanan maksimal enam bulan. Oleh sebab itu, ia menyebut Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara maju lainnya.

Selain jangka waktu, biaya pendaftaran merek di Indonesia juga lebih murah dibandingkan negara-negara tersebut. Indonesia memasang tarif Rp1,8 juta untuk pendaftar umum dan Rp500 ribu bagi UMKM, sementara AS memasang tarif Rp8,2 juta, Jepang Rp4,7 juta, Singapura Rp4,6 juta, China Rp4,4 juta, dan Korea Selatan Rp2,3 juta.

Supratman menyebut penetapan jangka waktu dan biaya pendaftaran merek yang terjangkau menjadi motivasi bagi masyarakat dan UMKM untuk segera memberikan perlindungan hukum bagi karyanya. Pasalnya, pada tiga bulan pertama (triwulan I) tahun 2025, Kemenkum telah mencatat 29.773 pendaftaran merek.

Dengan adanya batas waktu maksimal enam bulan dengan penetapan tarif yang jelas, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kepastian hukum. Kemenkum berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan merek yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat.

“Saya mengajak semua insan kreatif agar terus berkarya dan berinovasi, tetapi jangan lupa untuk melindungi karyanya,” ujarnya.

Kemenkum, imbuh dia, telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya, transformasi digital untuk memudahkan akses masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Di bidang pendaftaran merek, Kemenkum telah melakukan penyesuaian pola kerja pemeriksa merek dengan sistem flexible working arrangement (pengaturan kerja fleksibel)yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja bagi pegawai.

Pola kerja itu, kata Supratman, mencatatkan tren positif dengan terselesaikannya seluruh tunggakan merek, sehingga sudah tidak ada lagi tunggakan pada saat ini.

“Pemanfaatan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keseluruhan layanan di Kemenkum, termasuk pendaftaran merek. Proses layanan menjadi lebih mudah, dan masyarakat bisa mengakses layanan dari jarak jauh. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada Kemenkum,” demikian Supratman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

(amw/dhn)

Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa berdasarkan data Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), permohonan merek dan paten di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara industri lainnya.

“Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek, mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri,” kata Supratman saat Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa lima besar negara dengan permohonan paten terbanyak di dunia, antara lain, Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (375), dan Korea (178).

Sementara itu, lima besar negara dengan permohonan desain industri terbanyak di dunia adalah Indonesia (1.186), Jepang (254), China (88), Amerika Serikat (79), dan Korea (48).

“Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita, termasuk di dalamnya adalah paten maupun merek untuk bisa melakukan pendaftaran,” ucap Supratman.

Untuk itu, Menkum meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu untuk terus meningkatkan sosialisasi pendaftaran merek dan paten di Indonesia.

“Termasuk di antaranya menyangkut soal pendaftaran merek khusus UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” imbuh dia.

Di samping itu, Supratman memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan inovasi digital dalam layanan KI, termasuk di antaranya persetujuan otomatis pencatatan (POP).

Melalui inovasi POP, waktu layanan perpanjangan merek dapat dipersingkat dari yang sebelumnya berhari-hari menjadi hanya sekitar 10 menit. Adapun prosesnya, yaitu pemohon mengisi data, mengunggah dokumen, dan membayar biaya resmi. Sertifikat perpanjangan otomatis diterbitkan secara digital.

Inovasi POP juga diterapkan untuk anuitas paten, yakni biaya tahunan untuk mempertahankan hak paten. Dengan sistem ini, pemilik paten tidak lagi harus menunggu proses verifikasi manual.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari pemerintah berupaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos dari Singapura hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ubah paradigma hukum pidana Indonesia.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada tanggal 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan dari pada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kemenkum sebut penegakan hukum KI fokus pada layanan pengaduan

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. KPK: Pemerintah fokus pada proses ekstradisi Paulus Tannos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan saat ini tim kerja pemerintah masih fokus dalam upaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

Pihak KPK juga belum mengirimkan tim untuk menemui langsung Paulus Tannos karena masih fokus dalam proses ekstradisi tersebut.

"Apakah sudah ada kunjungan ke sana setelah proses penangkapan? Sampai saat ini belum ada. Karena dari pihak Indonesia, termasuk KPK, saat ini masih berusaha untuk memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses ekstradisi tersebut, sehingga fokusnya itu saja," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

4. Wamenkum sebut KUHP baru ubah paradigma hukum pidana RI

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Ia mengatakan paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana.

"Bukan saja saudara-saudara sekalian, saya pribadi pun kalau lihat ada pelaku kejahatan ditangkap, pasti yang ada di dalam benak itu dia bisa dihukum seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Itu paradigma yang kuno, paradigma zaman Hammurabi," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

5. Bea Cukai Batam selamatkan keuangan negara Rp87 miliar terkait narkoba

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba seberat 10,95 kg, yang bila dikonversi dapat menyelamatkan keuangan negara untuk keperluan rehabilitasi pecandu dan kesehatan senilai Rp87 miliar.

“Dari total barang bukti yang berhasil kami amankan bersama tim gabungan, bahwa barang bukti tersebut narkoba golongan satu jenis metamfetamin sebanyak 10,95 kg, tentunya kalau dikonversi bisa menyelamatkan generasi muda 55 ribu dan turut menghemat atau menyelamatkan dari keuangan negara apabila perlu biaya rehabilitasi untuk kesehatan sekitar Rp87 miliar,” kata Kepala KPU Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah di Batam, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Suharto menjelaskan ada tiga layanan yang terdapat pada penegakan hukum DJKI dalam upaya memberikan perlindungan untuk pemegang hak KI, yakni pengaduan pelanggaran KI, mediasi, dan penutupan situs.

Dia mengungkapkan pelaporan pelanggaran KI saat ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi pengaduan.dgip.go.id, dengan tujuan untuk mempermudah proses administratif bagi pelapor yang hendak melakukan pengaduan kasus atau pelanggaran KI.

Proses pengaduan dapat diproses maksimal 3 hari setelah pengadu mengajukan laporannya ke e-pengaduan. Sebelum aduan dapat diproses dan dilakukan investigasi, kata dia, pengadu harus memenuhi terlebih dahulu beberapa syarat yang sudah melalui klarifikasi.

Kemudian dalam layanan Penutupan Situs, Suharto menuturkan Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengeksekusian penutupan situs yang terindikasi melanggar KI.

"Tentunya penutupan situs ini telah melalui proses investigasi dan verifikasi terhadap laporan," ucap dia.

Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual seri pertama pada tahun 2025 digelar dengan tema Layanan Publik Direktorat Penegakan Hukum.

Acara tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang sistem pelayanan publik penegakan hukum KI di Indonesia serta berbagai tahapan yang perlu dilakukan dalam mengajukan pengaduan pelanggaran KI.

Dalam kesimpulannya, webinar kali ini mengingatkan pentingnya menjaga dan melindungi hak KI yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan melalui DJKI untuk mencegah pelanggaran KI yang dapat merugikan pemegang hak KI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu menyebutkan konsultan KI memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Peran mereka diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2023,” ujar Razilu dalam kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Razilu mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.059 konsultan KI di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam mendukung profesionalisme, pemerintah telah membentuk Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Ia menyebutkan para konsultan KI merupakan aktor penting dalam pembangunan ekosistem KI di Indonesia.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur bekerja sama mengoptimalkan peran konsultan KI melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap para konsultan KI semakin kompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan jumlah permohonan KI di Jawa Timur.

"Jawa Timur meskipun konsultan KI-nya tidak banyak, tapi pendaftar KI-nya terbanyak kedua di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar di Jawa Timur," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan pentingnya peran konsultan KI sebagai mitra strategis.

"Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI," ujar Haris dalam kesempatan yang sama.

Dia pun menyebutkan adanya kewenangan baru bagi kanwil berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengawasi praktik konsultan KI di daerah.

Menurut Haris, di Jawa Timur saat ini terdapat 43 konsultan KI yang diharapkan dapat bersinergi dengan kanwil dalam mendukung berbagai program strategis DJKI.

"Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen mempererat hubungan antara konsultan KI dan jajaran Kanwil," tuturnya.

DJKI berharap sinergi antara pemerintah dan konsultan KI melalui Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dapat terus diperkuat untuk mendukung inovasi, kreativitas, dan perlindungannya di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JOMBANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur meresmikan berdirinya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (21/1/2025).

Keberadaan Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng menjadi langkah awal dari pemerintah untuk menjaga karya-karya yang lahir di pesantren maupun hasil kreasi kalangan pesantren.

Pantauan Kompas.com, peresmian Klinik Kekayaan Intelektual yang dibuka di Pesantren Tebuireng diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Pesantren Tebuireng dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Haris Sukamto, selaku Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, serta oleh KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, selaku Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Usai penandatangan kerjasama, Gus Kikin bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Ir.Razilu, melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan, pesantren sebagai pusat ilmu selama ini telah menghasilkan banyak karya-karya intelektual.

Hanya saja, lanjut dia, tidak banyak karya-karya intelektual maupun hasil kreativitas dan inovasi pesantren yang terlindungi, karena tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Salah satu contohnya, ungkap Razilu, yakni nama paten ataupun merek dari Pesantren Tebuireng.

Meski sudah berdiri sejak 125 tahun lalu, nama Pesantren Tebuireng baru mendapatkan pengakuan sebagai kekayaan intelektual karena baru didaftarkan.

“Namanya adalah Pesantren Tebuireng. Walaupun pesantren ini sudah lahir sejak 125 tahun yang lalu, tapi ternyata belum didaftarkan."

"Untung segera didaftarkan dan ini punya nilai yang sangat besar,” kata Razilu di Pesantren Tebuireng, Selasa petang.

Dia menjelaskan, berbagai karya kekayaan intelektual yang lahir di pesantren perlu didaftarkan agar karya-karya yang dilahirkan mendapatkan perlindungan.

Karya-karya intelektual di pesantren, sebut Razilu, sebenarnya sangat banyak. Karya-karya tersebut antara lain berupa hak cipta, desain industri, kreasi seni, maupun merek.

“Ada banyak sekali macam produk dari pesantren, misalnya ada mars, himne. Seperti di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, mereka buat garam."

"Itu adalah produk dari pesantren,” ujar Razilu.

“Intinya adalah, seluruh karya intelektual manusia yang sudah bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, bisa dimintakan hak kekayaan intelektualnya,” lanjut dia.

Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kementerian Hukum yang melakukan terobosan strategis dalam melindungi karya-karya intelektual yang lahir di pesantren.

Ia mengungkapkan, dari masa ke masa, sangat banyak karya-karya intelektual yang lahir di pesantren. Namun, banyak dari karya-karya itu tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

“Karena memang di Pesantren itu sangat banyak karya-karya intelektual yang selama ini tidak didaftarkan,” kata Gus Kikin.

Menurut Gus Kikin, perkembangan zaman telah banyak mengubah pola pikir manusia.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap upaya pembajakan dan penyalahgunaan kekayaan intelektual pesantren.

“Zaman leluhur dulu, sifatnya kan ikhlas karena untuk masyarakat, ya dilepas begitu saja. Tetapi masalahnya, sekarang makin banyak orang yang kadang-kadang suka mengaku-ngaku (mengeklaim karya orang lain),” ujar dia.

Gus Kikin berharap, pendirian Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng maupun di pesantren-pesantren lain pada tahap berikutnya dapat mendorong banyak orang untuk berkarya tanpa rasa takut bakal disalahgunakan oleh pihak lain.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng memang didirikan guna menjaga dan melindungi semua hasil olah pikir, karya, maupun kreativitas di pesantren.

Keberadaan klinik juga menjadi kepanjangan tangan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dan Kantor Kementerian Hukum di Jakarta, sehingga setiap orang yang hendak mengurus kekayaan intelektual tidak perlu ke Jakarta.

“Bagi mereka yang telah menghasilkan hak cipta, tidak perlu datang ke Jakarta, mereka tinggal mendaftar melalui klinik ini."

"Para dosen misalnya, yang menghasilkan buku, karya ilmiah, mereka datang ke sini dan tidak perlu datang ke Jakarta karena semuanya berbasis digital, tidak ada lagi cara manual,” ujar dia.

JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Razilu mengatakan, tugas dan fungsi DJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual.

Dari produk atau kekayaan intelektual yang telah didaftarkan, kata Razilu, negara lantas memberikan perlindungannya apabila mendapatkan laporan adanya tindakan plagiat yang merugikan pemilik kekayaan intelektual.

"Mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual maka telah dilindungi dan perlu ditindak siapa saja yang melakukan pemalsuan. Itulah fungsi dari DJKI. Dari beberapa kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi oleh DJKI, salah satunya adalah merek," tuturnya, Senin (23/12/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Saidin mengatakan, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

"Merek menjadi komponen penting dalam sebuah bisnis karena menjadi tanda pengenal. Selain itu merek juga menjadi alat promosi sekaligus jaminan mutu produk bagi sebuah perusahaan. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), di mana syarat-syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21," terang Ok Saidin.

Merek perlu di daftarkan ke DJKI. Pendaftaran merek memiliki banyak manfaat, seperti menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Menurut dia, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan jasa sejenisnya.

?Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenisnya,? katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Hawin menambahkan, ada juga merek yang pendaftarannya bisa ditolak oleh DJKI. Salah satunya karena Merek yang didaftarkan memiliki itikad tidak baik.

?Karena misalnya merek itu pendaftarannya punya itikad tidak baik. Kemudian merek itu sama pada pokoknya dengan merek lain. Contohnya, kaso itu merek yang sudah terdaftar, tapi ada misalnya KasoMax. Itu jelas punya persamaan pada pokoknya dengan merek kaso. Nah, itu harus ditolak pendaftarannya,? jelas Hawin.

Hawin menambahkan, secara garis besar, pendaftaran merek berfungsi untuk melindungi merek dan mencegah perusahaan menderita kerugian finansial dan reputasi. Kendati demikian, hal itu tak bisa menjamin merek bisa terbebas dari pemalsuan, peniruan, pendomplengan atau klaim kepemilikan dari pihak lain. Karena pada faktanya, sering kali terjadi sengketa merek dagang yang sama atau mirip antara dua pihak.

KUPANG, iNewsSumba.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT), Silvester Sili Laba, memaparkan pencapaian kinerja tahun 2024 sekaligus membahas perubahan struktural yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM RI. Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (20/12/2024).

Silvester menjelaskan bahwa Kemenkumham kini dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Implikasi langsungnya, pada tahun 2025, nama Kanwil Kemenkumham NTT akan diubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum NTT.

Pada 2024, Kanwil Kemenkumham NTT mengelola anggaran sebesar Rp 230,19 miliar. Hingga 19 Desember 2024, sebesar 92,38 persen dari anggaran tersebut telah terealisasi untuk mendukung berbagai program pembangunan hukum dan HAM di wilayah tersebut.

Dalam memberikan akses hukum, Kanwil berhasil menangani 376 permohonan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dari total tersebut, 317 merupakan kasus litigasi, yang mencakup 43 kasus perdata dan 274 kasus pidana. Sementara itu, pada non-litigasi, ada 59 kegiatan yang melibatkan penyusunan dokumen hukum, mediasi, konsultasi, hingga penyuluhan hukum.

Kanwil juga memainkan peran penting dalam pengharmonisasian 145 produk hukum daerah, mencakup rancangan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) diwujudkan melalui pengurusan berbagai permohonan, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Di bidang administrasi hukum, Kanwil mencatat keberhasilan seperti pelantikan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan pengesahan sertifikat Apostille. Sebanyak 128 sertifikat Apostille dicetak sepanjang tahun, memperkuat layanan administrasi hukum internasional.

Kanwil juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui evaluasi kebijakan dan analisis strategi, seperti tinjauan terhadap peraturan tentang pendaftaran merek. Selain itu, analisis terkait tantangan lapas dalam menangani kasus pelarian narapidana turut menjadi perhatian utama.

"Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung transisi Kementerian Hukum dan HAM menuju format baru di tahun depan," ungkap Silvester.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih .

Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. "Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," katanya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, Razilu memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021-2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.