Istanbul (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mulai menghidupkan kembali wacana pembentukan dana moneter regional dan memperkuat keamanan keuangan kawasan, demikian disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Dalam wawancara dengan TV BRICS pada Jumat lalu, seperti dikutip The Star Daily, Anwar menegaskan bahwa ASEAN kini tengah bergerak aktif untuk melakukan transformasi, khususnya di bidang moneter, karena dinilai semakin mendesak.

“Salah satu contohnya adalah Chiang Mai Initiative (gagasan Chiang Mai), di mana bank-bank sentral di kawasan bekerja sama dan mendorong penggunaan mata uang lokal, seperti yang sedang berlangsung bersama Thailand, Indonesia, dan China" kata Anwar.

"Ketiganya menargetkan 20 persen transaksi perdagangan dilakukan dengan mata uang lokal -- yang nilainya mencapai miliaran dolar,” ujar Anwar. Ia menambahkan, hal itu menjadi langkah awal sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

“Meski dolar (Amerika Serikat) masih menjadi mata uang dominan secara global, kita setidaknya dapat menciptakan ruang perlindungan untuk memitigasi risiko dan melindungi kepentingan nasional,” katanya menambahkan.

Anwar juga menyinggung pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang akan digelar di Malaysia pada akhir bulan ini, yang menurutnya akan berfokus pada isu-isu ekonomi.

ASEAN adalah organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari 10 negara: Indonesia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Malaysia.

Malaysia memegang keketuaan bergilir ASEAN pada tahun 2025.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Penerbitan Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional.

Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi . ?Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,? kata Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino dalam FGD bertajuk Kajian Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Ia menyoroti bahwa salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.

?Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, Pertambangan, hingga Pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?? tegasnya.

Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah.

?Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,? ungkapnya.

Sadino mengingatkan jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. ?Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,? jelasnya.

Dia juga mengungkap bahwa data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, namun belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan.

"Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya.

Terkait satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya.

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Hanya saja, di sisi lain perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Agus mengharapkan pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. ?Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," katanya.

Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5/2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya.

?Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,? ungkap Setiyono.

Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurutnya, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional.

Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. ?Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,? jelasnya.

Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399.000 hektare telah diproses, dan sekitar 221.000 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216.000 hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75.000 hektare.

Jakarta -

Dua orang tahanan yang dititip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Ancol Baru Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kabur. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (6/5) malam.

"Info dari staf pengadilan tahanan ini kabur sekitar pukul 19.00 WIB," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara AKP Tommy Brian Hutomo dilansir Antara, Rabu (7/5/2025).

Dia mengatakan satu tahanan berhasil ditangkap petugas pengadilan di kawasan PN Jakarta Utara. Sedangkan satu tahanan lainnya masih dalam pengejaran.

"Kami bersama Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan personel mencari tahanan ini," katanya.

Tommy mengatakan untuk mencari keberadaan tahanan pihaknya juga mengerahkan drone. Tujuannya untuk memantau pergerakan pelaku dari udara.

Selain itu, personel polisi beserta petugas pengadilan juga menyisir rumah dan bangunan yang ada di kawasan tersebut.

"Kami terus melakukan pencarian keberadaan pelaku," katanya.

Menurut Tommy, tahanan ini kabur dari belakang pengadilan dan mereka melompati pagar yang ada di kawasan yang berada dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga mengetuk sebuah rumah yang berjarak seratus meter dari PN Jakarta Utara. Rumah bertingkat tiga itu digedor dan dipanjat petugas untuk mencari tahanan yang kabur.

Bahkan petugas memanjat atap dan mencari keberadaan tahanan menggunakan senter sebagai penerangan

"Rumah saya digedor-digedor, padahal saya sudah tutup warung. Di lantai satu saya tinggal dan di lantai dua kakak saya," demikian keterangan pemilik rumah.

Saksikan Live DetikPagi :

(zap/rfs)

JAKARTA - Penertiban kawasan hutan harus dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan kriteria kawasan hutan itu sendiri. Artinya harus ada pedoman tipologi kawasan hutan yang sudah ada penetapannya. Jika tidak memperhatikan sumber hukum sesuai status kawasan hutan yang telah ditetapkan dikhawatirkan akan mengganggu produksi dan produktivitas kebun sawit itu sendiri yang pada akhirnya produk dari Satgas Sawit akan menyimpan problem hukum berikutnya.

Pakar Hukum Kehutanan Dr. Sadino mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 terkait kawasan hutan dan Putusan MK No. 34/PUUIX/2011 yang melindungi hak atas tanah.

"Sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan," kata Sadino dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Lebih jauh, langkah penyitaan secara hukum sudah seharusnya mendasarkan pada aturan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berarti harus ada proses hukum. Aturan yang mendasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) tentu tidak sejalan dengan UU KUHAP itu sendiri.

Terkait penertiban kawasan hutan tentu pola penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 110A dan 110B UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang aturan dibawahnya sudah diatur dalam PP 24 tahun 2021.

Dia menjabarkan status kawasan hutan tentu acuannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunan lainnya. Selain itu juga berpedoman pada Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011.

"Juga pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 angka Perpres 5 tahun 2025. Disitu berarti yang sudah ada penetapan kawasan hutan yang berarti harus yang sudah dikukuhkan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU 41 tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1)," papar Dosen Universitas Al-Azhar Jakarta ini.

Lebih lanjut, Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ia menilai bahwa penyitaan harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan pada Perpres tersebut.

"Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi disitu pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan. Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan," jelasnya.

Sedangkan kriteria kawasan hutan harus juga memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya.

"Tentu jika negara hukum, Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan PP sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perpres tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi," tambah Sadino.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Tidak bisa diabaikan hanya karena klaim sepihak bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan," kata Sadino.

Menurutnya, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh Satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan juga kreditor.

Sadino mengingatkan bahwa prinsip hukum Presumtio Iustae Causa berlaku atas HGU dan hak atas tanah lainnya, yang berarti bahwa semua pihak wajib menghormati produk hukum yang sah hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. ?Satgas harus tunduk pada hukum dan tidak melampaui kewenangannya, apalagi menyentuh ranah yang menjadi tupoksi instansi lain,? tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja.

Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai oleh Menteri Pertahanan. Sejak Februari hingga pertengahan Maret 2025, Satgas sudah menyita dan menyegel 317 ribu hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah yang dinilai illegal.

Selain menggarap kawasan hutan lindung, Satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun. Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma.

Jakarta -

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

(ily/hns)

JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera mengeluarkan surat izin pelepasan kawasan hutan. Selanjutnya, pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit. ?Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,? kata Eugenia, Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya. Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun, ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih jauh, Eugenia menyoroti tentang pengurusan HGU lahan sawit yang terkesan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya. Dia meminta agar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi sawit secara legal, izin HGU-nya diteruskan dan tidak ditutup lahan sawitnya.

Namun, untuk pembukaan lahan sawit baru, Eugenia sepakat jika prosesnya dibuat sulit. ?Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya (lahan sawit yang sudah ada), kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, nggak apa-apa,? ungkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Karena jika ditutup, dampaknya akan mengganggu produksi kelapa sawit secara nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp 88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Dia meminta agar regulasi sawit dibuat seragam seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk memastikan jangan sampai ada perbedaan aturan sawit di masing-masing provinsi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di industri sawit.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan. Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Dia memberikan contoh penertiban ribuan hektare lahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah oleh Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan karena dianggap ilegal. Dia meminta pemerintah tidak hanya menyita dan menyegel kebun sawit tersebut, namun harus tetap mempertahankan kegiatan ekonomi dan keamanan kebun sawit tersebut tetap terjaga baik. ?Jangan sampai setelah disegel ditinggalkan sehingga terjadi penjarahan buah sawit misalnya. Harus tetap dijaga sehingga tidak merugikan kegiatan sawit di sana,? jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional. Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit.

Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus. Perusahaan sawit biasanya memiliki kebun sekaligus lengkap dengan pabrik pengolahannya yang berada di sekitar lahan sawitnya.

?Jadi bukan hanya buah sawitnya saja yang diperas jadi minyak sawit, ada cangkangnya ada batangnya semua bisa jadi duit istilahnya. Jadi jangan sekadar menyita kebun sawit untuk negara tetapi yang penting juga sitaan-sitaan ini harus bisa dikelola secara profesional,? tandasnya.

Sehingga pemerintah diminta tidak sembarangan dalam menunjuk perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan negara. Dia mewanti-wanti kebijakan pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor sawit. ?Jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalau misalkan pabrik itu tutup (karena tidak dikelola baik) dan kemudian menjadi lahan yang mangkrak, nah itu yang disayangkan. Kalau sampai para pekerja di-PHK gara-gara ini kan jadi masalah bagi negara juga,? jelasnya.

Terkait implementasi Perpres No 5 tahun 2025, Eugenia sepakat agar pemerintah membuat satu peta hasil penetapan kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditetapkan. ?Usulan satu peta itu dari dulu sudah banyak pakar pakar bilang, harus satu peta. Tapi tidak pernah dibuat,? ungkapnya. Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam menetapkan status legal dan legitimate suatu wilayah sebagai kawasan hutan.

Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai menteri pertahanan.

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan yang kini dilakukan pemerintah untuk dicapai dengan kepastian hukum sumber agraria bagi kelompok rentan seperti petani dan masyarakat hukum adat.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025 yang dipantau daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dalam forum agraria yang rencananya dihadiri 500 perwakilan dari 15 negara yang terdiri dari organisasi sipil, lembaga internasional dan perwakilan pemerintah itu akan memiliki "Indonesia Day".

Dalam pelaksanaan "Indonesia Day" sebagai rangkaian dari forum yang diadakan pada 17-21 Februari tersebut, kata dia, akan diangkat tema mendorong aksi bersama pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Di dalam 'Indonesia Day' ini kita akan melakukan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil bersama kementerian/lembaga yang akan hadir," ujarnya.

Kementerian yang diundang termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, dan BP Taskin.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi atau ikatan kita bersama pemerintah untuk memastikan adanya road map pembangunan ke depan sehingga upaya-upaya mencapai kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan cara memastikan kepastian hukum bagi masyarakat seperti petani, nelayan, masyarakat adat terkait sumber-sumber agraria," katanya.

Menurut dia, menyamakan visi antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah penting karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan dan penguatan badan usaha koperasi.

"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum Asia Land Forum ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tutur Dewi.

Asia Land Forum 2025 diselenggarakan oleh KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sebagai anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Palopo -

Penyedia jasa sewa mobil mainan di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) ramai peminat pada malam tahun baru 2025. Penyedia jasa mematok tarif Rp 15 ribu untuk 10 menit pemakaian.

"Alhamdulillah, momennya. Kemarin-kemarin tidak kukasih keluar semua mobilku. Ini keluar semua," kata penyedia layanan mobil mainan, Saipul (29) kepada detikSulsel, Rabu (1/1/2025).

Saipul mengatakan ada 12 unit mobil mainan yang dikeluarkan malam ini. Dia mengakui penyewaan mobil mainan cukup ramai meski hujan turun di Lapangan Pancasila Palopo.

"Tetap ji Rp 15 ribu 10 menit. Ada-ada ji, cuma sempat hujan lama," katanya.

Sementara itu, penjual siomai bernama Daeng Taba (54) mengaku jualannya laris manis. Dia juga telah mempersiapkan jualan yang lebih banyak dari malam sebelumnya.

"Banyak memang kubikin tadi ini karena saya perkirakan memang momennya. Alhamdulillah tinggal sedikit mami," katanya.

Dia mengaku sudah hampir tiga tahun berjualan di kawasan Lapangan Pancasila Palopo. Momen pergantian tahun memang selalu ramai pengunjung.

"Lama sekali ma saya sini, 3 tahun mi lebih," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Lapangan Pancasila, Kota Palopo diguyur hujan menjelang malam pergantian tahun baru 2024. Sejumlah pengunjung pun memilih berteduh di sekitar lapangan.

Ada pengunjung yang berteduh di aula utama Lapangan Pancasila. Sebagian juga berteduh di lapak pedagang UMKM.

(hsr/ata)

Jakarta -

Indonesia mendukung Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru.

Acara yang dilaksanakan pada Kamis (14/11) ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono. Mendag Budi mengatakan Indonesia mendukung Reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040.

"WTO merupakan pilar utama Sistem Perdagangan Multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, kita harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Menurut Budi, WTO tetap menjadi landasan Sistem Perdagangan Multilateral yang memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara berbagai perekonomian.

"Untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti," ungkapnya.

Dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukan anggota Badan Banding, percepatan pembahasan mengenai Reformasi Penyelesaian Sengketa WTO sangatlah penting.

"Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan," urainya.

Lebih lanjut, Budi menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Selain itu, memberdayakan usaha kecil dan menengah UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global juga tak kalah penting.

"WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif," lanjut Budi.

Sementara itu, Djatmiko menambahkan Indonesia berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13. Meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, Indonesia juga menyadari pentingnya upaya untuk melindungi lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim.

"Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan tidak bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang," ungkap Djatmiko

Terkait FTAAP, Djatmiko menjabarkan untuk mewujudkan visi ini, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi berbagai tingkat pembangunan dalam APEC. Hal ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian pada berbagai tahap kesiapan.

"Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama seperti ketahanan rantai pasokan, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan. Dengan menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, kita dapat mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera," kata Djatmiko

Djatmiko berpendapat Indonesia sangat yakin dengan upaya kolektif, visi bersama, dan saling menghormati Visi Putrajaya 2040 akan terwujud. Hal ini juga bisa memastikan masa depan kemakmuran bersama yang bermanfaat bagi semua orang.

Ada tiga agenda di AMM ke-35, yaitu inovasi dan digitalisasi untuk transisi ekonomi formal dan ekonomi global, pertumbuhan berkelanjutan; serta perdagangan dan investasi bagi pembangunan yang inklusif dan terkoneksi. Pada AMM, Indonesia juga menyoroti pengurangan limbah pangan, transisi energi adil, dan inovasi hidrogen.

Selain itu, Indonesia juga mendorong investasi dan kerja sama di bidang ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan. Di sela pelaksanaan AMM, Mendag Budi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang, seperti Jepang, Singapura, dan Kanada.

Sebelumnya, Mendag Budi juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan dan Hong Kong. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan perdagangan dengan para mitra dagang. Selain itu, Mendag Budi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda, seperti Kunjungan Kenegaraan dengan Presiden Peru serta APEC CEO Summit.

Lihat juga video: RI-Jepang Sepakati Perhitungan Perdagangan Karbon di COP 29

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)