JAKARTA, investor.id – Pengadilan Niaga Jakarta menghadirkan ahli untuk dimintai pendapat dalam sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) sebagai pemohon dan PT Harmas Jalesveva (Harmas) sebagai termohon.

Dalam kesempatan ini, Dr Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta memberikan penjelasan kepada majelis hakim dalam perspektif keahliannya. 

Keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang tersebut secara tegas memperkuat posisi hukum Bukalapak dan mendukung seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan PKPU terhadap Harmas.

Dalam kesaksiannya, Ivida menyampaikan tiga poin penting. Pertama, ia menjelaskan tentang sifat pembuktian sederhana dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Menurutnya, pembuktian sederhana adalah bagian dari prinsip speedy trial, yang menuntut penyelesaian perkara PKPU dalam waktu 20 hari. Apabila terdapat dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka syarat pembuktian sederhana dinyatakan terpenuhi. 

Kedua, ahli mengulas tentang mekanisme pengalihan piutang (cessie) berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dalam pandangannya, cessie hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur, tanpa memerlukan persetujuan. Hal ini sekaligus membantah keberatan yang selama ini diajukan oleh pihak Harmas.

Ketiga, ahli merujuk pada Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU dari Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa perbedaan jumlah utang tidak menghalangi pengabulan permohonan PKPU selama unsur-unsur utama terpenuhi, yakni keberadaan dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.

Bukalapak meyakini, semua poin yang disampaikan oleh ahli telah mencerminkan fakta- fakta konkret dalam perkara ini. Harmas memiliki kewajiban sebesar Rp 6,4 miliar kepada Bukalapak berdasarkan Letter of Intent (LoI) Desember 2017 terkait pembangunan ruang perkantoran di gedung One Belpark.

Proyek tersebut tidak diselesaikan oleh Harmas, sementara Bukalapak telah melakukan pembayaran. Selain itu, pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain telah dilakukan pada 20 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Harmas pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, Bukalapak juga telah mengirimkan tiga kali teguran atau somasi, masing-masing pada 6 Januari, 15 Januari, dan 3 Februari 2021, guna menagih kewajiban Harmas. Namun hingga kini, tidak ada penyelesaian yang dilakukan.

Anggota Komite Eksekutif Bukalapak Kurnia Ramadhana menegaskan, proses hukum ini adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang sah. 

Dijelaskan Kurnia, keterangan ahli tersebut semakin menegaskan bahwa permohonan PKPU yang BUKA ajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Bukti-bukti yang BUKA ajukan menunjukkan secara jelas bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi.

“Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli ini secara objektif dan mengabulkan permohonan kami. Bagi Bukalapak, ini adalah bentuk komitmen untuk menjunjung kepatuhan terhadap hukum serta memastikan semua pihak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati,” ujar Kurnia.

Bukalapak tetap optimis bahwa seluruh proses hukum ini akan berujung pada putusan yang adil, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan usaha dengan integritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB,"

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau menghadirkan layanan pembuatan paspor akhir pekan melalui program Lapak Ramadhan.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan layanan pembuatan paspor itu berlangsung di Hall Mall Pollux Habibie, Batam Center pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025.

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB," kata Hajar.

Ia menyampaikan layanan pembuatan paspor ini khusus untuk paspor elektronik dengan kuota 100 pemohon.

"Untuk para pemohon juga wajib daftar melalui Aplikasi M-Paspor," kata dia.

Pelayanan pembuatan paspor akhir pekan ini merupakan kolaborasi Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, dan Kantor imigrasi Kelas II Tanjung Uban serta pengelola Mall Pollux Habibie.

“Dalam kegiatan tersebut, kami juga mengikutsertakan dan mengkaryakan teman-teman dari penyandang disabilitas untuk menjadi petugas outsourcing pada kegiatan eazy passport,” ujar Hajar.

Sementara itu, untuk persyaratan yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan paspor, khusus paspor baru dewasa perlu melengkapi e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran/ijazah/buku nikah/akte perkawinan/surat baptis.

Khusus paspor penggantian atau perpanjangan dewasa cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Untuk paspor anak usia di bawah 17 tahun, baik pembuatan paspor baru maupun penggantian, berkas yang perlu dilengkapi di antaranya e-KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran anak, buku nikah orang tua, dan materai 10.000.

“Jangan lupa juga dokumen asli dan fotokopi nya dibawa, yang fotokopi jangan dipotong. Kami himbau juga untuk yang anak-anak wajib didampingi oleh orang tuanya,” kata Hajar.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - PT Bukalapak.Com Tbk (BUKA) tegas mempertahankan posisi hukumnya dalam sidang lanjutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (Harmas) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang digelar pada 19 Februari 2025, agenda utama adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum memasuki tahap pembacaan putusan. Namun, secara mendadak, Harmas memutuskan untuk mencabut permohonan PKPU yang telah diajukannya.

Meski demikian, BUKA tetap mengharapkan agar majelis hakim melanjutkan proses persidangan dan memberikan putusan atas perkara ini. BUKA menilai bahwa putusan dari majelis hakim sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga transparansi bagi dunia usaha, terutama dalam konteks penyelesaian perkara hukum ini.

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pencabutan permohonan PKPU oleh Harmas semakin memperjelas lemahnya dasar hukum permohonan tersebut.

“Sejak awal, kami telah melihat bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan terhadap BUKA tidak berdasar. Oleh karena itu, kami tetap berharap majelis hakim tetap memberikan putusan atas perkara ini, meskipun Harmas telah mencabut permohonannya,” ujar Kurnia dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (22/2/2025).

Kondisi Operasional Stabil

Lebih lanjut, Kurnia menekankan bahwa pencabutan permohonan ini tidak seharusnya dijadikan celah untuk menghindari tanggung jawab hukum atau penyalahgunaan upaya hukum yang ada tanpa dasar yang jelas.

“Kami meminta agar majelis hakim tetap membacakan putusan atas perkara ini demi memberikan kepastian hukum yang jelas bagi BUKA. Sebagai perusahaan terbuka, kami memiliki tanggung jawab besar kepada para pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham, untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang kami hadapi memiliki kepastian dan transparansi,” tambahnya.

Dengan adanya pencabutan permohonan PKPU ini, terang Kurnia, BUKA menegaskan kembali bahwa perusahaan tetap dalam kondisi operasional yang stabil dan memiliki posisi keuangan yang kuat. Namun, perusahaan tetap berharap majelis hakim dapat memberikan putusan resmi atas perkara PKPU ini agar tidak terjadi spekulasi dan misinformasi di masyarakat mengenai posisi hukum BUKA.

“Kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kami tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan mekanisme hukum untuk kepentingan tertentu tanpa dasar yang jelas. Kami percaya pada proses hukum yang adil, dan oleh karena itu, kami menantikan putusan resmi dari majelis hakim,” tutup Kurnia.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli hukum menilai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva tidak kuat dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

Diketahui, saat ini sidang PKPU antara PT Harmas Jalesveva (Harmas) dan PT. BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA) tengah berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam sidang yang berlangsung pada 12 Februari 2025, agenda utama adalah mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak.

BUKA menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Hadi Shubhan sebagai ahli. Berdasarkan keterangannya, permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah kewajiban bagi pemohon PKPU untuk menghadirkan kreditur lain dalam persidangan.

Dalam proses ini, Harmas tidak mampu membuktikan adanya kreditur lain yang sah, sehingga memperjelas bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, ahli juga menegaskan bahwa permohonan PKPU Harmas sebenarnya tidak dapat dilanjutkan, mengingat dasar gugatan Utang Harmas di proses PKPU mendasarkan pada kasus yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh BUKA ke Mahkamah Agung. Jika proses PKPU tetap berlanjut, maka prinsip pembuktian sederhana yang menjadi syarat utama dalam pengajuan PKPU menjadi tidak terpenuhi.

Sebelumnya, sengketa bermula dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara BUKA dan Harmas pada 2017. BUKA telah membayarkan uang muka sebesar Rp6,46 miliar untuk penyewaan gedung tersebut. Namun, Harmas tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan gedung yang telah disepakati karena mengalami kendala operasional.

Meskipun menghadapi proses hukum ini, BUKA memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan kondisi keuangan tetap dalam keadaan sehat.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bukalapak.com Tbk (kode saham BUKA) menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalaveva (Harmas) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum BUKA, Ranto Simanjuntak, memberikn respons dan duduk perkara kasus ini.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum PKPU ini tidak relevan dan tidak memenuhi syarat, seraya memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum yang dipersoalkan.

“Dalam aturan PKPU, harus ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta melibatkan dua kreditor atau lebih. Namun, pihak pemohon PKPU, Harmas, bukanlah kreditor BUKA. Faktanya, BUKA tidak memiliki utang terhadap Harmas,” ujar Ranto dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/1/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dasar hukum yang digunakan PT Harmas Jalaveva (Harmas) dalam gugatan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan ranah pengadilan perdata, bukan ranah atau kewenangan dari pengadilan niaga. Adapun, saat ini putusan tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

Terlebih lagi, Ranto bilang, di dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, BUKA masih memperjuangkan keadilan dalam gugatan rekonvensi. Dengan demikian, perkara ini tidak memenuhi unsur Pembuktian Sederhana dikarenakan masih terdapat sengketa keperdataan murni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

“Seharusnya, bukti seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU,” tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik penggunaan klaim kewajiban pajak sebagai dasar untuk memenuhi syarat dua kreditor dalam PKPU.

“Ditjen Pajak bukan kreditor lain dalam kasus ini. Semua pengusaha memiliki kewajiban pajak, tetapi ini tidak relevan dijadikan dasar untuk PKPU, apalagi persoalan ini masih dalam proses perdata. Ini jelas salah alamat,” terang.

Ranto menerangkan, pengajuan Ditjen Pajak yang dikatakan oleh Harmas juga memiliki tagihan kepada BUKA adalah tidak benar, karena faktanya BUKA tidak memiliki utang kepada Ditjen Pajak.

Fakta menunjukkan bahwa gedung One Belpark yang dijanjikan Harmas belum selesai dibangun hingga kini.

“Klien kami sudah membayar Rp 6 miliar sebagai uang muka sewa, tapi gedungnya belum jadi. Bagaimana bisa klien kami dianggap memiliki utang, sementara Harmas sendiri gagal memenuhi kewajibannya?” ujar Ranto.

Ia mengungkapkan, Harmas tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembangunan gedung, tetapi juga menggunakan gugatan ini sebagai upaya untuk menghindari kewajiban mereka. Menanggapi gugatan ini, BUKA telah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk melindungi hak-haknya.

Duduk perkara kasus gugatan

Sebagai informasi, Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk atau BUKA Cut Fika Lutfi berujar, proses hukum yang sedang berjalan terkait sengketa penyewaan gedung One Belpark milik PT Harmas Jalesveva (Harmas) tidak berdampak sama sekali terhadap operasional perusahaan.

“Perusahaan beroperasi normal, dan proses hukum pun masih berjalan,” ujar dia, dalam keterangan resmi, Senin, (20/1/2025).

Ia menambahkan, hal itu terkait dengan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Harmas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2025. Dalam permohonan itu disebutkan adanya utang jatuh tempo Bukalapak senilai Rp 107.42 miliar yang berasal dari kerugian materiil yang diderita oleh Harmas akibat dari batalnya penyewaan 12 lantai gedung One Belpark oleh Bukalapak.

Cut Fika menjelaskan, permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bukalapak saat ini juga sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas perkara ini.

“Dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, kami telah menjelaskan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak tepat dan tidak berdasar hukum sama sekali,” ungkap dia.

Persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara Bukalapak dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Namun dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya, karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para kreditornya.

Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang gedung yang semula akan disewakan, Bukalapak mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun demikian, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Bukalapak. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

Penyedia jasa sewa mobil mainan di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) ramai peminat pada malam tahun baru 2025. Penyedia jasa mematok tarif Rp 15 ribu untuk 10 menit pemakaian.

"Alhamdulillah, momennya. Kemarin-kemarin tidak kukasih keluar semua mobilku. Ini keluar semua," kata penyedia layanan mobil mainan, Saipul (29) kepada detikSulsel, Rabu (1/1/2025).

Saipul mengatakan ada 12 unit mobil mainan yang dikeluarkan malam ini. Dia mengakui penyewaan mobil mainan cukup ramai meski hujan turun di Lapangan Pancasila Palopo.

"Tetap ji Rp 15 ribu 10 menit. Ada-ada ji, cuma sempat hujan lama," katanya.

Sementara itu, penjual siomai bernama Daeng Taba (54) mengaku jualannya laris manis. Dia juga telah mempersiapkan jualan yang lebih banyak dari malam sebelumnya.

"Banyak memang kubikin tadi ini karena saya perkirakan memang momennya. Alhamdulillah tinggal sedikit mami," katanya.

Dia mengaku sudah hampir tiga tahun berjualan di kawasan Lapangan Pancasila Palopo. Momen pergantian tahun memang selalu ramai pengunjung.

"Lama sekali ma saya sini, 3 tahun mi lebih," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Lapangan Pancasila, Kota Palopo diguyur hujan menjelang malam pergantian tahun baru 2024. Sejumlah pengunjung pun memilih berteduh di sekitar lapangan.

Ada pengunjung yang berteduh di aula utama Lapangan Pancasila. Sebagian juga berteduh di lapak pedagang UMKM.

Video: Kemeriahan Tahun Baru 2025 di Lapangan Trinati Sorong Selatan

Video: Kemeriahan Tahun Baru 2025 di Lapangan Trinati Sorong Selatan