JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nusa Tenggara Timur, Mindriyanti Astiningsih Laka Lena, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan mengawal kasus kekerasan seksuak eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman.

Asti menilai, Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus turun tangan agar pengusutan kasus tersebut berjalan secara transparan.

"Kami harapkan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM bisa bersama-sama mengawal penanganan kasus ini (agar) dilakukan secara akuntabel dan juga secara transparan," kata Asti saat ditemui di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Istri Gubernur NTT Melkiades Laka Lena ini mengatakan, penuntutan atau penetapan hukum para pelaku harus dilakukan dengan adil dan pasal yang harusnya dikenakan sesuai dengan kejahatan para penegak hukum.

"Ini pasti berlapis-lapis ya (pasal dakwaan). Jadi, supaya semua pihak yang terkait dengan masalah ini, Polda NTT, kemudian LPSK, kemudian dari Pemprov, dan dari semua pihak kita, kita bisa bersama-sama mengawal kasus ini," tutur Asti.

Di samping proses penegakan hukum, Asti meminta perlindungan dan pendampingan bagi para korban serta keluarga korban yang akan menjadi saksi juga diperhatikan.

"Dan ini perlu kerjasama lintas sektor, banyak pihak. Karena itu kami datang ke Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM hari ini," kata dia.

Merespons Asti, Komisioner Komnas HAM Anis Hidaya memastikan bahwa lembaganya berkomitmen mengawasi dan memantau kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada.

"Ada sejumlah rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada kepolisian, kemudian LPSK, dan juga KomDigi," imbuh Anis.

Anis menilai penting setiap kasus kekerasan seksual, dan tentu saja kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama, tidak hanya memastikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban.

"Tetapi juga bagaimana memastikan kasus yang serupa tidak terjadi di kemudian hari, dalam kasus yang sama," tutur Anis.

Sebagai informasi, eks Kapolres Ngada, Fajar, telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur.

Praktik pencabulan tersebut pun direkam dan diunggah oleh Fajar ke dunia maya.

Selain dipidana, Fajar juga dinyatakan melanggar etik dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, perzinaan, serta penggunaan narkoba.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak semua pihak untuk mengawal kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pengawalan itu bernilai penting untuk dilakukan demi memastikan keadilan bagi korban serta mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada para pihak terkait, terutama kepolisian, LPSK, dan juga Komdigi. Ke depan, kasus ini penting untuk dikawal bersama, tidak hanya memastikan proses hukumnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari,” ujar Anis.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur, dengan agenda pembahasan seputar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar itu.

Lebih lanjut, Anis mengatakan Komnas HAM juga mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Menurut Anis, data menunjukkan angka kekerasan seksual di wilayah tersebut dalam kondisi darurat.

“Kami mendorong Pemprov NTT untuk lebih serius dalam melakukan pencegahan kasus TPKS karena data menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan,” kata dia.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Perempuan Diaspora NTT yang juga merupakan Ketua PKK dan Pembina Posyandu se-Kabupaten/Kota di NTT Asti Laka Lena mengungkapkan bahwa kondisi kekerasan seksual di daerahnya itu memprihatinkan. Asti mengatakan kasus kekerasan seksual yang ada di NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Kemarin ada salah satu literasi yang menunjukkan bahwa 75 persen narapidana di NTT itu adalah karena kasus kekerasan seksual. Jadi ini adalah sesuatu yang memprihatinkan," kata dia.

Sejalan dengan hal itu, Asti menilai diperlukan kolaborasi dari beragam pihak untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di NTT, bahkan Indonesia.

Sebelumnya, diketahui bahwa eks Kapolres Ngada AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Ia saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, Kapolres nonaktif Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman melanggar HAM karena telah merenggut hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental.

“Terjadinya pelanggaran HAM terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau mental, dan terjadi pelecehan seksual, dan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres nonaktif Ngada,” ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing melalui keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

Komnas HAM mendesak agar Fajar disanksi tegas, baik secara etika dan pidana.

Bahkan, sanksi terhadap Fajar diharapkan bisa diperberat dengan adanya pertimbangan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Dengan mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap pelaku yaitu pelaku sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” lanjut Uli.

Komnas HAM juga meminta agar para korban dapat dibantu proses pemulihannya melalui layanan psikologi serta restitusi atau kompensasi.

Komnas HAM juga mendesak Polri memastikan peristiwa serupa tidak lagi terjadi, khususnya di lingkungan kepolisian.

Untuk itu, Polri diminta untuk melakukan evaluasi secara berkala melalui uji narkoba secara rutin dan asesmen psikologi.

Sebelumnya, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pencabulan anak. Lukman juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1, huruf e g c i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah mencabuli empat orang korban, di mana 3 di antaranya adalah anak di bawah umur.

Trunoyudo menyebutkan, fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Biro Pertanggung Jawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Wabprof Propam Polri).

Truno menuturkan, 3 anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang melakukan pelecehan terhadap tiga anak.

"Terkait kasus Kapolres Ngada, harus diberi tiga hukuman sekaligus meskipun waktu penerapannya akan berbeda," kata Pigai saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Universitas Nommensen, Kota Medan, pada Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, hukuman pertama adalah pemberhentian atau pencopotan dari jabatannya. Kedua, hukuman pidana umum.

"Ketiga, kode etik. Setelah dia dinyatakan bersalah, maka proses kode etik, yang paling utama adalah mencabut statusnya sebagai polisi," ucap Pigai.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mengungkap fakta baru.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Fajar mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap anak.

Selain proses pidana, Fajar akan segera menjalani sidang etik atas pelanggaran berat yang dilakukan dengan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri.

Dari pemeriksaan etik, eks Kapolres Ngada tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal tentang kode etik Polri sehingga terancam pemberhentian tidak dengan hormat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dipecat dari Korps Bhayangkara. Pigai memandang aksi pencabulan anak yang diduga dilakukan Fajar begitu keji hingga tak layak lagi menjadi polisi.

"Diproses hukum. Ada tiga hukuman yang harus dikasih. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua pidana, yang ketiga kode etik," kata Pigai kepada wartawan seusai pelantikan pejabat manajerial Kemenham pada Rabu (13/3/2025).

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila. Pigai menyinggung Fajar yang harusnya memberantas narkoba malah menjadi pelakunya. Lebih parahnya lagi, Fajar diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur.

"Tidak boleh tanggung-tanggung (hukumannya). Dia kan diberi tugas untuk membersihkan, meniadakan narkotika, tapi dia sendiri sebagai pengguna. Maka pertama ada tiga hukumannya, harus benar-benar tiga. Pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan. Yang kedua hukuman pidana penjara. Yang ketiga kode etik, yaitu diberhentikan dari polisi," ujar Pigai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munafrizal Manan menegaskan kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Fajar sebagai tindakan mencederai rasa kemanusiaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan Kapolres Ngada non-aktif Fajar Widyadharma Lukman (FWL) yang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba serta pelecehan seksual anak di bawah umur harus diberi tiga hukuman atau sanksi berat.

“[Kapolres Ngada harus] Diproses hukum. Ada tiga hukuman yang harus dikasih. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua pidana, yang ketiga kode etik,” ujar Pigai kala ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Pasalnya, lanjut Pigai, kepolisian memiliki tugas utama untuk memberantas narkotika, bukan malah terlibat sebagai pengguna.

Oleh karena itu, Dia menilai bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh setengah-setengah.

“Tidak boleh tanggung-tanggung. Dia kan diberi tugas untuk membersihkan, meniadakan narkotika, tapi dia sendiri sebagai pengguna. Maka pertama ada tiga hukumannya, harus benar-benar tiga,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pigai merinci bahwa hukuman yang harus diberikan kepada Kapolres Ngada meliputi pencopotan jabatan sebagai bentuk disiplin, hukuman pidana berupa penjara, serta pemberhentian dari institusi kepolisian berdasarkan pelanggaran kode etik.

Kapolres Ngada Dimutasi ke Yanma

Adapun, selain terjerat kasus narkoba, Fajar juga terjerat kasus dugaan seksual terhadap anak di bawah umur.

Di tengah dugaan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan mencopot Fajar dari jabatannya untuk dipindahkan ke Yanma Polri.

Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, yang diteken Irwasum Polri, Dedi Prasetyo pada tanggal 12 Maret 2025.

Adapun, jabatan Fajar kini diduduki oleh AKBP Andrey Valentino. Andrey sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo Polda NTT.

KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi dugaan kasus pencabulan anak dibawah umur dan narkoba oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman.

Anggota Kompolnas, Gufron meminta penegakan hukum terhadap Kapolres Ngada dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Jika terbukti terlibat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkoba, ia meminta agar proses hukum tetap berlaku.

"Dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam perkara narkoba dan asusila, tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

"Apa pun jabatan dan pangkatnya, tidak boleh kebal hukum," imbuh Gufron.

Kompolnas pantau proses hukum Kapolres Ngada

Gufron memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum Kapolres Ngada.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme internal kepolisian sudah berjalan oleh Propam Polri.

"Yang bersangkutan sudah dalam pemeriksaan di Propam," terangnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian responsif dalam menangani kasus ini, karena menjadi atensi masyarakat luas.

"Dalam konteks itu, kami (Kompolnas) akan minta klarifikasi dan memonitor serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada berawal dari temuan video di situs porno Australia pada pertengahan 2024.

Ketika mengetahui lokasi tersebut berada di Kupang, NTT, otoritas Australia melaporkan ke pejabat terkait di Indonesia.

Dari laporan tersebut, Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fajar Widyadharma Lukman.

Hasil penyelidiakan menemukan, ada tiga korban anak berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

Aksi pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar berlangsung di sebuah hotel dengan bantuan F yang dibayar Rp 3 juta karena sudah menyediakan anak tersebut.

Selain kasus pencabulan anak di bawah umur, AKBP Fajar juga dinyatakan positif narkoba setelah dites urine.