Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dievakuasi usai ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Frits diserang saat terlibat dalam operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang 4 bulan terakhir.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits memastikan tidak mengalami luka akibat dari tembakan pelaku. KKB melakukan penyerangan saat Frits turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena. Kami lima orang selamat," ungkapnya.

Dia mengaku ikut terlibat dalam operasi pencarian terhadap Iptu Tomi. Komnas HAM Papua diundang menyaksikan dan mencari Iptu Tomi yang diduga hanyut di Kali Rawara saat mengejar KKB pada 18 Desember 2024 lalu.

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," beber Frits.

Frits mengatakan sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP) sejak Rabu (23/4). Personel gabungan mendirikan camp di sekitar lokasi Iptu Marbun dilaporkan hanyut.

"Selain ancaman KKB, tapi ancaman arus di sungai sangat kencang, lalu jarak tempuh itu sangat jauh. Jalannya 2 hari. Jadi memang sangat berisiko," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits saat itu hendak mandi, cuci, kakus (MCK) didampingi 4 personel kepolisian.

"Nah tepat pukul 07.10 WIT kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali. Tapi syukur kami berlima tidak ada yang korban," imbuh Frits.

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Video: Mendikdasmen Bakal Temui Keluarga Guru Korban Penembakan KKB Papua

Premanisme yang terus merajalela akhir-akhir ini lebih sebagai cerita tentang fakta semakin memburuknya kualitas ketertiban umum. Premanisme yang nyata-nyata ilegal itu dipraktikan setiap hari di banyak ruang publik, dan telah lama meresahkan masyarakat. Dan, sudah lama pula masyarakat berharap negara segera hadir memberi perlindungan dari aksi premanisme yang umumnya diwujudkan dengan pemalakan.

Karena gelombang aksi premanisme itu terus membesar, masyarakat kebanyakan merasakan dan melihat bahwa sistem hukum seperti sudah tidak efektif lagi menjalankan fungsinya. Banyak warga hanya bisa pasrah ketika menjadi korban dari aksi premanisme itu. Soalnya, sudah lama dikeluhkan dan dipublikasikan, tetapi negara seperti tidak pernah segera hadir untuk sekadar mengeliminasi premansime itu. Padahal eliminasi premanisme menjadi wujud nyata perlindungan masyarakat oleh sistem hukum negara.

Keluh kesah terhadap premanisme sudah disuarakan ragam komunitas. Dari pedagang kecil di pinggir jalan, manajer proyek skala kecil dan besar hingga level pengusaha, termasuk wisatawan lokal yang sering menjadi korban parkir liar dengan tarif yang tidak lazim. Contoh kasusnya bahkan sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Premanisme semakin marak karena teramat minimnya respons penegak hukum dan polisi pamong praja sebagai pelaksana dan penegak peraturan daerah (Perda).

Dalam sejumlah kesempatan, para praktisi bisnis sudah berulangkali mengingatkan bahwa premanisme sudah merusak ketenteraman pada berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk merusak iklim berusaha. Hari-hari ini, mereka yang bermodal kecil maupun besar enggan berinisiatif untuk memulai usaha baru karena premanisme menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.

Agar semakin mudah memahami dampak premanisme terhadap iklim berusaha di dalam negeri, contoh kasus besar ini layak dikedepankan. Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams) yang sedang membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat, merasa terganggu oleh aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Keluhan BYD ini sudah dipublikasikan secara luas. Ketika menyuarakan keluhannya, BYD tentu tidak mengada-ada, melainkan berpijak pada fakta masalah yang dihadapi langsung.

Bayangkan, ormas berperilaku preman pun tidak ragu mengganggu proyek besar ini. Dengan investasi sampai satu (1) miliar dolar AS, pabrik BYD di Subang dirancang dengan target kapasitas produksi sampai 150.000 unit mobil listrik per tahun. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pabrik ini bisa mulai beroperasi tahun 2026. Sebaliknya, jika aksi premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tidak segera dihentikan, realisasi investasi ini akan tertunda, atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, prospek nilai tambah proyek investasi ini bagi masyarakat sekitar, khususnya pada aspek penyerapan tenaga kerja, tidak akan terwujud.

Boleh jadi, aksi premanisme terkini memuncak pada kasus serangan sekelompok massa terhadap polisi dan pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4) dini hari. Lagi-lagi, kasus ini berawal dari niat sekelompok preman menghalang-halangi kegiatan sebuah perusahaan. Tak hanya intimidasi dan mengancam pekerja, kelompok preman itu bahkan melepaskan tembakan yang mengenai kaca ekskavator dan juga mengenai kaki dari operator ekskavator. Ketika akan ditangkap, kelompok preman itu melakukan perlawanan, menyerang polisi dan membakar mobil polisi.

Dua contoh kasus ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang premanisme yang sudah demikian merajalela akhir-akhir ini. Tidak hanya merugikan para korban, tetapi secara nyata sudah merusak ketertiban umum. Oleh fenomena seperti itu, institusi penegak hukum dan pelaksana serta penegak perda harusnya terpanggil karena fenomena itu jelas-jelas meresahkan masyarakat. Ada fakta masalah premanisme di setiap ruang publik, dan menjadi kewajiban penegak hukum untuk menanggapi masalah itu.

Sosok-sosok pelaku premanisme atau pemalakan lazimnya sudah diketahui, karena sosok-sosok itu sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar. Artinya, tindakan-tindakan ilegal itu sudah menjadi persoalan terbuka sehingga tidak layak lagi jika penegak hukum hanya menunggu laporan masyarakat yang menjadi korban premanisme. Menunggu sampai adanya korban premanisme bukanlah sikap yang melindungi atau mengayomi masyarakat.

Bukankah penegak hukum harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang segala sesuatu yang berpotensi merusak ketertiban umum? Masyarakat kebanyakan sudah menilai bahwa kasus pembakaran mobil polisi di Depok itu sebagai buah dari pembiaran premanisme selama ini. Padahal, penegak hukum sudah dibekali ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk menindak dan mengeliminasi premanisme.

Dari fenomena premanisme yang merajalela akhir-akhir ini, pengarahan atau pembekalan Presiden Prabowo Subianto di forum rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, akhir Januari lalu, menjadi semakin jelas relevansinya. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. "Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata presiden. Kepada peserta rapim TNI-Polri itu, presiden kemudian juga memberikan penegasan. "Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen," ungkapnya.

Pemerintah bersama masyarakat selalu menghendaki terwujudnya ketertiban umum. Maka, penegak hukum dan pelaksana serta penegak Perda tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok preman berbaju ormas merusak kualitas ketertiban umum. Banyak perusahaan sudah berhenti berproduksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja. Maka, penegak hukum seharusnya tidak membiarkan kelompok preman melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha, baik usaha besar, kecil, menengah dan mikro.

Mencari investor lokal maupun asing saat ini pun teramat sulit. Kalau ada investor lokal atau asing yang bersedia merealisasikan proyek-proyek investasi baru di dalam negeri, patutlah disyukuri. Konsekuensinya, tindakan ilegal model apa pun oleh kelompok preman seharusnya tidak dibiarkan karena bisa menggagalkan upaya pencapaian target investasi pemerintah.

Kondusif atau ketertiban umum yang baik menjadi faktor kunci mewujudkan produktivitas pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum akan terjaga dengan baik jika penegak hukum tidak ego sektoral, atau sekadar menunggu laporan korban. Semua institusi penegak hukum harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru hingga nakes adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.

"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.

Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.

Untuk diketahui, pada Jumat (21/3), sekelompok KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan warga menjadi korban.

Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Senin (24/3), korban tewas satu orang, luka ringan empat orang, luka berat tiga orang dan korban lainnya dua orang yang merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan.

"Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua," tegas Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam rilis Humas Polri.

Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogabwilhan, dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu (23/3).

Simak Video: Momen TNI-Polri Evakuasi Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi III DPR RI mendorong agar Komnas HAM dilibatkan dalam mengusut kasus hilangnya mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun saat operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Komisi III DPR juga menyayangkan pencarian Iptu Tomi sempat dihentikan.

Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi terus dilanjutkan hingga ditemukan. Menurutnya, penghentian pencarian tanpa hasil yang jelas adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan negara tidak boleh abai terhadap mereka yang hilang dalam tugas negara," kata Gilang Dhielafararez dalam keterangannya, Rabu (19/5/2025).

Gilang menilai penghentian pencarian Iptu Tomi tidak memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Dia berharap Polri memberikan perlindungan bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas.

"Penghentian pencarian Iptu Tomi adalah ketidakadilan bagi keluarganya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dan Polri wajib memberikan perlindungan bagi personelnya dalam setiap tugas yang mereka kerjakan," katanya.

Lebih lanjut, Gilang menyebut Polri juga bertanggung jawab memberikan kejelasan kepada pihak keluarga korban. Apalagi istri Iptu Tomi juga terus menaruh harapan bahwa suaminya masih dalam kondisi selamat dan khawatir tengah berjuang sendirian bertahan hidup di luar sana.

"Apalagi dari pernyataan istri yang bersangkutan, anaknya yang masih kecil terus menanyakan keberadaan Iptu Tomi. Setiap anggota Polri saya yakin pasti punya beban moral yang sama saat bertugas meninggalkan keluarga," papar Gilang.

Selain itu, Gilang meminta Komnas HAM agar dilibatkan dalam investigasi kasus hilangnya Iptu Tomi. Dia ingin memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi dalam kasus ini.

"Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi yang transparan dan terbuka kepada keluarga korban. Hak keluarga untuk mendapatkan kejelasan tentang nasib anggota keluarganya harus dihormati dan tidak boleh diabaikan oleh negara," urainya.

"Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga dan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini tidak mengalami tekanan atau ancaman. Negara tidak boleh meninggalkan atau abai terhadap nasib putra terbaik bangsa," tegas Gilang.

Diketahui, Iptu Tomi dilaporkan hanyut di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB, Marthen Aikinggin yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Operasi penangkapan KKB saat itu masih berlanjut hingga pelaku tewas saat baku tembak dengan aparat. Sementara kabar keberadaan Iptu Tomi belum juga diketahui.

Sementara itu, Kapolda Polda Papua Barat Johnny Eddizon Isir mengaku pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan pencarian. Dia turut membantah dugaan sabotase di balik hilangnya Iptu Tomi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kami menepis ada dibilang sabotase. Kami tepis dengan keras bahwa tidak ada terjadi sabotase terhadap Iptu Tomi Marbun," kata Johnny.

Video Komisi III DPR: Polri Paling Responsif Tindak Lanjuti Aduan Warga

Video Komisi III DPR: Polri Paling Responsif Tindak Lanjuti Aduan Warga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pelaksanaan eksekusi lahan di Kampung Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan. Pengadilan Negeri (PN) Cibadak memastikan eksekusi lahan sesuai putusan hukum berkekuatan tetap atau inkracht.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua PN Cibadak Maruli Tumpal Sirait. Menurut Maruli, lahan yang dieksekusi memiliki luas sekitar satu hektare, namun terdiri dari beberapa bidang karena sebelumnya telah dijual kepada pihak-pihak tertentu.

"Luas lahan itu lebih kurang satu hektare dalam satu hamparan. Namun, karena pembeliannya dilakukan oleh beberapa pihak dengan ukuran berbeda-beda, akhirnya menjadi beberapa bidang," jelasnya, Rabu (22/1/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pengadilan tetap melaksanakan eksekusi karena hingga putusan inkracht, tidak ada keberatan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meskipun ada klaim bahwa sebagian lahan merupakan tanah PUPR. Diikeahui ada pemilik warung bernama Baden yang memprotes ekskusi warungnya.

"Jika benar ada tanah milik PUPR, seharusnya pihak PUPR yang mengajukan keberatan sebelum eksekusi dilaksanakan. Sampai hari ini, kami tidak menerima surat keberatan atau dokumen lain dari PUPR, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi," tambah Maruli.

Pelaksanaan eksekusi tidak lepas dari dinamika lapangan. Sebagian warga memilih sukarela mengosongkan lahan, namun ada juga yang bertahan. Maruli mengungkapkan bahwa teknis eksekusi diatur oleh Panitera yang memimpin proses tersebut, termasuk penggunaan alat berat jika diperlukan.

"Kami memahami bahwa ada tiga kelompok warga, yakni yang sukarela mengosongkan, yang berdialog dengan pemohon, dan yang masih bertahan. Untuk yang sukarela, kami pastikan akan dibantu, termasuk penyimpanan barang-barang mereka. Namun, bagi yang bertahan, proses eksekusi tetap akan berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Maruli kembali menjelaskan bahwa klaim tanah milik PUPR menjadi salah satu perdebatan di lapangan. Salah satu bangunan berupa warung nasi milik warga disebut berada di atas tanah PUPR, tetapi hal ini tidak dapat dihentikan tanpa dokumen resmi yang menyatakan keberatan.

"Jika memang itu tanah PUPR, mereka seharusnya mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan eksekusi. Sampai hari ini, tidak ada satu pun keberatan resmi dari PUPR," jelasnya.

Dalam pelaksanaan eksekusi, Maruli juga menegaskan bahwa proses perdata tidak dapat terhambat oleh laporan pidana yang belum memiliki kepastian hukum.

"Tidak ada aturan yang menyatakan proses pidana dalam tahap penyelidikan dapat menghambat eksekusi. Kami bekerja berdasarkan putusan yang sudah pasti," ujarnya.

Saat dimintai keterangan terkait adanya keterlibatan Ormas dalam proses esekusi tersebut, Maruli membantah adanya keterlibatan ormas dalam proses eksekusi. Maruli menjelaskan bahwa pekerja yang dilibatkan untuk membongkar bangunan hanya merupakan kuli lepas, bukan anggota ormas.

"PN tidak pernah meminta bantuan dari ormas mana pun. Petugas yang terlibat terdiri dari personel PN, Polres, Kodim, Satpol PP, dan kuli untuk membantu angkut barang. Kalau ada pihak lain yang tidak berseragam resmi, itu di luar kendali kami," tegasnya.

Maruli menegaskan bahwa nyawa dalam perkara perdata adalah perdamaian. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, eksekusi dapat dihentikan. Namun, dalam kasus ini, proses perdamaian belum terjadi hingga hari eksekusi dilaksanakan.

"Ketika termohon dan pemohon setuju untuk berdamai, maka semua proses selesai. Namun, jika tidak ada perdamaian, kami akan melanjutkan eksekusi sesuai putusan yang ada," pungkasnya.

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

Video: Banjir Melanda Maros Sulsel, Sejumlah Warga Enggan Dievakuasi

TNI Angkatan Darat (AD) menggelar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Award Kampung Pancasila. Sebanyak 12 Kodam meraih penghargaan ini dalam lima kategori yang ada.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Dia mengatakan penghargaan ini dibuat untuk membina ribuan kampung sesuai dengan kondisinya masing-masing.

"Karena memang setelah kita banyak berdiskusi kondisi-kondisi masyarakat di daerah ini, sekarang ini antara perkembangan teknologi dengan bagaimana kita mempertahankan ideologi ini tantangannya sangat luar biasa," kata Maruli dalam sambutannya di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

TNI AD bekerja sama dengan pihak swasta untuk membina hampir 2.000 Kampung Pancasila yang tersebar di Indonesia. Maruli berharap jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan pembangunan kerja sama dengan kementerian maupun pihak swasta lainnya.

"Ini yang kedua kalinya kita selenggarakan, kami juga sudah mengevaluasi, mudah-mudahan ini terus berkembang, ada Pak Menteri UMKM ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Saya kira itu," ucap Maruli kepada wartawan.

Maruli menambahkan kerja sama akan terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dari pembinaan Kampung Pancasila. Bahkan, kata dia, ada beberapa kementerian yang hendak menjalin kerja sama.

"Ya sebetulnya yang sudah kita lakukan sudah rutin ya. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa beberapa kementerian sudah mengajak bekerja sama, tadi juga sudah dengan Pak Menteri UMKM, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan untuk meningkatkan di kementerian-kementerian ini yang bisa kita lakukan," ujar Maruli.

"Saya yakin ya karena beberapa yang tadi saya sampaikan sudah duduk bareng dengan kami di sini untuk mendiskusikan tentang hal tersebut," imbuhnya.

Berikut daftar Kodam peraih KSAD Award Kampung Pancasila:

Kategori Ketahanan Pangan

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali
2. Kodam Mulawarman Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Kodim 0906 Kutai Kertanegara
3. Kodam II Sriwijaya Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kodim 0424 Tanggamus

Pembinaan UMKM

1. Kodam V Brawijaya Kelurahan Ngantru Kodim 0807 Tulungagung
2. Kodam XII Tanjungpura Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kodim 1016Palangkaraya
3. Kodam IX Udayana Kelurahan Karangpule Kecamatan Sekarbela Kodim 1606 Mataram

Pembinaan Wanra

1. Kodam Jaya Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara
2. Kodam III Siliwangi Desa Gunung Putri Kecamatan Gunungputri Kodim 0621 Kabupaten Bogor
3. Kodam XIV Hasanudin Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kodim 1408 Makassar

Pembinaan Karang Taruna

1. Kodam XV Pattimura Desa Rutong Kecamatan Leitisel Kodim 1504 Ambon
2. Kodam IV Diponegoro Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo Kodim 0708 Purworejo
3. Kodam XVIII Kasuari Kampung Aisandami Distrik Teluk Duari Kodim 1911 Teluk Wondama

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menganugerahi beberapa kampung yang dibina Kodim dengan penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila 2024 di Mabes AD, Jakarta Pusat.

Penghargaan itu diberikan karena kampung-kampung yang dibina Kodim itu berhasil menggelar program yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila.

"Bagaimana kita mempertahankan ideologi ini perlu tantangannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mempererat kekuatan untuk sama-sama membangun ideologi Pancasila di daerah-daerah," kata Maruli dalam acara malam penganugerahan Kampung Pancasila di Mabes AD.

Cara ini pun dinilai Maruli cukup efektif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dari terciptanya situasi yang aman dan kondusif di kampung binaan Kodim tersebut.

Hingga saat ini, TNI AD tercatat telah membina 1.740 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia.

Pembinaan itu juga dibantu oleh beberapa pihak swasta yang mau berkolaborasi dengan TNI AD. Dari 1.740 kampung itu, dipilih beberapa kampung yang layak diberikan penghargaan berdasarkan kategori.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap kampung-kampung yang lain semakin termotivasi dalam menerapkan program-program pancasila.

Daftar penerima penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila

1. Kategori Ketahanan Pangan

Juara pertama, Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Juara kedua, Kodam VI/Mulawarman, Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong, Kodim 0906 Kutai Kertanegara.

Juara ketiga, Kodam II/Sriwijaya, Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo, Kodim 0424 Tanggamus.

2. Kategori Pembinaan UMKM

Juara pertama, Kodam V/Brawijaya, Kelurahan Ngantru, Kodim 0807 Tulungagung.

Juara kedua, Kodam XII/Tanjungpura, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kodim 1016Palangkaraya.

Juara ketiga, Kodam IX/Udayana, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kodim 1606 Mataram.

3. Kategori Pembinaan Perlawanan Rakyat (Wanra)

Juara pertama, Kodam Jaya, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara.

Juara kedua, Kodam III Siliwangi, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunungputri, Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Juara ketiga, Kodam XIV Hasanudin, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kodim 1408 Makassar.

4.Kategori Pembinaan Karang Taruna

Juara pertama, Kodam XV/Pattimura, Desa Rutong, Kecamatan Leitisel, Kodim 1504 Ambon.

Juara kedua, Kodam IV/Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kodim 0708 Purworejo.

Juara ketiga, Kodam XVIII/Kasuari, Kampung Aisandami, Distrik Teluk Duari, Kodim 1911 Teluk Wondama.

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Setap juara per kategori mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara umum mendapatkan pilada dan uang pembinaan sebesar Rp50 juta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

LHOKSEUMAWE, iNewsPortalAceh.id - Ratusan personel TNI Korem 011/Lilawangsa nonton bersama Kasad Award Kampung Pancasila, Nobar digelar di Gedung Ahmad Yani Korem 011/LW Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Jumat (20/12/2024) sore.

Antusias personel TNI Korem 011/Lilawangsa menyaksikan tayangan Kasad Award penghargaan Kampung Pancasila, sebagai salah satu ajang apresiasi prajurit TNI di jajaran Korem 011/Lilawangsa dalam pengabdian terbaik di masa datang.

Danrem 011/LW Kolonel Inf Ali Imran melalui Kasi pers 011/LW Letkol Caj Mugi santosoWahyu mengatakan, Kampung Pancasila adalah kemanunggalan TNI AD dengan masyarakat, bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan kondisi damai di daerah tugasnya.

“Kampung Pancasila adalah cara tepat penerapan dalam terciptanya hubungan  yang harmonis antara TNI AD dengan masyarakat, ini juga diharapkan menjadi motivasi masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa,” katanya.

Menurutnya, sambung Kasi pers, tayangan yang telah disaksikan dapat menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI, khususnya di satuan Kodim jajaran Korem 011/LW, untuk bergerak berbuat yang terbaik.

“Tayangan kampung pancasila yang telah disaksikan bersama ini diharapkan bisa jadi contoh dan motivasi Babinsa mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kepedulian masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dalam bingkai NKRI di jajaran Korem 011/LW," pesannya.

Acara yang mengusung tema “Kampung Pancasila Sebagai Wadah Kebhinekaan dan Toleransi” tersebut merupakan inisiasi bersama TNI AD, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), dan Astra International.

Nobar Kasad Award Kampung Pancasila dihadiri antara lain, Kasi pers 011/LW, Kasiter dan Pasi Korem 011/LW, serta seluruh prajurit TNI Korem 011/LW yang hadir.

Editor : Jamaluddin

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi pria berkewarganegaraan Malaysia berinisial WA (18). Warga negara asing (WNA) tersebut menetap di Kabupaten Polman melebihi batas waktu yang ditentukan lantaran sedang berobat.

"Kebetulan kemarin tindakan administratif keimigrasian yang kami lakukan, karena memang warga negara Malaysia ini overstay sehingga kami lakukan pendeportasian," kata Kasi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Polman Aquarius kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Aquarius menyampaikan itu dalam kegiatan Media Gathering yang berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Senin (16/12) sekira pukul 10.00 Wita. Aquarius mengungkapkan, WA sudah 7 bulan menetap di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Bulan Oktober (dideportasi), 7 bulan (menetap)," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap tujuan WA ke Indonesia untuk berobat di kampung halaman ibunya. WA memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Dia (WA) itu bapaknya kan warga negara Malaysia, mamanya orang Mirring (Indonesia). Dia itu bersaudara 5 orang semuanya WNA," ujar Aquarius

"Yang paling bungsu ini (WA) yang datang (ke Indonesia), dia kecelakaan di Malaysia datang ke Mirring untuk berobat. Karena berobat habis kecelakaan jadi overstay sampai 7 bulan," sambungnya.

Menurut Aquarius, WA sempat melakukan perpanjangan izin tinggal selama 30 hari. Dia memperkirakan WA lupa melapor ke kantor Imigrasi Polman karena sedang berobat.

"Visanya cuman 30 hari, diperpanjang sekali jadi total 60 hari," tuturnya.

WA baru melapor ke Kantor Imigrasi Polman ketika hendak berkoordinasi karena ingin pulang ke Malaysia. Selain mendeportasi, Aquarius juga mengungkap jika WA dicekal 6 bulan kembali ke Indonesia.

"Dia (WA) datang ke sini mau koordinasi karena mau balik ke Malaysia, disitulah ketahuan akhirnya kami deportasi," jelas Aquarius.

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) menyoroti rendahnya kesadaran hukum warga. Rohmi berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari sinergitas birokrasi.

"Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum harus ditegakkan dengan memberikan contoh. Birokrasi harus bekerja sesuai aturan, sungguh-sungguh. Seluruh aspek hukum kita harus hormati, kita bekerja sama dengan polda, forkopimda untuk meyakinkan bahwa NTB dalam setiap aktivitas pembangunan menghormati hukum," kata Rohmi pada debat pamungkas Pilgub NTB 2024, Rabu (20/11/2024).

Rohmi menuturkan pentingnya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, Rohmi akan fokus membangun NTB berbasis desa.

"Kami akan mengesekusi pembangunan berbasis desa. Ini perlu sosialisasi yang menyeluruh agar mereka tahu setiap hal yang dilakukan ada konsekuensinya," bebernya.

Rohmi-Firin juga akan membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan replika kampung keluarga berkualitas.

"Kampung madani itu nanti masyarakat ekonominya baik, keguyuban baik, diskusi dan gotong royong bisa hidup. Dan otomatis kesadaran hukum bisa kami sosialisasikan dan dipahami," bebernya.

Rohmi mencontohkan, saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme hukum. Ia mencontohkan banyaknya perempuan yang mengalami pelecehan namun tak mengetahui kanal untuk melaporkan.

"Yang namanya mengubah mindset butuh waktu. Memotretnya harus pada tingkat yang lebih kecil, yakni dusun," jelasnya.

Pilgub NTB diikuti oleh tiga kontestan. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapat nomor urut 1, Zulkieflimansyah-Suhaili (Zul-Uhel) nomor urut 2, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nomor urut 3.

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana

Video: Janji Ketiga Paslon Pilgub NTB saat Menutup Debat Perdana