Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (SJP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 di Cirebon, Jawa Barat.

"Atas nama SJP, Bupati Cirebon periode 2014–2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, guna penyidikan kasus suap izin PLTU dengan tersangka Herry Jung (HJ).

Herry Jung merupakan General Manager Hyundai Engineering and Construction saat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin PLTU oleh KPK pada 15 November 2019.

Sebelumnya, pada Senin (5/5), KPK sempat memanggil mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon pada 2017–2018 Sono Suprapto.

Pada Selasa (6/5), KPK memanggil empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai saksi kasus izin PLTU tersebut. Empat orang itu adalah Rita Susana Supriyanti, Mahmud Iing Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono.

Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Kings Property Indonesia Sutikno pada 15 November 2019.

Dua orang tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi perkara disebutkan tersangka Herry diduga memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadi Sastra terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) membangun PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Sementara tersangka Sutikno diduga memberi suap senilai Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property Indonesia.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menseneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo disinyalir jadi faktor kuat Hasan memilih mundur.

Keputusan Hasan mundur diumumkan kepada publik pada 28 April 2025 melalui kanal YouTube Total Politik. Dalam video itu, Hasan berangkat dari rumahnya menaiki mobil berpelat nomor RI-33 menuju kantor PCO, yang berada di luar kompleks Istana Presiden Republik Indonesia.

Di kantornya, Hasan membuat surat pengunduran dirinya dan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sifatnya: sangat segera.

Hasan sendiri diduga ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri ke Prabowo. Dia sudah meminta waktu untuk bertemu, "Setkab meminta untuk menunggu ketemu Presiden dulu, tapi ditunggu sampai seminggu nggak ketemu-ketemu," ungkap sumber dikutip dari detikX.

Setelah tidak kunjung ada pertemuan itulah, Hasan baru menyampaikan pengunduran dirinya kepada staf PCO melalui pesan WhatsApp. Menurut sumber detikX di lingkaran dekat Hasan, situasi di PCO dalam beberapa bulan terakhir memang cukup berat bagi Hasan. Hampir setiap bulan, Hasan harus menalangi gaji puluhan staf PCO lantaran anggaran negara belum juga cair sampai hari ini.

Di tengah situasi yang sulit itu, Hasan juga terus-menerus mendapat kritik terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Setiap hari, kata sumber ini, ada saja pemberitaan negatif terkait Hasan dan PCO secara kelembagaan.

Apalagi pada 17 April 2025, Prabowo malah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicaranya. Keputusan Prabowo ini dirasa telah mendelegitimasi kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO.

Sumber detikX mengatakan Hasan cukup terkejut atas keputusan itu. Sebab, sehari sebelum penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden, Letkol Teddy sempat memanggil Hasan ke Istana Negara dan meyakinkan Hasan bahwa posisinya sebagai Kepala PCO tetap aman dan tidak akan diganti.

"Dievaluasi nggak, mau diganti nggak, cuma dibilang, 'Pak Hasan tenang, posisi Pak Hasan aman'," kata sumber yang mengetahui pertemuan itu.

Ditambah, setelah itu, pemerintah malah membentuk Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi), yang seolah-olah menyinggung kinerja Hasan yang dianggap buruk. Satgas Komunikasi dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," kata Hasan. detikcom telah mendapat izin dari Hasan untuk mengutip pernyataannya tersebut.

Hasan tidak menjelaskan secara terperinci alasannya mundur dari kursi Kepala PCO. Dia hanya mengatakan tidak akan jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Hasan.

(astj/astj)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah menggodok solusi untuk memitigasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu ini muncul dalam aksi buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (1/4/2025).

Prasetyo mengaku, pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, pemerintah tengah juga mengingatkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi PHK.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," ungkapnya.

Terkait enam tuntutan yang disuarakan buruh dalam May Day 2025, Prasetyo mengatakan akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Prasetyo menambahkan, pemerintah mendukung aksi May Day hari ini. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk perizinan menggunakan fasilitas Monas sebagai lokasi berkumpulnya massa buruh.

"Perizinan kami bantu, peringatan di Monas karena juga tidak melanggar Undang-Undang kami fasilitasi. Begitu kira-kira, selama Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat," tutupnya.

(rrd/rrd)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

(eva/maa)

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian,"

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia, Medan, Sumatera Utara mengamankan pria berinisial PB (40) warga negara asing (WNA) asal China di wilayah itu yang melanggar izin tinggal.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia Ridha Sah Putra di Medan, Kamis.

Ridha mengatakan pengamanan ini dilakukan berawal dari adanya informasi adanya WNA yang bekerja di restoran China, Kecamatan Medan Maimun, Medan.

Kemudian, petugas mengamankan WNA asal China tersebut pada Jumat (11/4) yang sebelumnya masuk ke Indonesia pada Februari 2025, setelah dilakukan operasi intelijen keimigrasian dan mengumpulkan bukti yang cukup.

"Dalam pengamanan itu, PB merupakan juru masak di restoran tersebut, dimana pekerjaan ini tidak sesuai izin yang diberikan," ucapnya.

Ridha menjelaskan, dimana PB dilakukan pemeriksaan administrasi sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Kota Medan yang bergerak taman rekreasi anak.

Selain itu, dalam dokumen yang didapatkan PB tinggal komplek di Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah dilakukan pengecekan alamat perusahaan itu tidak ada, begitu juga sudah tidak tinggal di komplek tersebut," katanya.

Ridha menambahkan PB pemegang izin tinggal terbatas sebagai penanam modal asing atau investor, diketahui dalam dokumen perusahaan sebesar Rp10 miliar,

"Kami sudah melakukan pengecekan di perusahaan tersebut diduga investasi itu tidak benar," tutur dia.

Ia mengatakan pengakuan PB tersebut, dirinya ingin membuat taman rekreasi hanya saja tidak dilakukan sampai saat ini, sehingga ada rekan warga negara Indonesia mengajak menjadi juru masak tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan tindakan deportasi dan dilakukan pencegahan maupun penangkalan," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata mengapresiasi atas kinerja Imigrasi Polonia upaya dalam pengawasan orang asing.

"Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui adanya orang asing yang mencurigakan agar memberi informasi agar dilakukan tindakan administrasi, dan konsekuensi deportasi," ucapnya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(fca/gbr)

Jakarta -

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) Herma Yulia lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Herma adalah anak seorang kuli pasar yakni mengangkat meja dan ibunya penjual kopi keliling.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dengan ayah bernama Muhammad Gunung Simatupang (57) dan ibunya bernama Misna Batubara (49).

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dikutip dari situs Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/4/2025).

Meski ayahnya berprofesi sebagai kuli pasar dan ibunya menjual kopi keliling, Herma yang hobi memasak ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bersekolah dan menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri impian.

Dia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025 lalu, dinyatakan lulus dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru Ilmu Hukum UI. Dia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di universitas favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi," ungkapnya.

Namun setelah Herma cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orang tua, mereka menyetujuinya untuk kuliah di UI jurusan hukum. Bahkan ayahnya sangat mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat. Dia juga ingin memiliki pekerjaan, mewujudkan mimpi, dan membanggakan kedua orangtuanya serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu, dan moivasi serta semangat. Herma juga memohon doa kepada orangtua, keluarga besar MAN 3 Mandailing Natal, dan teman-temannya agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.

(nwy/nwk)

Jakarta -

Pendaftaran SNBP 2025 tengah dibuka hingga 18 Februari 2025 mendatang. Per Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 21.03 WIB, sudah ada 224.165 siswa melakukan pendaftaran hingga tahap pemilihan program studi (prodi).

Berdasarkan data tersebut, siswa yang telah melakukan finalisasi data ada 127.650 siswa. Kemudian dari jumlah tersebut, ada 113.522 siswa memilih prodi jenjang S1 pada pilihan pertamanya.

Bagi siswa yang masih belum melakukan pendaftaran SNBP 2025, bisa mempertimbangkan referensi kampus dan prodi. Salah satunya pilihan prodi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada SNBP 2024 lalu, pendaftar yang memilih UGM ada 29.223. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.821 peserta diterima.

Untuk tahun ini, berdasarkan data https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/, UGM menyediakan 94 prodi di SNBP 2025. Prodi tersebut tersebar di jenjang sarjana hingga sarjana terapan.

Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UGM untuk SNBP 2025

1. Hukum

Daya tampung: 96

Peminat di SNBP 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 278

3. Kehutanan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 477

4. Farmasi

Daya tampung: 72

Peminat di SNBP 2024: 1.540

5. Biologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 250

6. Psikologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 1.614

7. Kedokteran Hewan

Daya tampung: 60

Peminat di SNBP 2024: 390

8. Kedokteran

Daya tampung: 53

Peminat di SNBP 2024: 2.159

9. Teknik Mesin

Daya tampung: 51

Peminat di SNBP 2024: 508

10. Kedokteran Gigi

Daya tampung: 47

Peminat di SNBP 2024: 624

(faz/pal)

JAKARTA - Ini daftar 6 kampus dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk THE WUR by Suject 2025. Perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa merajai daftar tersebut.

Times Higher Education World University Rankings ( THE WUR ) by Subject 2025 membuat peringkat perguruan tinggi dengan mengevaluasi 11 bidang studi, salah satunya bidang hukum.

Baca juga: 12 PTN dengan Jurusan Kedokteran yang Masuk Peringkat Terbaik Dunia THE 2025

1. Arts and Humanities
2. Business and Economics
3. Computer Science
4. Education Studies
5. Engineering
6. Law
7. Life Sciences
8. Medical and Health
9. Physical Sciences
10. Psychology
11. Social Sciences

Berbicara mengenai studi hukum, daftar kampus hukum terbaik di dunia pada THE WUR by Subject 2025 disusun dari 389 perguruan tinggi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

THE merancangnya dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Baca juga: 7 UIN Masuk Top 100 EduRank 2024, Nomor 1 Kebanggaan Tangsel

World University Rankings by Subject 2025: Law mengevaluasi keunggulan dalam:

Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis



Tabel mata pelajaran Hukum menggunakan indikator kinerja yang tepercaya dan teliti seperti Times Higher Education World University Rankings 2025, namun metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu.

Metodologi Pemeringkatan disusun berdasarkan 157 juta kutipan, 18 juta publikasi penelitian, dan respons survei dari lebih dari 93.000 akademisi di seluruh dunia.

Berikut ini 6 perguruan tinggi negeri dengan bidang studi hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025.

6 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia yang Masuk Top 300 Dunia

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat: 301+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat: 301+

6. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat: 301+.

Demikian 6 perguruan tinggi negeri dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.

London -

Graham Potter kembali ke Liga Inggris. Pria 49 tahun itu resmi menjadi juru taktik West Ham United.

West Ham baru saja mengumumkan pemecatan Julen Lopetegui. Pada Kamis (9/1/2025), Potter diperkenalkan sebagai manajer barunya.

"West Ham dengan bangga menyambut Graham Potter sebagai kepala pelatih klub yang baru," tulis West Ham di situs resminya.

"Pria 49 tahun itu akan gabung The Hammers untuk kontrak dua setengah tahun dan akan bertugas untuk pertama kali saat Irons melawan Aston Villa di Piala FA, Jumat sore," jelas pernyataan klub asal London itu.

Graham Potter sebelumnya menganggur sejak 2023. Ia dipecat Chelsea, usai gagal membawa The Blues tampil oke di musim 2022/2023.

Saat itu, ia membawa Chelsea terperosok ke posisi 11 klasemen Liga Inggris. Situasi itu menuntun pemecatan Potter, usai juga kandas di Piala FA dan Piala Liga Inggris.

Total selama melatih Chelsea, Potter cuma memberikan 12 kemenangan, 8 imbang, dan 11 kali kalah.

Sebelum ke Chelsea, Graham Potter padahal sempat oke melatih Brighton & Hove Albion. Ia membawa The Seagulls menjadi kuda hitam di Liga Inggris dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United.

(yna/aff)