Sukabumi -

Keluarga almarhum Suherlan alias Samson (33) mendatangi Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi, Jumat (18/4/2025). Mereka meminta kejelasan atas perkembangan penyidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Samson meninggal dunia.

Kehadiran keluarga didampingi penasihat hukum dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Tusyana Priyatin. Dalam pertemuan yang digelar di Aula Satreskrim, keluarga mendengarkan langsung penjelasan dari salah satu penyidik terkait proses penyidikan yang disebut telah memasuki tahap satu.

"Kami bersama keluarga datang untuk menanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara almarhum Elan alias Samson. Informasi dari penyidik, kasus sudah tahap satu dan seluruh unsur, mulai dari barang bukti hingga peran tersangka, telah dikaji," kata Tusyana seusai pertemuan kepada media.

Menurut Tusyana, dari hasil komunikasi dengan penyidik, diketahui adanya penambahan jumlah tersangka. Sebelumnya enam orang telah ditetapkan, namun berdasarkan hasil penyidikan terbaru, jumlah itu bertambah.

"Hasil visum juga baru diterima penyidik dari RS Polri Keramat Jati tadi malam. Dari sana bisa terlihat siapa yang memukul, siapa yang menggunakan senjata tajam. Namun satu orang tersangka disebut kabur dan belum bisa diperiksa," ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga berharap keadilan ditegakkan secara transparan dan penyidik dapat segera memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU) agar perkara ini segera dilimpahkan.

Sementara itu, Ruswandi, paman almarhum, menyatakan harapan serupa. "Kami terus mengikuti proses ini. Kami ingin hukuman yang setimpal dan keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum," ujarnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Hartono, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

"Tadi keluarga datang didampingi penasihat hukumnya. Mereka menanyakan perkembangan perkara, dan penyidik sedang berupaya memenuhi petunjuk dari JPU," ujarnya.

Seperti diketahui, perjalanan Suherlan alias Elas berakhir tragis. Pria 33 tahun yang dijuluki sebagai Preman Samson ini ditemukan tewas. Samson tewas setelah terlibat bentrok dengan sekelompok orang pada Jumat (21/2/2025) sore.

Jasad Samson yang berlumuran darah ditemukan di pinggir jalan Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

(sya/orb)

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto , Febri Diansyah menyebut setidaknya ada empat kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Keempatnya menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kiemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif. Padahal, fakta hukum yang telah diuji dalam Putusan Nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kiemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).



Dua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan. Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Empat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan. Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto.

"Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," tegasnya.

Oleh karena itu, Febri menyoroti adanya campur aduk antara fakta, opini, dan bahkan imajinasi dalam dakwaan KPK. Menurutnya, ini sangat berbahaya karena dapat menjauhkan dari upaya menemukan kebenaran.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," katanya.

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

"Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun," katanya, Selasa (11/3/2025).



Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.

Jamin ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat ia membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

"Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jika penegak hukum ingin bekerja lebih serius, penyidikan kasus ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil sejumlah menteri perdagangan setelah Tom Lembong.

"Orang yang menjabat pada saat itu yang seharusnya bertanggung jawab, dan dia harus dihadirkan, paling tidak sebagai saksi dan menerangkan," ujarnya.

Namun, Jamin menyangsikan hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya, Jaksa enggan untuk melibatkan mantan Menteri Perdagangan lainnya dalam kasus ini.

"Nah, mereka mungkin menurut dugaan saya sih jaksanya nggak mau melibatkan orang terlalu jauh, sehingga dibatasi hanya terkait dengan yang masa jabatan itu (Tom Lembong) saja," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghindar dari substansi keberatan dalam eksepsi timnya.

"Kami sangat keberatan karena JPU tidak menguraikan dalil kami yang mana yang mereka bantah. Misalnya, korelasi antara pasal dalam UU Perlindungan Petani, UU Pangan, Permendag 527, dan Permen 117 dengan UU Tipikor sama sekali tidak dijelaskan dalam dakwaan. Ini jelas melanggar prinsip hukum," kata Zaid usai persidangan.

Ia juga menyoroti inkonsistensi tempus yang sengaja dipersingkat. JPU membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Pak Tom (2015-2016), padahal Sprindik mencakup 2015-2023.

"Ini ada apa? Kenapa hanya sebatas Pak Tom tempusnya Ini. Harusnya sesuai sprindik, penuntut dengan dakwaan itu harus sejalan karena proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Zaid menuding jaksa mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa. Menurutnya berdasarkan KUHAP pasal 1 ayat 2 diatur bahwa apabila ada peraturan perubahan setelah terjadinya tindak pidana, maka yang dipakai adalah aturan yang meringankan.

Aturan baru yang meringankan dimaksud Zahid adalah UU BUMN yang telah disahkan pada 24 Februari 2025. Dalam UU BUMN tersebut menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara.

"Ini tidak retroaktif. Lihat saja surat dakwaan itu 25 Februari, UU diundangkan itu 24 Februari, langsung berlaku. Itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin majelis hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai 2016 nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 berwarkat 20 Januari 2025. Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Makassar -

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

(asm/asm)

Mataram -

Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) gedung shelter tsunami di Pemenang, Lombok Utara, tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua terdakwa bernama Aprialely Nirmala dan Agus Heriyanto kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam dugaan tipikor pembangunan shelter tsunami di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Greafik Loserte di Mataram, Selasa (21/1/2025).

Greafik mengatakan kedua terdakwa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram besok, Rabu (22/1/2025). Adapun agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

"Sidang direncanakan besok (Rabu) sesuai jadwal yang kami terima di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan TES atau shelter tsunami di NTB. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).

Asep menjelaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," jelas Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024) dikutip detikNews.

(iws/iws)

Mataram - Pria penyandang disabilitas tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, IWAS alias Agus, resmi ditahan. Penahanan Agus ini dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram. Saat mau dibawa ke tahanan, Agus menangis histeris. (afb/afb)

Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa wajar terdapat perbedaan antara tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), dan vonis dari Majelis Hakim, karena perbedaan pendapat dalam hukum itulah hukum.

“Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bisa terjadi karena terdapat kompartementasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

“Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa ke depannya semua kompartemen tersebut harus berkolaborasi dalam rangka komitmen memberantas tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Selain itu, kata dia, kolaborasi diperlukan untuk mendukung misi Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain. Ya supaya kalaupun kami berada dalam kamar-kamar, tetapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal, Nadia Putri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Hakim mengatakan terdakwa korupsi Harvey Moeis yang sopan selama persidangan dan sudah berkeluarga adalah hal-hal yang meringankan vonisnya, yakni hanya 6,5 tahun penjara. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik keras keputusan hakim.

"Alasan hakimnya tidak jelas, sopan dan berkeluarga itu bukan alasan yang dapat meringankan (vonis), ngaco ini," ujar Fickar lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, vonis penjara berapa lama pun tidak akan pernah menjerakan para koruptor. Karena, kata Fickar, koruptor yang sudah tertangkap banyak yang dihukum ringan karena 'pandai bermain'.

"Jadi hukuman itu tidak menjerakan selama hasil (korupsi) yang didapat itu bisa untuk 3 atau 4 generasi," katanya.

Fickar beranggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih bisa banding. Jaksa dinilai harus bisa memberian gambaran kerugian negara secara nyata.

"Putusan (vonis) Harvey tidak adil karena negara melalui JPU menuntut 12 tahun, ya pantasnya paling tidak (Harvey divonis) 8-10 tahun lah. Separuh tuntutan JPU plus 10%," imbuh Fickar.

Dalam kasus ini, Harvey Moeis divonis hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun.

Hakim juga menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar. Jika tak dibayar, diganti dengan kurungan 6 bulan.

Harvey juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 210 miliar. Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian atau apabila jumlah tidak mencukupi maka diganti hukuman 2 tahun penjara.

(isa/dhn)

CIBINONG, KOMPAS.com - Pihak Armor Toreador merasa keberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila.

Kuasa hukum Armor, Irwansyah, menyebut tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.

"Kalau pertimbangan kami, Pasal 44 ayat 2 enggak masuk itu sama sekali," kata Irwansyah saat ditemui usai sidang di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Irwansyah, Cut Intan Nabila masih baik-baik saja setelah peristiwa pemukulan terjadi.

Hal itu dibuktikan dengan Cut Intan yang masih bisa mengunggah video hingga pergi ke rumah sakit tanpa bantuan orang lain.

"Yang paling jelas adalah kami keberatan dengan video yang di-share Intan, CCTV, dan visum dijadikan barang bukti karena itu menurut kami tidak sah," kata Irwansyah.

Irwansyah bahkan menyebut video CCTV yang digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut adalah hasil rekayasa.

Selain itu, hasil visum Cut Intan Nabila juga diragukan keasliannya karena diambil oleh staf rumah sakit biasa, bukan dokter.

"Video itu editan, CCTV itu editan, visum itu dikeluarkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum. Jadi kami khawatir terjadinya konflik obligasi," ujar Irwansyah.

Sebagai informasi, JPU menuntut Armor Toreador dengan hukuman 6 tahun penjara atas perbuatannya terhadap Cut Intan Nabila.

Pihak Armor Toreador akan mengajukan pleidoi atas ketidakpuasannya terhadap tuntutan tersebut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa, 24 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.