Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus maju dengan penangkapan dan deportasi migran tanpa izin tinggal, meski banyak menuai kritik dari aktivis hak sipil dan hak asasi manusia. Ia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Kongres AS telah meloloskan UU migrasi yang lebih ketat yakni Lakes Riley Act. Berdasarkan UU tersebut, migran tanpa status kependudukan yang sah, akan dapat ditahan di pusat penahanan imigrasi bukan hanya untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran ringan seperti mengutil.

Pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, hampir 2.400 migran ditangkap. Badan perlindungan perbatasan AS yakni United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kini merilis angka baru setiap hari. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum.

"Deportasi massal terbesar dalam sejarah"

Seorang juru bicara Trump minggu lalu mengatakan tentang "deportasi massal terbesar dalam sejarah." Namun, bahkan di bawah pemerintahan Demokrat sebelumnya Joe Biden, ada ratusan penangkapan setiap hari. Pada tahun 2024 ada rata-rata 311 penangkapan per harinya dan rata-rata 467 pada tahun 2023.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dengan banyak dukungan antara lain dari dari kepolisian federal AS FBI, ICE memulai "operasi tertarget" terhadap para migran tanpa izin tinggal di kota metropolitan Chicago, AS, pada hari Minggu (26/01). Lembaga penyiaran CNN melaporkan tentang berlangsungnya "operasi kilat".

Beberapa lembaga federal juga diberi kewenangan tambahan untuk menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung beberapa hari dan akan meluas ke seluruh negeri.

Deportasi dapat meningkat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Trump mengumumkan niat untuk mendeportasi "jutaan dan jutaan" migran ilegal.

Direktur ICE Tom Homan juga mengonfirmasi rencana ini. Pria berusia 63 tahun itu dijuluki sebagai "raja perbatasan" oleh Trump saat masa jabatan pertamanya.

Ke mana para migran dideportasi?

Mayoritas para migran yang dideportasi oleh pemerintahan Trump sejauh ini diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah Meksiko berencana mendirikan kamp penerimaan untuk mendukung mereka yang dideportasi.

Setelah Kolombia menolak mengizinkan pesawat militer AS yang membawa orang-orang yang dideportasi mendarat, perselisihan pun terjadi antara kedua negara.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang berasal dari partai kiri secara khusus mengkritik penggunaan pesawat militer untuk deportasi. Menurutnya, warga Kolombia yang dideportasi harus diperlakukan "dengan bermartabat" dan bukannya "seperti penjahat".

Trump kemudian mengancam tarif impor tinggi pada produk Kolombia. Presiden Petro akhirnya menyerah, dan mengizinkan penggunaan pesawat militer

Bagaimana proses deportasi era Trump?

Pada prinsipnya, setelah penangkapan, pengadilan AS memutuskan deportasi migran yang tidak punya surat izin tinggal yang sah. Jika keputusannya adalah mendeportasi, mereka akan dibawa ke negara asal dengan pesawat Angkatan Darat AS atau pesawat sipil dan diserahkan kepada pihak berwenang di sana.

Strategi Trump adalah meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi lebih cepat. Salah satu tindakan pertamanya adalah menutup aplikasi CBP One, yang memungkinkan para migran mengajukan suaka secara daring dan menjadwalkan janji temu. Karena penutupan, janji temu suaka yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan.

Pemerintahan baru AS juga mengumumkan minggu lalu, imigran ilegal kini juga dapat ditangkap di gereja, sekolah, dan rumah sakit. Dari sudut pandang hukum, hal ini mungkin dilakukan. Namun, peraturan khusus sebelumnya menetapkan, petugas polisi imigrasi AS tidak dapat beroperasi di area "lokasi sensitif" semacam itu tanpa adanya izin khusus.

Deportasi migran Amerika Latin yang sedang terjadi saat ini mendapat publisitas yang besar. Antara lain, Gedung Putih mengumumkan sejumlah penangkapan di akun media sosialnya dan menyajikan gambar-gambar migran kriminal.

Reaksi terhadap kebijakan deportasi era Trump

Penangkapan dan deportasi di bawah Trump dianggap sangat brutal. Selain Kolombia, Brasil juga mengeluhkan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap warganya yang dideportasi.

Puluhan migran yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Brasil diborgol dan AC pesawat rusak, kata Kementerian Luar Negeri Brasil.
Menurut laporan media, beberapa dari mereka yang dideportasi ditendang dan dipukuli oleh para penjaga. Selain itu, mereka tidak diberi makanan, minuman, dan akses ke toilet untuk waktu yang lama.

PBB mengingatkan AS tentang hak suaka yang "diakui secara universal". Meskipun negara berhak menjalankan hak kedaulatannya di sepanjang perbatasan luarnya, mereka harus melakukannya "sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati hak asasi manusia," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani.

Bahkan di Amerika Serikat, banyak yang tidak setuju dengan cara deportasi ini. California dan negara bagian serta kota lain yang diperintah Demokrat mengkritik deportasi tersebut.

Beberapa kota besar, seperti Chicago atau Los Angeles, telah menyatakan diri sebagai "kota perlindungan", yang melarang pemerintah kota menggunakan sumber daya atau personel untuk melaksanakan arahan imigrasi federal.

Namun, secara umum, para politisi dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi lebih enggan mengkritik perlakuan Trump terhadap imigran, dibandingkan saat awal masa jabatan pertamanya. Para uskup Katolik di AS menyebut perlakuan Trump terhadap imigran dan pengungsi mengkhawatirkan.

Ada juga kekhawatiran dari komunitas bisnis. Banyak industri di AS bisa kehilangan pekerja akibat deportasi. Ambil contoh sektor pertanian yang sekitar setengah dari seluruh karyawannya dikatakan sebagai migran ilegal.

Yang tidak kalah pentingnya, tindakan pemerintahan baru AS telah menimbulkan ketidakpastian yang besar di kalangan migran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

Video: Antusias Pendukung Trump Menantikan Pelantikan Presiden AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan menjelang akhir masa jabatannya. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir detikNews dari AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang sudah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang bakal mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden mengatakan langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin bakal memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan ke Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara usai dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang telah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden menyebut langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin akan memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan kepada Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump

[Gambas:Video 20detik]

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

Liverpool berhasil mengalahkan tuan rumah West Ham dengan skor telak 5-0 dalam laga Liga Inggris di Stadion London, Senin (30/12) dini hari WIB.

Liverpool berhasil unggul 1-0 berkat gol Luis Diaz di menit ke-30. Gol tersebut berawal dari pergerakan Luis Diaz yang berusaha menerobos kotak penalti.

Luis Diaz lalu berusaha mengirim umpan ke arah Curtis Jones. Namun bola berhasil dipotong bek West Ham dan malah kembali ke kaki Luis Diaz.

Melihat peluang bagus untuk mencetak gol, Luis Diaz langsung melepaskan tembaka mendatar yang tidak bisa dibendung oleh kiper West Ham, Alphonse Areola.

Sepuluh menit berselang, Liverpool bisa menggandakan keunggulan lewat Cody Gakpo. Gakpo berada di posisi yang tepat untuk melepaskan tembakan keras dari umpan yang dilepaskan Mohamed Salah di kotak penalti.

Mohamed Salah kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-44. Menerima sodoran bola dari Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah melepaskan tembakan kaki kiri ke arah tiang dekat yang tidak bisa dibendung oleh Areola.

Unggul tiga gol di babak pertama, Liverpool menjalani laga di babak kedua dengan percaya diri. Mereka bisa mencetak gol keempat lewat Alexander-Arnold di menit ke-54.

Mendapat umpan pendek dari Ryan Gravenberch, Alexander-Arnold melepaskan tembakan jarak jauh. Bola meluncur deras dan tak bisa dibendung Areola.

Liverpool kemudian mencetak gol kelima pada menit ke-84. Pemain yang masuk sebagai pengganti, Diogo Jota ikut menyumbang gol di laga tersebut.

Gol kelima Liverpool merupakan buah dari skema serangan balik cepat. Mohamed Salah menerima bola saat masih di daerah lapangan Liverpool.

Ia lalu berlari kencang dan terus diamati oleh bek-bek West Ham. Sesaat ketika mendekati kotak penalti, Salah memutuskan mengirim bola pada Diogo Jota. Jota langsung melepaskan tembakan ke arah tiang jauh.

Susunan Pemain

West Ham (4-2-3-1)

Alphonse Areola; Vladimir Coufal (Jean Clair Todibo 46), Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, Aaron Wan Bissaka; Edson Alvarez (Niclas Fullkrug 46), Carlos Soler (Andy Irving 73); Mohammed Kudus (Luis Guilherme 81), Lucas Paqueta, Emerson, Jarrod Bowen (Crysencio Summerville 60)

Liverpool (4-2-3-1)

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (Jarell Quansah 37), Virgil van Dijk, Andy Robertson (Kostas Tsimikas 74); Ryan Gravenberch (Wataru Endo 57), Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones (Karvey Elliott 74), Cody Gakpo (Diogo Jota 58); Luis Diaz

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.