Selebgram Adrena Isa Zega memilih menjalankan salat tarawih sendiri di Lapas Perempuan Klas IIA Malang tapi membantah karena ditolak. Dia sebutkan karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut. Mengenai hal ini, pihak lapas Perempuan Klas II A Malang buka suara.

Kepala Lapas Kelas IIA Malang Yunengsih membenarkan Isa Zega saat ini menjalani ibadah tarawih sendiri. Kendati begitu Isa tetap mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Baik tadarus Qur'an dan pondok pesantren.

"Iza Zega untuk kegiatan salat tarawih dan sholat wajib dilaksanakan sendiri di kamar. Namun untuk kegiatan ponpes Isa masih mengikuti seperti warga binaan yang lain," kata Yunengsih kepada detikJatim, Selasa (11/3/2025).

Sayangnya, Yunengsih tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan Isa Zega memilih untuk salat tarawih sendiri. Termasuk tentang perbedaan keyakinan seperti apa yang membuat Isa Zega memilih salat tarawih sendiri.

Isa menempati Lapas Perempuan Klas IIA Malang sejak Polda Jawa Timur melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memasuki masa penuntutan.

Sebelumnya, transgender yang sedang menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari itu menampik kabar bahwa dirinya ditolak oleh jemaah salat tarawih. Dia mengaku memilih salat sendiri karena berbeda keyakinan.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," kata Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di PN Kepanjen.

Kendati begitu, Isa mengaku hampir selama satu pekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjamaah karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak dapat dipenuhi.

"Kita ada satu minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwasanya, maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isa membantah adanya penolakan dirinya untuk ikut menjalankan salat tarawih berjemaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami. Cuma memang karena mami kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," tegasnya.

Isa pun menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Isa Zega membantah kabar dirinya ditolak ikut salat tarawih berjamaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa mengaku bahwa dirinya punya panduan yang berbeda dalam tata cara salat berjamaah.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami," ucap Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Cuma memang karena mami, kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," sambung transgender bernama lengkap Adrena Isa Zega tersebut.

Isa menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," jelasnya.

Di sisi lain, Isa menerangkan adanya perbedaan pandangan antara dirinya dengan yang dianut oleh Lapas Perempuan Klas IIA Malang

"Terus ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," tegasnya.

Isa pun mengaku hampir selama sepekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjemaah, karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak bisa dipenuhi.

"Kami ada 1 minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwa maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan pemerintah akan secepatnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) biaya jemaah haji 1446 H/2025 M Rp 55,4 juta. Wachid mengaku mendapat kabar bahwa Keppres berpeluang diteken hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kemarin sangat luar biasa Pak Presiden perhatian terhadap haji. Jadi saya laporkan juga kepada beliau, bahwa Pak Presiden, kami panja sudah raker (rapat kerja) bersama Menteri Agama. Ini nanti masyarakat tinggal menunggu untuk keluarnya Keppres," kata Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Politikus Gerindra ini menjelaskan Keppres penetapan biaya haji perlu diteken untuk urusan administrasi para jemaah. Selain itu, juga diperlukan untuk menyelesaikan proses kontrak RI dengan pemerintahan Arab Saudi.

"Nah, dasar untuk, karena kenapa masyarakat menunggu, masyarakat akan memberikan pelunasan. Dan kami, DPR dan pemerintah akan bisa melaksanakan kontrak-kontrak di Arab Saudi maupun di dalam negeri," kata dia.

Wachid menyebut tenggat waktu dikeluarkan Keppres selama satu bulan sejak rapat penetapan biaya haji yang digelar pada Senin (6/1) lalu. Namun, kata dia, pemerintah menyampaikan akan menandatangani Keppres hari ini atau besok.

"Nah terus kalau di undang-undang itu, setelah tanda tangan di raker itu satu bulan. Kalau Pak Presiden bisa memberikan satu minggu luar biasa, 'Oh nggak satu minggu, tiga hari, (terhitung) dari kemarin (rapat kerja)'. Disampaikan seperti itu," ujar Wachid.

Wachid pun menceritakan sempat berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia menyebut Prasetyo mewakili Istana Kepresidenan akan meneken Keppres biaya haji.

"Nah sebenarnya Keppres itu tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi yang tandatangani Setneg, 'Itu jenengan saja', 'Nah terus mana, Pak Wachid, itu urusannya untuk apa?', 'Untuk pelunasan kontrak, pelunasan jemaah', 'Nah terus mana itu, di tempat Pak Wachid?', 'Nggak, itu Pak Menteri (Agama)," kata Wachid menirukan percakapan dengan Prasetyo Hadi.

"Itu tadi, makanya ini tadi saya sampaikan, 'Ini yang tanda tangan tidak perlu Presiden, yang tanda tangan cukup jenengan'. Insyaallah kalau nggak hari ini, besok itu sudah selesai. Karena Pak Menteri tadi suratnya ada di kantor," lanjut dia.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

Jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berubah menjadi domestik dari Internasional.

"Untuk pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899. Penurunan ini terjadi karena pengaruh bandara kita dari internasional menjadi domestik," Kepala Kantor Imigrasi Palembang Khairil Mirza, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang ini didominasi jemaah umrah. Hal ini dikarenakan Bandara SMB II Palembang masih memiliki program berangkat umrah langsung dari Palembang menuju Madinah.

"Total pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 64.119 orang dan paling banyak dari jemaah umrah," ujarnya.

Mirza merincikan pembuatan paspor 48 halaman pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42.899 orang, tahun 2024 39.705 orang. Paspor elektronik 48 halaman pada tahun 2023 tercatat 12.794 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 22.653 orang.

Sementara untuk layanan percepatan pada tahun 2023 ada 1.881 orang sementara tahun ini ada 1.149, eazy paspor tahun 2023 dengan 30 kegiatan jumlah paspor 1.500 orang, dan tahun 2024 dengan 23 kegiatan jumlah paspor 1.647 orang.

"Untuk pembuatan paspor yang paling banyak didominasi adalah pembuatan paspor 48 halaman. Dan ini kenaikannya cukup signifikan dan didominasi jemaah umrah," ujarnya.

Untuk yang terdata pemohon paspor ini, lanjut Mirza, memang jemaah umrah sementara untuk ke luar negeri pemohon berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta atau Hang Nadim Batam.

"Kalau di kita kan bandara sudah domestik jadi kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Soeta dulu atau Batam ," ujarnya.

Berdasarkan pantauan detikSumbagsel di Kantor Imigrasi Palembang, pemohon paspor terlihat begitu ramai.

"Saya rencananya mau umrah pada Februari nanti. Sekarang sudah mulai buat paspor," kata Wahyu, salah satu warga Palembang.

Sementara itu, warga Tanjung Lago Banyuasin, Riska mengaku membuat paspor karena hendak bekerja ke Korea Selatan.

"Saya mau buat paspor buat bekerja ke Korea Selatan. Kalau sudah selesai buat paspor tinggal menunggu dari penyalurannya kapan mulai bekerja," kata Riska.

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul