Salah satu ketentuan penting dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah memakai pakaian ihram sesuai aturan. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, baik kecil maupun besar, dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Lalu, bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan khususnya bagi jemaah pria?

Dilansir detikHikmah dari buku Antar Aku ke Tanah Suci karya Miftah Faridl dan Budi Handrianto, disebutkan bahwa laki-laki yang sedang berihram harus menaati sejumlah aturan berpakaian. Di antaranya:

• Tidak dibenarkan mengenakan pakaian yang dijahit, termasuk celana dalam.
• Tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti peci atau topi
• Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, seperti sepatu tertutup.

Lantas bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan saat Ihram?

Pertanyaan mengenai boleh tidaknya menggunakan celana dalam tanpa jahitan saat berihram sering muncul. Meskipun tidak dijahit, tetap saja jemaah laki-laki tidak diperkenankan memakainya selama ihram.

Sebagaimana dijelaskan Buya Yahya dalam salah satu kajiannya yang tayang di kanal YouTube Buya Yahya pada 17 Oktober 2023.

"Adapun celana dalam biarpun tidak dijahit tetap tidak diperkenankan karena bentuknya melingkar, kemudian dipakai ke tubuh," kata Buya Yahya seperti dilihat YouTube resminya, Rabu (14/5/2025). detikHikmah telah mendapat izin dari tim media Buya Yahya untuk mengutip tayangan Tanya Jawab Buya Yahya di media sosialnya.

Buya Yahya menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya menyangkut jahitan, tetapi juga cara pakaian itu melekat pada tubuh. Celana dalam, meskipun tanpa jahitan, tetap dianggap menutup tubuh dengan cara melilit, sehingga tidak memenuhi kriteria pakaian ihram yang sah.

Pandangan ini sesuai ajaran ulama mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria al-Anshari, dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah Syarah Bahjatul Wardiyah.

"Haram menutup badan dengan pakaian yang bisa meliputi anggota tubuh dengan tali (diikat), atau jahitan, atau tenunan (tanpa jahitan), atau ditempelkan, atau sisi kain yang satu dengan yang lainnya diikatkan." kutipan dalam kitab tersebut.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut tidak terbatas hanya pada pakaian berjahit, melainkan juga berlaku bagi pakaian apa pun yang membungkus tubuh secara penuh, baik itu dililit, ditempel, atau diikat.

Oleh karena itu, meskipun celana dalam dibuat tanpa jahitan, penggunaannya tetap dianggap tidak sah dalam keadaan ihram.

Wallahualam.

Video: Perhatian! Jemaah Umrah Wajib Tinggalkan Saudi Paling Lambat 29 April

Video: Perhatian! Jemaah Umrah Wajib Tinggalkan Saudi Paling Lambat 29 April

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Minggu (4/5/2025).

Menurut Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan Terminal Khusus Haji dan Umrah tersebut memiliki tiga lantai dengan luas 27.418 meter persegi dan dapat menampung hingga 6,1 juta penumpang pesawat setiap tahunnya.

"Terminal khusus ini sebelumnya adalah Terminal 2F yang telah bertransformasi melalui proses revitalisasi menyeluruh dan detail," kata Faik Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Lantai dasar merupakan area kedatangan jemaah dari Tanah Suci. Di lantai 1 itu terdapat area imigrasi kedatangan, baggage make up area untuk penanganan bagasi jemaah, baggage claim area yang merupakan tempat jemaah mengambil bagasi, food court seluas 2.930 meter persegi, serta curbside kedatangan yang merupakan area penghubung antara bangunan terminal dan transportasi darat.

Kemudian lantai 1 juga merupakan area keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Di lantai itu terdapat area curbside keberangkatan, lounge pengantar seluas 2.560 meter persegi, check in hall untuk memproses keberangkatan, serta titik pemeriksaan keamanan (Security Check Point_/SCP) dan imigrasi keberangkatan.

"Sementara lantai 2 adalah lokasi dari masjid seluas 3.136 meter persegi. Kami berharap keberadaan masjid di dalam terminal ini dapat memudahkan jemaah untuk beribadah," jelas Faik Fahmi.

Fasilitas Imigrasi

Fasilitas lain di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F adalah Makkah Route, yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi.

Melalui fasilitas ini, jemaah haji dapat memproses keimigrasian yang seharusnya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi menjadi di bandara asal yiatu Bandara Soekarno-Hatta.

Penyediaan Terminal Khusus Haji dan Umrah merupakan salah satu bagian untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang/tahun dengan cara optimalisasi eksisting terminal.

Selain itu, juga untuk menyelesaikan kepadatan area landside dan terminal pada saat peak season dan jam sibuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bandara yang berbasis ekosistem, serta merubah wajah bandara yang merefleksikan kebanggaan Indonesia.

Faik Fahmi menyebut pengembangan terminal khusus ini dilatarbelakangi tingginya permintaan penerbangan umrah dan pelayanan yang belum optimal bagi jemaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya melalui Terminal 3.

"Permintaan penerbangan umrah cukup tinggi di Indonesia, mencapai 2,2 juta penumpang/tahun atau rata-rata 7.450 penumpang/hari. Bahkan pada peak season di Agustus dan September mencapai 12.000 penumpang/hari. Ini kemudian yang menjadi faktor pelayanan belum optimal karena tidak ada fasilitas khusus bagi jemaah," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Selebgram Adrena Isa Zega memilih menjalankan salat tarawih sendiri di Lapas Perempuan Klas IIA Malang tapi membantah karena ditolak. Dia sebutkan karena adanya perbedaan keyakinan yang dianut. Mengenai hal ini, pihak lapas Perempuan Klas II A Malang buka suara.

Kepala Lapas Kelas IIA Malang Yunengsih membenarkan Isa Zega saat ini menjalani ibadah tarawih sendiri. Kendati begitu Isa tetap mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Baik tadarus Qur'an dan pondok pesantren.

"Iza Zega untuk kegiatan salat tarawih dan sholat wajib dilaksanakan sendiri di kamar. Namun untuk kegiatan ponpes Isa masih mengikuti seperti warga binaan yang lain," kata Yunengsih kepada detikJatim, Selasa (11/3/2025).

Sayangnya, Yunengsih tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasan Isa Zega memilih untuk salat tarawih sendiri. Termasuk tentang perbedaan keyakinan seperti apa yang membuat Isa Zega memilih salat tarawih sendiri.

Isa menempati Lapas Perempuan Klas IIA Malang sejak Polda Jawa Timur melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memasuki masa penuntutan.

Sebelumnya, transgender yang sedang menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari itu menampik kabar bahwa dirinya ditolak oleh jemaah salat tarawih. Dia mengaku memilih salat sendiri karena berbeda keyakinan.

"Ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," kata Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di PN Kepanjen.

Kendati begitu, Isa mengaku hampir selama satu pekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjamaah karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak dapat dipenuhi.

"Kita ada satu minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwasanya, maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isa membantah adanya penolakan dirinya untuk ikut menjalankan salat tarawih berjemaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami. Cuma memang karena mami kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," tegasnya.

Isa pun menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Selebgram Isa Zega membantah kabar dirinya ditolak ikut salat tarawih berjamaah di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa mengaku bahwa dirinya punya panduan yang berbeda dalam tata cara salat berjamaah.

"Nggak ada ditolak, salah. Lapas sangat memperhatikan mami," ucap Isa Zega menjawab pertanyaan wartawan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Cuma memang karena mami, kan, mami itu nggak bisa kalau imamnya perempuan. Di sana kan (Lapas Perempuan) imamnya perempuan," sambung transgender bernama lengkap Adrena Isa Zega tersebut.

Isa menjelaskan pengalaman dirinya beribadah di Mekkah dan Madinah. Imam salat adalah laki-laki dan jemaah perempuan dan laki-laki bergabung menjadi satu.

"Nah kalau di Mekkah, di Madinah kan imamnya laki-laki. Jadi kita bisa perempuan dan laki-laki bersatu," jelasnya.

Di sisi lain, Isa menerangkan adanya perbedaan pandangan antara dirinya dengan yang dianut oleh Lapas Perempuan Klas IIA Malang

"Terus ada pendapat-pendapat yang berbeda antara yang saya anut, dengan yang lapas anut, tapi bukan ditolak," tegasnya.

Isa pun mengaku hampir selama sepekan dirinya ikut salat tarawih berjamaah. Namun kemudian Isa memilih untuk tidak mengikuti salat tarawih berjemaah, karena usulannya terkait jarak saf imam dan makmum tidak bisa dipenuhi.

"Kami ada 1 minggu jemaah, tapi selanjutnya enggak, karena saya mengajukan bahwa maksudnya saf imam dan makmum itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pendapat saya, makmum dan imam kalau perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja gitu," bebernya.

Karena itulah, Isa kemudian memilih untuk salat tarawih sendiri. Begitu juga ketika menunaikan salat 5 waktu.

"Salatnya sendiri, sama seperti di sana kan (Lapas Perempuan) diwajibkan cat rambut warna hitam, saya langsung mengajukan bahwasanya saya itu sudah melakukan solat 5 waktu, sudah memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tidak mau rambut saya dicat warna hitam, jadi tidak ada lapas menolak, siapa bilang," pungkasnya.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan pemerintah akan secepatnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) biaya jemaah haji 1446 H/2025 M Rp 55,4 juta. Wachid mengaku mendapat kabar bahwa Keppres berpeluang diteken hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kemarin sangat luar biasa Pak Presiden perhatian terhadap haji. Jadi saya laporkan juga kepada beliau, bahwa Pak Presiden, kami panja sudah raker (rapat kerja) bersama Menteri Agama. Ini nanti masyarakat tinggal menunggu untuk keluarnya Keppres," kata Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Politikus Gerindra ini menjelaskan Keppres penetapan biaya haji perlu diteken untuk urusan administrasi para jemaah. Selain itu, juga diperlukan untuk menyelesaikan proses kontrak RI dengan pemerintahan Arab Saudi.

"Nah, dasar untuk, karena kenapa masyarakat menunggu, masyarakat akan memberikan pelunasan. Dan kami, DPR dan pemerintah akan bisa melaksanakan kontrak-kontrak di Arab Saudi maupun di dalam negeri," kata dia.

Wachid menyebut tenggat waktu dikeluarkan Keppres selama satu bulan sejak rapat penetapan biaya haji yang digelar pada Senin (6/1) lalu. Namun, kata dia, pemerintah menyampaikan akan menandatangani Keppres hari ini atau besok.

"Nah terus kalau di undang-undang itu, setelah tanda tangan di raker itu satu bulan. Kalau Pak Presiden bisa memberikan satu minggu luar biasa, 'Oh nggak satu minggu, tiga hari, (terhitung) dari kemarin (rapat kerja)'. Disampaikan seperti itu," ujar Wachid.

Wachid pun menceritakan sempat berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia menyebut Prasetyo mewakili Istana Kepresidenan akan meneken Keppres biaya haji.

"Nah sebenarnya Keppres itu tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi yang tandatangani Setneg, 'Itu jenengan saja', 'Nah terus mana, Pak Wachid, itu urusannya untuk apa?', 'Untuk pelunasan kontrak, pelunasan jemaah', 'Nah terus mana itu, di tempat Pak Wachid?', 'Nggak, itu Pak Menteri (Agama)," kata Wachid menirukan percakapan dengan Prasetyo Hadi.

"Itu tadi, makanya ini tadi saya sampaikan, 'Ini yang tanda tangan tidak perlu Presiden, yang tanda tangan cukup jenengan'. Insyaallah kalau nggak hari ini, besok itu sudah selesai. Karena Pak Menteri tadi suratnya ada di kantor," lanjut dia.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

Jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berubah menjadi domestik dari Internasional.

"Untuk pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899. Penurunan ini terjadi karena pengaruh bandara kita dari internasional menjadi domestik," Kepala Kantor Imigrasi Palembang Khairil Mirza, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang ini didominasi jemaah umrah. Hal ini dikarenakan Bandara SMB II Palembang masih memiliki program berangkat umrah langsung dari Palembang menuju Madinah.

"Total pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 64.119 orang dan paling banyak dari jemaah umrah," ujarnya.

Mirza merincikan pembuatan paspor 48 halaman pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42.899 orang, tahun 2024 39.705 orang. Paspor elektronik 48 halaman pada tahun 2023 tercatat 12.794 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 22.653 orang.

Sementara untuk layanan percepatan pada tahun 2023 ada 1.881 orang sementara tahun ini ada 1.149, eazy paspor tahun 2023 dengan 30 kegiatan jumlah paspor 1.500 orang, dan tahun 2024 dengan 23 kegiatan jumlah paspor 1.647 orang.

"Untuk pembuatan paspor yang paling banyak didominasi adalah pembuatan paspor 48 halaman. Dan ini kenaikannya cukup signifikan dan didominasi jemaah umrah," ujarnya.

Untuk yang terdata pemohon paspor ini, lanjut Mirza, memang jemaah umrah sementara untuk ke luar negeri pemohon berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta atau Hang Nadim Batam.

"Kalau di kita kan bandara sudah domestik jadi kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Soeta dulu atau Batam ," ujarnya.

Berdasarkan pantauan detikSumbagsel di Kantor Imigrasi Palembang, pemohon paspor terlihat begitu ramai.

"Saya rencananya mau umrah pada Februari nanti. Sekarang sudah mulai buat paspor," kata Wahyu, salah satu warga Palembang.

Sementara itu, warga Tanjung Lago Banyuasin, Riska mengaku membuat paspor karena hendak bekerja ke Korea Selatan.

"Saya mau buat paspor buat bekerja ke Korea Selatan. Kalau sudah selesai buat paspor tinggal menunggu dari penyalurannya kapan mulai bekerja," kata Riska.

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul