Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Meski sudah dipenjara, perkara lain masih menanti SYL.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detikNews, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

SYL Dijerat TPPU

Ternyata, kasus korupsi yang menjerat SYL belum selesai. Tindakan pencucian uang yang dilakukan SYL masih diusut KPK.

Sejumlah saksi telah diperiksa KPK termasuk pengacara SYL, Rasamala Aritonang yang merupakan mantan penyidik KPK juga Febri Diansyah yang merupakan mantan Jubir KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah kantor pengacara Visi Law yang merupakan kantor pengacara SYL.

Inilah yang mendasari KPK belum menyita sejumlah aset milik SYL meski telah berstatus narapidana. Hal itu karena KPK masih mengusut TPPU terhadap SYL.

"Ada pun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," kata Budi Prasetyo.

Video: Ridwan Kamil di Lingkaran Kasus Korupsi Bank BJB

Video: Ridwan Kamil di Lingkaran Kasus Korupsi Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Atas hukuman yang telah dijatuhkan, SYL akan mendekam selama 12 tahun.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

"Adapun beberapa barang lainnya yang perlu dilakukan perampasan atau perlu bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," imbuh dia.

4 Perkara SYL

KPK menjerat SYL dengan tiga sangkaan pasal, mulai pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang. Dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, SYL telah menerima vonis 12 tahun penjara.

Hakim di tingkat pertama awalnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL. KPK lalu mengajukan banding.

Di tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hukuman uang pengganti SYL juga ditambah menjadi Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

SYL kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak kasasi dari SYL dan tetap menghukum mantan Mentan itu dengan vonis 12 tahun penjara.

"Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Jumat (28/2).

Kasus pencucian SYL saat ini masih bergulir di KPK. Tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Sebanyak 56 narapidana Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan 9 napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Para napi itu biang kerok kerusuhan beberapa waktu lalu.

Pemindahan puluhan napi Lapas Muara Beliti ini dilakukan dengan pengamanan super maksimum pada Minggu (11/5/2025). Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar lapas dan rutan zero narkoba dan hp.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya malam ini.

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan. Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB malam tadi. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tiga orang korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Dokter Priguna Anugerah P alias PAP di RSHS Bandung mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK juga memberikan pendampingan terhadap empat saksi dalam kasus ini. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu.

Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas Informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5/2025).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkapkan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

"Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual," ungkapnya.

Nurherwati menerangkan, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang. Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

"Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak," pungkasnya.

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

Video Polisi Olah TKP Ruangan Tempat Dokter Priguna Lakukan Aksi Bejatnya

Denpasar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah (Pemda) memiliki lima peran utama dalam mendukung pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pertama yakni melalui pemberian dana hibah kepada PTN-BH.

Poin kedua dilakukan dengan membantu juga PTN-BH dalam rangka membangun atau mendukung infrastruktur di dalam lingkungan, maupun di luar lingkungan.

"(Seperti) akses jalan, kemudian jaringan listrik yang ada, internet, air, yang menuju ke PTN-BH," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Hal ini ia sampaikan dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5). Ketiga, Pemda juga dapat memberikan beasiswa kepada para pemuda lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk PTN-BH.

Keempat, Pemda dapat mendorong peningkatan kapasitas pegawainya melalui pendidikan di PTN-BH. Sementara kelima, Pemda dapat menjalin kerja sama di bidang penelitian serta program-program kreatif.

Tito menekankan agar Pemda tidak ragu mendukung pengembangan PTN-BH. Pasalnya, kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Tito, keberadaan PTN-BH di daerah sangat penting karena berfungsi sebagai center of excellence sekaligus lembaga think tank. Dengan keunggulan tersebut, PTN-BH diyakini mampu menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

"PTN-BH ini kan sebagai center of excellence tadi, (tempatnya) para pemikir. Otomatis sangat diharapkan dapat memberikan dukungan di bidang penelitian dan memancing kreativitas daerah," imbuh Ketua MWA Universitas Sriwijaya tersebut.

Karena itu, Tito kembali meyakinkan Pemda agar tidak ragu memberikan dukungan tersebut. Ia bahkan mengaku akan menggelar rapat koordinasi secara virtual yang melibatkan para pihak terkait guna menegaskan kembali pesan ini kepada seluruh daerah.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan RI Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, Ketua Forum MWA PTN-BH Periode 2024-2025 Mohammad Nuh, serta para anggota MWA dari berbagai PTN-BH di seluruh Indonesia.

Lihat juga Video: 7 Bidang Ilmu di PTN Indonesia yang Masuk QS WUR by Subject 2025

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Siswa SMAN 5 Bandung Sulthan Abiyan Fattan dinyatakan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Anggrek. Remaja 17 tahun itu tertabrak mobil Nissan Kick yang dikendarai HS (55).

HS yang mengemudikan mobil hitam bernopol D 1491 AJQ itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Dalam kejadian ini, polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan pihaknya belum menetapkan status hukum terhadap HS.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Wahyu dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Disinggung proses hukum apa saja yang masih dilakukan, Wahyu menyebut penyidik Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan saksi.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bani (16) teman sekelas Fattan di SMAN 5 Bandung berharap kepada polisi untuk memberikan hukuman setimpal kepada penabrak yang membuat nyawa temannya melayang.

"Semoga mendapat keadilan saja, soalnya orangnya baik," ujar Bani, Rabu (7/5) kemarin.

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Polisi telah meringkus pria berinisial L, anak kepala desa di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat yang memukul warga karena kritikan. Ini tampangnya.

Berdasarkan foto yang diterima, Kamis (8/5/2025), L mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. L dihadirkan dalam konferensi pers kemarin.

Terlihat L tertunduk selama konferensi pers berlangsung. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus penganiayaan tersebut.

Polisi menjelaskan kronologi kasus pemukulan ini. Pelaku L memukuli korban di rumah korban.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (28/4) sekitar pukul 22.00 WIB. Rumah korban berada di Desa Kembangkuning.

"Adapun kronologi singkatnya yaitu pada malam tersebut tersangka datang ke rumah korban di Desa Kembangkuning," kata Silfi.

Kemudian antara pelaku dengan korban sempat terjadi cekcok mulut. Hingga kemudian terjadilah peristiwa pemukulan terhadap korban.

"Ada sedikit cekcok mulut, lalu terjadilah pemukulan," ungkapnya.

Silfi mengatakan menurut pengakuan korban, pemukulan diduga karena masalah kritikan di media sosial.

"Sejauh ini dari korban terkait masalah kritikan atau komen yang ada di media sosial," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.

Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.

"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya