Ketua Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Rocky Gerung, turut menghadiri IFSC Climbing World Cup Bali 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali. Terselenggaranya kejuaraan dunia panjat tebing ini mencerminkan terciptanya sebuah hak asasi manusia (HAM).

"Saya sangat berterima kasih, karena hak manusia untuk berolahraga juga adalah hak asasi manusia," ujar Rocky Gerung, Sabtu (3/5/2025).

Rocky Gerung yang juga pengamat politik itu juga menekankan bahwa Komisi Nasional (Komnas) HAM juga mendorong agar di dalam jiwa yang sehat terdapat hak asasi manusia yang sehat pula.

"Dan Komnas HAM mendorong supaya di dalam jiwa yang sehat ada hak asasi manusia yang sehat juga," ujarnya yang didampingi Waketum FPTI Irjen Herry Heryawan.

Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyampaikan kebanggaannya karena Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan IFSC Climbing World Cup 2025.

Menurut Atnike, hal ini adalah sebuah prestasi tersendiri, di mana sebelumnya Indonesia meraih medali emas pada Olimpiade yang lalu.

"Luar biasa Indonesia menjadi tuan rumah dari perlombaan panjat tebing dunia, sebuah prestasi dan Olimpiade lalu Indonesia sudah meraih medali emas untuk panjat tebing kecepatan dan sekarang kita menjadi tuan rumahnya," ujar Atnike.

Sementara itu, Irjen Herry Heryawan yang juga didapuk sebagai Ketua Organizing Comittee IFSC Climbing World Cup Bali 2025 menyampaikan bahwa event internasional ini bukan hanya ajang untuk menunjukkan kemampuan atlet panjat tebing nasional.

"Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal kebanggaan nasional. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, khususnya Bali, mampu menjadi tuan rumah yang hebat dan membanggakan," ujar Herry Heryawan.

Herry Heryawan yang juga Kapolda Riau ini meyakini, kehadiran IFSC Climbing World Cup di Bali akan memberi dampak positif dalam berbagai aspek, mulai dari eksposur internasional, peluang investasi, hingga penguatan ekosistem olahraga prestasi di Indonesia.

Ia pun mengapresiasi sambutan hangat masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali atas terselenggaranya IFSC Climbing World Cup Bali 2025. Herry Heryawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah menunjukkan energi positif sejak awal persiapan kejuaraan dunia panjat tebing tersebut.

"Tanpa kerja sama yang solid, tentu acara sebesar ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik," imbuhnya.

Kejuaraan dunia yang digelar pada 2-4 Mei 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali, ini merupakan bagian dari rangkaian IFSC Climbing World Cup Series 2025 mempertemukan atlet-atlet panjat tebing terbaik dunia. Total 221 atlet dari 32 negara akan berpartisipasi dalam dua nomor kompetisi utama: Lead dan Speed.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 157.933 narapidana diberikan remisi.

"Yang pertama, remisi khusus 1 (Nyepi) dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 1.621. Sedangkan berkenan dengan hari raya Idul Fitri, pemerintah juga memberikan permisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 156.312 orang," kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Mashudi, dalam sambutannya di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Total sebanyak 948 narapidana dinyatakan bebas. Dengan rincian 20 narapidana mendapatkan remisi Nyepi dan 928 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri.

"Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 20 orang, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas. Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana sebanyak 928, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas," imbuhnya.

Remisi yang diberikan sebanyak pemotongan 15-30 hari masa tahanan. Mashudi kemudian menjelaskan kriteria narapidana yang berhak mendapatkan remisi.

"Syaratnya, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko selama menjalani pidana," tuturnya. M

Pemberian remisi dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Remisi khusus diberikan pada hari-hari besar keagamaan.

"Selain itu, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran sebesar Rp 81.264.930.000," tuturnya.

"Terakhir, remisi merupakan hadiah bagi narapidana dan anak binaan yang betul-betul harus dimanfaatkan dan bermanfaat guna perbaikan diri mereka," lanjut Mashudi.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Warga Palembang tak terima dengan konten masak rendang yang dibuat Willie Salim di Benteng Kuto Besak Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Konten tersebut dinilai sudah menyakiti dan membuat citra atau nama baik Wong Palembang rusak. Karenanya, berbagai pihak melaporkan Willie Salim ke polisi.

Seperti kantor hukum Ryan Gumay Lawfirm melaporkan konten kreator Willie Salim ke Polda Sumsel pada Sabtu malam (22/3/2025). Pimpinan Ryan Gumay Lawfirm Muhammad Gustryan mengatakan sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang, dirinya tidak terima akibat konten itu dan melapor hal ini ke Polda Sumsel.

"Kita gerak langsung melaporkan pengaduan masyarakat ke Polda Sumsel yang telah diterima dengan nomor laporan LAP-20250322-3F227 Sabtu (22/3/2025)," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

Ryan menjelaskan kehadirannya bersama tim ke Polda Sumsel untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willie Salim agar ada efek jera dan pelajar bagi kreator lain yang terindikasi sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kami melengkapi pengaduan dengan beberapa bukti yang sudah kami serahkan ke Subdit Cyber Crime Polda Sumsel yang juga telah direspon melalui akun Banpol Sumsel," ungkapnya.

Tak hanya itu, konten kreator kuliner Palembang, Rondoot juga mengambil langkah serupa. Ia bersama dengan DPP Gencar mendatangi Polda Sumsel dan melaporkan Willie Salim atas dugaan tindak pidana .

"Hari ini Rondoot selaku konten kreator Palembang, Sumatera Selatan bersama Gencar dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Rondoot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willie Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan membuat statment-statment di media sosial," kata Rondoot dalam unggahan di media sosial.

"Yang menghina Kota Palembang disamakan dengan Prindapan, Palembang rakus, Palembang tamak dan lainnya. Kami laporkan ke Polda Sumsel. Dan izin Bapak Kapolda Sumsel, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sesuai hukum yang ada di Indonesia," sambungnya.

Ia menilai konten Willie Salim menimbulkan citra buruk bagi masyarakat Kota Palembang. Bahkan, kata dia, penggiringan opini yang dilakukan Willie Salim melalui konten rendang hilang ini benar-benar sudah melukai hati masyarakat Palembang.

"Kita boleh mencari views, kita boleh mencari adsense, kita boleh tenar, tapi yang sangat disayangkan tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Apalagi ini tragedi rendang Palembang hilang berarti hilang ada yang mencuri, giringan opini seperti ini yang membuat luka hati warga Kota Palembang," kata dia.

Hal inilah yang membuatnya yakin untuk membawa masalah ini ke ranah hukum agar tidak ada konten kreator yang melakukan hal serupa dan merusak citra daerah.

"Kalau permintaan maaf (Willie Salim di medsos) silakan minta maaf, saya muslim dan pasti akan memaafkan tapi tidak dengan men-stop kasus ini. Ini bukan soal minta maaf saja tapi ini harus hukum dijalankan sebenar-benarnya," jelasnya.

Sejumlah aktivis dan tokoh pemuda Palembang juga akan segera melaporkan Willie Salim ke polisi. Hal itu diungkapkan selebgram Palembang, Achmad Fuadi Irawan.

"Pada Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator bernama Willie Salim ke polisi. Sekaligus dialog dengan Kapolrestabes Palembang," kata dia di media sosialnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mendalami ada tidaknya izin konten kreator Willie Salim memasak rendang di pelataran BKB Palembang tersebut.

"Untuk permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Palembang, termasuk konten kreator. Jadi jika memang benar kegiatan (masak rendang di BKB) tidak ada izinnya, berarti kegiatan itu ilegal. Ini yang membuat kami akan melaporkan ke polisi," kata Achmad.

Pihaknya melaporkan Willie Salim juga karena sudah mencemarkan nama baik Palembang, Sumatera Selatan.

"Saya mengajak seluruh Tiktoker, kreator konten, dan selebgram untuk bersama-sama melaporkan Willie Salim serta berdiskusi dengan Kapolresta Palembang. Mohon dukungannya untuk hadir," kata dia.

Sementara itu sebelumnya, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi sudah meminta warga yang dirugikan atas konten Willie Salim agar melapor ke polisi dan akan segera ditindaklanjuti.

"Menurut saya simpel saja, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten itu, (konten video Willie Salim masak rendang 200 kilogram) laporkan saja," kata dia kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

Video: Penjual Es Teh yang Viral Diolok-olok Gus Miftah Kebanjiran Donasi

Video: Penjual Es Teh yang Viral Diolok-olok Gus Miftah Kebanjiran Donasi

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Dadang Hartanto berbicara tentang implementasi konsep 'Civilian Police' atau Polisi Sipil. Dia menekankan bahwa Korps Bhayangkara harus bertindak dengan misi utama melindungi masyarakat.

Hal itu disampaikan Dadang pada acara pembukaan pendidikan mahasiswa STIK angkatan 83. Total, ada 256 perwira Polri akan menjalani pendidikan sarjana di lembaga pendidikan itu.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mengingatkan bahwa kita adalah civilian police, polisi sipil," kata Dadang kepada para mahasiswa di Lapangan Stadion STIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Dia mengatakan, hal paling mendasar yang harus dimiliki polisi sipil adalah adab. Dia menilai, adab sangat penting, lalu disusul oleh sifat taat akan hukum.

"Adab disini itu adalah lebih tinggi daripada patuh hukum. Jadi ketika orang patuh hukum dia hanya memperhatikan aturan-aturan, tetapi ketika dia beradab dia akan memperhatikan etika, memperhatikan norma, itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi," jelas Dadang.

Kemudiam, Dadang mengklaim dirinya merupakan akademisi sekaligus praktisi. Karena itu dia akan selalu memperhatikam segala dinamika yang ada di sekitarnya. Termasuk setiap proses upacara yang dilakukan. Dadang menyoroti adanya beberapa mahasiswa yang menurutnya kurang serius memaknai upacara penting pembukaan pendidikan.

"Fenomena yang berkembang di lingkungan saya pasti akan saya perhatikan. Termasuk ketika tadi lingkaran pedang pora, ada pasukan pedang pora itu tertawa-tawa, itu saya perhatikan," ucapnya menyoroti.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

"Termasuk gerakan-gerakan adik-adik mahasiswa semuanya ini saya perhatikan satu persatu. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana sih adik-adik saya, generasi penerus saya, bagaimana sih organisasi secara keseluruhan, bagaimana sih karakternya," lanjut dia.

Dadang menuturkan bahwa segala aktivitas akan mencerminkan karakter seseorang. Hal itu, kata dia, akam turut berpengaruh pada karakter organisasi.

"Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang kecil, ringan, tetapi itu menunjukkan fenomena gunung es terhadap karakter organisasi kita," tegas Dadang.

"Kalau yang berbicara di sini saja, pimpinan Ketua STIK, tertinggi, apalagi disini yang berbicara masyarakat, didengar pun tidak," singungnya.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

Karena itu, dia kembali mengatakan bahwa beradab menjadi hal penting yang harus dimiliki personel Polri.

"Polisi yang patuh terhadap nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berkembang di lingkungan masyarakat, definisi polisi sipil," tekannya.

"Lebih fleksibel, tetapi dia mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang, yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dia empati, memiliki keterlibatan, memiliki keterikatan kepada masyarakat itu," sambung Dadang.

Eks Wakapolda Sumut itu berharap lulusan STIK Lemdiklat Polri nantinya dapat menjadi polisi yang patuh terhadap nilai-nilai. Lebuh dari itu, harus berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polri berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori booth terfavorit di pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA). Booth dari Polri paling banyak dikunjungi pengunjung selama gelaran acara terebut.

Pameran Kampung Hukum 2025 digelar MA sejak Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Booth milik Polri ini mampu meraup total pengunjung hingga lebih dari 1.196 orang selama dua hari penyelenggaraan pameran.

"Penghargaan juara I kategori booth terfavorit pada Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI ini merupakan komitmen Bapak Kapolri mewujudkan Polri yang presisi dan merupakan hasil karya inovasi dari anggota Polri dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan transparan kepada masyarakat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pameran tersebut, Polri diwakili lima satuan kerja yaitu Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seluruhnya melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait berbagai inovasi dan layanan yang dimiliki Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sosialisasi yang dikemas dalam permainan dan game seru menjadikan booth Polri dari hari pertama sampai terakhir pameran tidak pernah sepi pengunjung," kata Sandi.

Selain itu, Polri juga menghadirkan pelayanan SIM keliling. Para pengunjung dapat memperpanjang SIM A dan C yang langsung dilayani petugas di lokasi.

"Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang terlibat dan rasa bangga tentunya menyertai capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi kami bagi kami semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Sandi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2024). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1/2025).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak pada 8 Januari 2020.

Setelah OTT itu, KPK menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio serta pihak swasta bernama Saeful. Tiga nama itu telah diproses hukum, divonis penjara dan sudah bebas.

Harun tak ditangkap pada 8 Januari 2020. Eks caleg PDIP itu pun menjadi buron hingga kini.

Terbaru, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Hasto Kristiyanto. Hasto diduga terlibat bersama Harun memberi suap. Hasto juga diduga merintangi penyidik KPK dalam mengusut perkara ini.

Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan jemaah Islamiyah (JI) untuk menjadi brigade swasembada pangan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1). Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," kata Amran.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa barat dan Jawa timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," kata Irjen Pol Sentot.

Irjen Pol Sentot menambahkan target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana membangun kantor perwakilan di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar bisa menjangkau saksi dan korban. Terutama dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban dan saksi tindak pidana prioritas.

"Sangat penting untuk segera dibangun agar dapat memperluas jangkauan layanan LPSK terhadap korban dan saksi tindak pidana prioritas yang dimandatkan oleh undang-undang (UU)," ujar Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, dalam keterangannya saat pertemuan dengan Penjabat Gubernur, Kajati, dan Kapolda NTT di Kupang, Jumat (11/10/2024).

Wawan mengatakan LPSK memiliki mandat membentuk kantor perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Wawan, permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK pada 2024 sebanyak 7.691 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ribuan permohonan itu,136 berasal dari NTT. Sedangkan pada
2023 jumlah permohonannya mencapai 7.645 dan 232 dari NTT.

"Angka ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah tindak pidana di NTT yang berjumlah 9.105 pada tahun 2023. Artinya, hanya 4 persen permohonan perlindungan dari warga NTT," beber Wawan.

Wawan menjelaskan di beberapa daerah di Indonesia terdapat peraturan daerah (perda) yang memberikan perlindungan dan bantuan medis bagi warganya. Sebab, dalam kasus-kasus tertentu seperti korban pengeroyokan tidak ditanggung BPJS. Wawan meminta Pemprov NTT agar segera menyusun perda terkait perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, Wawan juga meminta Kepala Kejati NTT, Zet Tadung Allo, agar mendorong perkara kejahatan serius seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan kekerasan seksual yang ditangani oleh kejati. Sehingga jaksa maupun penuntut umum dapat mencermati kebutuhan perlindungan bagi saksi dan korbannya.

"Sehingga dapat merekomendasikan kepada LPSK untuk diberikan perlindungan karena dalam perkara korupsi dan narkoba masih sangat minim perlindungan bagi saksi-saksinya," jelas Wawan.

Dalam pertemuan dengan Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitong, Wawan didampingi Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida. Mereka membahas kasus tindak pidana perdanganan orang (TPPO) di NTT. Polda NTT diminta untuk bekerja sama dalam penanganan kasus tindak pidana yang menjadi mandat LPSK.

"Kolaborasi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga masing-masing," imbuh Wawan.

Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, mengapresiasi kehadiran kantor perwakilan LPSK di NTT. Menurut Suratmi, banyak kasus TPPO, kekerasan ibu dan anak, serta kekerasan seksual yang semakin terjadi bagai para pekerja migran asal NTT.

"Supaya hak-hak korban TPPO bisa diperjuangkan dengan mudah," ungkap Suratmi.

Video: Nikita Mirzani Minta LPSK Beri Perlindungan untuk Anaknya

Video: Nikita Mirzani Minta LPSK Beri Perlindungan untuk Anaknya