Dewan Pers bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kerja sama menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia. Ketua LPSK Achmadi menegaskan pihaknya selama ini memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada jurnalis, termasuk dalam proses peradilan hingga pemenuhan hak restitusi bagi korban.

"Selama ini kita juga sudah banyak memberikan perlindungan. Apakah itu monitoring, apakah itu dalam proses persidangan dan atau bentuk-bentuk lain. Maka termasuk juga pemberian fasilitasi hak, pemenuhan hak restitusi," tutur Achmadi di kantor Dewan Pers, Senin (5/5/2025).

"Ini adalah hal yang sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi perjalanan pers dan atau demokrasi, mendukung demokrasi secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyambut baik kerja sama ini, terlebih di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dia menyampaikan perkembangan media digital dan teknologi baru seperti AI generatif turut memperbesar risiko yang dihadapi jurnalis.

"Angka para jurnalis dan media yang mengalami kekerasan itu justru bertambah, bentuknya pun semakin beragam ini tidak lain karena memang ada media baru. Media baru itu dengan cara digital, media sosial, AI generatif," ujar Ninik.

Ninik juga menyoroti pentingnya perlindungan sejak awal, bahkan sebelum jurnalis melapor sebagai korban. Pasalnya, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya datang dari aspek pidana, tapi juga gugatan perdata dan intimidasi digital.

"Salah satu yang juga cukup rentan adalah prosedur pengajuan yang seringkali tidak secara bersamaan mendapatkan respon secara cepat karena ada prosedur-prosedur yang memang secara normatif itu adanya. Selain kerentanan dari aspek pemidanaan, dikriminalisasi, dan lain-lain tapi juga gugatan melalui perdata," tambahnya.

Ninik menekankan MoU ini harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih rinci. PKS diharapkan bisa mengatur pembagian peran, mekanisme kerja, hingga sistem evaluasi yang jelas antarlembaga.

"Tidak berhenti sampai perjanjian kerja sama, tapi segera ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS-nya, perjanjian kerjasama, supaya lebih detail siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana evaluasinya," tutur Ninik.

Simak juga Video 'Ketua Dewan Pers Ungkap Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BREBES, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, angkat bicara terkait laporan yang melibatkan anggotanya, Ade Apriyanto (AA), yang juga merupakan anggota DPRD Brebes.

AA dilaporkan oleh pengusaha minimarket, Aristianto Zamzami, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, terkait dugaan intimidasi setelah permohonan kerjasama pengelolaan parkir ditolak.

Laporan tersebut disampaikan oleh Zamzami ke BK DPRD pada Senin (28/4/2025).

AA diketahui sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Tonjong.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Brebes, Herfaruk, meminta agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik.

"Jangan digiring ke isu politik. Ini murni soal komunikasi kerja sama antar lembaga. Tidak ada kaitannya dengan jabatan politik," tegas Herfaruk.

Herfaruk menjelaskan bahwa surat permohonan kerja sama yang dikirimkan oleh AA dilakukan secara resmi sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila, bukan atas nama anggota DPRD.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan respons dari pihak Alfamart terkait permohonan tersebut.

"Mestinya secara prosedural, tinggal dijawab saja. Saya sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan, sampai dengan saat ini belum ada surat jawaban dari pihak Alfamart, apakah diterima atau ditolak, memang belum ada respons resmi. Ini agak janggal," ungkap Herfaruk.

Ia menambahkan, jika permohonan kerjasama tersebut diterima atau ditolak, seharusnya pihak terkait memberikan jawaban.

"Apa salahnya dengan permintaan kerja sama? Itu kembali kepada pihak yang diajak. Kalau berkenan, bisa diteruskan. Kalau tidak, ya ditolak saja. Saya pikir itu hal yang biasa dalam dunia kerjasama," ujarnya.

Bukti intimidasi

Sebelumnya, Zamzami mengaku mengalami intimidasi dari AA setelah menolak permintaan kerjasama pengelolaan jasa parkir saat musim Lebaran 2025.

Ia menyampaikan kronologi dan bukti-bukti dugaan intimidasi yang diterimanya dalam pertemuan tertutup di BK DPRD.

Zamzami menjelaskan bahwa AA, yang mengaku sebagai ketua sebuah ormas, menyuratinya untuk meminta kerja sama pengelolaan parkir di area minimarket.

Setelah menolak, ia menerima tekanan melalui pesan suara WhatsApp dari AA yang meminta sebagian area parkir diserahkan ke ormas yang dipimpinnya.

Kompas.com/ Tresno Setiadi Pengusaha minimarket Aristianto Zamzami memberikan keterangan kepada wartawan usai melaporkan oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasinya ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

"Saya hanya ingin berusaha dengan tenang. Parkir ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk membantu anak-anak belajar," kata Zamzami.

Ketua BK DPRD Brebes, Sudono, menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah laporan tersebut dengan objektif. “Tidak boleh ada anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” tegas Sudono.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Brebes, Tobidin Sarjum, menjelaskan bahwa AA mengajukan permohonan pengelolaan parkir dengan mengatasnamakan ormas, bukan partai. "Terkait membawa nama lembaga Pemuda Pancasila, permohonan kelola parkir ini bersifat insidentil dalam rangka membantu arus mudik maupun balik saja. Tidak berkepepanjangan mencapai pada titik parkir selamanya, jadi hanya insidentil," ungkapnya.

Komnas HAM mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Menurut Komnas HAM, tindakan ini merupakan bentuk ancaman dan intimidasi terhadap Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai dilansir detikNews, Senin (24/3/2025).

Jurnalis, lanjutnya, memiliki hak untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia pun mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap identitas pelaku teror ini.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Diketahui, pada 19 Maret 2025, redaksi Tempo menerima sebuah paket yang berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh seseorang yang mengenakan atribut dari layanan pengiriman barang. Paket ini ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali menerima kiriman berupa bangkai hewan. Kali ini, paket yang diterima adalah sebuah kardus berisi bangkai tikus yang sudah dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, melaporkan kejadian ini ke Markas Besar Polri. Paket kepala babi tersebut juga telah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Menanggapi laporan ini, Mabes Polri telah membentuk tim untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut serta motifnya. Sekitar 20 anggota kepolisian mendatangi kantor Tempo untuk mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (23/3). Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi sedang diperiksa guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengawalan Panglima TNI kepada jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.

"Komnas HAM menyesalkan adanya intimidasi dan ancaman kepada jurnalis Kompas.com terkait dengan kerja jurnalis untuk melakukan pemberitaan," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, melalui pesan suara, Kamis (27/2/2025).

Anis mengatakan, dugaan intimidasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta menyangkut kebebasan pers.

"Kebebasan pers ini menjadi salah satu hak yang dijamin oleh UU sehingga kerja-kerja jurnalistik adalah kerja konstitusional yang dijamin oleh UU, sehingga negara perlu memberikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan," katanya.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dia menjelaskan, jaminan kebebasan pers itu meliputi jaminan hak-hak jurnalis, hak untuk mendapatkan akses informasi editorial, serta mendapatkan kebebasan mendirikan usaha penyiaran.

"Jadi jaminan itu tentu harus dipenuhi dan dijamin, tidak boleh dibatasi untuk kerja jurnalistik. Karena ini sudah diatur dalam UU 40 Tahun 1999 tentang Pers," tandasnya.

Sebelumnya, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara.

Peristiwa ini terjadi di Markas Besar Polri, Kamis (27/2/2025), seusai acara Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa Untuk Masyarakat Menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara.

Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman.

"Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta.

Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta.

"Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

"Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Setelahnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta.

Ajudan itu pun melihat ID Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta.

Lalu, keduanya pergi mengingat situasi di lapangan sangat ramai.

Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kedua ajudan tersebut.

KULONPROGO, iNews.id – Sikap grup bandSukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah yang menarik lagu Bayar Bayar Bayar diduga karena mendapat intimidasi. Dugaan itu diungkapkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hariz Azhar. 

Dia mengatakan, dugaan intimidasi itu menunjukkan masih adanya upaya represi terhadap karya seni. “Saya pikir cukup menunjukkan masih ada represi terhadap kebebasan berekspresi,” katanya di Bandara YIA Kulonprogo, Jumat (21/2/2025).

Dia juga menyayangkan sikap para penggawa band bergenre punk yang justru melakukan klarifikasi dan meminta maaf hingga videonya viral. Terlebih, lirik lagu yang telah ditarik itu masih relevan dam banyak ditemukan kasus di lapangan.

“Ya, menyayangkan saja kenapa harus minta maaf. Padahal, apa yang dinyanyikan masih relevan dengan fakta di lapangan,” ujarnya. 

Menurut Haris, perlu dicari pihak yang mengintimidasi Sukatani hingga harus meminta maaf ke masyarakat. “Semestinya tidak harus meminta maaf,” ucapnya.

Sebelumnya, video klarifikasi dan permintaan maaf personel band Sukatani viral di media sosial. Meski lagunya telah ditarik dari sejumlah platform, lagu berjudul "bayar bayar bayar" masih diperdengarkan oleh para peserta demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Editor: Kastolani Marzuki

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku telah menjadi korban dari proses politik hukum yang digunakan oleh kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Hasto menilai ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang yang kritis terhadap demokrasi.

"Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi," ucap Hasto lewat siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

Hasto mengaku bukan pejabat dan tak menimbulkan kerugian negara dalam kasusnya. Namun, dia heran berbagai intimidasi dilakukan terhadapnya dan orang-orang terdekat.

Oleh karena itu, Hasto mengaku akan menghadapinya dengan kepala tegak.

"Karana itu lah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan hukum tersebut kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan sejati bisa diwujudkan," kata Hasto.

Hasto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Kamis (20/2).

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.45 WIB dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Kader senior PDIP Ribka Tjiptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, Guntur Romli, juga turut menemani Hasto.

Ratusan simpatisan PDIP juga ikut menggelar aksi di halaman gedung dwiwarna KPK.

"Kami mohon doanya. Kami siap lahir-batin," ujar Hasto sebelum melakukan pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) dan para saksi dalam penyelidikan Penyelenggaraan Haji 2024.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan, LPSK siap memastikan perlindungan bagi saksi dan anggota Pansus yang mengalami intimidasi dan ancaman.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya," kata Sri dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2024).

"Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," sambungnya.

Dalam keterangannya di DPR RI, Sri Suparyati menjelaskan, tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga tersebut.

Ia memastikan, perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan cepat LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kementerian Agama.

Ia juga mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung, beberapa anggota DPR mengalami intimidasi.

“Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan. Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan,” ujar politikus PDI-P ini.

Ia juga menyebutkan, sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat merasa tertekan dan ketakutan.

Dengan kondisi tersebut, Selly berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung dalam pansus haji.

Sebagai informasi, Pansus DPR-RI untuk Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk atas dugaan penyelundupan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.

Kemenag diduga menyelewengkan kuota haji khusus yang seharusnya merupakan jatah kuota haji reguler.