Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).

Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.

Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Detikers sudah menentukan jurusan apa dan kampus mana yang akan diambil pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025?

Salah satu cara untuk menentukan perguruan tinggi tujuan adalah dengan melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan tertentu. Misalnya, kalian bisa mengetahuinya melalui QS World University Rankings (WUR) by Subject 2025.

Secara khusus dalam artikel ini akan dipaparkan kampus mana saja yang memiliki jurusan terbaik bidang ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini, ayo simak peringkatnya!

Universitas Terbaik Ilmu Hukum Versi QS WUR by Subject 2025

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Brawijaya

Penilaian Pemeringkatan

QS World University Rankings by Subject 2025 diluncurkan memberi peringkat universitas untuk 55 jurusan. Ini dia poin-poin indikator yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut:

1. Reputasi Akademis

Nilai reputasi akademis dinilai dari tanggapan para akademisi. Indikator tersebut memperlihatkan universitas mana yang dianggap unggul oleh akademisi lain untuk penelitian di area tertentu. Hasil dari survei akademisi kemudian disaring berdasarkan bidang keahlian tertentu yang diidentifikasi oleh responden.

2. Review dari Perusahaan

Indikator review dari perusahaan diambil dari tanggapan survei dari para pemberi kerja. Mereka mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap unggul untuk lulusannya direkrut. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi bidang ilmu yang mereka pilih untuk rekrutmen.

3. Sitasi Penelitian Per Makalah

Semua data sitasi untuk indikator ini bersumber dari Elsevier Scopus. Ambang batas publikasi minimum juga ditetapkan untuk setiap subjek guna menghindari potensi anomali yang berasal dari sejumlah kecil makalah yang banyak dikutip.

Ambang batas publikasi minimum dan bobot yang diterapkan pada indikator sitasi disesuaikan supaya mencerminkan pola publikasi dan sitasi yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Indeks H

Indeks H atau H-index adalah cara untuk mengukur produktivitas dan dampak akademisi atau departemen. Indeks H didasarkan pada kumpulan makalah akademisi yang paling banyak dikutip dan jumlah kutipan yang diterima dalam publikasi lain.

5. Jaringan Penelitian Internasional

Indeks international research network (IRN) atau jaringan penelitian internasional mencerminkan kemampuan lembaga untuk melakukan diversifikasi geografi jaringan penelitian internasional melalui kemitraan penelitian berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Itulah beberapa universitas terbaik bidang ilmu hukum di Indonesia. Ada kampus yang ingin kalian tuju, detikers?

Video: Prabowo Yakin Ada Kekuatan yang Tak Suka Indonesia Bangkit

Video: Prabowo Yakin Ada Kekuatan yang Tak Suka Indonesia Bangkit

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU ini berbeda dengan UU perlindungan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, pembentukan UU tersebut menanggapi adanya diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir detikNews dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Menurut Pigai, Undang-Undang Kebebasan Beragama lebih dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Sebab menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," ujarnya.

Ia juga menyebut, usulan itu masih sebatas wacana, hingga dapat diperdebatkan.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Usulan pembentukan UU itu, lanjut Pigai, juga untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo Subianto.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih juara kedua penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 berkat program reformasi hukum yang diakui Kementerian Hukum sebagai langkah progresif pada tingkat kementerian.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Rudy Heriyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Rudy menambahkan sepanjang 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya, variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review. Serta variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya, Menteri Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menilai perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (GTI) merupakan capaian besar yang patut diapresiasi bersama.

"Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," ujar Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.

Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism atau terdampak rendah oleh terorisme.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat ini.

Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).

"Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan ancaman terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024