Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan berupaya memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang saat ini belum baik di mata internasional.

Yusril mengatakan bahwa perbaikan IPK ini dapat memperbaiki keadaan, seperti kemudahan masuknya investasi dan pemulihan ekonomi.

"Harapan agar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki indeks persepsi tentang korupsi kita, yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional, dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan mempercepat investasi dan pemulihan ekonomi," kata Yusril saat ditemui di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Yusril mengatakan, hal tersebut sejalan dengan target dari cita-cita di bidang penegakan hukum.

Ia menyebutkan, ada empat poin yang ditekankan Prabowo dalam penegakan hukum, yakni: pertama, masalah pemberantasan korupsi; kedua, penyeludupan; ketiga, pemberantasan narkotika; dan keempat, judi online.

"Dan ini dilakukan oleh semua aparat yang terkait dengan pembangunan hukum, tetapi kami yang menangani koordinasi di bidang pembangunan hukum dan HAM, dan lain-lain, tentu lebih fokus kepada penanganan aspek penyusunan norma hukum yang baru," ujar Yusril.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibandingkan tahun 2022.

IPK di angka 34 membuat peringkat/ranking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]