Founder dan Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) menilai tarif impor tinggi di Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump akan berefek ke ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Untuk itu, CT mengatakan bahwa ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi untuk mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di AS.

"Kalau kita tidak cepat melakukan reform, maka kita masuk dalam karakter yang namanya circle down on economy," ujarnya dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4).

Salah satu dampak langsung kenaikan tarif impor AS adalah penurunan permintaan. Kondisi itu mengakibatkan harga-harga komoditas ikut merosot.

Di satu sisi, ekonomi Indonesia saat ini masih amat bergantung dari komoditas.

"Kedua, pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya. Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya radical efficiency. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut sebagai bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente dan praktik tidak sehat.

?Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,? ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

?Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,? tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan industri substitusi impor?yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

?Jangan hanya bicara soal membuka pintu, tapi juga soal menyiapkan dapur sendiri. Penguatan industri substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,? ujarnya.

Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menyebut pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap harus diarahkan secara strategis agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

?Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang, tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,? terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik. Jika Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra, maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

?Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,? tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebaiknya segera dicabut jika memang tidak menguntungkan Indonesia.

Menurut Presiden, pencabutan Permendag 8 Tahun 2024 tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Sekarang saya minta, Permendag 8 itu masalahnya apa, segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut saja deh," ujar Prabowo dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Presiden lantas memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk merespons lebih lanjut soal keluhan soal Permendag 8/2024.

Termasuk soal persiapan untuk mencabut aturan tersebut.

"Kalau perlu besok sudah saya tandatangani (pencabutannya). Tapi enggak, enggak, enggak, saya (mau) berangkat ke luar negeri," tutur Prabowo.

"Nanti begitu saya kembali (akan ditandatangani pencabutan Permendag 8/2024)," jelasnya.

Untuk diketahui, Permendag 8 Tahun 2024 sebelumnya telah dikeluhkan pengusaha tekstil.

Pasalnya beleid tersebut membuat banyak pelaku industri tekstil mengalami disrupsi yang mengakibatkan penutupan pabrik.

Salah satu poin penting dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah dihapusnya syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor beberapa komoditas, seperti obat tradisional, kosmetik, alas kaki, dan pakaian jadi.

Langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat masuknya barang impor ke Indonesia dan memperlancar perdagangan di Indonesia.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut dinilai mengancam industri lokal yang sudah tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang sudah membanjiri Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah hal kepada para menterinya terkait kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Prabowo, menurut Prasetyo, menyadari bahwa Indonesia juga terkena dampak dari tarif impor baru tersebut.

Prasetyo mengatakan, Presiden memerintahkan kepada para pejabatnya agar cermat dalam menyikapi kebijakan Trump itu.

"Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia, meski tidak langsung, pasti terkena dampak dari situasi tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kewajiban kita sebagai pemimpin harus cermat dalam menyikapinya, guna menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif," katanya lagi.

Kemudian, menurut Prasetyo, Prabowo meminta agar para pejabatnya menahan diri untuk tidak memberi komentar apa pun.

"Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," ujar Prasetyo.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan, dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya.

Hanya saja, pernyataan yang disampaikan harus menjaga stabilitas dan kondusif.

"Dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," kata Prasetyo.

JAKARTA - Terdakwa kasus impor gula yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong , menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum dalam kasus ini. Sebab, hingga persidangan dimulai, salinan laporan hasil audit BPKP tersebut tak kunjung diberikan.

Pakar Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai tidak diserahkannya laporan hasil audit BPKP kepada pihak terkait adalah langkah keliru. Menurutnya, hasil audit tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara.

"Apalagi unsur merugikan keuangan negara kan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

Dian menekankan pentingnya audit BPKP yang harus dihitung dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. "Jika hasil audit belum diserahkan, publik berhak mempertanyakan kualitas dan substansi audit tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan objektivitas harus menjadi prinsip utama dalam proses hukum. Dia mendesak Majelis Hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada semua pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan.

"Tidak boleh juga mengadili seseorang tetapi hasil audit tidak diberikan karena justru agar terdapat objektivitas dan transparansi," tuturnya.

Senada dengan pendapat itu, Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menganggap tidak disampaikannya laporan hasil audit BPKP sebagai bentuk "Contempt of Court" dan "Obstruction of Justice". Romli menekankan bahwa bukti audit BPKP adalah salah satu alat bukti utama dalam kasus tipikor yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, kegagalan untuk menyampaikan hasil audit BPKP dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan berpotensi menjadi peradilan sesat.

"Jika dipaksa sidang dilanjutkan merupakan peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan agar salinan audit BPKP diserahkan kepada jaksa dan majelis hakim.

Menurutnya, ini merupakan hak terdakwa berdasarkan sejumlah pasal dalam hukum Indonesia, di antaranya Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP yang menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen yang relevan dalam pembelaan.


Serta, Pasal 39 Ayat 2 UU BPK juncto putusan MK Nomor 31/2012 yang menyatakan hasil audit perhitungan keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

"Ini adalah hak terdakwa yang kami permasalahkan sejak awal sidang. Kami membutuhkan salinan audit BPKP untuk menguji apakah benar ada kerugian negara dan bagaimana perhitungannya," katanya usai sidang putusan sela, Kamis (13/3/2025).

Ari Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPKP baru muncul setelah Tom Lembong ditahan, meski penahanan tersebut terjadi pada Oktober, sedangkan klarifikasi BPKP baru dilakukan pada Januari. Permintaan ini, menurut Ari, juga berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung dalam sidang yang menarik perhatian publik ini.

"Jika dalam proses ini ada yang keliru, baik dari jaksa maupun hakim, maka akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia dan berpengaruh pada penegakan hukum," ujarnya.

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

"Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun," katanya, Selasa (11/3/2025).



Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.

Jamin ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat ia membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

"Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jika penegak hukum ingin bekerja lebih serius, penyidikan kasus ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil sejumlah menteri perdagangan setelah Tom Lembong.

"Orang yang menjabat pada saat itu yang seharusnya bertanggung jawab, dan dia harus dihadirkan, paling tidak sebagai saksi dan menerangkan," ujarnya.

Namun, Jamin menyangsikan hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya, Jaksa enggan untuk melibatkan mantan Menteri Perdagangan lainnya dalam kasus ini.

"Nah, mereka mungkin menurut dugaan saya sih jaksanya nggak mau melibatkan orang terlalu jauh, sehingga dibatasi hanya terkait dengan yang masa jabatan itu (Tom Lembong) saja," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghindar dari substansi keberatan dalam eksepsi timnya.

"Kami sangat keberatan karena JPU tidak menguraikan dalil kami yang mana yang mereka bantah. Misalnya, korelasi antara pasal dalam UU Perlindungan Petani, UU Pangan, Permendag 527, dan Permen 117 dengan UU Tipikor sama sekali tidak dijelaskan dalam dakwaan. Ini jelas melanggar prinsip hukum," kata Zaid usai persidangan.

Ia juga menyoroti inkonsistensi tempus yang sengaja dipersingkat. JPU membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Pak Tom (2015-2016), padahal Sprindik mencakup 2015-2023.

"Ini ada apa? Kenapa hanya sebatas Pak Tom tempusnya Ini. Harusnya sesuai sprindik, penuntut dengan dakwaan itu harus sejalan karena proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Zaid menuding jaksa mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa. Menurutnya berdasarkan KUHAP pasal 1 ayat 2 diatur bahwa apabila ada peraturan perubahan setelah terjadinya tindak pidana, maka yang dipakai adalah aturan yang meringankan.

Aturan baru yang meringankan dimaksud Zahid adalah UU BUMN yang telah disahkan pada 24 Februari 2025. Dalam UU BUMN tersebut menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara.

"Ini tidak retroaktif. Lihat saja surat dakwaan itu 25 Februari, UU diundangkan itu 24 Februari, langsung berlaku. Itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin majelis hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai 2016 nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 berwarkat 20 Januari 2025. Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jakarta -

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat terlalu lama berada dalam tahanan. Tom Lembong diketahui terjerat kasus dugaan korupsi impor gula kala menjabat sebagai Mendag.

Ia berharap dapat segera diadili, terlebih karena dirinya sudah berada 3 bulan di tahanan. Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama, padahal kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom usai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (15/2/2025).

Lantas kasus apa yang menjerat Tom Lembong?

Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Oktober 2024. Ia diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Simak juga Video: Tom Lembong Seusai Diperiksa: Harapan Baru di Tahun Ini, Meski Banyak Tantangan

(ily/hns)

JAKARTA - Pengacara Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membacakan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Dia menyebut Tom Lembong dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Banyak fakta yang memperkuat bukti adanya kriminalisasi Thomas Trikasih Lembong (TTL) dalam perkara ini. Semua dalil dan bukti yang disampaikan pemohon tak mampu dibantah termohon," ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir saat membacakan kesimpulannya di PN Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Dalam kesimpulannya, tim pengacara Tom Lembong menerangkan tuduhan penyidik yang menyangka kliennya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara nyata tidak terbukti. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong harus dinyatakan tidak sah.

"Pemohon tidak diberikan hak untuk memilih penasehat hukumnya sendiri. Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka," katanya.

Tim pengacara Tom Lembong membeberkan dalam kesimpulannya, unsur kerugian keuangan negara tak terbukti karena tak adanya hasil audit investigasi BPK. Lalu, unsur perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana tak terbukti.

Kemudian, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga tak terbukti lantaran termohon atau Kejaksaan Agung tak memiliki alat bukti adanya aliran dana yang dilakukan secara melawan hukum pada pemohon, orang lain, dan atau korporasi.

"SPDP diterima tersangka lebih dari 7 hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Pemohon menjalankan proses hukum secara tebang pilih dan tidak berkeadilan," kata Ari.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR R M. Nasir Djamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal untuk mengatasi permasalahan maraknya impor ilegal.

“Jika ini (pembentukan panja) berhasil, kita tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik pada hukum,” ujar Nasir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Nasir mengatakan bahwa langkah tersebut selaras dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal.

Nasir menilai jika maraknya impor ilegal dibiarkan tanpa solusi, maka permasalahan tersebut akan membuat negara terperosok mengalami kerugian ekonomi yang bernilai ribuan triliun.

Ia juga menerangkan impor ilegal akan menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. Oleh karena itu, secara tegas, dirinya mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal.

“Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan,” ucap dia.

Jika integritas aparat penegak hukum ditegakkan, ucap dia, maka tabir gelap soal jaringan ilegal bisa terbuka dan diproses secara hukum.

Ia berharap, pembentukan panja dapat menjadi solusi strategis untuk memetakan sekaligus menghentikan praktik tersebut.

Baginya, menuntaskan isu impor ilegal mencerminkan tantangan besar penegakan hukum di Indonesia. Setiap kasus menuntut lebih dari sekadar solusi jangka pendek.

Jika panja ini dibentuk dan dilaksanakan dengan konsisten, lanjut dia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperkuat integritas institusi, dan menciptakan keadilan ekonomi.

Namun, tanpa tindakan nyata, Nasir mengatakan semua ini akan menjadi harapan kosong yang tidak akan membuahkan perubahan berarti.

“Momentum ini harus menjadi pijakan untuk reformasi serius. Jika tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada hukum,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yakni Nasril Jamil, serta Sirfudin Suding dan Rudianto Lalo melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat guna memperkuat koordinasi dalam pengawasan sektor hukum, pemberantasan narkoba, serta perbaikan regulasi impor.

Dalam pertemuan tersebut, Nasril Jamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengawasi kuota impor sejumlah komoditas strategis, termasuk tekstil, kedelai, bawang putih, dan buah-buahan. Pengawasan impor yang ketat dianggap penting guna mencegah potensi kerugian di sektor swasta maupun pemerintah.

"Kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan agar kuota impor tidak melampaui batas dan tidak mengganggu pasar dalam negeri," ujar Nasril.

Pada saat bersamaan, para anggota Komisi III DPR RI menyoroti sistem Surat Persetujuan Impor (SPI) di Indonesia, di mana izin impor SPI dengan pembatasan kuota kerap menjadi celah penyalahgunaan.

Pada praktiknya, kuota besar cenderung diberikan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi ketimpangan yang merugikan pelaku usaha lain.

"Sistem SPI perlu ditinjau kembali agar lebih transparan dan adil, sehingga distribusi kuota tidak hanya berpihak pada segelintir pihak," kata Nasril.

Di sisi lain, sebagian besar industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku dan material yang belum tersedia di Indonesia, seperti produsen tas yang masih harus mengimpor komponen pegangan dan roda. Di sini, pengenaan biaya tambahan menjadi tantangan tersendiri.

"Kita tidak bisa sepenuhnya menutup pasar impor, tetapi harus mengaturnya dengan baik agar dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan," lanjut Nasril.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro menyatakan akan membawa usulan pembentukan Panja ke rapat internal komisi dalam upaya mendorong Panja Penegakan Hukum Impor melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pedagang, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Kementerian Keuangan.

"Melalui Panja ini, kita akan merumuskan rancangan undang-undang impor yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan negara. Selain itu, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan seperti masuknya barang terlarang ke Indonesia," papar Dede.

Isu selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah larangan masuknya pakaian bekas impor melalui pelabuhan di Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna melindungi industri tekstil dalam negeri, sekaligus mencegah dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, jalur distribusi narkoba melalui pelabuhan kecil dari Dumai hingga pesisir timur Jawa Timur juga mendapatkan sorotan, di mana para anggota Komisi III DPR RI secara khusus menekankan diperlukan pengawasan yang lebih ketat.

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum acara pidana Chairul Huda menilai penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 prematur.

"Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur," kata Chairul dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Chairul mengatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinilai tidak sah.

Karena itu, dalam banyak praktik, penetapan tersangka harus dicari dan dikumpulkan bukti-buktinya. Salah satunya, hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Jadi hasil audit itu yang menentukan, barulah kemudian dicari apakah ada sebabnya adalah adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak," ujarnya.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mempertanyakan kasus yang sudah 10 tahun lamanya baru diperiksa.

Dia menegaskan, dalam peradilan tidak ada kata prematur melainkan sah atau tidaknya. Dalam hal ini terkait subjek produk yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

"Kalau sudah dilakukan audit oleh BPK kemudian diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah, kalau bahasa kami disebut itu melakukan perbuatan yang melawan hukum," katanya.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024