JAKARTA - Langkah tegas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memberantas praktik pengiriman PMI ilegal terus mendapatkan dukungan. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberantas kejahatan ini.

Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menegaskan pengiriman ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan para pekerja migran.

?Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,? tegas Affan, Senin (19/5/2025).

Managing Partners pada Kantor Hukum Serambi Law Firm ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada calon pekerja migran dan keluarganya agar mereka memahami hak dan risiko yang mungkin dihadapi jika memilih jalur ilegal.



?Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,? tambah Affan.

Sebagai advokat yang fokus pada perlindungan pekerja migran, Affan menyerukan penguatan regulasi, pengawasan penempatan PMI secara legal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah di luar negeri. ?PMI bukan komoditas, mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi secara hukum dan kemanusiaan,? ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan penegakan hukum terkait lingkungan hidup tidak akan pandang bulu, baik menyangkut organisasi masyarakat (ormas) sampai dengan pemerintah daerah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai kunjungan ke Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara, Senin, menyampaikan bahwa pihaknya masih memeriksa tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di Cilincing yang diduga dijalankan ormas.

"Jangankan ormas, pemerintah kabupaten dan provinsi saja kita kenakan sanksi hukum, apalagi yang lain," jelasnya.

"Tidak ada pengecualian di mata hukum, jadi semua sama," tambah Hanif.

Dia merujuk kepada sanksi administratif paksaan pemerintah yang diberikan kepada pengelola 343 TPA yang masih menjalankan praktik open dumping atau menumpuk sampah secara terbuka. Sejumlah TPA tersebut sudah ditutup permanen karena melanggar ketentuan lingkungan, termasuk berada di dekat badan air.

Selain sanksi administratif dilakukan pula penegakan hukum pidana, termasuk baru-baru ini menyasar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi atas kelalaian dalam kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, langkah serupa dapat diambil jika TPST Bantargebang mengalami kebakaran atau terbukti menyebabkan pencemaran karena air dari limbah B3.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sempat mengeluhkan tumpukan sampah yang berada di lokasi yang diduga menjadi TPA ilegal yang berada di dekat rumah mereka.

Menurut keterangan masyarakat, tempat sampah ilegal itu sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir dengan tumpukan yang melebihi tinggi sejumlah bangunan di wilayah tersebut.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan manajer Arema FCWiebie Dwi Andriyas (WDA) sebagai tersangka kasus peredaran rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan, status tersangka Wiebie berlaku sejak Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan yang mendalam.

Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini, proses hukum masih berjalan. Penyidik Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

“Selain itu, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai juga terus dilakukan guna memperkuat pembuktian hukum,” tambahnya.

Kronologi manajer Arema FC jadi tersangka rokok ilegal

Penetapan Wiebie sebagai tersangka bermula dari penindakan rokok ilegal di Exit Tol Pakis Malang, Jawa Timur pada Kamis (27/2/2025).

Penindakan dilakukan oleh unit-unit vertikal Bea Cukai yang meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, dan Bea Cukai Pasuruan.

Ketiga unit tersebut menjalin sinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya.

“Dari pemeriksaan terhadap mobil boks tersebut, kami menemukan 800.000 batang rokok merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam 50 karton,” kata Budi.

“Kami pun membawa sopir mobil boks dan barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan sopir, rokok ilegal ternyata berasal dari pabrik rokok tidak resmi, yaitu CV ZAJ di Purwosari, Pasuruan.

Menindaklanjuti pengakuan sopir, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap CV ZAJ pada Jumat (28/2/2025).

Tim gabungan lalu mengamankan beberapa barang bukti berupa delapan koli rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 83 koli etiket rokok berbagai merek, dan empat unit mesin maker jenis MK-8.

Tim gabungan juga menyita tiga unit pressure switches, tiga unit mesin hinge lid packer (HLP), 18 karton rokok merek Record yang dilekati pita cukai diduga salah peruntukan, dan sebuah mobil boks bekas mengangkut rokok ilegal yang terparkir di dalam gudang pabrik CV ZAJ.

Budi menjelaskan, beberapa barang hasil penindakan oleh tim gabungan telah dilakukan penarikan ke Kanwil Bea Cukai Jatim I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang tersebut mencakup 50 karton atau 800.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan delapan koli rokok tanpa dilekati pita cukai yang teridentifikasi tidak terdaftar sebagai merek rokok pada CV ZAJ.

Barang lainnya meliputi 18 karton rokok yang diduga salah peruntukan dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sementara itu, barang hasil penindakan berupa etiket rokok berbagai merek, mesin maker, dan mesin HLP dilakukan penitipan.

“Penindakan rokok ilegal ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” jelas Budi.

“Dengan kerja sama antar-instansi yang solid dan dukungan masyarakat, penindakan rokok ilegal tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi juga mengamankan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi industri yang taat aturan,” tambahnya.

Selanjutnya, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (5/5/2025) dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Peran manajer Arema FC

Budi mengatakan, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka karena ia merupakan penanggung jawab CV ZAJ.

Terkait kasus yang menjeratnya, Wiebie dijerat dengan Pasal 52, 54, dan/atau 56 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan independen kepada Wiebie.

Ia menambahkan, Bea Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan barang kena cukai terus memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Budi turut mengimbau supaya masyarakat tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal serta melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung iklim usaha yang jujur dan berkeadilan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.

BEBERAPA waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit dinyatakan sebagai kawasan hutan — meskipun di atasnya telah tumbuh ribuan kebun rakyat yang aktif.

Bahkan sebagian telah memiliki dokumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM), atau surat keterangan dari pemerintah daerah.

Angka ini menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang membangun kehidupannya di tengah ketiadaan negara.

Namun, saat ini, sebagian di antaranya justru berada dalam ancaman penertiban karena dianggap tidak sesuai peruntukan ruang.

Di sisi berbeda, Jembatan H. Endang di Karawang yang dibangun secara swadaya, juga mengalami hal sama, negara datang dengan dalih penertiban.

Keduanya, beda lokasi, dua partisipasi masyarakat dalam satu rasa dan asa yang sama.

Sekarang mari kita coba urai bersama, mengapa dua isu ini memiliki korelasi bagaimana hukum yang datang belakangan digunakan untuk menghukum peran partisipasi masyarakat, saat negara belum hadir di sana.

Dalih tentang hutan, tentu pentingnya perlindungan kawasan hutan tak dapat disangkal. Namun, tidak semua dari 3,7 juta hektar tersebut dapat dipandang sebagai hasil perambahan ilegal.

Dalam banyak kasus, tanah tersebut telah menjadi lahan produktif selama puluhan tahun. Kehidupan yang tumbuh dari tanah tersebut tak hanya menciptakan pendapatan bagi keluarga petani, tetapi juga menyumbang perekonomian lokal.

Kini, ketika tanah mulai berbuah, kehidupan mulai mapan, negara hadir dengan satu narasi: “ini kawasan hutan”.

Kasus jembatan Haji Endang yang viral telah memberikan kontribusi dalam membantu menghubungkan dua desa dan memudahkan ribuan pekerja pabrik melintasi sungai.

Jembatan tersebut telah berfungsi selama 15 tahun, dibangun tanpa dana negara, tanpa APBD. Ia menjadi solusi nyata, lahir dari gotong royong dan kebutuhan bersama.

Namun kini, jembatan tersebut berada dalam ancaman pembongkaran karena dianggap tidak memiliki izin alias ‘jembatan ilegal’ dan berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal legalitas administratif, tapi benarkah seperti ini cara negara saat mereka tidak bisa berbuat?

Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca sejarah sosial masyarakat setempat. Infrastruktur yang lahir dari gotong royong dan kemandirian lokal kini dihadapkan pada sanksi administratif yang baru ditetapkan bertahun-tahun setelahnya.

Dalil hukum tentang penertiban kerap mengabaikan kenyataan bahwa peta ruang yang diresmikan negara tidak selalu merefleksikan realitas sosial.

Warna hijau dalam dokumen spasial bisa saja menandai rumah, ladang, sekolah, dan dapur keluarga. Peta dapat digambar ulang, tetapi jejak kehidupan masyarakat yang telah lama berurat-akar di atas lahan dan area tersebut tidak dapat dihapus begitu saja.

Ketika hukum hadir dengan dalih “penertiban” atas tatanan yang telah mapan secara sosial, namun tanpa proses dengar dan tanpa memahami konteks sosial-historisnya, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum berkeadilan, melainkan penegakan formalitas yang mengingkari sejarah.

Negara yang lambat dalam menetapkan batas-batas ruang tak seharusnya gegabah menjadikan garis peta sebagai ukuran tunggal kebenaran. Sering kali, justru garis itulah yang memisahkan antara masyarakat dengan ruang hidupnya sendiri.

Penegakan hukum tampak terpisah dari realitas masyarakat yang telah hidup dari infrastruktur tersebut. Hukum yang tidak lahir dari realitas sosial akan selalu terdengar asing — bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai gema kekuasaan yang jauh dari realitas lapangan.

Sebelum negara menyatakan suatu kawasan sebagai hasil penyerobotan, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang lebih dulu hadir? Siapa yang selama ini membayar pajak, membangun jalan, dan membesarkan anak-anak dari hasil lahan yang kini disebut ilegal?

Lon Fuller mengingatkan pentingnya moralitas internal hukum: agar hukum dapat berfungsi secara efektif, ia harus diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat luas.

Namun, bagaimana mungkin masyarakat dapat memahami peta kawasan hutan yang selama ini tidak pernah transparan, tidak pernah disosialisasikan, dan sering kali berubah karena tarik-menarik kepentingan elite?

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar legalisasi administratif, melainkan pengakuan.

Axel Honneth berpendapat bahwa manusia menjadi manusia sepenuhnya hanya ketika keberadaannya diakui.

Maka, bagi masyarakat adat, petani kecil, atau warga yang membangun infrastruktur lokal, tuntutan mereka bukanlah ampunan, melainkan pengakuan atas apa yang telah mereka ciptakan di tengah ketidakhadiran negara.

Melihat konteks Jembatan Haji Endang, pengakuan itu belum tiba. Jembatan tersebut tidak sekadar struktur fisik di atas sungai, tetapi simbol dari kemandirian warga ketika pemerintah abai.

Kehidupan warga berdenyut setiap hari di atas jembatan tersebut. Namun, ancaman pembongkaran seakan ingin menghapus kontribusi masyarakat yang telah menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan hidup mereka.

Rawls mengingatkan bahwa keadilan sejati harus berpihak pada yang paling rentan.

Pada konflik antara peta GPS dan jejak kaki di tanah, antara peraturan dan jembatan kayu, negara seharusnya berpihak pada masyarakat yang lebih dulu hadir dan bekerja.

Tidak seharusnya hukum dibangun di atas pengingkaran terhadap sejarah lokal yang telah ada.

Padahal, banyak tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan telah memiliki dokumen resmi. Ada SHM, HGU, bahkan surat dari pemerintah daerah yang selama ini dijadikan dasar pembangunan ekonomi lokal.

Namun, semua dokumen itu kini tersingkirkan oleh klaim tunggal: “kawasan hutan”. Tanpa dialog, tanpa pemberitahuan, masyarakat diminta tunduk pada garis peta baru yang disusun dari ruang rapat, bukan dari realitas lapangan.

Jembatan Haji Endang menjadi cerminan paradoks antara regulasi dan realitas. Ketika negara lamban menyediakan akses jalan, warga membangun sendiri jembatan.

Ketika negara sibuk menyusun aturan, warga menyambung hidup. Namun, inisiatif tersebut kini dihadapkan pada ancaman pembongkaran, seakan-akan keberadaan mereka adalah kesalahan administratif yang harus ditebus.

Fuller kembali menekankan bahwa hukum yang efektif harus memiliki moralitas internal. Dalam kasus lahan sawit rakyat, peta kawasan tak pernah disosialisasikan.

Dalam kasus Jembatan Haji Endang, izin tidak pernah diterbitkan, tetapi jembatan telah menyambung kehidupan selama 15 tahun. Kini, negara datang dengan label baru dan ancaman baru.

Yang dibutuhkan bukanlah sapu bersih, tetapi kebijakan yang membedakan antara penjajahan ruang dan masyarakat yang berjuang hidup. Bukan penggusuran, tetapi pendengaran. Audit sosial, bukan sekadar audit spasial.

Jika negara ingin dihormati, maka mulailah dengan menghormati mereka yang lebih dulu hadir.

Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, kekuasaan tanpa legitimasi moral bukanlah pemerintahan. Itu adalah dominasi. Dan masyarakat dapat membedakan keduanya.

“Ketika hukum datang tanpa nurani, masyarakat akan melihatnya hanya sebagai instrumen kuasa. Namun, ketika hukum hadir dengan pengakuan atas realitas sosial, maka ia akan berfungsi sebagai pelindung, bukan penyerang.”

BEBERAPA waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit dinyatakan sebagai kawasan hutan — meskipun di atasnya telah tumbuh ribuan kebun rakyat yang aktif.

Bahkan sebagian telah memiliki dokumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM), atau surat keterangan dari pemerintah daerah.

Angka ini menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang membangun kehidupannya di tengah ketiadaan negara.

Namun, saat ini, sebagian di antaranya justru berada dalam ancaman penertiban karena dianggap tidak sesuai peruntukan ruang.

Di sisi berbeda, Jembatan H. Endang di Karawang yang dibangun secara swadaya, juga mengalami hal sama, negara datang dengan dalih penertiban.

Keduanya, beda lokasi, dua partisipasi masyarakat dalam satu rasa dan asa yang sama.

Sekarang mari kita coba urai bersama, mengapa dua isu ini memiliki korelasi bagaimana hukum yang datang belakangan digunakan untuk menghukum peran partisipasi masyarakat, saat negara belum hadir di sana.

Dalih tentang hutan, tentu pentingnya perlindungan kawasan hutan tak dapat disangkal. Namun, tidak semua dari 3,7 juta hektar tersebut dapat dipandang sebagai hasil perambahan ilegal.

Dalam banyak kasus, tanah tersebut telah menjadi lahan produktif selama puluhan tahun. Kehidupan yang tumbuh dari tanah tersebut tak hanya menciptakan pendapatan bagi keluarga petani, tetapi juga menyumbang perekonomian lokal.

Kini, ketika tanah mulai berbuah, kehidupan mulai mapan, negara hadir dengan satu narasi: “ini kawasan hutan”.

Kasus jembatan Haji Endang yang viral telah memberikan kontribusi dalam membantu menghubungkan dua desa dan memudahkan ribuan pekerja pabrik melintasi sungai.

Jembatan tersebut telah berfungsi selama 15 tahun, dibangun tanpa dana negara, tanpa APBD. Ia menjadi solusi nyata, lahir dari gotong royong dan kebutuhan bersama.

Namun kini, jembatan tersebut berada dalam ancaman pembongkaran karena dianggap tidak memiliki izin alias ‘jembatan ilegal’ dan berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal legalitas administratif, tapi benarkah seperti ini cara negara saat mereka tidak bisa berbuat?

Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca sejarah sosial masyarakat setempat. Infrastruktur yang lahir dari gotong royong dan kemandirian lokal kini dihadapkan pada sanksi administratif yang baru ditetapkan bertahun-tahun setelahnya.

Batam -

Seorang pencari suaka berinisial TS diduga menjadi koordinator bagi 16 warga negara asing (WNA) asal Myanmar. TS bersama para WNA tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Tim mengamankan 17 WN Myanmar, dengan 10 di antaranya overstay, 6 diduga akan overstay, dan 1 berinisial TS (pencari suaka) diduga mengkoordinir dan memberi akomodasi serta transportasi bagi WN Myanmar lain," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, Kamis (15/5/2025).

Hajar menyebut para WNA asal Myanmar itu diamankan di salah satu penginapan kawasan Batam Center. Para WNA asal Myanmar itu rencananya akan dipekerjakan di Singapura.

"Hasil pemeriksaan bahwa warga negara Myanmar ini dijanjikan akan dipekerjakan di Singapura sebagai perawat, waiters, hingga pembantu. Komunikasi dengan TS ini karena mereka sesama warga Myanmar," ujarnya.

Terkait status TS sebagai pencari suaka, Imigrasi Batam akan mengoordinasikan hal tersebut dengan UNHCR dan IOM untuk proses lanjutan. Untuk 16 WNA asal Myanmar itu akan dideportasi ke negara asalnya.

"Terhadap TS, karena statusnya sebagai pencari suaka, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang. Selanjutnya, tidak akan dilakukan pelaporan lebih lanjut kepada badan atau lembaga seperti UNHCR, dan IOM, mengingat statusnya tersebut. Sementara itu, terhadap 16 warga negara Myanmar lainnya, akan dilakukan proses pemulangan langsung ke negara asal mereka," jelasnya.

Selain itu, Imigrasi Batam dan Timpora juga mengamankan dua WN Tiongkok di kawasan Batam Center. Keduanya didapati menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tidak sesuai peruntukannya, serta telah overstay selama 14 hari.

"Mereka menggunakan visa kunjungan 7 hari dan telah overstay 14 hari. Mereka juga melakukan pekerjaan konstruksi. Kalau kemarin kami lihat di videonya, sebagai alat bukti, mereka melakukan penyemenan hingga perbaikan pintu," ujarnya.

Seorang perempuan WN Kanada juga diamankan oleh Imigrasi Batam. Perempuan asal Kanada itu dilaporkan mengganggu ketertiban umum dengan menghalangi kendaraan yang melintas hingga memecahkan dagangan warga.

"Untuk WNA yang diamankan berada di OS Hotel, Batam Kota. Diduga mengganggu ketertiban umum dan telah diamankan untuk proses pendalaman lebih lanjut. Yang bersangkutan diduga mengalami gangguan mental dan saat ini kami berkoordinasi dengan tim dokter untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Imigrasi Batam juga mengamankan tiga orang WN Bangladesh yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi. Mereka diduga masuk dari Malaysia ke Kota Batam secara ilegal.

"Ketiga WNA Bangladesh ini diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Mereka diancam pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta. Kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Batam," ujarnya.

(nkm/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Selasa (13/5), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari perkiraan transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia hingga MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate.

1. Jenazah Kolonel Antonius Hermawan siang ini dibawa ke Yogyakarta

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang tewas akibat ledakan pada pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, akan dibawa ke kampung halaman korban di Desa Kaliwungu, Desa Harjobinangun, Provinsi Yogyakarta, Selasa (13/5) pukul 12.45 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

2. BNN: Potensi transaksi belanja narkoba ilegal Rp524 triliun per tahun

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun.

Selengkapnya baca di sini.

3. MA tolak peninjauan kembali mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020—2022.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komisi III DPR apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi ITB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi selidiki penyebab kecelakaan tunggal jip wisata di jalur Bromo

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal jip yang mengangkut delapan wisatawan di jalur wisata arah Gunung Bromo.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menggagalkan keberangkatan enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan bekerja secara non prosedural di Kamboja. Pencegahan ini dilakukan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Sabtu (3/5/2025) pagi.

Informasi intelijen menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Petugas mencurigai enam calon penumpang penerbangan SQ991 rute Kualanamu - Singapura yang diduga akan melanjutkan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja, dengan tujuan bekerja tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku.

Sekitar pukul 08.00 WIB, keenam WNI tersebut memasuki area pemeriksaan Imigrasi. Petugas yang telah mengantongi informasi awal segera mengarahkan mereka ke ruang wawancara untuk pemeriksaan lebih mendalam.

Salah satu calon penumpang berinisial P awalnya berdalih hendak berwisata ke Singapura. Namun, kecurigaan petugas terbukti benar saat menemukan tiket lanjutan ke Phnom Penh. Setelah diinterogasi lebih lanjut, P mengakui bahwa tujuannya adalah bekerja di sebuah restoran yang masih dalam tahap pembangunan di Kamboja.

Pengakuan serupa datang dari WNI lainnya berinisial C. Ia mengaku sebagai pemilik restoran di Kamboja dan berencana membawa serta tiga anggota keluarganya TSH (ibu), PJ (abang), dan KCBL (anak) serta dua calon pekerja restoran, yakni P dan RG. Ironisnya, C tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang sah untuk mempekerjakan WNI di luar negeri.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Imigrasi bergerak cepat berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pada pukul 09.00 WIB, keenam calon pekerja migran ilegal tersebut diserahterimakan kepada petugas BP2MI untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan komitmen pihaknya dalam mencegah pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Ia menekankan bahwa praktik ini sangat berpotensi menimbulkan eksploitasi dan bahkan mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami tidak hanya fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam melindungi WNI dari jeratan penempatan kerja non prosedural di luar negeri," ujar Uray Avian, Selasa (6/5/2025).

"Keberhasilan ini adalah wujud koordinasi yang cepat dan solid antara petugas Imigrasi dan BP2MI di lapangan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Pastikan seluruh proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi melindungi hak-hak para pekerja," sambungnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, mengapresiasi kinerja petugas di lapangan yang berhasil mengungkap upaya keberangkatan ilegal ini berkat informasi awal yang diterima.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengawasan keimigrasian di lapangan berjalan efektif. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait untuk memberantas praktik ilegal semacam ini," tegas Teodorus Simarmata.

Upaya pencegahan ini sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Drs. Agus Andrianto, khususnya program 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)'. Langkah ini juga merupakan implementasi dari 'Aksi Nyata' dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI, terutama dari praktik pengiriman tenaga kerja ilegal yang rentan terhadap eksploitasi, yang menjadi salah satu dari lima poin Commander Wish Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Yuldi Yusman.

Sinergi yang kuat antara Imigrasi dan instansi terkait seperti BP2MI akan terus ditingkatkan sebagai wujud perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus menjadi langkah tegas dalam mendukung pemberantasan TPPO yang saat ini menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Jafar Sembiring

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Seorang pengacara berinisial S (31) ditangkap polisi karena membawa senjata api (senpi) ilegal hingga sabu. S, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditampilkan dengan berbaju tahanan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.

S diketahui membawa senpi setelah terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus). S kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom, Senin (28/4/2025), tersangka S dihadirkan pada konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tersangka terlihat menggunakan baju tahanan berbaju oranye, celana pendek abu-abu, dan tanpa alas kaki.

S terlihat memakai masker dan kedua tangan diborgol. Selama konferensi pers berlangsung tersangka menghadap belakang dan menunduk.

"Pores Metro Jakarta Pusat menerima laporan bahwa terjadi laka lantas. Pada saat itu tim dari (Satuan) Lalu Lintas langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan barang bawaan, yang mana ditemukan satu pucuk senpi jenis Makarov kaliber 7,65 mm," tutur Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, Senin (28/4/2025).

Satlantas Polres Metro Jakpus lalu berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Jakpus terkait kasus senpi ilegal tersebut.

"Pada saat itu, anggota Satlantas memberitahukan kepada tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti," tambahnya.

Diketahui tersangka S ditangkap saat mengalami kecelakaan di kawasan Senen, Jakpus. Dari laporan seorang sopir angkot yang berada di lokasi kecelakaan polisi melaporkannya.

Setelah memeriksanya, petugas menemukan satu pucuk pistol jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Senpi itu diselipkan di tubuh tersangka S tersebut.

"Pelaku membawa senjata api tanpa izin dan menggunakan narkoba. Ini pelanggaran serius yang bisa mengancam keamanan masyarakat," kata Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo, Minggu (27/4).

(jbr/jbr)

SURABAYA, KOMPAS.com - Tren pinjaman online (pinjol) terus meningkat setiap tahun, didorong berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjol juga membawa dampak kerugian yang signifikan bagi mereka yang tidak mampu membayar utang.

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan korban agar bisa terlepas dari jeratan pinjol? Apa saja hukum yang mengaturnya?

Menurut Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur Teddy Prima Anggriawan, apabila nasabah tidak bisa membayarkan utang pada pinjol legal, mereka bisa mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan.

Restrukturisasi merupakan negosiasi untuk mengajukan keringanan pembayaran yang dilakukan nasabah kepada perusahaan peminjam.

“Kita minta saja ke perusahaanya untuk waktu pengunduran pembayaran dan hal itu lazim dilakukan oleh perbankan maupun perusahan pinjol yang terdaftar OJK,” tuturnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Namun, apabila nasabah terjerat utang pada pinjol ilegal, nazabah memiliki hak untuk tidak membayarkan kembali utang serta segera laporkan kepada OJK dan pihak berwenang.

“Perusahaan pinjol ilegal itu tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk melakukan penagihan dan mereka juga enggak akan bisa menuntut nasabah karena tidak ada hukum yang mengikat perusahaan tersebut,” ujarnya.

Ia menyampaikan, hukum yang mendasari utang-piutang pinjol merupakan hukum perdata.

Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi pidana jika dalam prosesnya terdapat unsur-unsur seperti penipuan, pemerasa, kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.

“Saya yakin kalau pinjolnya memang legal tidak akan berani melanggar hukum tersebut karena perusahannya bisa dicabut. Kalau terjadi pelanggaran, pasti mereka pinjol ilegal,” tuturnya.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, masyarakat dapat lapor ke kepolisian

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Teddy juga mengingatkan penting bagi nasabah untuk mengumpulkan segala bukti-bukti yang dapat menjadi penunjang dari pelaporan, seperti screenshot atau rekaman suara.

“Nantinya sudah menjadi tugas penyidik untuk mengklasifikasikan dari setiap kasus yang ada, tapi yang penting bukti itu harus ada,” katanya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” ucapnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pinjaman online (pinjol) terus menjadi pilihan masyarakat Indonesia berkat kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya.

Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah outstanding pinjaman online meningkat menjadi Rp 77,02 triliun pada tahun 2024.

Peningkatan ini juga disertai dengan maraknya pertumbuhan pinjol ilegal di Tanah Air.

Kurangnya literasi keuangan dan beban ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat rentan terjebak dalam jebakan pinjol ilegal.

Dr Teddy Prima Anggriawan, Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur, menjelaskan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal.

Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar di OJK dan dapat diverifikasi melalui website resmi www.ojk.go.id.
• Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor pengaduan yang tepercaya.
• Tidak menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan suku bunga dan denda yang sesuai dengan ketentuan OJK, biasanya dengan suku bunga rendah yang tidak mencapai 100 persen.
• Memiliki prosedur transparan, seringkali menggunakan asuransi sebagai pihak ketiga untuk klaim pembayaran.

“Sementara itu, biasanya pinjol ilegal tidak akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan OJK dan hukum yang berlaku,” ujar Teddy saat dihubungi Kompas.com pada 24 April 2025.

Ciri-ciri pinjol ilegal:

• Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, sering kali menggunakan logo OJK untuk menipu masyarakat.
• Menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan bunga dan denda yang sangat tinggi dan tidak wajar.
• Melakukan kekerasan dan ancaman kepada nasabah dalam proses penagihan.

“Sering juga didapati perusahaan pinjol yang sebenarnya ilegal, tetapi mereka hanya menempelkan logo OJK di perusahaannya sehingga membuat orang tertipu."

"Jadi lebih baik benar-benar dicek apakah memang sudah terdaftar di website OJK atau tidak,” ujarnya.

Teddy menyarankan agar masyarakat segera melaporkan pinjol ilegal ke nomor layanan 157 agar perusahaan tersebut dapat diproses secara hukum dan ditutup.

Ia menekankan pentingnya laporan dari masyarakat, mengingat banyak yang enggan melapor karena takut rumit.

“Nah masalahnya sering masyarakat menutup diri, misalnya dia terjerat utang pinjol ilegal Rp 1 juta, tapi tidak mau lapor karena takut ribet, itu salah,” ungkapnya.

“Bagaimana OJK bisa melakukan inspeksi kalau tidak berasal dari laporan masyarakat, jadi memang harus ada kerja sama dari beberapa sektor,” imbuhnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Apabila mengalami ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi, masyarakat disarankan untuk melapor ke kepolisian.

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terjadi eksploitasi digital, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika merasa terancam,” pungkasnya.