Jakarta -

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

(isa/isa)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan jajarannya untuk memeriksa informasi kasus dugaan pelecehan seksual dokter kandungan M Syafril Firdaus terhadap pasien saat melakukan USG di Garut, Jawa Barat. Pigai mengaku baru mendapat informasi kekerasan seksual dokter tersebut.

Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya memeriksa kasus tersebut. "Ya ini informasi yang bagus untuk saya supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut," ujar Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Sekadar informasi, dokter kandungan bernama M Syafril Firdaus, diduga melakukan tindakan tidak senonoh saat melakukan USG terhadap ibu hamil. Aksi seorang dokter tersebut terlihat jelas dari kamera CCTV yang ada di dalam ruangan.

Aksi dokter mesum ini dibenarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut bahwa sang dokter yang bernama dr Syafril alias dr Iril pernah berdinas di rumah sakit pemerintah. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah.

Mengenai beredarnya video tersebut, Dinas Kesehatan akan memeriksa lebih lanjut kebenaran video yang beredar. Hal ini karena pada 2024 juga ada laporan terkait aksi dokter tersebut, yang melakulan aksi cabulnya.

"Kita periksa lagi apakah video yang beredar itu kasus baru atau yang telah lampau," kata Kadinkes Kabupaten Garut Leli Yuliani.

"Tapi sejak 2024 akhir, sang dokter sudah tidak bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah," lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto menuturkan ada banyak negara yang berbicara lantang soal Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi diam terhadap agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Ketua dan Anggota parlemen Turki di Ankara pada Kamis (10/4).

Prabowo mulanya menyebut saat ini dunia sedang masuk dalam kondisi penuh ketidakpastian. Ia mengatakan ada banyak aksi penindasan yang justru dilakukan bangsa besar kepada mereka yang lemah.

Ia lantas mendukung sikap pemerintahan Turki yang tegas membela negara-negara yang tertindas oleh bangsa besar, khususnya dukungan terhadap negara Palestina.

"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut negara-negara yang bungkam ataupun berpura-pura tidak tahu itu juga kerap berdalih bahwa yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu dirinya memuji sikap Turki yang dengan tegas mendukung Palestina. Ia menyebut Indonesia juga akan mengambil posisi yang sama dengan Turki untuk membela Palestina.

Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan usai mengutarakan keinginannya mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina.

Hal itu ia sampaikan jelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pemerintah Indonesia, katanya, siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama sepekan itu, Prabowo menyebut salah satunya untuk berkonsultasi terkait konflik di Gaza. Ia mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.

Jakarta -

Pemuda asal Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya di Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (9/4/2025). Tim hukum yang hadir adalah Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti. "Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Sederet Alasan Habib Rizieq dkk Gugat Rp 5.246 T ke Jokowi, Singgung Esemka

(rfs/aud)

Jakarta -

Vadel Badjideh menjalani Lebaran di tahanan Polres Jakarta Selatan. Di momen tersebut, keluarga yang diwakilkan kedua kakaknya, Bintang dan Martin juga ibundanya datang menjenguk.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," ujar kakak Vadel, Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Bintang juga menyebut Vadel banyak bertukar cerita dengan tahanan lainnya mengenai tradisi Lebaran versi mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga sempat sedih ketika malam takbiran tak bisa berkumpul dengan keluarga.

Ketika Bintang hadir bersama ibundanya, Titin dan Martin ke tahanan, Vadel terlihat emosional. Perayaan Lebaran Vadel di rutan berlangsung haru. Vadel disebut meneteskan air mata saat dijenguk ibundanya.

"Pelukan, nangis, cium. Itu aja sih. Mau di luar atau di dalem, sama aja," jawab sang ibu, Titin.

Bintang menambahkan, kehadiran keluarga ketika Lebaran di rutan membuat Vadel memanfaatkan momen. Bintang menyebut Vadel lebih manja ketika bertemu ibunya.

Ketidakhadiran Vadel Badjideh di rumah saat Lebaran membuat keluarganya sedih dan merasa kehilangan. Momen ini menjadi sangat berat untuk mereka.

Kini, Vadel Badjideh telah mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Hal ini disampaikan pihak Bintang kepada awak media.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ujar Bintang.

Bintang Badjideh menjelaskan alasan keluarganya memilih mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukum.

"Pertama, ingin memfokuskan ke Vadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Razman dan tim," ucap Bintang Badjideh.

Kemudian, keluarganya juga menilai Razman Nasution kurang maksimal menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan hukum, baik untuk Vadel Badjideh maupun keluarga.

"Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Vadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Vadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Razman dan NM. Karena Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain," tutur Bintang Badjideh.

"Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," sambungnya.

(pig/wes)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Yani, ibunda dari Farrel Mahardika Putra dan Nayaka Rivanno Attalah, mengatakan, aksi kedua anaknya menawarkan ginjal untuk dijual dilakukan secara spontan.

Kakak adik itu nekat ingin menjual ginjal demi bisa membebaskan Yani yang sempat ditahan akibat kasus penggelapan dana di Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

“Itu kan spontanitas mereka sendiri, ya kan? Coba kalau kejadiannya di diri Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk orangtua? Nah, seperti itu yang mereka lakukan, spontanitas mereka kakak adik,” ujar Yani saat ditemui Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Ia mengaku tidak memaksa anak-anaknya melakukan aksi ekstrem tersebut.

“Oh, enggak ada (tuntutan dari polisi). Itu spontanitas dia aja,” kata dia.

Tindakan itu dilakukan karena kedua anaknya merasa tidak memiliki kekuatan secara ekonomi untuk menghadapi perkara hukum yang menyeret sang ibu.

Mereka merasa kesenjangan antara keluarga mereka dan pihak pelapor membuat perjuangan mencari keadilan terasa berat.

“Mungkin karena dia tahu keadaan orang-orang yang dilawan ini adalah orang yang berada. Mungkin di pikiran mereka itu, dengan cara begini mereka bisa melawan," kata Yani.

"Kalau untuk kita melawan uang, kita enggak punya. Salah satunya mungkin mereka mencari keadilannya dengan cara begitu,” tambah dia.

Meski sempat menyita perhatian publik, permasalahan hukum yang melibatkan Yani kini telah berakhir secara damai.

Kuasa hukum pelapor, Paulus Tarigan, memastikan bahwa laporan terhadap Yani telah dicabut di Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan.

“Kami menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan laporan telah dicabut,” kata Paulus.

Proses perdamaian disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga.

Penyerahan surat perdamaian dan pencabutan laporan dilakukan pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 hingga 20.30 WIB di Polsek Ciputat Timur, dan diterima langsung oleh Kapolsek Kompol Bambang Askar.

Mewakili kliennya, Paulus menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang sempat terjadi.

“Klien kami hanya menuntut keadilan dan bukan bertindak di luar hukum. Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat pemberitaan sebelumnya,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang baru-baru ini meminta tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha.

Todotua menegaskan bahwa persoalan ini merupakan hal yang sangat khusus, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Kekhawatiran ini muncul setelah sebuah surat permintaan THR dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, ormas meminta kepada pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR, dengan tidak menyebutkan besaran pemberian, hanya menyebutkan bahwa jumlahnya bisa sedikit atau banyak, namun tetap diterima dengan senang hati. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya penegakan hukum yang jelas dan kepastian bagi dunia usaha.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas-ormas semacam ini.

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu (dengan ormas minta THR)," tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, yang dilansir dari Tribunnews, Sabtu (15/3/2025).

Edi juga menekankan bahwa fenomena ormas yang meminta THR ini harus segera dihentikan. Menurutnya, pengusaha sejatinya sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan cara yang sah, seperti memprioritaskan masyarakat setempat dalam rekrutmen tenaga kerja atau menjalin kemitraan dengan pengusaha lokal.

"Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya," jelas Edi.

Pemerintah dan aparat hukum kini tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini agar dunia usaha bisa beroperasi dengan fokus dan tidak terganggu oleh praktik yang meresahkan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Selayar -

Dua personel Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diperiksa Propam setelah 3 tahanan melarikan diri dari sel. Personel diduga lalai karena tidak berada di tempat saat insiden terjadi.

"Dua orang (personel diperiksa)," ujar Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Suardi tidak mengungkap identitas kedua personel yang diperiksa. Salah satu bentuk kelalaian yang disoroti adalah tidak berada di ruang jaga serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan.

"Itu saja (tidak berada di tempat). Kemudian dia juga mungkin lalai memperhatikan kondisi sel begitu. Dia, kan, harusnya memeriksa semua sel. Pintunya bagus enggak? Gemboknya bagus enggak? Dindingnya aman tidak? Intinya lalai. Itu, kan, tidak berada di tempat," katanya.

Suardi menegaskan petugas jaga tahanan tidak boleh meninggalkan pos selama bertugas. Hal ini bukan hanya untuk mencegah tahanan kabur, tetapi juga demi menjaga keamanan para tahanan di dalam sel.

"Perintah Kapolres (AKBP Adnan Pandibu), untuk jaga tahanan itu tidak boleh, tidak ada toleransi, mereka harus berada di lokasi pelaksanaan tugas, di ruang jaga itu. Selalu harus ada, tidak boleh kosong. Tidak boleh mereka pergi, petugas harus ada," ucapnya.

Kelalaian dua petugas tersebut diduga terjadi karena mereka keluar dari area jaga untuk aktivitas lain. Mereka dinilai telah melanggar standard operating procedures (SOP) yang mengharuskan petugas jaga tetap berada di tempat selama bertugas.

"(Personel) lengah karena mungkin dia keluar ngopi begitu. Pergi nongkrong, kan. Iya (pelanggaran SOP), dia tidak hadir. Dia tidak melaksanakan tugas dengan benar," tuturnya.

"Salah satu SOP dari jaga tahanan itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat jaga selama bertugas. Minimal jaga itu 2 orang. Tidak boleh 1 orang karena prinsipnya saling mengawasi juga mereka," imbuhnya.

Saat ini, kedua petugas yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya tengah menjalani pemeriksaan di Propam. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam pelarian ketiga tahanan tersebut.

"Iya, sekarang sementara diproses di Propam. Masih diperiksa. Enggak (ada keterlibatan pihak lain)," terangnya.

Suardi menyampaikan Polres Selayar juga telah melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan tahanan. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Iya, Kapolres sudah langsung evaluasi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ketiga tahanan itu kabur pada Kamis (6/3) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Para tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan saat petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat. Beruntung, ketiga tahanan itu ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu kepada detikSulsel, Jumat (7/3).

(sar/hsr)

Jakarta -

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut menitipkan pesan untuk Sekjennya, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tahanan KPK. Pesan Megawati ini disampaikan lewat pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

Pesan ini disampaikan langsung oleh Hasto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

"Ya pesannya terus nyalakan api perjuangan, kita memiliki napas yang panjang," ujar Hasto kepada wartawan.

Hasto juga menjawab pertanyaan soal teman satu rutannya. Hasto menyebut teman satu rutannya mendengarkan ceritanya soal perjuangan pendiri bangsa.

"Ya, banyaklah. Tapi ya, semua dekat. Bahkan ketika saya dikenakan isolasi, gelora kemanusiaan itu sangat eksis. Ada yang mengirim kopi, teh, mereka pengin dengar cerita dari saya. Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita. Saya banyak membawa buku dan kemudian saya ceritakan tentang kisah-kisah tentang perjuangan itu," ujar Hasto.

Sebaliknya, Hasto juga mengatakan telah menitip pesan kepada pengacara untuk disampaikan ke Megawati. Dia mengungkapkan telah memohon agar Megawati tidak perlu menjenguknya ke Rutan KPK.

"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat," terang Hasto.

"Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan.

Hasto hari ini, Kamis (27/2), hadir di gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan.

Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu (26/2), oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.

(gbr/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, memastikan kliennya memiliki rasa sayang yang besar terhadap anaknya, LM, meskipun saat ini belum bertemu secara langsung.

Menurut Fahmi, kasih sayang seorang ibu tidak selalu diukur dari kehadiran fisik.

"Nikita sangat sayang sama anaknya. Sayang itu jangan seperti kita wajib ketemu," ujar Fahmi di daerah Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Fahmi mencontohkan bahwa kasih sayang seorang ibu bisa tetap terjaga meski jarak memisahkan.

"Kalau kita punya anak di luar negeri, tetap kita sayang dia walau tidak ketemu. Sayang itu jangan terus kalau tidak ketemu kita tidak sayang anak. Bukan seperti itu," lanjut Fahmi.

Ia merasa kasih sayang seorang ibu adalah hal yang abadi.

Hal ini pun sama seperti kasih sayang Nikita terhadap LM.

"Sayang itu ada di hati seorang ibu dan itu seumur hidup sayangnya," kata Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, Nikita telah menunjukkan bentuk kasih sayangnya dengan memberikan lingkungan yang lebih baik dan eksklusif untuk anaknya.

Ia menilai, setiap orangtua memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak.

"Bawa dia ke tempat yang lebih eksklusif, dilindungi persoalan-persoalan. Yang tahu bagaimana cara melindungi ibunya sendiri. Kita tidak tahu cara mendidik anak karena orang punya cara tersendiri mendidik anak," tutur Fahmi.

Sebelumnya diketahui, LM kabur dari rumah aman dan pergi menemui Razman Arif Nasution.

Setelah bertemu Razman, LM dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Karena LM menolak pulang ke rumah Nikita, pihak Polres Metro Jakarta Selatan bekerja sama dengan KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Diputuskan bahwa LM akan ditempatkan di RS Polri untuk pemulihan kondisi psikologisnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Lihat Video 'WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

(aik/aik)