Ahli Pidana di Sidang Makelar Zarof: Penerima Gratifikasi yang Harus Buktikan
Hibnu mengatakan bahwa pembuktian kasus gratifikasi di atas Rp 10 juta harus dibuktikan oleh penerimanya. [317] url asal
#zarof-ricar #gregorius-ronald-tannur #ronald-tannur #penjara #pidana #hukuman #konteks-gratifikasi-pasal-12-b #suap #pasal #pejabat #pengadilan-tipikor-jakarta #jalan-bungur-raya #kepegawai #konteks #hukuman-penjar
Jakarta - Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur terkait kematian Dini Sera. Hibnu mengatakan pembuktian kasus gratifikasi di atas Rp 10 juta harus dibuktikan oleh penerimanya.
Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (5/5/2025). Duduk sebagai terdakwa mantan Pejabat Mahkamah Agung atau yang dikenal makelar kasus Zarof Ricar, Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja, dan pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat.
Mulanya, jaksa meminta Hibnu menjelaskan terkait pengertian gratifikasi. Hibnu pun lalu menguraikan pengertian gratifikasi di hadapan majelis hakim.
"Gratifikasi adalah setiap gratifikasi yang diberikan pada kepegawai negeri, penyelenggara negara, untuk bertindak, bertentangan hukum, atau bertindak tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan pada si penerima gratifikasi," kata Hibnu.
Kemudian jaksa kembali menanyakan kepada Hibnu soal pembuktian yang ada dalam Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi. Hibnu menjelaskan bahwa untuk kasus gratifikasi, berlaku pembuktian terbalik artinya si penerima yang harus membuktikan gratifikasi.
"Bahwa kalau kita lihat (pasal) 12 B itu beban pembuktian kalau di atas Rp 10 juta itu adalah si penerima gratifikasi. jadi si penerima gratifikasi harus bisa menjelaskan apa dan di mana untuk apa," ucapnya.
Kemudian Hibnu menjelaskan bila gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan. Hibnu juga menjelaskan ada aturan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi harus dilaporkan.
"Tapi kalau kurang dari 10 juta, pembuktian ada pada penuntut umum. ini yang saya pahami dalam konteks gratifikasi pasal 12 B," ucapnya.
Dalam kasus ini, Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof didakwa terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tannur.
Ronald telah dihukum 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi. Dia sedang menjalani hukuman penjara.
(ial/whn)
KPK Serahkan Aset Rp 3,7 M Hasil Rampasan Kasus Korupsi ke LPSK
KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). [316] url asal
#kpk #lpsk #tindak-pidana #penjara #pemberantasan #penyerahan #hukuman-penjara #kpk-fitroh #kpk-serahkan #wakil-ketua-kpk-fitroh-rohcayanto #lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban #pidana #tindak #susun #ketua-lpsk-a
Jakarta - KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset ini diserahkan melalui mekanisme hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).
Serah terima aset dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (25/3/2025). Penyerahan dilakukan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto kepada Ketua LPSK Achmadi.
Dalam sambutannya, Fitroh mengatakan aset itu dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan nilai ekonomisnya. Selain itu, kata dia, penyerahan aset juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi.
"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).
Dia menyampaikan mekanisme hibah yang dilakukan ini sebagai upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai aset rampasan. Dia berharap aset hasil rampasan kasus korupsi dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.
"Tujuannya agar aset yang telah disita dari tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik," ujar Fitroh.
Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi KPK atas penyerahan aset ini. Dia mengatakan aset itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah. Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.
Adapun proses hibah ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Berikut aset yang diserahkan oleh KPK ke LPSK:
- Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp 2,88 miliar
- Satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp 664,15 juta.
- Satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp 186,6 juta.
Bila ditotal, nilai aset yang diserahkan KPK kepada LPSK mencapai Rp 3,71 miliar.
(haf/haf)
Pinta Mira Hayati Jadi Tahanan Kota di Kasus Skincare Merkuri demi ASI Anak
Mira Hayati, terdakwa kasus skincare bermerkuri, ajukan permohonan tahanan kota untuk menyusui bayi prematurnya. Sidang dakwaan berlangsung di Makassar. [509] url asal
#mira-hayati #tahanan-kota #skincare-bermerkuri #bayi-prematur #pengadilan-negeri-makassar #produk-kosmetik #skincare-merkuri-di-makassar #sulsel #pengadilan-negeri #hukuman-penjara #pengacara-mira-hayati #dakwaa
Makassar - Mira Hayati (29), Terdakwa kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengajukan permohonan pengalihan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Mira Hayati berdalih ingin menyusui anaknya yang lahir prematur.
Mira Hayati mengajukan permohonan itu saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Dr Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (11/3). Pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan permohonan itu terkait kondisi bayi Mira Hayati.
"Iya (mengajukan pengalihan tahanan menjadi) tahanan rumah atau (tahanan) kota. Kami melakukan permohonan demi bayinya yang lahir prematur," ujar Ida Hamidah saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (21/3/2025).
Ida menuturkan pihaknya terus berupaya agar status tahanan Mira Hayati dialihkan menjadi tahanan kota. Namun, permintaan tersebut belum mendapat respons dari majelis hakim.
"Setiap sidang saya selalu tanyakan (kepada majelis hakim), YM (Yang Mulia) jawab belum dimusyawarahkan," katanya.
"Dan disuruh melengkapi (dokumen) paspor dan lain-lainnya," lanjutnya.
Ida menjelaskan upaya itu terus dilakukan mengingat kondisi bayi Mira Hayati yang membutuhkan ibunya. Meskipun bayi tersebut telah mendapatkan air susu ibu (ASI), namun kesulitan meminum dari dot.
"Jadi meskipun ada masalah seperti ini, tolonglah beri ruang untuk anak bayi. Ada bayi di sini yang butuh ASI ibunya, karena susah minum ya. Terus terang iya, dia (bayi) susah sekali (minum asi dari) dot," tuturnya.
Dakwaan Mira Hayati
Diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan dua produk skincare bermerkuri dan satu di antaranya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua produk yang diduga mengandung merkuri tersebut yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.
"Dari hasil pengujian laboratorium BPOM Makassar disimpulkan bahwa kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar JPU dalam persidangan.
"Ditemukan bahwa produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," jelasnya.
Mira Hayati pun terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 miliar. Hal ini berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Mira Hayati yaitu Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
(hsr/hsr)
Mengatasi Over Kapasitas Lapas
Kasus kaburnya narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane menjadi cerminan nyata dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia. [941] url asal
#lapas #napi-lapas-kutacane-kabur #narapidana #pidana-penjara #terpidana #pidana #lapas-rutan #lapas-kutacane #lapas-kelas-iib-kutacane #pemasyarakatan #kiemo #tahanan #hukuman-penjara #indonesia #zevallos #polisi
Jakarta - Over-kapasitas dialami hampir di semua lapas/rutan di Indonesia. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada Maret 2025 total kapasitas seluruh lapas/rutan adalah 145.829 sedangkan total penghuni baik narapidana/tahanan sebanyak 274.317. Artinya lapas rutan di seluruh Indonesia mengalami over-kapasitas sebanyak 180%. Seperti kondisi Lapas Kelas IIb Kutacane yang hanya memiliki daya tampung 100 penghuni, saat ini tercatat menampung 370 narapidana/tahanan.
Penyebab Over-kapasitas
Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat menjalani hukuman pidana penjara tidak memiliki kuasa atas masuknya terpidana baru. Inflow narapidana berkaitan erat dengan cara kerja sistem peradilan pidana secara umum. Hukuman penjara masih menjadi hukuman utama dalam sistem peradilan pidana kita. Data ICJR menyebutkan bahwa pidana penjara 52 kali lebih sering digunakan oleh jaksa dan hakim dibandingkan bentuk pidana lainnya.
Pemasyarakatan sebagai muara sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menanggung beban berat. Untuk itu, sangat diperlukan keharmonisan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Polisi, jaksa, hakim, dan pemasyarakatan seharusnya selaras dalam melaksanakan sistem peradilan pidana guna mengurangi beban di lapas yang semakin tinggi akibat tingginya inflow narapidana.
Dampak Over-kapasitas
Dampak dari over-kapasitas ini sangat luas, tidak hanya bagi narapidana tetapi juga bagi petugas lapas dan sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu dampak paling nyata dari over-kapasitas adalah memburuknya kondisi hidup para narapidana. Ruang tahanan yang seharusnya dihuni oleh beberapa orang sering diisi oleh dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas idealnya. Hal ini menyebabkan kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti tempat tidur, sanitasi yang layak, serta pasokan makanan dan air bersih yang cukup. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar narapidana dan menimbulkan kekerasan di dalam lapas.
Petugas lapas juga merasakan dampak besar akibat over-kapasitas. Jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas, pengawasan menjadi semakin sulit. Kasus di Lapas Kutacane menunjukkan bahwa hanya ada 6 petugas keamanan yang menjaga 370 narapidana dan tahanan. Artinya perbandingan antara petugas jaga dengan narapidana adalah 3:185.
Efektivitas program pembinaan di lapas juga terhambat oleh kepadatan penghuni. Kurangnya ruang dan sumber daya membuat penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai menjadi tantangan, yang sangat penting untuk mengurangi residivisme (Nkosi, 2020). Program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian idealnya diberikan kepada seluruh narapidana. Namun terlalu banyaknya penghuni lapas, program pembinaan tidak dapat diberikan dengan optimal.
Mengatasi Over-kapasitas
Kondisi lapas/rutan yang mengalami over-kapasitas mengakibatkan standar minimum dalam pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan dalam sistem peradilan pidana agar permasalahan over-kapasitas di dalam lapas dapat terselesaikan. Penyelesaian harus dilakukan baik di hulu maupun di hilir. Arus masuk harus dikendalikan agar berkurang, sementara arus keluar harus diperlancar.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah melakukan langkah tepat untuk mengatasi masalah over-kapasitas dengan pemberian amnesti terhadap 19 ribu narapidana. Kebijakan ini perlu dilanjutkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini akan mengurangi resistensi Masyarakat akan program amnesti narapidana.
Zevallos, J.C.M. (2016) dalam penelitiannya mengusulkan meningkatkan pembebasan narapidana melalui program pembebasan bersyarat dapat secara signifikan mengurangi kepadatan narapidana. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah pemberian hak-hak warga binaan seperti remisi, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan. Perlu adanya kebijakan baru dalam pemberian hak bebas bersyarat bagi narapidana dengan tetap memperhatikan penerimaan masyarakat.
Pemberian program bimbingan yang tepat pada saat menjalani bebas bersyarat juga menjadi perhatian untuk memastikan narapidana dapat berintegrasi ke masyarakat. Kiemo (2022) menjelaskan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif, termasuk pelatihan kejuruan dan pengobatan narkoba, dapat mengurangi residivisme dan membantu narapidana untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.
Untuk mengurangi arus masuk narapidana ke lapas, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak lagi menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok. Perubahan paradigma ini harus didukung dengan mendorong penggunaan alternatif pidana non-penjara. Nudd et all (2024) merekomendasikan tindakan non penahanan seperti pelayanan masyarakat, masa percobaan, dan pemantauan elektronik dapat mengurangi jumlah individu yang dipenjara. Langkah-langkah ini dapat diterapkan di seluruh proses peradilan pidana untuk mencegah kepadatan.
Penerapan keadilan restoratif juga harus diperkuat dalam penyelesaian perkara tertentu, khususnya kasus tanpa korban atau dengan jumlah kerugian yang terukur. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip sukarela dan bertujuan untuk memulihkan keadaan korban tanpa harus mengirim pelaku ke dalam lapas.
Sebagian besar penghuni lapas adalah kasus narkotika, untuk itu pendekatan kesehatan harus digunakan dalam kasus narkotika, bukan lagi pendekatan kriminal yang selama ini terbukti tidak menyelesaikan permasalahan. Para pengguna narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara yang justru memperburuk kondisi mereka dan membebani lapas.
Langkah-langkah tersebut tentunya perlu kemauan politik kemauan politik dan koordinasi yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, polisi ,pemasyarakatan, dan pembuat kebijakan.
Sebagai penutup, kasus kaburnya narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane menjadi cerminan nyata dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Over-kapasitas yang berkepanjangan, minimnya jumlah petugas, serta kebijakan pidana yang masih bertumpu pada pemenjaraan menciptakan kondisi yang rentan terhadap berbagai risiko, termasuk pelarian napi.
Diperlukan solusi menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan pidana hingga optimalisasi program pembinaan dan reintegrasi sosial. Tanpa perubahan yang signifikan, kasus serupa bisa terus berulang, menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Kini, saatnya semua pihak berperan aktif untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan efektif.
Panggih Priyo SubagyoASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Thailand Deportasi Warga Uighur ke China, AS Keluarkan Peringatan Keamanan
Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China meski ada peringatan dari kelompok HAM bahwa warga Uighur dapat menghadapi penyiksaan di China. [532] url asal
#thailand #uighur #kementerian-luar-negeri #flightrader24 #kedutaan-besar-jepang #kalinya-thailand #thailand-deportasi-warga-uighur #hukuman-penjara #pekerja-migran #pusat-penahanan-bangkok #batam #perserikatan-b
Bangkok - Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.
Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.
China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.
Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.
Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.
Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.
Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.
"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.
Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.
"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.
Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.
AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.
"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.
Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.
Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.
Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.
"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.
Tonton juga Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam
Pertukaran dengan Hamas Berlanjut, Israel Bebaskan 602 Tahanan Palestina
Pemerintah Israel akan membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara pada hari Sabtu (22/2). [195] url asal
#hamas #palestina #israel #gaza #kesepakatan-gencatan-senjata-gaza #afp #israel-bebaskan #hukuman #hukuman-penjara #al-arabiya #kesepakatan-gencatan #eliya-cohen #senjata #tahanan #serangan #tahanan-palestina #israel
Jakarta - Pemerintah Israel akan membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara pada hari Sabtu (22/2). Pembebasan terbaru ini sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan dengan kelompok Hamas berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang sedang berlangsung.
Di antara mereka yang dibebaskan, 445 orang berasal dari Gaza, yang ditangkap setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Sebanyak 60 orang lainnya tengah menjalani masa hukuman penjara yang panjang, 50 napi menjalani hukuman penjara seumur hidup, dan 47 orang yang ditangkap kembali setelah pertukaran tahanan tahun 2011.
Demikian disampaikan juru bicara kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, Amani Sarahneh, kepada AFP, dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025).
Sarahneh menambahkan bahwa 108 tahanan yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (22/2) akan dideportasi ke luar Israel dan wilayah Palestina.
Sebelumnya pada hari Jumat (21/2), sayap bersenjata Hamas mengatakan akan membebaskan sandera Israel, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed dan Avera Mengisto pada hari Sabtu (22/2).
Hisham al-Sayed dan Avera Mengisto adalah warga sipil, yang memasuki Gaza satu dekade lalu dan telah ditahan di sana sejak saat itu.
Saat Napi Lapas Kelas I Semarang Ketahuan Makan di Resto Bareng Famili
Terpidana korupsi Lapas Kelas I Semarang Agus Hartono ketahuan makan di resto bareng famili saat menjalani hukuman. Agus dipindah ke Lapas Nusakambangan. [512] url asal
#lapas-kelas-i-semarang #agus-hartono #napi-korupsi-makan-di-restoran #napi-korupsi #lapas-semarang #hukuman-penjara #terpidana-korupsi #lapas-kedungpane #siti-farida #korupsi #terpidana #perkara-korupsi #terpidan
Surabaya - Terpidana kasus korupsi di Lapas Kelas I Semarang, Agus Hartono ketahuan makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Buntut kejadian itu, petugas yang terlibat terancam sanksi.
Agus yang ditahan di Lapas Kelas 1 Semarang atas perkara korupsi harus menjalani hukuman penjara selama 10,5 tahun. Namun, di tengah masa hukuman itu Agus ternyata bisa bebas keluar dari Lapas dan pergi bareng keluarga untuk makan di sebuah restoran di Semarang.
Penegak hukum yang mengetahui ini langsung bertindak. Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.
Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah peristiwa bebasnya Agus keluar dari Lapas hingga bisa makan bareng keluarga di restoran. Dia mengaku telah melakukan sejumlah tindakan.
"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2), dilansir dari detikJateng.
Hanya saja, Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Mengenai petugas yang diduga terlibat sehingga Agus bisa bebas keluar dari Lapas, Mardi juga tidak membeberkan dengan jelas.
"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.
Dia memastikan akan menjaga integritas dan menindak tegas para petugas yang melakukan pelanggaran. Mardi juga menegaskan bahwa saat ini kondisi Lapas yang dia pimpin kembali kondusif.
"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," beber Mardi.
Mengenai kejadian ini, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengingatkan Lapas Kedungpane agar melakukan evaluasi dan pembenahan demi memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.
"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida.
Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.
"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.
Artikel ini sudah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini.
(dpe/fat)
Jika Inggris Setuju, Predator Seks Reynhard Bakal Ditahan di Nusakambangan
Reynhard Sinaga akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan jika Inggris setuju predator seks itu dipulangkan ke Indonesia. [479] url asal
#reynhard-sinaga #nusa-kambangan #kementerian-koordinator-kami #hukuman-penjara #pertukaran-narapidana #keluarga #wacana-pemulangan-reynhard #korban-reynhard #nusakambangan #mahkamah-banding-inggris #suzanne-god
Jakarta - Reynhard Sinaga akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan jika Inggris setuju predator seks itu dipulangkan ke Indonesia. Sebab tidak mudah untuk menepatkan Reynhard di Lapas biasa.
"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security (penjara dengan keamanan maksimum). Dan yang ada untuk itu hanya di Nusakambangan," sambungnya.
Dia mengatakan proses pemulangan Reynhard ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pihaknya harus memikirkan secara matang agar langkah yang diambil tak menimbulkan masalah baru.
"Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga. Orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa, akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi," ucap Yusril.
Kendati begitu, wacana pemulangan Reynhard masih pada tahap diskusi awal. Adapun upaya pemulangan itu berawal dari permintaan keluarga Reynhard.
"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke kementerian koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.
Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard. Apakah akan melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.
"Karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," imbuh Yusril.
Sebagai informasi, Reynhard dihukum penjara seumur hidup karena menjadi predator seksual. Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai 'predator seksual jahat' yang memangsa pria-pria muda yang mabuk pada malam hari. Reynhard diduga menggunakan obat penenang untuk membuat korbannya tidak sadar sebelum merekam serangan. Kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Dia ditangkap hanya ketika satu korban terbangun.
Pada Desember 2020, Mahkamah Banding Inggris menetapkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga diperberat dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan. Hukuman ini lebih berat dibanding pengadilan pertama.
Pada pengadilan pertama, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas. Di tingkat banding, waktu minimum itu ditambah menjadi 40 tahun.
Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat bahwa hukuman seumur hidup total 'tidak tertutup' pada kasus pembunuhan berat saja. Jaksa mengatakan tambahan hukuman menjadi 40 tahun baru dapat mengajukan permohonan bebas adalah yang terberat menyangkut kasus bukan pembunuhan.
Hukuman ini diperberat karena jumlah korban bertambah 23 orang. Awalnya, korban Reynhard berjumlah 195 orang, kini menjadi 206 orang.
Simak Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris
(ond/isa)
110 Tahanan Palestina Akan Dibebaskan Israel: 30 Anak di Bawah Umur
Sebanyak 110 tahanan warga Palestina akan dibebaskan. Termasuk 30 di antaranya anak di bawah umur [162] url asal
#palestina #hamas #israel #afp #gadi-moses #gaza #kesepakatan-gencatan #tahanan-warga-palestina #tahanan-palestina #radana #umur #tahanan #gencatan #hukuman-penjara #tahanan-warga #anak #penjara #thailand #ramallah #klub
Gaza - Salah satu kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza adalah membebaskan tahanan dan sandera. Sebanyak 110 tahanan warga Palestina akan dibebaskan.
"Besok, 110 tahanan Palestina akan dibebaskan," pernyataan kelompok advokasi tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, seperti dilansir AFP, Kamis (30/1/2025).
Kelompok tersebut mengatakan para tahanan diperkirakan tiba di daerah Radana di Ramallah. Dalam daftar tahanan yang diterbitkan Klub Tahanan Palestina, tahanan yang dibebaskan yakni 30 orang berusia 18 tahun, 32 orang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan 48 lainnya menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda.
Kelompok tersebut juga mengatakan 20 tahanan yang akan dibebaskan akan dikirim ke pengasingan. Sementara itu, sebagai imbalan, 3 sandera Israel akan dibebaskan, bersama lima warga negara Thailand.
Ketiga sandera itu bernama Arbel Yehud, Agam Berger dan Gadi Moses. Namun, identitas kelima warga Thailand tersebut masih belum diketahui.
Pertukaran sandera keempat kalinya itu direncanakan pada Sabtu (1/2).
(isa/yld)
Agus Napi Lapas Jambi Kendalikan Narkoba, Uang Rp 132 Juta Disita
Polisi menyita uang Rp 132 juta diduga hasil transaksi narkoba yang dikendalikan narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi bernama Agus Budiman. [467] url asal
#jambi #lapas-jambi #narkoba #agus-budiman #undang-undang-ri-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika #hukuman-penjara #kendalikan-narkoba #resnarkoba-polda-jambi #ayat-1 #penjara #balik-jeruji-lapas-jambi #lapas
Jambi - Polda Jambi mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi bernama Agus Budiman. Dari pengungkapan itu, polisi menyita uang Rp 132 juta diduga hasil transaksi narkoba.
Hal ini terkuak setelah Tim Ditresnarkoba Polda Jambi menangkap 3 orang kaki tangan Agus, pada 24 Januari 2024 lalu. Dari situ, polisi kemudian melacak keberadaan Agus yang ternyata mengendalikan sabu dari balik jeruji Lapas Jambi.
"Ketiga tersangka mengaku dikendalikan oleh Muk. Awalnya kita nggak tahu siapa Muk ini. Setelah itu baru diketahui Muk itu si AB (Agus Budiman) ini," kata Direktur Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Ernesto Saiser, Kamis (23/1/2025).
Ernesto menerangkan penyelidikan ini juga hasil koordinasi dengan pihak Lapas Jambi. Agus sendiri merupakan napi kasus narkoba yang ditangkap polisi pada 22 Februari 2022 lalu. Dia dijatuhi hukuman 5,5 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi.
"Selama di penjara, dia mengendalikan jaringan narkoba ini," ungkapnya.
Ernesto juga menambahkan bahwa tersangka menggunakan HP di dalam penjara untuk mengendalikan narkoba dari luar. Dia juga turut dibantu oleh istrinya untuk membuat rekening transaksi narkoba.
"Dia menggunakan Hp di dalam. Tapi kita nggak bagaimana bisa masuk ke dalam. Tapi setiap pengungkapan kita selalu koordinasi dengan Lapas dan bersurat," jelasnya.
Dalam kasus ini, polisi menyita uang Rp 132 juta dari hasil blokir rekening yang digunakan Agus untuk transaksi narkoba. Selain itu, juga dua buah buku tabungan dan 1 unit Hp.
"Kita juga dibantu PPATK sehingga rekening-rekening itu bisa dianalisa, termasuk istri juga membantu," terangnya.
Ernesto menyebut saat ini, berkas penyidikan Agus sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu (22/1/2025). Dalam waktu dekat, berkas akan diserahkan ke jaksa penuntut umum.
Atas perbuatannya, Agus dijerat Pasal 114 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 137 huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Agus terancam kembali hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
(dai/dai)
Gencatan Senjata, 230 Tahanan Palestina Diasingkan Usai Bebas
Lebih dari 230 tahanan Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga Israel, akan diasingkan setelah dibebaskan dari penjara Tel Aviv. [325] url asal
#tahanan-palestina #gencatan-senjata-gaza #israel #hamas #perang-gaza #afp #senjata #penjara #sandera-israel #tel-aviv #turki #jalur-gaza #gencatan-senjata #hukuman-penjara #al-arabiya #palestina #amerika-serikat #pera
Gaza City - Lebih dari 230 tahanan Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga Israel, akan diasingkan setelah mereka dibebaskan dari penjara Tel Aviv. Pengasingan terhadap para tahanan Palestina ini turut disepakati dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Otoritas Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (20/1/2025), telah merilis daftar nama 734 tahanan Palestina, dari total 737 tahanan Palestina, yang akan dibebaskan selama tahap pertama gencatan senjata yang dimulai Minggu (19/1) waktu setempat.
Menurut daftar tersebut, lebih dari 230 tahanan di antaranya, yang semuanya menjalani hukuman penjara seumur hidup karena terlibat serangan mematikan terhadap warga Israel, akan diasingkan secara permanen.
Lebih dari 1.000 tahanan Palestina lainnya yang ditahan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, juga akan dibebaskan selama tahap awal gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari atau enam pekan.
Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir di Jalur Gaza.
Dua sumber Hamas yang terlibat dalam perundingan mengungkapkan bahwa Israel setuju untuk membebaskan 296 warga Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup, selama tahap pertama gencatan senjata Gaza.
Dari jumlah tersebut, menurut dua sumber Hamas itu, sebanyak 236 orang di antaranya akan dideportasi segera setelah pembebasan mereka, dengan sebagian besar dikirimkan ke Qatar atau Turki.
Tahap pertama gencatan senjata akan melibatkan pembebasan total 1.900 tahanan Palestina, yang ditukar dengan 33 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.
Gencatan senjata itu diharapkan akan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza dan meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen serta pembebasan semua sandera yang tersisa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 91 orang. Tel Aviv menyebut 34 sandera di antaranya telah tewas.
Pada hari pertama gencatan senjata, Minggu (19/1), Hamas telah membebaskan tiga sandera perempuan Israel. Sebagai imbalan untuk itu, Tel Aviv membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.
(nvc/ita)
Biden Beri Remisi untuk 2.500 Napi AS, Terbanyak dalam Sehari
Menjelang akhir masa jabatannya, Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. [281] url asal
#amerika-serikat #joe-biden #remisi #keringanan-hukuman #afp #hunter #penjara #pelanggaran #tindak-kejahatan #federal #gedung-putih #donald-trump #serikat #narapidana #hukuman-penjara #hukuman #senjata #narkoba #pelangg
Washington DC - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.
Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang telah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.
Biden menyebut langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".
"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.
Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin akan memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan kepada Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.
Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.
Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump
Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.
Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.
Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.
Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump