Jakarta -

Wei Shishan melakukan aksi nekat demi liburan di Singapura. Pria 42 tahun asal China itu menyuap petugas di Bandara Singapura usai ditolak masuk.

Wei mengaku bersalah atas dakwaan Undang-undang Pencegahan Korupsi di sana. Cerita awal mula Wei datang hingga menyuap petugas pun terungkap.

Melansir detikTravel, Wei tiba di Singapura pada Agustus tahun lalu. Dia gagal dalam pemindaian pengenalan wajah saat melintasi imigrasi.

Dalam pemeriksaan, dia memberi tahu petugas Imigration & Checkpoints Authority (ICA) atau otoritas imigrasi Singapura dengan mengatakan berada di Singapura untuk tinggal selama 10 hari.

Namun, petugas menemukan pernyataan itu bertentangan dengan kartu kedatangannya. Di kartunya, dia akan melakukan kunjungan selama 29 hari.

Kartu kedatangan sendiri merupakan dokumen yang harus diisi oleh wisatawan asing saat masuk ke Singapura. Kartu itu berisi informasi tentang tujuan kunjungan, durasi tinggal dan alamat tempat tinggal.

Ketidaksesuaian inilah yang jadi persoalan. Wei kemudian dibawa ke ruang tunggu. Di sanalah Wei mencoba menyogok petugas lantaran khawatir tak bosa masuk

Dia mengeluarkan uang senilai SGD 30 atau Rp 370 ribu sebagai 'uang kopi' dari dompetnya. Petugas langsung menolak dan Wei ditangkap.

Hukuman yang berlaku berdasarkan aturan ialah lima tahun dan denda hingga SGD 100.000 atau Rp 1,2 miliar jika menyuap pegawai negeri.

Artikel ini sudah tayang di detikTravel

(bnl/dir)

London -

Federasi Sepakbola Inggris (FA) mendakwa West Ham United bersalah atas ulah fans. Suporter The Hammers dianggap bersalah karena menyanyikan chant homophobia.

Dakwaan kepada West Ham dijatuhkan FA pada Jumat (28/3/2025) dini hari WIB. Melansir BBC, hal ini imbas kasus yang melibatkan fans West Ham saat laga kontra Chelsea Februari lalu.

Pada pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge itu, West Ham dinilai gagal menjaga perilaku para penggemarnya. Mereka menyanyikan chat diskriminatif dan homophobia yang ditujukan kepada suporter Chelsea.

"Klub gagal menjamin penonton untuk tidak berperilaku dengan cara yang tak pantas, menyinggung, kasar, tak senonoh, atau hinaan dengan mengacu pada orientasi seksual," begitu isi pernyataan FA, dikutip dari BBC.

West Ham memiliki waktu hingga Selasa (1/4) untuk menanggapi dakwaan FA. Klub asal London itu sebelumnya mengutuk aksi yang dilakukan para penggemar mereka di Stamford Bridge.

"West Ham United mengutuk keras nyanyian diskriminatif dan homophobia yang ditujukan kepada pendukung lawan selama pertandingan Premier League Senin malam di Chelsea," begitu isi pernyataan resmi West Ham.

"Nyanyian yang menyinggung tersebut merupakan pelanggaran aturan FA dan merupakan tindak pidana, menyusul keputusan Crown Prosecution Service di Inggris yang menggolongkannya sebagai kejahatan kebencian," sambungnya.

"Nyanyian tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam sepak bola atau di tempat lain. Klub kini terancam menghadapi tindakan disipliner jika pendukung mereka terlibat dalam perilaku diskriminatif dan menyinggung ini di pertandingan kandang atau tandang."

"Setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana akan dilarang mengikuti pertandingan mendatang," West Ham menegaskan.

(bay/adp)

Makassar -

Mira Hayati (29), Terdakwa kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengajukan permohonan pengalihan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Mira Hayati berdalih ingin menyusui anaknya yang lahir prematur.

Mira Hayati mengajukan permohonan itu saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Dr Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (11/3). Pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan permohonan itu terkait kondisi bayi Mira Hayati.

"Iya (mengajukan pengalihan tahanan menjadi) tahanan rumah atau (tahanan) kota. Kami melakukan permohonan demi bayinya yang lahir prematur," ujar Ida Hamidah saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (21/3/2025).

Ida menuturkan pihaknya terus berupaya agar status tahanan Mira Hayati dialihkan menjadi tahanan kota. Namun, permintaan tersebut belum mendapat respons dari majelis hakim.

"Setiap sidang saya selalu tanyakan (kepada majelis hakim), YM (Yang Mulia) jawab belum dimusyawarahkan," katanya.

"Dan disuruh melengkapi (dokumen) paspor dan lain-lainnya," lanjutnya.

Ida menjelaskan upaya itu terus dilakukan mengingat kondisi bayi Mira Hayati yang membutuhkan ibunya. Meskipun bayi tersebut telah mendapatkan air susu ibu (ASI), namun kesulitan meminum dari dot.

"Jadi meskipun ada masalah seperti ini, tolonglah beri ruang untuk anak bayi. Ada bayi di sini yang butuh ASI ibunya, karena susah minum ya. Terus terang iya, dia (bayi) susah sekali (minum asi dari) dot," tuturnya.

Dakwaan Mira Hayati

Diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan dua produk skincare bermerkuri dan satu di antaranya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua produk yang diduga mengandung merkuri tersebut yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Dari hasil pengujian laboratorium BPOM Makassar disimpulkan bahwa kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar JPU dalam persidangan.

"Ditemukan bahwa produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," jelasnya.

Mira Hayati pun terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 miliar. Hal ini berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Mira Hayati yaitu Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

(hsr/hsr)

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto , Febri Diansyah menyebut setidaknya ada empat kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Keempatnya menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kiemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif. Padahal, fakta hukum yang telah diuji dalam Putusan Nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kiemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).



Dua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan. Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Empat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan. Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto.

"Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," tegasnya.

Oleh karena itu, Febri menyoroti adanya campur aduk antara fakta, opini, dan bahkan imajinasi dalam dakwaan KPK. Menurutnya, ini sangat berbahaya karena dapat menjauhkan dari upaya menemukan kebenaran.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," katanya.

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

"Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun," katanya, Selasa (11/3/2025).



Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.

Jamin ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat ia membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

"Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jika penegak hukum ingin bekerja lebih serius, penyidikan kasus ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil sejumlah menteri perdagangan setelah Tom Lembong.

"Orang yang menjabat pada saat itu yang seharusnya bertanggung jawab, dan dia harus dihadirkan, paling tidak sebagai saksi dan menerangkan," ujarnya.

Namun, Jamin menyangsikan hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya, Jaksa enggan untuk melibatkan mantan Menteri Perdagangan lainnya dalam kasus ini.

"Nah, mereka mungkin menurut dugaan saya sih jaksanya nggak mau melibatkan orang terlalu jauh, sehingga dibatasi hanya terkait dengan yang masa jabatan itu (Tom Lembong) saja," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghindar dari substansi keberatan dalam eksepsi timnya.

"Kami sangat keberatan karena JPU tidak menguraikan dalil kami yang mana yang mereka bantah. Misalnya, korelasi antara pasal dalam UU Perlindungan Petani, UU Pangan, Permendag 527, dan Permen 117 dengan UU Tipikor sama sekali tidak dijelaskan dalam dakwaan. Ini jelas melanggar prinsip hukum," kata Zaid usai persidangan.

Ia juga menyoroti inkonsistensi tempus yang sengaja dipersingkat. JPU membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Pak Tom (2015-2016), padahal Sprindik mencakup 2015-2023.

"Ini ada apa? Kenapa hanya sebatas Pak Tom tempusnya Ini. Harusnya sesuai sprindik, penuntut dengan dakwaan itu harus sejalan karena proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Zaid menuding jaksa mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa. Menurutnya berdasarkan KUHAP pasal 1 ayat 2 diatur bahwa apabila ada peraturan perubahan setelah terjadinya tindak pidana, maka yang dipakai adalah aturan yang meringankan.

Aturan baru yang meringankan dimaksud Zahid adalah UU BUMN yang telah disahkan pada 24 Februari 2025. Dalam UU BUMN tersebut menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara.

"Ini tidak retroaktif. Lihat saja surat dakwaan itu 25 Februari, UU diundangkan itu 24 Februari, langsung berlaku. Itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin majelis hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai 2016 nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 berwarkat 20 Januari 2025. Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Paris -

Polisi Prancis telah menangkap 10 orang yang dicurigai membantu kabur narapidana bernama Mohamed Amra, yang ditangkap di Rumania. Amra diketahui melarikan diri dalam sebuah penyergapan yang menewaskan dua petugas penjara.

Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan 10 orang itu diduga membantu pelarian Amra, yang dicap sebagai 'musuh publik nomor satu' oleh pihak berwenang. Amra dituduh melakukan pembunuhan dan perdagangan narkoba, ia ditangkap di Bukares.

Amra menghilang setelah serangan senjata serbu ala militer terhadap mobil penjara yang membawanya di Prancis utara pada Mei tahun lalu. Dua petugas penjara tewas dan tiga lainnya luka-luka dalam serangan yang terekam CCTV.

Prancis menugaskan lebih dari 300 penyelidik untuk menemukan Amra, yang dikenal sebagai 'La Mouche' (Si Lalat), dan memiliki sejarah panjang hukuman atas kejahatan kekerasan yang dimulai ketika ia berusia 15 tahun.

Amra juga diduga memerintahkan pembunuhan selama di penjara.

Pada saat melarikan diri, Amra menghadapi satu dakwaan percobaan pembunuhan dan dakwaan lain atas partisipasinya dalam pembunuhan geng di kota selatan Marseille, pusat perdagangan narkoba dan kekerasan geng.

Jaksa Paris mengatakan 10 orang tersebut telah ditahan. "Mereka diduga membantu persiapan dan pelaksanaan pelarian, serta membantu buronan untuk bersembunyi," ujarnya.

Polisi Rumania mengatakan Amra ditangkap di dekat pusat perbelanjaan Bukares dan akan dibawa ke hadapan hakim yang akan memutuskan ekstradisinya ke Prancis.

Beccuau mengatakan Amra yang mengubah penampilan dan mengecat rambutnya telah diidentifikasi melalui alat pengenalan wajah dan sidik jarinya.

(fas/aik)

Palembang -

Lima terdakwa yang menganiaya Irohim, tahanan di Rutan Pakjo Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 13 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, Selasa (4/2/2025).

Kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreasyah, Hendra Gunawan, dan Andika. Kelimanya juga merupakan tahanan Rutan Pakjo Palembang seperti korban.

Di hadapan Majelis Hakim yang di pimpin Hakim Ketua Raden Zaenal Arifin dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa korban Irohim dengan secara bersama-sama hingga korban meninggal dunia.

"Apa yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara menendang dan memukul korban membuat terdakwa meninggal dunia," ujarnya.

JPU membeberkan hal-hal yang memberatkan kelima terdakwa. Pertama, kelima terdakwa berstatus tahanan yang masih menjalani hukuman. Kedua, para terdakwa telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh korban membuat korban Irohim meninggal dunia.

"Kami menuntut dan menyatakan kepada lima terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan bersama-sama telah menghilangkan nyawa orang sebagaimana dalam dakwaan pidana pasal 170 KUHP ayat (2) ke 3 KUHP," ujar JPU.

"Menjatuhkan pidana terhadap kelima terdakwa dengan pidana hukuman kurungan 13 tahun penjara dan kelima terdakwa tetap di tahan," sambung JPU.

Usai mendengar bacaan tuntutan tersebut, kelima terdakwa nampak santai dan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang pekan depan.

Sementara itu kakak perempuan korban Irohim, Baina, terlihat tidak terima atas tuntutan Jaksa tersebut. Baina menilai tuntutan tersebut tak sebanding dengan nyawa adiknya.

"Kami tidak terima biar aku saja yang membunuh kelima pelaku dan tuntut aku 13 tahun penjara asal kelima orang tersebut mati!" ujarnya kesal.

(des/des)

London -

Seorang narapidana di Inggris mulai diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan percobaan penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga di dalam penjara tempatnya ditahan. Narapidana itu didakwa atas tindak penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh.

Narapidana bernama Jack McRae itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

McRae yang berusia 32 tahun dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Leeds via video-link dari HMP Frankland, tempatnya ditahan saat ini. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

Dalam persidangan perdana itu, McRae tidak mengajukan pembelaan apa pun untuk perbuatannya terhadap Reynhard.

Oleh pengadilan, McRae juga dijerat tiga dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang nyata atau actual bodily harm (ABH), satu dakwaan percobaan menyebabkan cedera tubuh yang nyata (ABH), dan satu dakwaan penyerangan terhadap sipir penjara.

Semua tindak penyerangan itu terjadi di dalam penjara HMP Wakefield antara Mei dan Agustus 2023 lalu.

McRae dipindahkan dari HMP Wakefiled ke penjara Frankland di Co Durham setelah dia melakukan rentetan penyerangan tersebut. Dia disebut juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah narapidana lainnya, termasuk narapidana kasus pemerkosaan anak.

Tidak dijelaskan lebih lanjut soal jenis penyerangan seperti apa yang dilakukan McRae terhadap Reynhard. Namun dakwaan GBH yang dijeratkan terhadapnya mengindikasikan tindak penyerangan yang memicu dampak buruk yang parah yang mengakibatkan konsekuensi fisik atau psikologis jangka panjang. Sedangkan dakwaan ABH mengindikasikan dampak buruk yang melebihi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang bersifat sementara.

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]

Setelah persidangan perdana selesai digelar, pengadilan memerintahkan McRae untuk menghadiri sidang lanjutan pada 16 Januari mendatang.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia mendekam di penjara sejak tahun 2020, setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/ita)

Palembang -

Guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani kini bisa bernapas lega. Ia divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dikutip detikSulsel, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Itu seperti yang disampaikan Hakim Ketua PN Andoolo, Stevie Rosano saat membacakan putusan.

"Menyatakan terdakwa guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum," kata Stevie dalam sidang di PN Andoolo, Senin (25/11/2025).

"Kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum," tambah hakim.

Selain itu, hakim juga meminta hak-hak Supriyani selama ini dapat dipulihkan, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya. Jaksa penuntut umum (JPU) juga diminta mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan.

"Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ungkap Stevie.

Stevie memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku dalam putusan itu. Tak hanya itu, Supriyani melalui kuasa hukumnya juga diberikan kesempatan yang sama.

"Pascaputusan ini, baik untuk penasehat hukum maupun yang terdakwa melalui penasehat hukum memiliki hak melakukan upaya hukum. Sidang dinyatakan selesai," imbuh hakim.

Kasus Dugaan Penganiayaan Siswa

Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, JPU menyebut anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar Pasal 80 Ayat 1 juncto Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Vonis hakim hari ini selaras dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar pada Senin (11/11). Saat itu, jaksa juga menuntut bebas Supriyani dengan pertimbangan niat jahat atau mes rea Supriyani melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan.

"Dalam perkara ini terdakwa Supriyani memukul saksi anak, namun bukan tindak pidana. Kami mengemukakan pertimbangan, yang memberatkan tidak ada," ujar JPU, Ujang Sutisna.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikSulsel dengan judul Guru Supriyani Divonis Bebas di Kasus Tuduhan Aniaya Siswa di Konsel.

(sun/mud)