Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan Presiden Prabowo akan memberikan hukuman mati bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan Prabowo akan langsung mengeksekusi mati koruptor agar rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dan bebas dari korupsi.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“presiden Prabowo: muak dengan pejabat negara yang korup, setujukah Rakyat jika ada pejabat negara korupsi diatas 10M di hukum mati jika terbukti melakukan korupsi langsung di eksekusi mat1 agar Rakyat Indonesia Sejahtera bebas dari korupsi”

Namun, benarkah Prabowo akan beri hukuman mati pejabat yang korupsi lebih dari Rp10 miliar.

Penjelasan:

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Cek fakta: Hoaks! Artikel Jokowi sebut pertemuan Prabowo-Megawati sebagai pelanggaran kode etik

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukam Imipas) menyatakan, Indonesia tidak anti terhadap penjatuhan hukuman mati. Tetapi, pemerintah ingin memberikan kesempatan terhadap para terpidana maksimal itu untuk bertaubat menghindari eksekusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku 2026 mendatang, juga memberikan jalan penyesalan bagi para terpidana mati. Termasuk terhadap para koruptor yang selama ini didesak untuk dijatuhi hukuman cabut nyawa.

Karena itu, Yusril mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menyampaikan sikap politik hukum di Indonesia, menjauhkan pemidanaan mati. “Itulah maksud dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja,” kata Yusril, Rabu (9/4/2025).

Yusril menilai, politik hukum yang dianut Presiden Prabowo yang menolak pidana mati, pun selaras dengan tujuan KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional memang masih menebalkan pengancaman pidana mati. Tetapi dalam praktiknya kelak, eksekusi pidana mati tak serta merta dilaksanakan.

Sebab, kata Yusril, KUHP 2026 menebalkan pidana mati harus dilaksanakan setelah terpidana menjalani percobaan selama 10 tahun di pemenjaraan. Percobaan selama satu dasawarsa tersebut, merupakan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengevaluasi diri atas perbuatannya.

“Dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha. Dalam arti, sangat menyesali perbuatannya atau tidak,” ujar Yusril.

Kata dia, jika evaluasi tersebut berujung pada penilaian yang positif, hukuman bagi terpidana mati dapat berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. “Ketentuan ini, berlaku bagi seluruh narapidana mati WNI (warga negara Indonesia), maupun WNA (warga negara asing),” ujar Yusril.

Lalu bagaimana dengan nasib para terpidana mati yang selama ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun mengacu pada dasar KUHP lama? Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sekali kesempatan, pernah menyampaikan saat ini tercatat sekitar 300-an narapidana hukuman mati yang kini tak bisa dieksekusi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme hukuman mati terhadap terpidana dalam KUHP baru.

Dia menyampaikan hukuman mati pada KUHP teranyar itu tidak akan langsung mengeksekusi terpidana. Sebab, terpidana tersebut bakal diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat.

"Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Dia menambahkan, apabila terpidana itu sudah dinilai bertobat, hukumannya dapat diganti menjadi seumur hidup. Adapun, aturan ini berlaku baik itu kepada WNI atau WNA.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," imbuhnya.

Adapun, kata Yusril, hingga kini pemerintah tengah mempersiapkan UU KUHP baru tersebut agar bisa berlaku pada awal 2026.

"Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI.

Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan. Dia menyebut hukuman mati tersebut ditempatkan secara khusus.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru. Namun secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).



Yusril menyebutkan, hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan. Nantinya, KUHP mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

"Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucapnya.

Yusril menambahkan, pendekatan kehati-hatian ini berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujarnya.

Terkait dengan perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM), Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung dia, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya berpendapat Prabowo berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi seorang negarawan serta bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya.

Menurut Yusril, penolakan Presiden tersebut sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ia menuturkan Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan tertentu.

Dalam keadaan tertentu dimaksud, yakni keadaan-keadaan yang luar biasa, seperti keadaan perang, krisis ekonomi, maupun bencana nasional yang sedang terjadi.

"Itu disebut dalam UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, yang saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR," tuturnya.

Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati
dalam keadaan seperti itu, sambung dia, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi.

Selain itu, ia menambahkan bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, masih terbuka pula ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.

Jika grasi atau amnesti tidak diberikan, lanjut dia, eksekusi hukuman mati sepenuhnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung, di mana saat ini cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Di sisi lain, dirinya turut menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026.

Dalam KUHP Nasional, Yusril menjelaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan, tetapi terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun.

Ia mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi narapidana sudah menyesali
perbuatannya atau tidak. Jika narapidana dinilai telah bertobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Ketentuan ini berlaku bagi narapidana hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," ucap Yusril menambahkan.

Oleh karena itu, Menko menekankan bahwa pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional harus diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga pemerintah kini sedang mempersiapkannya.

Sementara mengenai tudingan standar ganda terhadap narapidana hukuman mati WNI dan WNA, ia pun membantahnya, lantaran narapidana WNA dipindahkan ke negara asalnya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak.

Di dalam negeri, Yusril menuturkan sikap Presiden Prabowo sangat jelas, di mana selama pemerintahannya sampai hari ini tidak ada terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA.

Sebelumnya saat diwawancara oleh tujuh jurnalis senior di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4),
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ketidaksetujuan dia mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi karena hukuman tersebut tidak memberikan ruang koreksi apabila terdapat kesalahan dalam proses hukum.

"Hukuman mati itu final dan kita tidak bisa hidupkan dia kembali. Meski kita yakin dia 99,9 persen bersalah, mungkin saja ada satu masalah ternyata dia korban atau di-frame," kata Prabowo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Yeni Mulyani (35), warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, istri dari Hasfiani (37) yang akrab disapa Imam, yang dibunuh oknum TNI AL di Aceh Utara, menuntut keadilan dari negara.

Ibu tiga anak ini meminta pelaku dihukum setimpal, yaitu hukuman mati.

“Saya tidak bisa terima atas kematian suami saya. Saya minta pelaku dihukum setimpal, dihukum sama, hukuman mati,” terang Yeni di rumahnya di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/3/2025).

Ibu dari Muhammad Arkan (9), Muhammad Rayyan (5), dan Shanum Azkiyyara (13 bulan) itu tak bisa membayangkan kekejian yang dialami oleh sang suami.

Peluru melesak di pelipis kanan hingga kepala belakang.

Suaminya bekerja sebagai agen mobil sepulang dari Puskesmas Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Sang suami adalah perawat dengan status tenaga sukarela di Puskesmas tersebut.

Imam meninggal dunia usai ditembak oleh oknum TNI AL yang bertugas di KAL Bireuen Lanal Lhokseumawe berinisial DI pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jasadnya dibuang dalam karung di KM 30 Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara.

“Dia pamit ke saya, katanya mau ketemu calon pembeli mobil. Mobil yang dijual itu milik Pak Fadli, warga Kecamatan Dewantara juga. Itu komunikasi terakhir dan pertemuan terakhir saya dengan suami,” katanya.

“Saya minta TNI AL untuk membuka informasi sejauh mana pengusutan pembunuhan suami saya. Saya mohon dibuka sejelas-jelasnya,” pungkasnya.

Jakarta -

Seorang mantan insinyur China dijatuhi hukuman mati karena membocorkan rahasia negara kepada kekuatan asing.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (19/3/2025), Kementerian Keamanan Negara China mengatakan dalam sebuah unggahan di akun WeChat resminya, pria yang bermarga Liu itu, "secara diam-diam menyalin, menggandakan, dan menjual sejumlah besar rahasia negara kepada badan intelijen dan spionase asing".

Liu pernah bekerja sebagai asisten insinyur di sebuah lembaga penelitian, dan mengundurkan diri setelah merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil, kata kementerian tersebut.

Namun, sebelum pergi, ia "secara diam-diam menyalin dan menyimpan sejumlah besar materi rahasia yang pernah ditanganinya, dengan maksud untuk menggunakannya nanti sebagai pembalasan atau pemerasan terhadap atasannya", tambah kementerian.

Kementerian tidak menyebutkan lembaga penelitian yang mempekerjakan Liu, dan juga tidak menyebutkan nama lengkap Liu.

Menurut kementerian, Liu memiliki banyak utang setelah investasi yang gagal dan "mengalihkan perhatiannya ke materi rahasia yang dimilikinya, sehingga menimbulkan pikiran pengkhianatan untuk menjual informasi tersebut ke intelijen".

Badan intelijen asing yang tidak disebutkan namanya tersebut, kemudian memutus kontak setelah menipu Liu agar menyerahkan informasi rahasia itu dengan "harga yang sangat rendah", menurut kementerian tersebut.

"Namun, Liu tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya," kata kementerian, seraya menambahkan bahwa ia kemudian pergi ke luar negeri untuk menjual informasi rahasia.

Lihat juga video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

"Selama enam bulan, ia secara diam-diam bepergian ke banyak negara, yang sangat membahayakan rahasia nasional China," imbuh kementerian.

Liu dijatuhi hukuman mati setelah penyelidikan, kementerian tersebut menambahkan.

Tidak ada rincian yang diberikan tentang kapan ia akan dieksekusi mati.

Beijing telah meningkatkan peringatan bahwa kekuatan asing berusaha untuk mengekang kebangkitan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Badan-badan keamanan China sering memperingatkan bahwa mata-mata bekerja untuk memikat warga China yang setia agar mengkhianati negara -- sering dengan cara yang mengerikan dan tidak biasa.

Kementerian Keamanan Nasional yang sangat tertutup juga telah mengungkap temuannya di media sosial. Pada November 2024, Kementerian Keamanan Nasional mengungkap bahwa mantan pegawai pemerintah tingkat tinggi dijatuhi hukuman mati karena menyerahkan rahasia negara kepada badan mata-mata negara asing, dengan imbalan uang tunai.

(ita/ita)

JAKARTA - Terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati bagi koruptor . Kasus PT Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak.

Kemudian banyak yang mengusulkan penerapan hukuman mati untuk menimbulkan rasa takut dan efek jera.

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menilai persoalan tersebut bukan hanya soal lemahnya pelaksanaan aturan, tetapi juga desain sistem yang kerap dimanipulasi oleh politisi korup dan kekuatan finansial oligarki.

Ada juga yang mengusulkan penerapan hukuman mati ini juga berlaku para aparat penegak hukum (APH) yakni polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, juga KPK.

"Hukuman mati, misalnya untuk penegak hukum akan memberi efek jera sementara. Tanpa perbaikan sistem, korupsi akan terus berulang," ujar Henry, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, kasus-kasus korupsi jumbo seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, dan PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara pion yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.

Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar memandang tindakan menempatkan hukum di bawah politik memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka.

"Selalu ada wacana, siapa pun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Bahkan ketika data-data yang bisa menjadi alat bukti dilampirkan sebagai laporan, ternyata juga mandek. Ini membuktikan bahwa rakyat tak punya kuasa membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi," ungkap Henry.

Dia menilai tidak menjadi jaminan bahwa hukuman mati adalah solusi terbaik. Sebab, jika hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik atau kekuasaan bisa saja membuat orang tak bersalah akhirnya didakwa korupsi karena tak sejalan dengan kekuasaan.

"Lalu bagaimana jika sudah dieksekusi mati? Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati kan?" ucapnya.

Saat ini publik hanya bisa menekan kekuasaan untuk tidak mengintervensi hukum. Tekanan juga bisa diberikan kepada penegak hukum untuk bertindak profesional.

"Tekanan publik bisa melalui media mainstream atau media sosial serta solidaritas civil society jadi kunci. Misalnya dengan mengungkap data kecil yang bisa diviralkan," katanya.

Dari hal-hal kecil ini bisa menjadi pijakan dan membiasakan keberanian para penegak hukum untuk tidak tebang pilih. Bisa saja fokus awal pada kasus lokal yang lebih mudah dibuktikan untuk jadi pijakan menuju skandal besar.

"Sebagus apa pun sistemnya jika kendalinya di tangan yang salah, hukuman seberat apa pun tak akan cukup," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Jakarta -

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyampaikan penerapan hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dalam KUHP baru penerapan hukuman mati diterapkan terbatas.

Hal itu disampaikan Prim dalam acara 'Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025). Mulanya, Prim menyampaikan sejumlah alasan pengadilan masih memberikan putusan hukuman mati.

"Saat ini ketahui bahwasanya pidana mati di Indonesia ini masih dimungkinkan, karena diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, mengatur tentang hukuman mati," kata Prim.

Dia mengatakan, norma hukuman mati sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saat itu, MK tidak menghapus hukuman mati, sehingga hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

"Bahkan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah norma ini bertentangan atau tidak, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2007, 2008 itu menyatakan masih diperkenankan, di 2008, hanya harus lebih selektif bahasanya barangkali ya," ucapnya.

Prim menyinggung mengenai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Menurutnya, hukuman mati diterapkan secara terbatas pada pidana tertentu seperti terorisme hingga narkotika.

"Kemudian KUHP yang baru penerapannya juga terbatas, hanya pada tindak pidana luar biasa, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan kejahatan berat terkait narkotika," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam KUHP baru, seseorang yang dijatuhi hukuman mati juga tidak langsung dieksekusi. Melainkan akan melewati masa percobaan hukuman penjara selama 10 tahun.

"Jadi berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP yang baru memang ada sedikit diperlonggar, kalau selama ini dalam KUHP yang saat ini berlaku itu memang selesai, tapi di KUHP baru ini ada semacam percobaan 10 tahun, itu baru dipantau kelakuannya terpidana ini," katanya.

(idn/idn)

Jakarta -

Agamawan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara mengenai penerapan hukuman mati. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, mengatakan hukuman mati sebaiknya ditiadakan.

Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Dalam acara itu turut hadir Jampidum Asep Nana Mulyana, Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi, dan Koordinator Sant'Egidio Asia-Pacific Leonardo A Tranggono.

Wawan mulanya menyampaikan pentingnya pemaknaan secara kontekstual ketika membaca dasar hukuman mati dalam Islam. Menurutnya, ulama fikih telah menyampaikan hukum bisa berubah bergantung pada situasi dan waktu.

"Demikian halnya juga pembacaan terhadap hadits Nabi yang seringkali pembacaannya itu adalah menggunakan pemaknaan yang tekstual tidak memperhatikan konteks, tidak memperhatikan perubahan situasi. Padahal sejak dahulu, para ulama fikih sudah mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu bisa berubah, bisa beragam, karena ada situasi yang berubah, ada waktu yang berubah, ada tempat yang berubah, ada tradisi yang tidak sama, ada motivasi yang tidak sama," ucapnya.

Wawan juga menyampaikan makna dalam surat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hukuman mati, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, dalam ayat itu, menurut Wawan, kata 'kutiba' yang berarti diwajibkan, tidak memiliki bobot kewajiban yang sama dalam ibadah seperti salat dan zakat.

"Tapi ayat itu sering kali tidak dibaca lanjutannya, seringkali tidak dilihat bahwa ayat itu, ketika dibaca walaupun mengatakan 'kutiba', diwajibkan, tapi kewajibannya tidak sama dengan kewajiban salat, tidak sama dengan kewajiban haji, tidak sama dengan kewajiban zakat. Sehingga kalau dimudahkan cara menjelaskannya adalah 'boleh ditinggalkan, boleh tidak dilakukan'," jelasnya.

Wawan juga menyampaikan perkembangan penerapan hukuman mati di dunia internasional. Dia mengatakan mulai banyak negara yang meninggalkan hukuman mati. Dia mencontohkan penerapan hukuman mati tidak memiliki kaitan dengan kemajuan suatu negara.

"Apalagi kalau kita tahu bahwa tata krama internasional mengatakan, itu satu situasi yang ya istilah yang tadi digunakan moratorium ya, sudah umumnya ditinggalkan, bahkan bahwa hukuman mati itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu negara. Negara-negara Afrika yang tertinggal, yang miskin itu, tidak ada hukuman mati di Afrika, bahkan satu negara yang semula berlakukan hukuman mati sekarang ditinggalkan," ujarnya.

Karena itu, Wawan menilai penerapan hukuman mati sebaiknya ditinggalkan atau bahkan ditiadakan.

"Oleh karenanya, saat ini saya berpendapat, berijtihad, ya sebaiknya hukuman mati ditinggalkan, ditiadakan," katanya.

Tonton juga Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(dnu/dnu)

Teheran -

Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".

IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".

"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.

Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.

(nvc/ita)

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi masih ada 300 terpidana mati yang belum diekseksui. Terutama terpidana yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Yusri, eksekusi hukuman mati, terutama kepada WNA berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

?Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan Presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu,? kata Yusril, Jumat (7/2/2025).

Yusril menjelaskan, Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

?Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," ujar dia.

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," imbuhnya.

Yusril mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung terkait persoalan itu. ?Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,? jelas dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini karena sejumlah kendala yang dialami. Salah satu kendalanya apabila terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," kata Burhanuddin di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Burhanuddin menjelaskan, mayoritas para WNA yang mendapatkan hukuman mati merupakan terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kendala lain, kata Burhanuddin, saat ini banyak negara lain yang menyatakan keberatan terhadap eksekusi mati terhadap warga negaranya.

Untuk itu, Burhanuddin mengatakan, koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengeksekusi WNA terpidana mati. Burhanuddin mengakui banyak tantangan diplomatik yang juga akan dihadapi pemerintah untuk benar-benar bisa melaksanakan hukuman mati.

"Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya Ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu (dieksekusi), nanti kami akan diserangnya nanti'," katanya.

Namun Burhanuddin mengatakan eksekusi mati terhadap WNA juga akan berdampak pada WNI yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri.

"Saya bilang, (WN) China bagaimana kalau kami eksekusi?' Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya Bu Menteri pada waktu itu? Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya," katanya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati, (tapi) tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambungnya.