ACEH UTARA, KOMPAS.com - Keluarga Hasfiani atau Imam, sales mobil di Kabupaten Aceh Utara yang tewas ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut, meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permintaan itu disampaikan karena pelaku pembunuhan merupakan anggota militer aktif dari TNI AL berpangkat Kelasi Dua berinisial DI, yang berdinas di KAL Bireuen.

“Keluarga sudah menyurati LPSK awal bulan ini. Meminta perlindungan dari LPSK. Agar keluarga nyaman selama proses penyidikan hingga persidangan kasus ini,” kata Tgk Mujiburrahman kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2025).

Selain mengajukan permintaan perlindungan, keluarga juga telah menunjuk tim hukum dari Hotman Paris Hutapea untuk mengawal proses hukum hingga persidangan.

“Keluarga sudah bertemu dengan tim Hotman Paris di Aceh. Sudah meminta agar dibantu pengawalan proses hukum ini,” ujarnya.

Mujiburrahman menyebut, hingga saat ini pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai pasal yang digunakan oleh penyidik Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lhokseumawe terhadap tersangka.

“Apakah pasal pembunuhan berencana atau tidak, kami belum tahu. Kalau kita lihat dari rekontruksi, sudah pasti masuk pembunuhan berencana,” terangnya.

Ia juga menyoroti tidak ditetapkannya dua oknum TNI AL lainnya sebagai tersangka, padahal disebut turut membantu membuang jasad korban ke Gunung Sala, Kabupaten Aceh Utara.

“Kami keluarga berharap, hakim militer di Banda Aceh memvonis pelaku setimpal, nyawa dibayar nyawa. Harus hukuman maksimal,” kata Mujiburrahman.

Sebelumnya, jasad Hasfiani ditemukan pada 14 Maret 2025 dalam karung di kawasan Gunung Sala. Korban dibunuh dengan cara ditembak oleh tersangka DI, yang diduga berniat merampas mobil milik korban dengan berpura-pura hendak membeli kendaraan tersebut.

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) merespons gugatan pidana yang dilayangkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea menerangkan bahwa transaksi tersebut sudah sejak 1999, dengan demikian gugatan tersebut sudah kedaluwarsa.

?Ini (transaksi) bulan Mei 1999, sekarang udah berapa tahun? 26 tahun ya. Jadi dari segi pidana sudah kadaluarsa. Dari segi pidana sudah kadaluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun kadaluarsanya,? kata Hotman Paris saat konferensi pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Dari sisi hukum perdata, Hotman menjelaskan bahwa Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tidak memiliki tanggung jawab dari transaksi tersebut.

Hotman menerangkan, pada saat itu PT Bhakti Investama (yang kini PT MNC Asia Holding Tbk) hanya broker yang terlibat di awal transaksi saja dan srlebihnya tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak Unibank dan CMNP.

?Karena MNC hanya aranger yang mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semuanya,? ujar dia.

Bahkan, Hotman menunjukkan bukti-bukti yang konkret mulai dari transaksi, hasil audit hingga tanda tangan antar direksi CMNP dan Unibank.

?Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini statusnya, Unibank oke semua, oke tiap tahun, dan disitu sudah tidak ada peran apapun dari Hary Tanoe maupun Bhakti Investama,? jelasnya.

Jakarta -

Kuasa hukum PT MNC Asia Holding, Hotman Paris Hutapea, menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terkait transaksi penerbitan surat berharga. Hotman Paris Hutapea menyebut yang menerima uang dari pembayaran penerbitan surat berharga adalah Unibank bukan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe.

"Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Hary Tanoe yang terima uang. Bukan apa itu, yang namanya bukan yang terima uang. Tapi yang terima uang itu adalah Unibank," ujar Hotman Paris dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Hotman mengatakan Unibank telah menerima uang sebesar USD 17,4 juta dari penerbitan zero coupon bond untuk PT CMNP. Menurut Hotman, total yang harus dibayar dalam jangka tiga tahun pada 1999-2002 adalah USD 28 juta untuk PT CMNP.

Hotman menyebutkan, pada 2001, Unibank ditutup lantaran terjadi krisis moneter. Karena itu, menurut dia, PT CMNP tidak bisa mencairkan sertifikat deposito yang bernilai USD 28 juta.

"Pertanyaannya adalah kalau bank menerima tabungan, yaitu yang 17,4 juta dolar sudah dikirimkan oleh Unibank, kemudian pada saat jatuh tempo, dia tidak bisa mencairkan. Yang salah siapa? Tentu bukan brokernya, (tapi) arranger-nya. Waktu itu kan arranger-nya adalah Bakti Investama Tbk, hanya terima komisi. Ya tidak? Jadi waktu itu 100% masuk Unibank," kata Hotman.

Hotman menuturkan, PT CMNP sempat menggugat Unibank hingga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke pengadilan. Namun, saat menempuh cara itu, upaya mereka terhenti pada tahap peninjauan kembali (PK).

"Jadi kalau sekarang dituduh pemalsuan, pemalsuannya dimana? Lagi pula, sebelum terbit, eh apa itu, setelah deposit tersebut yang melakukan hubungan hukum untuk klarifikasi, pengecekan semua dokumennya, langsung Unibank dengan CMNP, bahkan tiap tahun, tiap tahun, auditor dari CMNP yaitu Prasetyo Utomo meminta laporan dari Unibank tentang status daripada sertifikat deposito ini, dikatakan semuanya sah," imbuhnya.

Jusuf Hamka Gugat Bos MNC Hary Tanoe

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melayangkan gugatan kepada bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan itu berkaitan dengan transaksi penerbitan surat berharga.

Kasus ini terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito yang tidak dapat dicairkan. PT CMNP melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2025. Gugatan itu teregister dengan nomor 194/DIR-KU.11/III/2025.

Dalam keterangan dari PT CMNP yang diterima, Selasa (11/3/2025), kasus ini berawal dari transaksi surat berharga yang melibatkan PT CMNP dengan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding pada 1999. Saat itu Hary Tanoe menawarkan kepada pihak CMNP untuk menukarkan NCD miliknya dengan MTN (Medium Term Note) dan obligasi tahap II milik PT CMNP.

Dalam transaksi ini, Hary Tanoe memiliki NCD atau sertifikat deposito yang diterbitkan Unibank senilai USD 28 juta. Sementara pihak PT CMNP memiliki MTN senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi senilai Rp 189 miliar. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada 12 Mei 1999, PT CMNP menyerahkan MTN dan obligasinya kepada Hary Tanoe pada 18 Mei 1999.

Seusai penyerahan MTN dan obligasi dari PT CMNP, Hary Tanoe juga menyerahkan sertifikat deposito kepada PT CMNP secara bertahap. Sertifikat deposito yang diserahkan itu bernilai USD 10 juta pada 27 Mei 1999. Surat obligasi itu jatuh tempo pada 9 Mei 2022. Hary Tanoes juga menyerahkan NCD senilai USD 18 juta pada 28 Mei 1999. NCD itu jatuh tempo pada 10 Mei 2022.

"Hary Tanoesoedibjo-lah yang menyerahkan NCD kepada PT CMNP. Karena itu, NCD tersebut adalah milik Hary Tanoesoedibjo," tulis keterangan dari pihak CMNP.

Dari sini masalahnya dimulai. NCD dari Hary Tanoe tidak bisa dicairkan pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo. Saat itu bank penerbit NCD milik Hary Tanoe, Unibank, ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Pihak PT CMNP menduga Hary Tanoe telah mengetahui penerbitan NCD senilai USD 28 juta miliknya itu dilakukan secara tidak benar. Atas kejadian ini, PT CMNP mengalami kerugian sekitar Rp 103,4 triliun. Jumlah ini dihitung dengan mempertimbangkan bunga sebesar 2 persen per bulan.

Selain itu, NCD yang dikeluarkan Unibank milik Hary Tanoe diduga kuat palsu. Pihak CMNP menyatakan NCD tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia.

Bukti dugaan kuat NCD milik Ketua Umum Partai Perindo itu adalah diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

(whn/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang melibatkan dua advokat ternama, Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea, semakin memanas setelah insiden kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025.

Persidangan yang awalnya membahas dugaan pencemaran nama baik berujung pada kegaduhan setelah Razman menolak keputusan hakim untuk menjalankan sidang secara tertutup.

Persidangan berlangsung tegang ketika Razman dan tim hukumnya melontarkan protes keras terhadap keputusan majelis hakim.

Razman bahkan menyebut banyak pihak dalam institusi hukum terlibat dalam praktik korupsi.

“Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan. Misalnya, mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik. Tapi caranya salah,” ujar Razman.

Dalam insiden ini, Razman dan rekannya, Firdaus Oiwobo, terlibat dalam aksi protes yang berlebihan.

Razman disebut sempat memukul meja hakim sambil meneriakkan kata “koruptor” kepada majelis hakim.

Firdaus bahkan naik ke atas meja dengan mengenakan toga. Sejumlah ibu-ibu yang merupakan pendukung Razman, termasuk istrinya, turut membuat kegaduhan.

Atas insiden ini, Mahkamah Agung memerintahkan PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, yang menyebabkan Razman dan Firdaus dikenai Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Permintaan maaf Razman dan sikap Hotman

Menanggapi insiden tersebut, Razman menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim Sofya Tambunan, serta seluruh jajaran pengadilan.

“Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum,” ungkap Razman saat menyerahkan surat permohonan maaf di PN Jakarta Utara pada 17 Februari 2025.

Permintaan maaf ini dilakukan atas perintah Dewan Etik yang menegurnya karena dianggap melakukan pelanggaran etik. Namun, Razman berharap agar laporan terhadapnya tidak dilanjutkan.

“Ya, kami berharap memang ini tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hotman Paris menegaskan, permintaan maaf Razman tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum.

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” kata Hotman.

Ambisi saling membuktikan

Perseteruan antara Razman dan Hotman berakar dari kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan asisten pribadi Hotman, Iqlima Kim.

Pada tahun 2022, Razman menjadi pengacara Iqlima dalam laporannya terhadap Hotman.

Merasa difitnah, Hotman kemudian melaporkan Razman atas dugaan pencemaran nama baik.

Razman menegaskan, kasusnya dengan Hotman berbeda dengan permintaan maaf yang ia sampaikan kepada Mahkamah Agung.

“Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman, dan kami akan buka-bukaan. Ingat, ini beda kasus, ya,” ujar Razman.

Sementara itu, Hotman Paris memberikan pesan khusus kepada Razman, menyoroti pentingnya kerja keras dibandingkan sekadar membuat kegaduhan.

“Pesan khusus (untuk) Pak Razman agar tobat kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah,” ujarnya.

Kasus ini mencerminkan dinamika hukum di Indonesia, di mana perseteruan antara advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang, tetapi juga dipenuhi unsur ketegangan.

Razman mencoba menempuh jalur damai dengan meminta maaf, namun pihak Hotman Paris tetap menginginkan proses hukum terus berjalan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menjerat Razman dan rekannya, keputusan akhir tetap berada di tangan aparat hukum yang berwenang.

(Reporter: Shela Octavia, Shinta Dwi Ayu, Intan Afrida Rafni | Editor: Novianti Setuningsih, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan, permintaan maaf dari Razman Arif Nasution ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengubah proses hukum yang berjalan.

Hal ini disampaikan Hotman saat hendak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang meminta keterangan sebagai saksi dalam laporan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Senin (17/2/2025).

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” ujar Hotman saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Hotman mengungkapkan, dalam persidangan pada 6 Februari 2025 lalu, Razman sempat memukul meja para hakim setelah hakim memutuskan untuk menjalankan sidang secara tertutup. Sebab, sidang akan membahas terkait dugaan perbuatan asusila yang diperkarakan.

“(Razman) Di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim 'koruptor, koruptor, koruptor',” kata Hotman.

Hotman mengatakan, lebih baik proses hukum dibiarkan berjalan.

Pengacara veteran ini menilai, apa yang dilakukan Razman dan kawan-kawannya merupakan kali pertama dalam sejarah persidangan di Indonesia.

“Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia,” ujarnya.

Dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik itu, pengacara rekan Razman, Firdaus Oiwobo juga membuat ulah. Dia diketahui naik ke atas meja sambil menggunakan toga.

“Dan juga, adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara,” kata Hotman.

Selain itu, ada juga perbuatan sejumlah ibu-ibu dan istri Razman yang dinilai Hotman Paris membuat gaduh persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada 11 Februari 2025.

Razman dilaporkan karena dinilai telah menimbulkan keributan dalam persidangan pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman Arif dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kemudian, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas atas kericuhan yang terjadi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Desakan ini disampaikan Ikahi sebagai respons terhadap kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris.

“Ikahi mendesak aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi, Yasardin, Selasa (11/2/2025).

“Dengan memproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Yasardin menyatakan bahwa Ikahi sangat prihatin atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan tersebut.

Menurutnya, tindakan oknum pengacara tersebut tidak hanya membuat kegaduhan tetapi juga mengganggu kelancaran proses peradilan.

“Juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegakan hukum yang independen dan berwibawa,” kata Yasardin.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sendiri telah melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada Selasa (11/2/2025).

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

"Betul, (dilaporkan soal) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan," ujar dia.

Ia tidak merinci secara jelas siapa saja yang dilaporkan, tetapi dipastikan ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam keributan tersebut.

"Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua," kata Maryono.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

Laporan ini telah diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor berkas STTL/70/II/2025/Bareskrim.

Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, tercatat sebagai pelapor dalam surat tersebut.

Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyesalkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, enggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Maryono menuturkan, kalau saja kericuhan itu tidak terjadi, pihaknya pun tidak akan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," ucapnya.

Pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu, menurut Maryono, merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," terang dia.

PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

Simak Video: Ricuh Saat Sidang, Razman dan Kuasa Hukumnya Dilaporkan ke Bareskrim

(ond/azh)

Hotman Paris meminta Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan pengadilan seluruh Indonesia untuk menindak tegas anggota tim kuasa hukum Razman Arif Nasution yang naik dan menginjak meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Momen kuasa hukum dari tim Razman naik dan menginjak meja itu terjadi dalam sidang yang berlangsung Kamis (6/2) kemarin.

"Ketua MA dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya," kata Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, seperti dikutip Jumat (7/2).

Dalam video lainnya, Hotman juga meminta Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan untuk mengusulkan kepada Ketua MA agar pengacara tersebut tidak diizinkan untuk praktik di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia, kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua MA agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktik di seluruh wilayah hukum Indonesia," katanya.

Tak hanya itu, Hotman juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk bisa memproses pidana pengacara tersebut.

"Mohon kepada bapak Kapolda Metro Jaya dan bapak Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina, menghina, dan menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan," ujarnya.

Kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2).

Kericuhan bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup lantaran materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim itu ditentang Razman. Namun, keputusan hakim tetap tak berubah.

Sidang kemudian ricuh hingga akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Lalu, setelah hakim keluar dari ruang sidang, Razman langsung menghampiri Hotman.

Momen itu turut diunggah Hotman di akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial. Dalam video yang diunggah, terlihat Razman langsung menghampiri Hotman yang duduk di kursi saksi depan meja hakim.

Razman kemudian memegang bahu Hotman sambil mengucapkan sesuatu. Razman juga terlihat menunjuk-nunjuk Hotman menggunakan jarinya.

Sejumlah tim Hotman langsung menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Sementara itu, sejumlah pengacara Razman juga mendatanginya dan berusaha menahannya.

Namun, kemudian secara tiba-tiba salah satu pengacara Razman justru terlihat naik ke atas meja.

"Seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Razman naik ke meja, dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, menginjak-injak meja dan naik ke meja dari tim kuasa hukum dalam persidangan tersebut, walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang karena sudah sangat tidak kondusif," tutur Hotman dalam video.

KOMPAS.com - Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arief Nasution berubah menjadi ricuh.

Kericuhan terjadi setelah Razman Nasution dan tim pengacaranya bertindak di luar batas.

Razman Nasution selaku terdakwa dalam persidangan tersebut mengamuk dan terlihat menghampiri Hotman Paris yang tengah memberi kesaksian dalam persidangan.

Bahkan, salah satu tim kuasa hukum Razman Nasution naik ke meja persidangan dan menginjak-injaknya, menciptakan kekacauan yang mengejutkan para pengunjung.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (6/2/2025) ini terekam kamera media dan viral di media sosial.

Menanggapi insiden ini, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera menindak secara hukum aksi Razman dan tim kuasa hukumnya.

Hotman Paris menilai tindakan Razman dan tim kuasa hukumnya telah menghina marwah pengadilan.

"Tragedi kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang pengacara pakai jubah, naik ke meja persidangan tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, di hadapan publik," kata Hotman Paris melalui unggahan di Instagram-nya, Kamis.

Hotman Paris menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk segera memproses pidana pengacara tersebut karena telah menghina pengadilan di hadapan semua kamera dan pengunjung sidang," lanjutnya.

Penyebab Razman Nasution meluapkan emosi karena meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi tak dikabulkan.

Bahkan, Razman mengatakan ingin sidang digelar terbuka berulang kali sampai menyebut sidang tidak akan berlanjut kalau tidak dikabulkan.

Selain itu, sebelum kericuhan sidang terjadi, Razman juga meminta kepada majelis hakim untuk disediakan layar besar.

Permintaan ini agar Razman bisa menunjukan dan menampilkan bukti-bukti yang ia simpan di flashdisk.

Kericuhan ini membuat Majelis Hakim menskorsing sidang dan Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.

Sementara, beberapa orang terlihat melerai dan menyelamatkan Hotman Paris yang sempat dihampiri Razman dengan kondisi emosi.

Ricuhnya sidang dengan terdakwa Razman Nasution ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak pihak menilai bahwa sebagai seorang pengacara, tindakan tersebut sangat tidak etis dan dapat mencoreng citra profesi hukum di Indonesia.

Diketahui, sidang yang berujung ricuh itu merupakan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman Nasution yang berawal dari laporan Hotman Paris.

Penetapan tersangka terhadap Razman berdasarkan laporan yang dibuat Hotman Paris yang terdaftar dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Penetapan tersangka terhadap Razman adalah buntut dari laporan Hotman terhadap mantan asistennya, Iqlima Kim dan pengacara Iqlima saat itu, Razman Arif Nasution.

Hotman melaporkan Razman tertanggal 10 Mei 2022, atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut Hotman Paris melakukan pelecehan seksual kepada asistennya.

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Hotman Paris SH M.Hum (@hotmanparisofficial)

KOMPAS.com –Pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan perjuangan hidupnya saat memutuskan kuliah di jurusan hukum.

Hotman Paris mengaku sempat berlinang air mata karena merasa pesimis melihat kondisi para sarjana hukum pada masanya yang mayoritas hidup dalam keterbatasan.

"Saya dulu masuk kuliah hukum itu berlinang air mata karena saya dulu lihat sarjana hukum itu pada miskin-miskin gitu lho," ujar Hotman Paris seperti dikutip dari kanal YouTube Fristian Griec, Selasa (28/1/2025).

Awalnya, Hotman Paris memiliki cita-cita menjadi kontraktor, dokter, atau berkuliah di ITB.

Keinginan tersebut didasari mimpinya untuk hidup berkecukupan, apalagi ia berasal dari keluarga yang cukup berada meskipun tinggal di daerah.

Namun, nasib membawa Hotman Paris ke Fakultas Hukum, dan ia lulus pada tahun 1981.

Setelah lulus, Hotman memulai kariernya di kantor hukum OC Kaligis, yang saat itu baru berkembang.

Gaji pertama Hotman di sana hanya sekitar Rp 200 ribu, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar kos.

"Begitu lulus tahun ’81 saya masuk kerja di kantor OC Kaligis, sedang-sedang lah namanya saat itu. Gaji pertama enggak sampai 200 ribu, tapi masih bisa buat bayar kos," kenang Hotman Paris.

Kesempatan besar datang ketika ia bekerja di kantor hukum internasional Adnan Buyung Nasution, yang dipenuhi oleh para pengacara asing.

Hotman Paris bersaing dengan kandidat kuat lain, seperti Otto Hasibuan, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

"Saat itu hanya ada dua kandidat kuat, yang pertama Otto Hasibuan yang sekarang jadi Wamen, yang kedua saya. Otto diterima di bagian perkara, sedangkan saya di bagian internasional," jelas Hotman Paris.

Dari pengalaman bekerja di kantor hukum internasional itu, Hotman Paris menyadari bahwa profesi pengacara sebenarnya bisa membawa kemakmuran.

"Saya sadar kalau pengacara bisa kaya, karena bos saya yang bule-bule pada pakai Mercedes-Benz. Dari situ mulailah saya semangat hidup," ungkapnya.

Perjalanan panjang itu membentuk Hotman Paris menjadi salah satu pengacara paling sukses dan kaya di Indonesia.

Hotman membuktikan bahwa profesi hukum tidak hanya mulia, tetapi juga dapat membawa kesuksesan besar jika dijalani dengan tekad dan kerja keras.