Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi kepala negara AS yang paling banyak dijerat kasus hukum.

Setidaknya ada empat kasus kriminal yang dihadapi Trump, baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Berikut ringkasan kasus yang menjerat Trump.

Trump didakwa pada 8 Juni 2023 oleh dewan juri federal di Miami atas tuduhan mengambil dokumen rahasia pertahanan nasional dari Gedung Putih setelah dia lengser dari jabatan pada Januari 2021, dikutip dari CNN.

Trump dan ajudannya Walt Nauta didakwa karena membawa dan menyembunyikan dokumen penting tersebut, serta tak mau menyerahkannya saat diminta oleh pemerintah.

Penasihat khusus Departemen Kehakiman (DoJ) Jack Smith kemudian mendakwa Trump sebulan kemudian dengan sejumlah tuduhan baru, yang salah satunya terkait konspirasi menghalang-halangi proses hukum.

Trump mengaku tak bersalah atas semua tuduhan tersebut.

Pada 15 Juli 2024, Hakim Pengadilan Distrik AS Aileen Cannon menolak melanjutkan kasus ini dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith sebagai penasihat khusus melanggar konstitusi.

Smith mengajukan banding atas keputusan Hakim Cannon pada akhir Agustus dengan menyebut hakim telah melakukan kesalahan dalam menolak kasus karena pengangkatan dirinya sah. Namun, pada 25 November 2024, Smith akhirnya mengumumkan bahwa dirinya membatalkan kasus ini.

"Posisi Departemen Kehakiman adalah bahwa Konstitusi mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum terdakwa dilantik," tulis Smith dalam berkas enam halaman kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Tanya Chutkan, dikutip dari CNN.

Trump didakwa pada 1 Agustus 2023 oleh penasihat khusus Jack Smith atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 dari Joe Biden.

Jaksa federal menuduh Trump menekan para pejabat untuk mengubah hasil pemilu, menyebarkan kebohongan mengenai kecurangan pemilu, hingga mengeksploitasi kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 guna menunda pengesahan kemenangan Biden.

Sidang awalnya dijadwalkan pada 4 Maret 2024. Namun, ditunda seiring dengan Trump yang mengajukan banding atas keputusan mengenai klaim kekebalannya.

Pada 1 Juli 2024, Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan yang menyatakan Trump memiliki kekebalan hukum atas tindakan yang dia lakukan selama masa jabatannya.

Jaksa pun merevisi tuduhannya pada 27 Agustus 2024 guna menghormati putusan MA. Dakwaan yang direvisi itu menyebut status Trump saat itu ialah kandidat, bukan presiden yang sedang menjabat.

Kendati begitu, pada 25 November 2024, Jack Smith menyatakan dirinya membatalkan kasus subversi pemilu serta kasus dokumen rahasia terhadap Trump.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pada 30 Maret 2023, Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Manhattan Alvin L. Bragg atas tuduhan pemalsuan catatan bisnis. Pemalsuan catatan itu terkait suap yang dilakukan Trump terhadap bintang film dewasa, Stormy Daniels, sebelum pemilihan umum 2016.

Trump diduga menyuap Daniels sebesar 130.000 dolar (sekitar Rp2,1 miliar) untuk tutup mulut mengenai klaim Daniels soal hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006.

Uang suap itu sendiri diberikan oleh pengacara Trump, Michael Cohen. Trump kemudian mengganti uang Cohen melalui perusahaannya, Trump Organization, dan membuat pembukuan palsu untuk menutupinya.

Pada 30 Mei 2024, Trump dinyatakan bersalah oleh 12 juri atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama.

Setelah MA memutuskan soal kekebalan Trump pada Juli 2024, pengacara Trump meminta hakim menunda hukuman, yang kemudian dikabulkan, serta mendesak hakim membatalkan putusan juri dan menutup kasus tersebut.

Pada 22 November, Hakim Juan Merchan menunda vonis Trump tanpa batas waktu dan mengabulkan permintaan Trump untuk mengajukan mosi guna membatalkan kasus itu.

Pada 3 Januari 2025, Merchan menolak upaya Trump untuk membatalkan putusan juri karena ia terpilih kembali sebagai Presiden AS pada November. Merchan tetap menyatakan Trump bersalah pada 10 Januari, namun sang Presiden tak perlu menjalani masa penjara, denda, maupun hukuman lainnya.

Trump dijatuhi vonis bebas tanpa syarat karena konstitusi AS melindungi presiden dari tuntutan pidana.

Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Fulton County Fani Willis pada 14 Agustus 2023 atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya yang tipis dalam pemilu 2020 di negara bagian Georgia.

Salah satu dugaan tindakan Trump atas kasus ini yaitu menelepon Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk mencari elektor yang bisa memenangkan suara untuknya.

Trump juga diduga mengirim surat kepada Raffensperger pada September 2021 untuk mendesaknya mencabut pengesahan hasil pemilu di negara bagian tersebut.

Pada Januari 2024, Trump berupaya mendapatkan kekebalan presiden dan meminta pengadilan Georgia membatalkan dakwaan dalam mosi yang dia ajukan.

Di bulan yang sama, Michael Roman, salah satu terdakwa, juga mengajukan mosi yang menuduh Willis memiliki hubungan romantis dengan Nathan Wade, jaksa penuntut utama kasus tersebut.

Pada Februari, Willis mengakui memiliki hubungan pribadi dengan Wade, namun menurutnya tak ada alasan untuk mengeluarkan dia dari kasus tersebut.

Wade pada kesempatannya menanggapi klaim soal konflik kepentingan dengan mengatakan tak ada uang yang ia peroleh dari pekerjaan tersebut yang kemudian dibagikan kepada Willis.

Pada 13 Maret 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee membatalkan enam dari 41 dakwaan terhadap Trump dan terdakwa lainnya, sehingga dakwaan yang dihadapi Trump berkurang menjadi 10.

McAfee juga menyatakan Willis dan kantornya hanya bisa melanjutkan kasus ini jika Wade mengundurkan diri. Tak lama setelah itu, Wade mundur dari posisi jaksa penuntut.

Trump dan para terdakwa lain kemudian mengajukan banding atas keputusan McAfee sehingga kasus ini diserahkan ke Pengadilan Banding Georgia.

Pada 5 Juni, pengadilan banding Georgia menghentikan kasus Trump dan beberapa terdakwa sampai hakim memutuskan apakah Willis dapat terus melanjutkan kasus terhadap mereka.

Pada 12 September, beberapa tuduhan terhadap Trump dibatalkan oleh hakim.

Seorang kolumnis majalah Elle bernama E. Jean Carroll menggugat Trump atas tuduhan pemerkosaan pada akhir 1995 atau awal tahun 1996.

Pemerkosaan itu terjadi di ruang ganti department store Bergdorf Goodman di Manhattan ketika Carroll secara tak sengaja bertemu Trump. Keduanya kemudian berbelanja bersama dan membeli hadiah pakaian dalam perempuan hingga berujung saling menggoda untuk mencoba pakaian tersebut.

Menurut kesaksian Carroll dalam memoarnya tahun 2019, ia dan Trump berakhir berduaan di ruang ganti toko. Trump kemudian mendorongnya ke dinding dan memperkosanya. Carroll yang tak terima, melawan dan melarikan diri dari Trump.

Trump telah membantah tuduhan perkosaan ini dengan menyatakan Carroll "orang gila" dan "sakit mental". Ia menyebut Carroll mengarang cerita tersebut demi mendongkrak penjualan bukunya.

Gugatan Carroll sendiri berisi dua tuduhan utama. Pertama, tuduhan pemerkosaan. Kedua, tuduhan pencemaran nama baik.

Carroll menggugat Trump atas tuduhan pencemaran nama baik karena pernyataan sang Presiden kala menyangkal tuduhan pemerkosaan tersebut.

Pada 2023, juri New York memberikan Carroll ganti rugi sebesar 5 juta dolar atau sekitar Rp81 miliar setelah memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadapnya dan atas pencemaran nama baik terhadap Carroll.

Tahun lalu, juri lain juga memerintahkan Trump membayar ganti rugi tambahan sebesar 83 juta dolar atau sekitar Rp1,3 triliun atas pernyataan Trump yang memfitnah Carroll.

Trump mengajukan banding mengenai putusan juri ini. Pengadilan banding federal pada akhir Desember lalu menguatkan putusan juri yang menyatakan Trump telah melakukan pelecehan seksual terhadap Carroll.

Pada Selasa (14/1), pengacara Trump kembali meminta pengadilan banding federal mempertimbangkan kembali pembatalan putusan juri. Kuasa hukum Trump meminta sidang en banc, di mana ini menjadi pilihan banding terakhir Trump sebelum ia mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Pemerintah Venezuela mengaku telah membebaskan lebih dari 500 orang yang ditahan usai terjadi protes pascapemilu pada Juli. Mereka adalah pihak yang menolak hasil pemilu yang memenangkan kembali Nicolas Maduro sebagai presiden pada 28 Juli 2024.

Dilansir AFP, lebih dari 2.400 orang yang ditahan selama protes pascapemilu. Protes tersebut meletus setelah Presiden Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang, meskipun hasil yang dipublikasikan oleh pihak oposisi menunjukkan kandidat mereka menang telak.

Dalam peristiwa itu, dua puluh delapan orang tewas dan hampir 200 orang terluka dalam kerusuhan tersebut.

Kantor kejaksaan umum mengatakan bahwa 179 tahanan dibebaskan antara tanggal 10 dan 14 Desember, sehingga jumlah total yang dibebaskan menjadi 533.

LSM hak asasi manusia Foro Penal mengatakan bahwa mereka sedang memverifikasi informasi tersebut. Hingga saat ini mereka hanya dapat mengonfirmasi pembebasan 328 tahanan.

Lebih dari 100 remaja termasuk di antara mereka yang ditangkap atas tuduhan terorisme dan dibawa ke penjara dengan keamanan maksimum sebagai bagian dari tindakan keras yang mengakhiri protes.

Keluarga dari beberapa tahanan mengklaim bahwa mereka disiksa di dalam tahanan.

Hanya segelintir negara, termasuk sekutu utama Venezuela, Rusia, yang mengakui terpilihnya kembali Maduro.

Amerika Serikat dan Parlemen Eropa telah mengakui kandidat oposisi Edmundo Gonzalez Urrutia sebagai "presiden terpilih". Blok G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, Inggris, Jepang, dan Prancis, menyatakan menganggap Gonzalez Urrutia sebagai pemenang pemilu, tanpa mengakuinya sebagai presiden terpilih.

Koordinator Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMAI), Yogi Syahputra Alidrus, menolak usulan Polri ditempatkan kembali di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, gagasan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi.

"Menggabungkan Polri di bawah Kemendagri merupakan langkah yang fatal. Ini tidak hanya melanggar asas reformasi, tetapi juga berpotensi menciptakan kekacauan struktural dalam pemerintahan," kata Yogi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Yogi mengatakan UUD 1945 secara tegas mengatur perbedaan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Yogi menyoroti pernyataan pihak PDIP yang menganggap Polri tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, istilah 'partai cokelat' yang dikaitkan dengan Polri dianggapnya sebagai bagian dari pembodohan publik.

"Jangan-jangan tuduhan ini muncul hanya karena kekecewaan PDIP atas hasil pemilu di beberapa daerah. Padahal, banyak kasus masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dari Polri sebagai penegak hukum," ujar Yogi.

Ia menekankan perlunya asas pembuktian dalam setiap persoalan hukum. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar yang jelas hanya akan menciptakan opini negatif di masyarakat.

"PDIP seharusnya menunjukkan bukti konkret atas tuduhan yang mereka lontarkan, bukan sekadar melempar opini," katanya.

Selain itu, ia menilai wacana penempatan Polri di bawah panglima TNI atau Kemendagri adalah kebijakan kontroversial yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Ia meminta elite politik untuk lebih bijak dalam mengambil langkah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga negara.

"Kebijakan seperti ini jangan sampai hanya untuk memenuhi kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Demokrasi yang sehat memerlukan pemikiran yang matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yogi menekankan pentingnya pemisahan antara TNI, Polri, dan Kemendagri. Menurutnya, ketiga lembaga ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang harus berjalan secara independen. Hal ini selaras dengan prinsip check and balances yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi.

"Pemisahan ini adalah langkah terbaik untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menjaga profesionalitas masing-masing lembaga," tambahnya.

Yogi juga meminta isu-isu sensitif tersebut tidak digunakan sebagai alat politik yang dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia.

"Kita semua bertanggung jawab untuk membangun demokrasi yang lebih matang, bukan malah memperkeruh suasana dengan wacana kebijakan yang tidak relevan," tuturnya.

Ia menambahkan kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini telah baik dalam pengamanan pemilu dan pilkada. Yogi juga memuji Kapolri membongkar kasus judi online dan lainnya.

"Menurut saya kinerja dari Pak Sigit selaku Kapolri sangatlah luar biasa, selain mengamankan pemilu dan pilkada tahun dan berjalan aman serta damai. Kepemimpinan Kapolri Pak Sigit juga luar biasa karena telah menangani masalah-masalah besar seperti narkoba, judol, dan lain-lain," katanya.

"Oleh karena itu, pada masa jabatan di tahun keempatnya ini, beliau terbukti berhasil memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," sambungnya.

Selain itu ia menilai kinerja jajaran Polri berdasarkan arahan Jenderal Sigit menjadi jadi sangat responsif, terutama terhadap aduan-aduan masyarakat. Bahkan terkadang korban belum buat laporan, jajaran sudah ambil inisiatif untuk 'jemput bola'.

"Nah kinerja seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Menunjukkan bahwa Polri benar-benar hadir untuk memberi rasa aman bagi masyarakat," katanya.