Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid bersama band The Blackstone memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di acara yang digelar Badan Sejarah DPP PDIP di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dalam acara bertema “Dari Bandung ke Dunia: Warisan Bung Karno untuk Keadilan Sosial Global” tersebut, Usman meyakini bahwa Indonesia mustahil maju jika pemimpin negaranya tidak mengingat pesan-pesan hak asasi manusia yang pernah diperjuangkan dalam sejarah, seperti KAA.

Sebab itu, Usman dan The Blackstones membawakan lagu-lagu kritik sosial dan memutar rekaman suara Soekarno yang membuka Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

Sayang, kata Usman, para politikus Indonesia justru melupakan sejarah.

Sejarah kelam hak asasi manusia banyak terjadi semasa rezim Suharto yang memerintah dengan tangan besi.

Dok Usman Hamid Usman Hamid and The Blackstones di acara peringatan Konferensi Asia Afrika PDIP. (Dok Usman Hamid)

Usman justru mengkritik politikus saat ini yang hendak menetapkan Suharto sebagai pahlawan nasional, karena salah satu alasannya adalah jasa Suharto melalui ASEAN.

Menurut Usman, jika berefleksi dari KAA, justru Suharto menjadi semakin tidak layak.

Bukan hanya mewariskan era pelanggaran HAM, tetapi juga dengan ASEAN, Suharto berkolaborasi dengan kekuatan barat untuk mengakhiri KAA, setelah banyak pemimpin KAA justru dijatuhkan: Presiden Kongo Patrice Lumumba (1961), Presiden Brasil João Goulart, dan Presiden Soekarno (1965).

Dalam performa di panggung, Usman mengingatkan bahwa pesan anti-rasisme di KAA tecermin dari keragaman delegasi yang hadir, dari kulit berwarna hitam, kuning, sampai cokelat. "Dari Soekarno Indonesia, Nkrumah Ghana, Nehru India, Nasser Mesir, sampai Zhou Enlai China. Dari Muslim, Nasrani, Ateis sampai Konfusian. Dari sosialis, liberal, sampai komunis. Semua bersatu,” kata Usman.

Usman baru saja merilis album berbentuk piringan hitam berjudul “Bumi dan Aku Kini” yang berisi 9 lagu yang seluruhnya membawa pesan kritik sosial tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup.

Vokalis sekaligus politikus PDIP Once Mekel juga menjadi vokal tamu sebanyak 4 lagu dalam album tersebut: lagu Munir, lagu Bumi dan Aku Kini, lagu Sakongsa, dan lagu berjudul Kemanakah yang juga dinyanyikan oleh Fajar Merah, putra penyair Wiji Thukul.

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak penggodokan rencana peraturan daerah (Ranperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Perda tersebut dinilai memicu diskriminasi dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya Ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan Perda tapi kita menolak karena menurut kami akan meningkatkan kebencian yang sebenarnya ada informasi yang keliru terkait orientasi seksual yang menganggap LGBT itu sebagai penyimpangan seksual," ujar Direktur YLBHI-LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2025).

Menurutnya, pengaturan terhadap LGBT dalam perda dikhawatirkan menyebabkan tindakan represif. Di sisi lain, lanjut Azis, persepsi yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual bertentangan dengan pedoman resmi dari pemerintah.

"Sehingga ketika itu diatur, kepada LGBT dapat dikenakan upaya pencegahan maupun penanggulangan yang di dalamnya mencakup akses pengamanan dan rehabilitasi yang sering kali represif. Itu yang kita takutkan," katanya.

"Padahal kalau kita lihat sebenarnya, anggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan itu bertentangan dengan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa dari Kementerian Kesehatan, sudah disebutkan bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan," kata Azis menambahkan.

Dia mengkhawatirkan perda tersebut akan mendorong terjadinya diskriminasi sistematis. Bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan kepada kelompok LGBT.

"Kalau Perda ini didorong akan memperburuk stigma dan diskriminasi masyarakat kepada LGBT. Karena yang terjadi nanti akan ada kesewenang-wenangan, akan ada kehilangan pekerjaan oleh LGBT karena dia sudah dianggap sebagai penyimpangan. Problem utamanya di sana," jelasnya.

Misalnya, kata Azis, kelompok LGBT akan kehilangan hak dasar karena dianggap menyimpang yang dilegitimasi dengan perda. Sehingga dia menyimpulkan, perda yang digodok akan bertentangan dengan HAM.

"Sehingga kalau mau disimpulkan keberadaan perda LGBT yang didorong oleh eksekutif dan legislatif DPRD Makassar dikhawatirkan nanti mereka kehilangan hak dasarnya. Ini yang jadi problem utamanya," jelasnya.

Dia juga menilai tidak ada urgensi dalam mendorong perda anti-LGBT meski baru-baru ini viral dua laki-laki berciuman di tempat hiburan malam (THM). Peristiwa itu disebut merupakan stigma semata bagi LGBT.

"Kalau ini terdorong gara-gara ada peristiwa di tempat hiburan malam, lagi-lagi kita menganggap ada stigma di sana. Seolah-olah hal yang terkait dengan kekerasan seksual dilekatkan ke LGBT," katanya.

Padahal menurut Azis, perbuatan asusila tak hanya dilakukan oleh LGBT. Seharusnya kejadian itu tidak dilihat dari segi orientasi seksual.

"Tidak perlu dilihat dia LGBT, inikan sangat diskriminasi memandang LGBT sebagai sebuah penyimpangan seksual yang akan mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka," imbuhnya.

Jika peristiwa itu dianggap melanggar hukum, kata dia, silakan diproses pidana umum. Pasalnya, tindakan asusila bisa dilakukan siapapun tanpa harus melihat apa orientasi seksualnya.

"Kita tolak ukurnya, kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu silakan saja diproses," jelasnya.

Terkait perda ini akan dibahas lagi, Azis memastikan YLBHI-LBH Makassar menyatakan tetap akan menolak. Dia menyebut tidak ada urgensi untuk membahas perda ini.

"Jelas ini akan kita tolak karena dia tidak berlandaskan pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara data. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi. Pendekatannya akan dipertanyakan karena cara pandang dari awal sudah keliru dengan menganggap sebagai sebuah penyimpangan seksual," kata Abdul Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar Anwar Faruq mengakui rencana pembahasan perda ini pada 2023 lalu mendapat penolakan keras di aktivis pro LGBT. Para aktivis kala itu menentang karena menilai bertentangan dengan HAM.

"LSM ini menolak karena katanya bertentangan dengan HAM kemudian juga belum ada undang-undang di atasnya berkaitan dengan LGBT. Tapi di Bogor sudah ada, makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan agar rencana penggodokan kembali tahun ini bisa berjalan lancar. DPRD Makassar berencana akan mengadopsi perda serupa yang berlaku di Bogor, Jawa Barat.

"Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar. Kita bisa mencontoh Bogor karena di sana sudah ada Perda LGBT-nya," jelas Faruq.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus," ujar Atnike.

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," katanya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana memotong gaji karyawan Rp 10.000 jika shalat Jumat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan, aturan perusahaan itu tidak tepat karena setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agamanya.

"Jadi setiap warga negara harus diberi ruang untuk bisa melaksanakan dan menjalankan ajaran agamanya. Ketika ingin melaksanakan shalat Jumat, misalnya, ya harus diberi ruang," imbuh Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025).

Kamaruddin mengatakan, aturan dari UD Sentosa Seal itu merupakan praktik yang melanggar HAM sekaligus melanggar hak warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi.

"Dan ketika itu dilarang, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya," ucapnya.

Sebelumnya, dugaan pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal karena ibadah shalat Jumat lebih dari 20 menit terungkap setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imannuel Ebenezer menggelar sidak ke perusahaan itu.

Temuan ini kembali dia tegaskan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Noel menyebut, memang ada dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang shalat Jumat.

Beberapa mantan karyawan perusahaan itu pun mengaku mengalami pemotongan gaji ketika izin menunaikan shalat Jumat.

Sementara, karyawan bernama Peter Evril Sitorus yang mulai bekerja di UD Sentosa Seal pada akhir Desember 2024 mengungkapkan, ia baru mengetahui ihwal pemotongan gaji tersebut setelah bekerja beberapa minggu.

"Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu shalat Jumat sebesar Rp 10.000 per Jumat. Kalau mau shalat Jumat, dipotong (gajinya)," ujar Peter.

Selain pemotongan gaji, perusahaan ini juga disebut melakukan penahanan ijazah mantan karyawan mereka dan disebut melakukan penyekapan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendorong pembentukan tim pelaporan instrumen HAM internasional khusus lintas kementerian/lembaga.

Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan pembentukan tim pelaporan khusus diperlukan agar pelaksanaan kewajiban laporan periodik Indonesia di tingkat internasional berjalan lebih terstruktur dan optimal.

"Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik atas delapan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi," kata Ibnu dalam pertemuan dengan Kementerian HAM di Jakarta, Senin (14/4), sebagaimana dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun konvensi dimaksud, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR); dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Ibu menjelaskan bahwa selama ini penyusunan laporan tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, seiring perubahan kebijakan, koordinasi pelaporan kini beralih ke Kemenko Kumham Imipas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak.

"Kami akan menggandeng Komnas HAM dalam penyusunan pelaporan instrumen HAM internasional ke depan," ujar Munafrizal.

Ia juga menambahkan bahwa perlunya reformasi pola koordinasi, termasuk inisiasi pertemuan bersama dua kemenko serta kementerian/lembaga terkait isu HAM.

Selain itu, Munafrizal menyarankan penambahan anggota tim sekretariat pada Surat Keputusan Tim Kerja Pelaporan, yaitu Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah dan Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha.

Selain membahas soal pelaporan periodik, pertemuan juga menyepakati rencana penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional HAM Indonesia yang akan diikuti berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi forum sinergi nasional dalam berbagai isu HAM.

Dalam pertemuan itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas disambut Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas didampingi Sekretaris Deputi Slamet Pramoedji serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Temmanengnga, beserta jajaran.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

DUBAI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya percaya pada hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga sistem berbasis aturan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Jumat (11/4/2025).

"Yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya pada demokrasi. Kami percaya pada hak asasi manusia. Kami percaya pada sistem berbasis aturan," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa terjadi pembantaian di dunia ini.

Dia menyebut banyak anak hingga ibu tak berdosa yang dibantai di depan mata dunia.

"Tapi sekarang, kita menyaksikan sendiri, seperti yang disampaikan oleh Presiden Erdogan, anak-anak yang tidak bersalah, perempuan, dan pria tak bersenjata dibantai di depan mata dunia," jelasnya.

"Inilah yang saya maksud. Saya tetap percaya bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan, jalan terbaik," sambung Prabowo.

Namun, Prabowo tetap merasa sedih karena setiap negara merasa harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal itu, menurut Prabowo, akan menyita sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

"Sekarang malah harus dialokasikan untuk pertahanan. Karena kita tidak tahu, bulan depan, minggu depan, apa yang akan terjadi. Jadi, ini menyedihkan. Tapi, ya, kalau Anda tanya, saya tetap bilang diplomasi adalah jalan yang harus kita tempuh. Namun, banyak negara sekarang, saya rasa, sedang menilai ulang dan bersiap menghadapi hal terburuk," imbuhnya.

ANKARA, investor.id – Presiden Prabowo Subaianto menyindir negara-negara yang selama ini aktif menyuarakan hak asasi manusia (HAM), tetapi justru diam dan pura pura tidak tahu saat masyarakat Gaza ditindas. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di hadapan Parlemen Turki, di Ankara, Turki, pada Kamis (10/4/2025).

“Banyak bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu dan pura-pura itu bukan pelanggaran HAM,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo lantas mengapresiasi Turki yang selama ini konsisten membela kemerdekaan Palestina. Indonesia ingin terus bersama Turki dalam memperjuangkan keadilan di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.

“Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang penuh ketidakpastian,” ujar dia.

Prabowo menggambarkan dunia saat ini tengah berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana penindasan oleh negara-negara besar terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah masih terus terjadi.

“Kenapa saya bicara begini, saya merasa, kami di Indonesia, sikap Turki kepemimpinan pimpinan-pimpinan Turki yang tegas, membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina,” tutupnya.

Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia siap menampung warga Palestina yang terluka, mengalami trauma, anak-anak yatim piatu, serta mereka yang membutuhkan perawatan darurat akibat diserang Israel.

“Jika pemerintah Palestina dan pihak terkait ingin mengevakuasi mereka ke Indonesia, kami siap kirim pesawat-pesawat untuk menjemput. Kita perkirakan jumlahnya sekitar 1.000 orang untuk gelombang pertama,” kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).

Namun, Prabowo menekankan evakuasi warga Palestina ke Indonesia nanti bersifat sementara. Para pengungsi itu akan tetap kembali ke Palestina setelah kondisi membaik dan situasi di Gaza memungkinkan.

“Ini bukan hal ringan, tetapi komitmen Indonesia terhadap keselamatan rakyat Palestina dan dukungan terhadap kemerdekaan mereka mendorong kami untuk berperan lebih aktif,” tegas dia.

Untuk mematangkan langkah ini, Prabowo menyatakan akan segera mengirim Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Palestina dan pihak-pihak terkait di kawasan tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti serius kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kemenham menilai tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak pasien untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman selama menjalani pengobatan di rumah sakit.

"Dalam peristiwa tersebut termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit khususnya di RSHS Bandung," ucap Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat Hasbullah Fudail dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Hasbullah mengatakan, dengan adanya kasus tersebut Kanwil Kemenham Jabar akan melakukan sejumlah langkah seperti memintai keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak RSHS Bandung, Universitas Padjajaran hingga kepolisian.

Selain itu, Kemenham juga akan menggali informasi dari pihak korban dan keluarga korban hingga pihak tersangka untuk mendapat informasi yang valid dan lengkap.

"Hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Untuk diketahui, Priguna Anugerah P (31) seorang dokter yang sedang melanjutkan pendidikan spesialis di RSHS Bandung memperkosa penunggu pasien. Priguna adalah dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Kasus ini terjadi pada 18 Maret 2025 lalu di Gedung Maternal & Child Health Center (MCHC) lantai 7 RSHS Bandung. Sebelum memperkosa korban, Priguna terlebih dahulu melakukan modus dengan cara pengecekan darah kepada korban yang diketahui merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di RSHS.

Priguna saat itu meminta korban untuk mengambil darah dan membawanya ke ruang IGD Gedung MCHC RSHS. Sesampainya di sana, Priguna meminta korban untuk mengganti pakaiannya dengan baju operasi berwarna hijau.

Korban yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti perintah Priguna. Setelah semua pakaiannya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju operasi itu, Priguna lalu menjalankan aksi biadabnya dengan memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali.

"Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus, setelah itu tersangka menyuntikan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu (9/4/2025).

"Setelah sadar korban diminta untuk mengganti pakaian kembali. Setelah kembali ke ruang IGD korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB," tambahnya.

Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Priguna sendiri ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 25 Maret 2025. Dia berstatus sebagai warga Pontianak yang sudah bermukim di Bandung dan telah memiliki istri.

Selain itu, dari penangkapan Priguna, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 2 buah infus fullset, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan beberapa obat-obatan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Priguna diduga memiliki kelainan seksual. Tapi untuk memastikan hal tersebut, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan forensik.

"Dari pemeriksaan beberapa hari ini pelaku mengalami kelainan seksual.Hasil pemeriksaan ini akan diperkuat dari ahli psikologi dan forensik, sehingga menguatkan adanya perilaku kelainan seksual," tuturnya.

Dia kini sudah dijebloskan ke penjara. Priguna terancam dijerat Pasal 6 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pindana Kekerasan Seksual, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Video: Langkah Tegas Kemenkes di Kasus Kekerasan Seksual RSHS Bandung

Video: Langkah Tegas Kemenkes di Kasus Kekerasan Seksual RSHS Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing mengatakan, proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan Kusnadi melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes mengatakan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDIP tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Ia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.

Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAPidana dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia," ucap dia.

Sebelumnya, gugatan praperadilan Kusnadi terkait sah atau tidaknya penyitaan yang teregister dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan ini sedianya digelar pada Senin, 24 Maret 2025 lalu itu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir dalam sidang perdana.

Gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.