Asahan -

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan kasus narkoba berinisial L (23). Kedua perwira tersebut yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan Kanit Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Kuasa Hukum L, Alamsyahmenjelaskanpihaknya melaporkan dua perwira tersebut dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Berikut fakta-fakta kasus tersebut.

1. Korban Diduga Dilecehkan saat Jadi Tahanan di Polres

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Tak dijelaskan kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun dugaan pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

2. Kronologi Dugaan Pelecehan

Alamsyah pun menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan tersebut. Menurut Alamsyah, terduga pelaku AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

AKP S mengizinkan L untuk menggunakan Hp di dalam tahanan. Bukti-bukti chat AKP S kepada L yang vulgar juga dibawa ke Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

3. Korban Istri Pecatan TNI yang Kini Jadi Bandar Narkoba

L pun melaporkan kedua perwira tersebut ke Bid Propam Polda Sumut. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba yang juga pecatan TNI. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

4. Respons Kapolres Asahan

Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi merespons laporan pihak L. Ia pun meminta pihak L untuk membuktikan hal itu jika memang benar terjadi.

"Kalau ada bukti silakan saja (dilaporkan), biar jangan fitnah," kata Afdhal saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Afdhal mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dumas itu ke pihak Propam Polda Sumut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pihak L masih sepihak, sehingga perlu dibuktikan lebih dulu.

"Kita profesional saja, nanti pasti akan ada yang ambil keterangan, kalau ada bukti silakan saja, difaktakan saja benar atau enggaknya, ini kan masih sepihak, nanti kan dibuktikan," ujarnya.

5. Suami Pelapor Diburu

Sementara terkait pelaku utamanya yakni Chandra, Mulyoto menyebut pihaknya masih memburunya. Saat ini, Chandra telah masuk dalam daftar buronan.

"Iya, tetap (masih diburu)," pungkasnya.

Polisi masih memburu Chandra alias Rudi, pecatan TNI yang menembaki polisi saat hendak ditangkap. Chandra ini ternyata merupakan seorang bandar narkoba.

"Sebagai bandar atau pengendali dari jaringan yang sudah berhasil diungkap Polres Asahan," kata Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Yemi Mandagi saat paparan di Polda Sumut, Senin (24/2/2025), kemarin.

(nkm/nkm)

Asahan -

Wanita berinisial L (23) yang merupakan istri, pecatan TNI AL sekaligus bandar narkoba bernama Chandra mengaku menjadi korban pelecehan dua perwira Polres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi meminta pihak L untuk membuktikan hal itu jika memang benar terjadi.

"Kalau ada bukti silakan saja (dilaporkan), biar jangan fitnah," kata Afdhal saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Afdhal mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dumas itu ke pihak Propam Polda Sumut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pihak L masih sepihak, sehingga perlu dibuktikan lebih dulu.

"Kita profesional saja, nanti pasti akan ada yang ambil keterangan, kalau ada bukti silakan saja, difaktakan saja benar atau enggaknya, ini kan masih sepihak, nanti kan dibuktikan," ujarnya.

Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto mengatakan bahwa L merupakan istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL. Chandra sempat viral karena menembaki petugas kepolisian saat hendak ditangkap.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut.

Mulyoto menyebut L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Perwira pertama polri itu belum memerinci peran L dalam jaringan narkoba tersebut. Namun, Mulyoto menyebut pihak L sudah sempat mengajukan pra peradilan, tetapi kalah.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

Untuk diketahui, dua perwira Polres Asahan yang dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan itu, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis.

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

(nkm/nkm)

Asahan -

Tahanan narkoba bernama L (23) melaporkan dua perwira Polres Asahan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan. L ternyata merupakan istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Mulyoto menyebut L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Perwira pertama Polri itu belum memerinci peran L dalam jaringan narkoba tersebut. Namun, Mulyoto menyebut pihak L sudah sempat mengajukan pra peradilan, tetapi kalah.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

Terkait anggotanya yang turut dilaporkan dalam dugaan pelecehan itu, Mulyoto menyebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat laporan.

"Kalau melapor hak setiap warga negara Indonesia," sebutnya.

Soal pelaku Chandra, Mulyoto menyebut pihaknya masih memburunya. Saat ini, Chandra telah masuk dalam daftar buronan.

"Iya, tetap (masih diburu)," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan ke. Keduanya, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5).

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Dia berharap dumas ini bisa ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumut. Alamsyah berharap peristiwa yang diduga dialami L tidak terjadi ke tahanan lainnya.

"Kami berharap laporan ini segera diproses Bid Propam polda sumut supaya nantinya akan menimbulkan efek jera. Kami yakin klien kami bisa membuktikan nantinya ke pihak penyidik propam. Tentunya tindakan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi, ini sangat riskan, bayangkan ada seorang tahanan wanita , tapi selama penahanan bukan diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral," pungkasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan masih akan mengecek dumas tersebut. "Saya cek dulu ya," kata Siti.

Untuk diketahui, Chandra merupakan pecatan TNI AL yang menjadi bandar narkoba dan menembaki polisi saat hendak diamankan. AKP Mulyoto mengatakan Chandra dipecat tahun 2022. Pangkat terakhir yang diemban Chandra adalah letda.

"Pangkat terakhir letda, pecatan marinir Belawan, PTDH tahun 2022," kata Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut.

(nkm/nkm)

JAKARTA - Anis Hidayah kini menjabat Ketua Komnas HAM menggantikan Atnike Nova Sigiro. Atnike kemudian menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," ujar Sekjen Komnas HAM Henry Silka Innah, Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM periode 2022-2027:

1. Ketua: Anis Hidayah

2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina

3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo

4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro

a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai

b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing

5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi

a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian

b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi

c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo

Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral.

Makassar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan," kata dia, "kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?"

Natalius melanjutkan, "Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada."

Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan yang memiliki sentuhan fisiknya itu disebut corporal punishment (hukuman fisik) seperti pada masa sekolah dahulu, cubit telinga, pukul pakai rotan, dan perlakuan lainnya.

Dalam istilah ini, kata Natalius, pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh seperti memukul, menampar, hingga mencambuk, bahkan sampai melukai seseorang.

"Itu corporal punishment, mungkin itu yang kami tidak setuju. Akan tetapi, saya sudah cek, Pak Dedi Mulyadi sudah sampaikan bahwa itu tidak ada. Lebih pada peningkatan satu kemampuan, keterampilan, dan produktivitasnya," kata Natalius.

Tujuan utama dari upaya Deni Mulyadi, kata mantan anggota Komnas HAM ini, dititikberatkan pada disiplin, pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan tanggung jawab bagi anak atau siswa tersebut.

Merespons soal program Dedi Mulyadi bahwa siswa masuk barak adalah bentuk pelanggaran HAM, bahkan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Natalius menekankan bahwa Komnas HAM tidak memahami konteks program tersebut.

"Kalau mereka mengerti dengan Deklarasi Beijing atau Deklarasi Riyadh tentang juvenile justice system atau sistem peradilan anak, ini bukan peradilan anak," ucapnya.

Pewarta: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR RI. Aturan itu dipandang perlu untuk kepastian hukum soal merampas aset hasil korupsi.

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak 2003," kata Yusril melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Yusril menyebut pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang. Tujuannya, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," jelas Yusril.

Dia juga menekankan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tegas dia.

Yusril kemudian menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo. Saat itu, lanjutnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," tuturnya.

Di sisi lain, Yusril menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat, termasuk saat peringatan Hari Buruh di Monas beberapa waktu lalu.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar dia.

Terakhir, Yusril menyatakan RUU Perampasan Aset juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," pungkasnya.

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu," ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

Ia juga menyoroti fenomena yang menurutnya aneh, yakni adanya demonstrasi yang mendukung koruptor. "Gue heran, di Indonesia ada demo mendukung koruptor, tuh, gue heran," katanya.

Simak Video: Prabowo Dukung UU Perampasan Aset: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan

(ond/aik)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

(prf/ega)

Jakarta -

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

(isa/isa)

Jakarta -

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

(faz/pal)

Jakarta -

Beberapa waktu terakhir, publik kembali dikejutkan oleh mutasi besar-besaran di salah satu institusi penegak hukum. Langkah cepat itu dilakukan setelah muncul temuan uang tunai dalam jumlah fantastis di lingkungan internal lembaga tersebut. Respons organisasi memang tampak tegas. Namun dalam situasi seperti ini, kita perlu jujur bertanya: apakah cukup hanya dengan mengganti orang, atau kah sesungguhnya sedang menghadapi persoalan sistemik yang jauh lebih dalam?

Sebagai bangsa yang menjunjung prinsip negara hukum, kita menaruh harapan besar pada lembaga penegak hukum sebagai tiang utama keadilan. Harapan itu tentu tidak akan bisa diwujudkan jika proses pembinaan dan promosi di dalamnya masih berjalan di luar prinsip meritokrasi. Padahal, semestinya setiap jabatan diberikan kepada mereka yang memiliki rekam jejak bersih, kompetensi baik, serta integritas. Namun yang terjadi, kita masih sering melihat praktik di mana jabatan strategis didistribusikan bukan karena kualitas, tetapi karena kedekatan ataupun kepentingan. Inilah pangkal masalah yang perlu kiranya dipertimbangkan untuk didiskusikan secara terbuka.

Lebih jauh, banyak pihak memandang pengaruh biaya politik yang tinggi. Biaya pilkada yang tinggi dapat menjadi "potensi" kandidat kepala daerah untuk mencari dukungan finansial. Setelah terpilih, hubungan kekuasaan yang terbentuk di masa kampanye dapat berlanjut dalam bentuk kompromi dan balas jasa, meskipun tidak semuanya. Namun apabila hal ini terjadi, maka jabatan publik dapat menjadi alat tukar dan posisi sehingga dapat rentan terseret dalam berbagai kepentingan yang tidak netral, sehingga oleh karenanya diatur lebih lanjut dalam UU ASN sebagai langkah solutif yang disebutkan sebagai Asas Netralitas.

Letak persoalan paling fundamental, jika jabatan tidak lagi diberikan kepada mereka yang paling layak secara merit berdasarkan kualifikasi etika integritas, kompetensi dan kinerja, maka kita sedang merusak sendi paling dasar dari negara hukum. Lebih jauh lagi, dapat dianggap sedang mengingkari jati diri ASN sebagai pelayan publik.

Potensi persoalan lain yang dapat terjadi adalah pihak dekat dengan kekuasaan tertentu dapat diberi keistimewaan namun mereka yang menjaga prinsip integritas justru dapat tersingkir pelan-pelan, maka sebagai penjebatan untuk memberikan perlindungan dan keadilan negara terhadap proses mutasi rotasi, perlu sistem mutasi promosi yang adil/tidak diskriminasi sesuai Meritokrasi Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam UU ASN. Salah satu indikator tidak berjalannya sistem Meritokrasi adalah ditandai adanya diskriminasi perlakuan dan perlindungan bagi para ASN nya. Tidak diberikan perlindungannya oleh negara dalam hal ini, akan dapat membuat dampak para ASN antipati atau mencari perlidungan kerja ke tempat lain demi alasan kenyamanan dan kepastian kesinambungan jenjang karir.

Sebagai mantan bagian dari lembaga independen pengawas ASN, melihat pentingnya mengembalikan marwah ASN sebagai pelayan publik. ASN bukan alat kekuasaan. Mereka digaji oleh negara untuk melayani publik, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau mempertahankan kelompok politik tertentu. Pasal demi pasal dalam Undang-Undang ASN sebenarnya sudah sangat jelas mengatur "netralitas" dan akuntabilitas aparatur. Namun implementasinya kerap masih jauh dari ideal, terlebih dengan dibubarkannya lembaga independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam tugasnya menjaga, mengawal, dan mengawasi marwah meritokrasi.

Tentu tak bisa terus-menerus menyalahkan individu. Yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Khusus terhadap instansi penegak hukum, sudah waktunya asesmen jabatan tidak hanya mengukur kecakapan teknis, tetapi juga menempatkan "integritas" sebagai indikator penilaian utama. Penilaian terhadap moralitas, keterbukaan terhadap pengawasan, serta rekam jejak integritas dalam bekerja harus diberi bobot yang lebih besar dibanding nilai angka-angka lain, bahkan dapat menjadi penentu lolos tidaknya promosi. Dan setiap proses seharusnya tidak lagi dilakukan secara tertutup. Instrumen pengawas harus diberi ruang yang lebih nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi stempel atau tamu undangan atau pelengkap.

Seperti yang kita tahu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini dijabarkan ke dalam delapan misi strategis yang dikenal dengan nama Asta Cita. Dua di antaranya secara langsung menyentuh isu penting soal reformasi birokrasi dan penegakan hukum, yaitu: pertama, memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; kedua, memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Misi-misi ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen serius untuk membangun birokrasi dan sistem penegakan hukum yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Dalam konteks ini, reformasi aparatur sipil negara (ASN) tak cukup hanya dengan mengganti atau memutasi pejabat. Perubahan yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh, mulai dari penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi, pengawasan yang kuat dari dalam dan luar, sampai pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan integritas.

Dengan menjadikan Asta Cita sebagai landasan strategi reformasi ASN dan penegakan hukum, harapannya bisa terbentuk birokrasi yang profesional dan lembaga hukum yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

ASN, termasuk di dalamnya para penegak hukum, memegang amanah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka inilah, ASN bukan hanya pelaksana tugas administratif, melainkan juga penjaga moral bangsa. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat, bukan hanya sebagai jargon dalam konstitusi. Ketika masyarakat kecil diperlakukan adil, ketika hukum tidak tumpul ke atas, maka itulah saat kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Di sisi lain, perubahan besar selalu dimulai dari contoh kecil. Pemimpin-pemimpin khususnya di lembaga penegak hukum harus mampu menjadi teladan. Dalam budaya kita, pepatah lama masih sangat relevan: "Ing ngarso sung tulodo." Ketika yang di atas bekerja jujur, dan menjunjung tinggi integritas dan etika, maka semangat itu akan turun ke bawah. Namun jika yang di atas permisif terhadap pelanggaran, maka ke bawah pun akan ikut longgar. Itulah mengapa keteladanan pemimpin tidak bisa digantikan dengan aturan tertulis seketat apa pun.

Sudah waktunya menanamkan kembali mindset ASN sebagai pelayan publik dalam arti yang utuh. Bekerja sebagai ASN adalah bentuk pengabdian, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Etika, integritas, empati, dan pelayanan dengan tulus kepada rakyat harus menjadi napas dari setiap tindakan, bukan sekadar catatan dalam kode etik. Dan hal ini tidak cukup diajarkan lewat pelatihan, tapi harus dicontohkan dari atas oleh mereka yang memimpin lembaga-lembaga strategis.

Pengawasan berjenjang dan pembinaan yang aktif juga tidak kalah penting. Banyak pelanggaran yang sebenarnya bisa dicegah jika ada sistem peringatan dini (early warning system) yang berjalan. Atasan langsung harus berani bersikap secara obyektif sesuai praturan perundang-undangan, tidak tipis kuping semata, penyimpangan yang faktual jangan menunggu sampai kasus mencuat ke publik. Dan dalam banyak kasus, pelanggaran besar akan mempengaruhi sistem dan biasanya berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang terus menerus dalam kata lain pola pembinaan yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perlu diingat kembali tujuan dasar bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan...". Maka, keberadaan ASN dan lembaga penegak hukum bukanlah untuk melindungi kepentingan kelompok, melainkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, dalam pelayanan penegakan hukum, yang dibutuhkan bukan sekadar pengetahuan prosedural, melainkan pikiran positif dan hati nurani yang bersih. Keputusan-keputusan yang menyangkut nasib orang lain harus lahir dari kesadaran untuk menegakkan kebenaran secara hakiki, bukan karena tekanan jabatan, iming-iming kekuasaan dan jabatan, atau kepentingan uang. Selama penegakan hukum masih ditentukan hanya oleh kepentingan subyektif tanpa mempertimbangkan kejujuran dari hati nurani yang bersih akan kebenaran dan keadilan, maka penegakan hukum tidak akan pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Mindset pelayan publik harus ditanamkan kembali. ASN adalah instrumen negara untuk memenuhi mandat konstitusi dan nilai pelaksanaan kebijakan publik. Jika ASN kehilangan kepekaan terhadap nilai keadilan sosial yang diperjuangkan rakyat, maka kegagalan sistem reformasi birokrasi yang dicanangkan hanya tinggal menunggu waktu atau hanya sebatas simbol formalitas.

Disisi lain, "sumpah jabatan" yang diucapkan setiap ASN, pejabat, dan/atau penyelenggara negara bukanlah formalitas belaka. Sumpah itu disaksikan bukan hanya oleh atasan dan rekan kerja, tetapi juga oleh masyarakat, dan lebih dari itu oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ia adalah janji moral dan spiritual yang melekat selama seseorang menyandang amanah tugas negara. Bila sumpah itu dijalani dengan kesadaran penuh, maka setiap tindakan akan dipertimbangkan secara etis dan bijaksana, dalam makna akan melewati ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kepentingan dan kemanfaatan sesama ciptaan Nya, namun jika sumpah dianggap simbol seremonial, maka tak akan ada lagi pembatas antara kehormatan dan penyimpangan.

Di ujung semua ini, yang diperjuangkan bukan sekadar bersih-bersih institusi. Tapi memulihkan kepercayaan rakyat bahwa hukum memang ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahwa aparat penegak hukum memang layak dihormati, karena mereka bekerja bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang benar-benar beritikad baik.

Mutasi yang terjadi mungkin bisa menjadi titik awal, namun seyogyanya tidak boleh berhenti sampai di sana. Perlu ada reformasi menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen, asesmen integritas, pengawasan, keteladanan hingga pembenahan budaya kerja. Dan untuk mewujudkan itu, kiranya semua harus sepakat: bahwa setiap penyimpangan yang rusak bukan hanya orang, tapi sistem secara menyeluruh. Dan membenahi sistem adalah tugas bersama karena reformasi membutuhkan dukungan politik dan segenap komponen bangsa, tanpanya cita-cita reformasi birokrasi mewujudkan SDM dan Pemerintahan yang berkualitas hanya menjadi lip service, Komitmen saja belum tentu terwujud tanpa adanya konsistensi dalam pelaksanaannnya.

Mantan Direktur Kebijakan Bakamla, Asisten Komisioner KASN, Mahasiswa S3 Kebijakan Publik,IGN Agung Y. Endrawan

(whn/whn)

Bandung -

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

(ral/mso)