KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.

Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut "harus meninggalkan Amerika Serikat" paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk "segera" mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang "aman dan manusiawi" untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat "sementara."

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mencabut status hukum sementara 530 ribu warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela di negaranya, demikian informasi resmi Federal Register pada Jumat (21/3).

Keputusan ini adalah perluasan kebijakan kerasnya terhadap imigrasi dan akan berlaku mulai 24 April.

Kebijakan ini juga akan mempersingkat "pembebasan bersyarat" dua tahun yang sebelumnya diberikan pemerintahan Joe Biden kepada para migran yang memungkinkan mereka memasuki AS melalui udara jika mereka memiliki sponsor. 

Trump, seorang Republikan, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap imigran, termasuk dorongan untuk mendeportasi sejumlah besar migran di AS secara ilegal.

Ia berpendapat bahwa program pembebasan bersyarat masuk secara legal yang diluncurkan di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat melampaui batas hukum federal. Trump menyerukan penghentian program tersebut lewat perintah eksekutif tanggal 20 Januari.

Trump mengatakan pada 6 Maret lalu bahwa ia akan segera memutuskan pencabutan status pembebasan bersyarat dari sekitar 240 ribu warga Ukraina yang melarikan diri ke AS selama konflik dengan Rusia.

Pernyataan Trump muncul sebagai tanggapan untuk Reuters, yang dalam laporannya mengatakan pemerintahan Trump berencana mencabut status tersebut bagi warga Ukraina paling cepat pada  April.

Biden meluncurkan program pembebasan bersyarat bagi warga Venezuela pada 2022 silam dan memperluasnya ke warga Kuba, Haiti, dan Nikaragua pada tahun 2023, karena pemerintahannya bergulat dengan tingginya tingkat imigrasi ilegal dari negara-negara tersebut.

Hubungan diplomatik dan politik antara keempat negara tersebut dan Amerika Serikat juga telah menegang.

Jalur hukum itu muncul saat Biden coba untuk menekan penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko.

Keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum dari setengah juta migran dapat membuat banyak dari mereka rentan terhadap deportasi jika memilih untuk tetap tinggal di AS.

Masih belum jelas berapa banyak orang yang memasuki AS dengan pembebasan bersyarat memiliki bentuk perlindungan atau status hukum lain.

Dalam pemberitahuan yang akan dipublikasikan secara resmi di Federal Register pada hari Senin, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan pencabutan status pembebasan bersyarat akan mempermudah penempatan migran dalam proses deportasi jalur cepat yang dikenal sebagai "pengusiran cepat."

Berdasarkan kebijakan era Trump yang diterapkan pada bulan Januari, pengusiran cepat dapat diterapkan pada migran tertentu di AS selama dua tahun atau kurang.

Istanbul (ANTARA) - Kekerasan geng di Haiti terus meningkat, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan lebih dari 1.000 korban jiwa tambahan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Geng-geng tersebut kini menguasai lebih dari 80 persen ibu kota, Port-au-Prince, dan wilayah lainnya di negara tersebut.

Menurut pernyataan PBB pada Selasa (6/1), sedikitnya 5.601 orang tewas, 2.212 terluka, dan 1.494 diculik akibat kekerasan geng di Haiti tahun lalu.

Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan total korban jiwa pada 2023.

“Angka-angka itu saja tidak dapat menggambarkan kengerian absolut yang terjadi di Haiti, tetapi menunjukkan kekerasan tanpa henti yang dialami masyarakat,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Haiti telah dilanda kekerasan dari geng-geng yang menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince dan daerah sekitarnya.

Pada Desember 2024, geng Wharf Jeremie melakukan salah satu serangan paling mematikan tahun itu dengan membunuh setidaknya 207 orang di Cite Soleil, Port-au-Prince.

Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia yang dituduh menggunakan voodoo untuk mencelakai anak pemimpin geng tersebut.

Menurut PBB, geng tersebut membakar, memutilasi atau membuang jasad korban ke laut.

Sejak 2022, geng Wharf Jeremie telah bersaing dengan kelompok lain untuk menguasai jalan-jalan menuju pelabuhan utama dan terminal kontainer di ibu kota.

“Upaya tambahan dari pihak berwenang, dengan dukungan komunitas internasional, diperlukan untuk menangani akar masalah ini,” tambah Turk.

Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang disetujui PBB, dipimpin oleh polisi Kenya, memerlukan sumber daya yang memadai untuk secara efektif memerangi kekerasan geng.

Turk menekankan bahwa "memulihkan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama."

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap Kepolisian Nasional Haiti, dengan dukungan internasional, untuk memastikan para petugas bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.

Turk menyerukan penegakan penuh sanksi dan embargo senjata PBB untuk mencegah senjata dan amunisi masuk ke Haiti.

Ia mencatat bahwa senjata yang diselundupkan ke Haiti sering kali berakhir di tangan geng kriminal, mengakibatkan "ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan infrastruktur serta layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit terganggu atau hancur."

Ia menambahkan bahwa situasi keamanan yang parah dan krisis hak asasi manusia yang berlangsung di Haiti membuat kepulangan warga secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan menjadi mustahil.

Namun, deportasi masih terus dilakukan.

“Saya kembali menyerukan kepada semua negara untuk tidak secara paksa memulangkan siapa pun ke Haiti,” tegas Turk.

Selama bertahun-tahun, Haiti, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa, telah berjuang menghadapi krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang mendasar, sementara ancaman kelaparan semakin nyata.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025